cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I
Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id
Phone
+6282181531434
Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Istinbath : Jurnal Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : 18298117     EISSN : 25273973     DOI : https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Istinbath : Jurnal Hukum is Open Journal of Law, a Journal that contains legal-based scientific papers. Published by Sharia Faculty of IAIN Metro. Ever applied for accreditation in 2016. It is published twice a year in Mei and November. Istinbath Journal Law is a periodical publication of scientific articles containing thematic laws with various approaches in the scope of positive law and Islamic law. Journals are published in print and online. Istinbath Journal of Law is published by the IAIN Metro Sharia Faculty. Istinbath Journal of Law is published as an attempt to socialize scientific studies in the form of literature review articles and research results related to the law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 308 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal) N, Nastangin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1092

Abstract

ABSTRAK Divorce is the broke of marriage bonds between husband and wife with Court decisions, and there was a reason that among husband and wife can’t be a harmonious life as couple again. The divorce can be done if there was a strong reason of it. The purpose of this research aims to find out the reasons for divorce in the Religious Court of Salatiga. The main question that will be answered through this research is the judgment and legal basis of the judge in deciding the case of divorce because one of the couple is apostate. This research uses a normative approach that is a study based on a legal provision. The purpose of this research is to know how the judge in deciding the case and what the legal consequences. The conclusion of this research is to find out about the case of divorce because one of the couple is apostate. Keywords : Marriage, Divorce, Apostate ABSTRAK Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri berdasarkan putusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila alasan yang kuat sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut dan apa akibat hukumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad. Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Murtad
TEORI IJMA' KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS) bahruddin, moh
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1093

Abstract

ABSTRAK Di antara terma ilmu ushul fikih yang signifikan untuk dikaji dan dikritisi adalah ijmak. Teori ijmak bertitik tolak dari kristalisasi ajaran dasar Islam tentang permusyawaratan dan persatuan umat serta mengakui infalibilitas konsensus ulama. Terdapat sejumlah persoalan terkait teori ijmak klasik dan dihubungkan dengan legal drafting di Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan dan analisis, diketahui bahwa validitas ijmak tidaklah meniscayakan totalitas pendapat ulama dan otoritasnya bersifat nisbi. Pilar utama dari Teori ijma’ adalah spirit syura secara demokratis dan independen, serta mengakui infalibilitas konsensus ulama. Apabila dikomparasikan antara teori dan prosedur ijmak dengan pembuatan hukum Islam yang di Indonesia dari segi institusi, prosedur, dan mekanisme-nya, tampak adanya sisi persamaan dan perbedaan. Prinsip demokrasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum melekat pada teori ijmak dan legislasi. Perbedaannya terletak pada mekanismenya. Ijmak berjalan secara alamiah, sedangkan pembuatan hukum Islam di Indonesia telah ada regulasi yang mengaturnya. Karenanya, produk pembuatan hukum Islam di Indonesia masuk dalam kriteria ijmak. Kata Kunci: Ijmak, Legislasi, Hukum Islam ABSTRACT Among the terms of ushul fiqh the most significant term to lear and criticized is ijmak. The ijmak theory starts from the crystallization of the basic tenets of Islam on the consent and unity of the peoplere, also recognizing the infallibility of the ulama consensus. There are a number of issues related to the classical ijmak theory and associated with legal drafting in Indonesia. After going through the process of discussion and analysis the validity of ijmak it is known that the ultimate opinion of the ulama is not required and its authority is relative. The main pillar of ijma' Theory is a democratic and independent shura spirit, and recognizes the infallibility of the ulama consensus. When the theory and procedure of ijmak compiled with the Indonesian Islamic law regulating in terms of institutions, procedures, and mechanisms, it appears the side of similarities and differences. The democracy, codification, and legal unification princip are embedded in the theory of ijmak and legislation. The difference found in the mechanism. Ijmak runs naturally, while the Islamic law regulating in Indonesia has its own rule. Therefore, the Islamic law regulating in Indonesia is included as a part of ijma. Keywords: Ijmak, Legislation, Islamic Law
SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM tohari, chamim
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1094

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berawal dari adanya kontraversi di kalangan para ulama apakah pembagian harta waris secara kekeluargaan (bilateral) bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Karena itu penelitian ini menitikberatkan pada pemikiran Hazairin tentang konsep kewarisan bilateral, dimana konsep tersebut akan dilihat dari perspektif teori hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis comparative-inductive. Adapun poin permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana konsep kewarisan bilateral sebagaimana yang digagas oleh Hazairin?; Kedua, bagaimana pandangan para ulama tentang pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral)?; dan Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep kewarisan bilateral tersebut? Hasil penelitian ini adalah: Pertama, konsep kewarisan bilateral menurut Hazairin adalah suatu konsep pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan penentuan ahli warisnya dengan cara menarik garis keturunannya melalui dua jalur keturunan, yakni keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang hukum pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral), kelompok yang satu menolak dan kelompok lainnya membolehkan. Dan ketiga, pembagian harta waris secara bilateral dalam pandangan penulis tidak bertentangan dengan Hukum Islam. ABSTRAC The beginning of this research is a presence of the controversy between muslim scholars about the question as is the heritance distribution held in a family atmosphere (bilaterally) abrogated by Islamic law or accepted? Depart from this problem the research focused to the Hazairin’s thought about the concept of bilateral inheritance law, the concept will be analyzed based on theory of Islamic law afterwards. The method used in this research a comparative-inductive analysis method. The main problems which will be investigated in this research are about: First, how is the concept of the bilaterally inheritance law in the Hazairin’s thought?; Second, how is opinions of the muslim scholars about it?; and Third, how is perspective of Islamic law about it? Among the result of this research are: First, the concept of the bilaterally inheritance law in the Hazairin’s thought is a law which it arrange about distribution of inheritance held in a family atmosphere (bilaterally) with taking some legal heir from two generation strip, it is generation strip from his/her father and mother without making a distinction among them; Second, the muslim scholars have been difference in opinion about tle law of bilaterally inheritance, one side reject it and other side o them accept it; and Third, the distribution of inheritance bilaterally have a base theoretically in the Islamic law based on researcher’s opinion. Keywords: Hukum Kewarisan Islam, Bilateral, Hukum Islam, Hak Makhluk
PENOLAKAN WARGA TERHADAP PROYEK PLTU BATANG: TELAAH SOSIOLOGI HUKUM Abidin, Benny
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1095

Abstract

Pembangunan adalah amanat undang-undang. Ia menjadi tanggung jawab negara. Tetapi bagaimana jika pembangunan direspon secara negatif oleh warganya? Ini yang terjadi di Batang, Jawa Tengah. Mayoritas warga menolak pembangunan PLTU Batang. Padahal pembangunan ini ditujukan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik se-Jawa. Artikel ini bertujuan menggali mengapa responwarga sangat negatif dengan menggunakan sosiologi hukum sebagai alat bacanya. Hasilnya, proyek ini disusun ternyata tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Produk hukum yang seharusnya menjadi bagian dari instrumen rekayasa masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hukum tidak responsif terhadap warganya.
PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG HAK ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Hidayat, Riyan Erwin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1123

Abstract

ABSTRAK Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah SWT. Jika terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu/iddah. Imam madzahib sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak raj’i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan untuk talak ba’in, mereka berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah berpendapat istri itu tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Imam Ahmad ini, memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak raj’i dan tidak untuk istri yang ditalak ba’in. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan berdasarkan studi ini perlu dipertimbangkan lagi hak istri pada dua jenis talak tersebut, Sehingga istri tetap bisa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah apapun jenis talak yang dijatuhkan. Keyword : Perceraian, Iddah, Imam Madzhab, KHI
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI: (STUDI KASUS PELELANGAN DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO) Irawan, Hendra; destiana, Nurma
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1125

Abstract

Abstract Pawn sharia (rahn) is one of the terms property (rahin) as goods (marhun) on debt / loan (marhun bih) it receives. Marhun has an economic value. Auction as an execution of goods is also done in Sharia Pawnshop. Auction is the last attempt made by the Sharia Branch Office that has money that is default. This study aims to describe the perspective of Islamic Economic Law on the sale of lien in the sharia pawnshops Metro City. This research is an attempt to enrich the scientific khilafah related to the problems related to the projects, and can be used as information for sharia pawnshops and the community or parties who want to know the procedure of selling pawn goods. This research is a field research that collects qualitative data with interview and documentation data collection techniques, then qualitative analysis through inductive approach. Based on the results of the research, the acquisition of the sale of Gadai goods in the existing Shariah City Pawnshops in accordance with Shariah Economic Law, and no one does not. Keyword : Pawnshop, Sales, Pawn, Shariah Economic Law. Abstrak Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait masalah konsep penjualan barang gadai, dan dapat berguna sebagai informasi bagi pegadaian syariah dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah, dan dan ada yang tidak. Kata kunci : Pegadaian, Penjualan, Barang Gadai, Hukum Ekonomi Syari’ah
Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208

Abstract

Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.
Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi Wahyudi, Wahyudi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1209

Abstract

Society as users of health services organized by hospitals are entitled to receive services in plenary by not getting any difference of legal entity of hospital managers. The main goal of health care hospitals include the preventive, curative, rehabilitative and promotive to all levels of society in accordance with the socio-economic function that prioritizes social functioning compared with economic function. The legal entity of hospital management in the form of foundations, associations and limited liability companies. Research in this paper is a normative juridical research, which studied the approach of legislation (the statute approach) means that a problem will be seen from the legal aspect by studying the legislation. And also the method by way of literature study (library research). The research concludes that there are three (3) legal entity that manages private hospitals are more widely used by the public, namely foundations, associations and limited liability companies. Limited liability company that manages the hospital has the main purpose for profit or economic function takes precedence while legal entities of foundations and associations in managing hospitals prioritize socio-economic functions.
Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Kabupaten Lampung Barat hadri, hadri law
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1210

Abstract

Hutan merupakan ekosistem alamiah yang sangat kompleks mengandung berbagai spesies tumbuhan mulai dari tumbuhan kecil hingga berukuran besar. Masyarakat adat merupakan entitas kebudayaan yang mendiami wilayah tertentu. Umumnya masyarakat adat hidup dalam satu wilayah dengan aturan dan nilai-nilai lokak secara turun temurun. Kehidupan masyarakat adat tunduk pada norma-norma adat yang mereka sepakati sebagai norma kesepakatan bersama untuk mengatur pola kehidupan kelompok masyarakat adat. Dengan lahirnya undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah mengubah status hutan adat bukan hutan negara sempat mengusik tatanan masyarakat adat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat danPemerintah masih memandang kawasan hutan harus steril dan masyarakat tidak boleh ada di dalam kawasan hutan adat. Sehingga keberadaan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut oleh aliansi masyarakat adat nusantara (aman) telah dilakukan uji materil (judicial review) pada mahkamah konstitusi dan akhirnya melalui keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia no : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 mei 2013telah mengembalikan status hukum tanah adat dari tanah negara menjadi tanah adat. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif pada masyarakat adat Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk mengetahui Implementasi terhadaphak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat di Kabupaten Lampung Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012. yang telah mengembalikan status kedudukan hukum tanah adat bukan lagi menjadi hutan negara. Dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat adat di Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dengan mengambil sample obyek penelitian pada masyarakat adat Kepaksian Buay Belunguh Kabupaten Lampung Barat, telah dibuat dan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat serta dikeluarkannya Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat . Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum mengenai tanah adat tersebut, maka masyarakat hukum adat Kepaksian Buay Belunguh telah dapat mengelola dan menikmati hutan adat sebagai sumber penghidupan masyarakat adat yang mayoritas hidup sebagai petani.
Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan Perbankan: Analisis Hukum Pelaksanaan CSR Pada Bank Aman Syari'ah, Lampung Timur, Indonesia wahyuni, desi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1212

Abstract

CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perihal CSR ini diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Khususnya undang-undang yang membahas tentang korporasi, termasuk korporasi perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah untuk lebih baik dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial (CSR) bagi kepentingan stakeholder sehingga dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program CSR tersebut dapat mensejahterakan mayarakat sekitar sesuai dengan etika bisnis Islam.

Page 18 of 31 | Total Record : 308

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 22 No 01 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 02 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 01 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 20 No 02 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 20 No 01 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum More Issue