cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I
Contact Email
istinbath@metrouniv.ac.id
Phone
+6282181531434
Journal Mail Official
istinbath@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: +6282181531434
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Istinbath : Jurnal Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : 18298117     EISSN : 25273973     DOI : https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Istinbath : Jurnal Hukum is Open Journal of Law, a Journal that contains legal-based scientific papers. Published by Sharia Faculty of IAIN Metro. Ever applied for accreditation in 2016. It is published twice a year in Mei and November. Istinbath Journal Law is a periodical publication of scientific articles containing thematic laws with various approaches in the scope of positive law and Islamic law. Journals are published in print and online. Istinbath Journal of Law is published by the IAIN Metro Sharia Faculty. Istinbath Journal of Law is published as an attempt to socialize scientific studies in the form of literature review articles and research results related to the law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 308 Documents
 17   18   19   20   21 
Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu Susanto, Is
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1218

Abstract

Money politics atau risywah dalam hukum Islam dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politics umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Money politics dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek money politics telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan dan pemahaman yang merupakan tanggung jawab bersama, dan salah satunya melalui artikel ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa money politics masih tetap berlangsung disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama bahwa money politics merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian.
Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil: (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo) saputera, abd. rahman adi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dengan analisa dari sudut konsep keadilan, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo perspektif konsep keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya.
Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan: (Studi Ormas Islam Di Kota Metro) salim, choirus
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1251

Abstract

sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2017 terjadi pro kontra berkaitan dengan isi muatan Perppu tersebut. Kita ketahui bahwa Perppu Nomer 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Ada tujuh fraksi partai politik yang menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang dirapatkan sebagai undang-undang yaitu fraksi PPP, PDI-P, Golkar, PKB,Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Namun Fraksi Demokrat, PPP dan PKB menerima secara bersyarat Perppu tersebut, yakni mengharuskan supaya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi Perppu yang baru saja disetujui menjadi Undang-undang itu. Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dan dibubarkannya HTI, terjadi perlawanan hukum dengan mengajukan judial review oleh beberapa Organisasi Masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Perkumpulan Hidayatullah dan Pemuda Indonesia serta HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan judial review ke Mahkamah Konstitus. Dari beberapa uraian di atas, pro kontra berkenaan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas juga terjadi pada Organisasi-Organisasi Islam di Kota Metro.
Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa Hermawati, Nety
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1259

Abstract

Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara terminologis, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Demi memajukan kesejahteraan masyarakat pemerintah berupaya untuk mengalokasikan bantuan pembangunan desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya. Hanya saja, bantuan-bantuan tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat, bahkan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Undang-undang terbaru tentang desa dan pengelolaan dana desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka, perlu kemudian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian ini oleh para aparatur pemerintah desa.
Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam fatarib, husnul
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1265

Abstract

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunana nansional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanyab sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan unutk membiayai kegiatan kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunann. Istilah pajak dalam hukum islam yang menjadi sumber pendapat negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum islam.
Analisis Hukum Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Eksistensi Perusahaan Di Kabupaten Karawang Gagarin, Gary
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1373

Abstract

Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pemgusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas. Permasalahan mengenai upah selalu menjadi perhatian dari semua kalangan baik dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan masyarakat setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum harus diperhatikan sedemikian mungkin agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, pekerja/buruh dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan daya serap tenaga kerja karena mempengaruhi eksistensi dari suatu perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah minimum bagi pekerja/buruh dan bagaimana dampak kenaikan upah minimum terhadap eksistensi suatu perusahaan. metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dengan data-data empiris di lapangan. Hasil penelitian ini yaitu pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah minum dapat mengajukan penangguhan upah dan apabila tidak mengajukan penangguhan upah maka pengusaha dapat dikenakan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, kenaikan upah minimum menimbulkan dampak terhadap tutupnya beberapa perusahaan terutama perusahaan tekstil, namun bagi perusahaan asing kenaikan upah minum tidak memiliki dampak yang siginifikan karena upah minimum dijadikan sebagai upah terendah di perusahaan tersebut, sedangkan bagi pihak pekerja/buruh kenaikan upah tidak berdampak terhadap kenaikan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga.
Hukum Mendidik Istri Dan Anak Perspektif Hadis Nabi Dalam Kutub Al-Tis'ah nurhadi, nurhadi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v17i1.1433

Abstract

This article aims to examine further the concept of education according to Islamic teachings, both within and outside the family. This study was carried out because it remembers that, in the provisions of Islamic Law, especially Islamic law which is sourced from the hadith of the Prophet Muhammad SAW which is at the pole of al-Tis'ah, education in the family is the duty and responsibility of the head of the family. From the analysis of 69 hadiths, there are two main traditions discussed regarding the law of educating wives and children for heads of families. According to the hadith of the Prophet Muhammad in the Pole Al-Tis'ah, (narrated by Tirmizi No. 2577 and Muslim No. 2137, it can be concluded that educating wives and children is fardhu ain or compulsory for the head of the family as a form of responsibility for providing spiritual sustenance (knowledge religion) to family members (the wife and childrens).
Pergeseran Konsep Pengelolaan Ziswaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Fitria, Maylen
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1435

Abstract

Abstract Shari'at regarding zakat, infaq, and sadaqah, is a shari'ah which shows that in Islam, not only is the relationship between humans and God important, but the relationship between humans and humans is important. In the context of legislation in Indonesia, there are two laws that deal with zakat, u 38/99 and 11/23, whose focus is the management of zakat. in both of these laws, there is no significant difference between the two rules except for the centralized management aspect of u 38 38999 and is centralized on u 23/2011. The orientation is still the same, which is to realize the hope that zakat can be one solution in realizing equity and economic justice. Keywords: zakat law, management of zakat, purpose of zakat.
Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Hidayat, Riyan Erwin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1442

Abstract

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur memiliki perbedaan dalam memahami al-Qur’an dan sunnah, khususnya dalam bidang perkawinan. Ada empat pokok persoalan yang akan dibahas dalam perkawinan yaitu mahar, nafkah, poligami dan perceraian. Rumusan masalah disertasi ini adalah; Bagaimanakah metode penetapan hukum yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur dalam masalah perkawinan? Bagaimanakah pemikiran-pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang hukum perkawinan? Bagaimanakah relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia? Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah dan Syahrur. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dengan ketentuan hukum. Hasil penelitian ini akan menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan di antara kedua tokoh tersebut. Perbedaan muncul sebagai akibat ketidaksamaan metodologi pemikiran sebagai landasan dalam memahami masalah yang dikaji. Wahbah menggunakan metode ushul fiqh dalam memahami ayat-ayat tentang perkawinan sedangkan Syahrur menggunakan metode hermeneutika dalam memahami hukum-hukum tentang perkawinan. Mahar menjadi permaslahan yang pertama dalam perkawinan, dimana pendapat Wahbah yang menyatakan mahar merupakan syarat wajib dalam perkawinan berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa mahar hanyalah pemberian sukarela suami terhadap istrinya. Wahbah berpendapat suami wajib untuk mencari nafkah untuk istrinya. Berbeda dengan pendapat Syahrur yang menjelaskan bahwa istri berhak untuk membantu suami mencari nafkah, hal ini dikarenakan istri memiliki hak yang sama untuk berkerja. Wahbah berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak. Wahbah berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan di persidangan tidak memiliki faedah sama sekali, karena talak hanya ada di tangan suami. Mengenai perceraian Syahrur berpendapat bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama, hal ini dikarenakan pernikahan yang dilakukan suami istri tersebut dilakukan atas kehendak keduanya, dari perbedaan dan persamaan kedua tokoh ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran, terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Relevansi Ijma’ Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia Balya, Deden Ibnu
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1468

Abstract

Abstract The concept of ijma ', and its relevance in construction and improvisation of Islamic law is part of the Islamic law studies, which can always develop according to place and time, time in terms of times and regions in the sense of the state. Ijma', of course functions as a tool for taking legal conclusions, both those whose sources are divine and the sunnah of the Prophet Muhammad PBUH. This paper is qualitative writing, with library research methods, with primery data is sources of books and legal nomenclature, and using the descriptive analysis. Based on the analysis, it is known that the level of relevance of ijma as a method, till nowaday, its relevance is still very high, especially with the region and the spread of Islam that is indeed cross-country, cross-nation, and across cultures. Ijma 'of the ulama becomes very important, because in addition to being a response to the development of the times, ijma' also remains a necessity for Muslims, considering that not everyone is able to do istinbaht / legal conclusions in Islam. Keywords : Ijma’ and Qiyas, Source of Islamic Law, Legal Development.

Page 19 of 31 | Total Record : 308

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 22 No 01 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 02 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 21 No 01 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum Vol 20 No 02 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 20 No 01 (2023): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 02 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 19 No 01 (2022): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2016): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum More Issue