Articles
300 Documents
<![CDATA[APLIKASI FIQH AL-WAQI’: PERTIMBANGAN ASPEK SOSIOLOGIS DALAM PEMIKIRAN AL-QARADHAWI ]]>
<![CDATA[Mufid, Moh]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.798
<![CDATA[Konsep fiqh al-wa>qi’ al-Qarad}a>wi> secara praktis dapat diaplikasikan dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Misalnya, masalah penentuan waktu shalat Jumat di Eropa, ucapan selamat hari raya kepada ahli kitab, status pernikahan wanita yang masuk Islam di Eropa, hukum menerima warisan dari non-muslim. Dengan demikian, dinamika ijtihad dalam Islam memberikan ruang kepada dinamika perkembangan masyarakat (realitas social) dan obyek hukum (mukallaf) dalam menentukan dan merealisasikan hukum yang memberikan kemaslahatan bagi mereka. Hal ini menunjukkan Islam mampu mengakomodir gejala social yang berkembang di masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Rahmasari, Betha]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.943
<![CDATA[Abstract Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “local government”. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata kunci : Desa, Keuangan Desa, Pemerintahan Daerah]]>
<![CDATA[LIFETIME WARRANTY DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Murdiana, Elfa]]>;
<![CDATA[Chintya, Aprina]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.944
<![CDATA[Oleh: Elfa Murdiana, M.Hum dan Aprina Chintya, SH. Abstrak Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk Lifetime warranty dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan lifetime warranty ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa lifetime warranty memiliki relevansi dengan khiyar aib. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam lifetime warranty yang sama dengan yang ada dalam khiyar aib. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip ar-Rhidha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari’ah. Abstrac Lifetime warranty is one of its own advantages for a product. This is because consumers can trade Lifetime warranty products with new ones if the product is damaged. This gives consumers confidence that the products offered are truly good quality products and provide satisfaction to the consumers for the products provided. This study aims to describe the lifetime warranty from the perspective of sharia economic law. Based on the analysis that has been done that lifetime warranty has relevance to khiyar disgrace. This can be seen from the principles that exist in the same lifetime warranty that exist in khiyar disgrace. These principles include the principles of ar-Rhidha, fair competition, honesty, openness and justice. All these principles are also appropriate and nothing contradicts the khiyar disgrace principles that exist in Shariah economic law]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gagarin, Gary]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.945
<![CDATA[Abstrak In Sharia Financial Institute, especially sharia insurance has Sharia Supervisory Board to provide supervisor and ensure that practice of Sharia Financial Institute is in line with sharia principles. In practice, the role of Sharia Supervisory Board not optimal and still weak performing their duties, so that impact to the development of sharia insurance. On that basis the role of Sharia Supervisory Board should be optimized to promote sharia industri in indonesia because provision about Sharia Supervisory Board have been regulated in many regulation. This article to analyze the problem faced Sharia Supervisory Board and found a solution to optimum role of Sharia Supervisory Board. Keywords : Sharia Insurance and Sharia Supervisory Board Pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, khususnya asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan suatu tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, peran DPS ini belum optimal dan masih lemah dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada perkembangan asuransi syariah. Atas dasar tersebut peran dari DPS sudah seharusnya dapat dioptimalisasi untuk memajukan industri asuransi syariah di Indonesia karena ketentuan mengenai DPS sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh DPS dan menemukan solusi untuk mengoptimalisasi peran dari DPS. Kata Kunci : Asuransi Syariah dan Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMAKAMAN MULTI ETNIK DAN MULTI AGAMA DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Firmansyah]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.946
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus. Lokasi yang dipilih adalah Provinsi Lampung. Alasan keberatan mempersandingkan pemakaman jenazah antar agama yang seringkali menggelayuti benak umat Islam adalah kepercayaan bahwa jenazah muslim akan ikut serta merasakan pedihnya siksaan Tuhan yang ditimpakan kepada non-muslim yang dimakamkan di sampingnya. Dari beberapa hadis yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa tidak ditemukannya hadis yang melarang untuk memisahkan pemakamam umat yang berbeda agama. Dalam hal ini hanya terdapat keterangan bagaimana perlakuan sebuah jenazah, tata cara salat jenazah, cara Rasul membangun makam, dan juga beberapa kejadian tentang pemindahan jenazah yang telah disepakati para ulama, serta adab-adab untuk jiarah kubur bagi umat Islam. Islam dalam hal ini sangat menjunjung tinggi rasa toleransi beragama, bagaimana kita tidak hanya menghormati orang yang berbeda agama, akan tetapi juga menghormati jenazah yang berbeda agama. Kata Kunci: Pemakaman Multi Etnik dan Multi Agama, Kota Metro]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSFEKTIF PERILAKU MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Sirajuddin, Azmi]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.949
<![CDATA[Abstract Implementation of law is the most useful for a nation and a state in a country thas has powerfull of protecting its people to do better and the best in their attitudes and behaviors when they live and do everything in order to have good connection among society in the social climate. Having understood in law is one thing to do every action based on the law either God’s law or state’s law. The functions of law are to control the human’action, to change the situation to better situation and to give justice and prosperious for people in a country. No one to disturb and make noisy till one has good condition by obeying law that is created by God and Human (Indonesian Legislative Assembly in Indonesian Contects). By knowing and obeying law, person will get safety when they go and live. Law means regulations that manage human to surrender to that law that is created by God and Human (state). In Islamic law, law is consist of five principles, wajib (compulsory), not allowed (haram), allowed (sunnah), hate (makruh), and mubah. All those fungtions of the law always protect us/human from demage, poverty, and crime. Law is as a soul for every human and too law is as a foundation for a country to protect its people from demage, povery, and crime. Law gives freedom to do by the condition obey to the law. Who breaks the law must be funished either by low funishment or hard funishment till go to a jail to be responsible what they have done. Key word: Implementation, law, persfektive, human’s behaviors in society]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MEMBANTU ORANG TUANYA SEBAGAI NELAYAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Krulinasari, Widya]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.950
<![CDATA[Abstrak Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Membantu Orang Tuanya Sebagai Nelayan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia Indonesia sebagai Negara kepulauan dan salah satunya didukung oleh jumlah nelayan menjadikan Indonesia sebagai egara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi yang ada saat ini adalah kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan. Hal itu membuat tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya merupakan salah satu faktor anak nelayan putus sekolah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi ILO No.138 yaitu batas umur dikatakan dewasa 15 tahun, dan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 (1) (2) dan Pasal 32 (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Sementara Implementasi Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 59 yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah. Selain itu pula pemerintah dan lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah yang dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mancari ikan di lepas pantai seperti jermal. Yang dalam hal ini bisa disamakan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan. Kata Kunci : Pelindungan Anak, Hukum Internasional dan Implementasi]]>
<![CDATA[FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH ]]>
<![CDATA[Berutu, Ali Geno]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.951
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Subulussalam belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi baik dari pelaksananya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Faktor hukum yang merupakan salah satu faktor utama penyebab stagnan-nya penindakan terhadap pelanggar Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam disamping faktor-faktor lainnya. Tulisan ini berusaha menguraikan kendala dalam efektivitas penegakan hukum yang merupakan suatu indikator penilaian terhadap penegakan suatu hukum, dalam artian untuk mengukur keberhasilan atau target yang telah ditetapkan dalam penerapan suatu hukum khususnya terhadap penegakan Qanun No. 14 Tahun 2003 di wilayah hukum Kota Subulussalam, Aceh. Kata kunci: Khalwat, Aceh, Syariat Islam, Jinayat, Subulussalam Abstract This paper proves that the implementation of Qanun Aceh no. 14 of 2003 on khalwat in Subulussalam city has not fully run well. Many obstacles faced both from the executor (government) and the community as the object of the law of the application of Islamic Shari'a itself. The legal factor is one of the main factors causing its stagnant action against the violation of Qanun. 14 Year 2003 in Subulussalam City in addition to other factors. This paper attempts to outline the obstacles in the effectiveness of law enforcement which is an indicator of the assessment of the enforcement of a law, in order to measure the success or targets set in the application of a law especially to the enforcement of Qanun. 14 Year 2003 in the jurisdiction of Subulussalam City, Aceh. Keywords: Khalwat, Aceh, Syariat Islam, Jinayat, Subulussalam]]>
<![CDATA[DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[samsudin, Titin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1072
<![CDATA[Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.]]>
<![CDATA[PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[muhammad, hasanudin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1082
<![CDATA[Abstrak Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi sesat telah mengakibatkan pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah dari Kalimantan. Ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah selaku penanggungjawab sudah seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak eks Gafatar, karena akibat pengusiran tersebut. Anggota eks Gafatar mengalami kerugian materil harta benda seperti tanah dan kerugian immateril dengan hilangnya rasa kenyamanan karena dianggap sesat. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Abstract The decision of The Indonesian Ulema Council for Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)“as organitation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several regions in Indonesia like Jakarta, West Java, and Lampung. It is infraction human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government as responsibler on saving and filling human right should make policy for restoring ex-Gafatars right. Especially it is change all of ex-Gafatars asset at Borneo. The Purpose of the article is the extending view of law about infraction human right of ex-Gafatar, Although organitation of Gafatar was reputed as organitation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responbility state to it citizen. because of eviction and repatriation forcibly from Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.]]>
