Majalah Hukum Nasional
Majalah Hukum Nasional (MHN) merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikel ilmiah dari kalangan akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki minat di bidang hukum yang meliputi: 1. Hasil penelitian hukum di bidang hukum; 2. Kajian Teori hukum di bidang hukum; 3. Studi Kepustakaan di bidang hukum; 4. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
Articles
100 Documents
<![CDATA[URGENSI REGULASI IDE-IDE PENGUATAN BUMN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Sefrika Marni]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1410.832 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v50i1.54
<![CDATA[Sudah seharusnya tidak terdapat permasalahan dalam lingkup penguatan BUMN dan perlindungan keuangan negara apabila ide-ide penguatan BUMN telah dilaksanakan secara konsisten. Akan tetapi, tidak dapat dielakkan bahwa sampai saat ini masih terjadi permasalahan hukum dalam praktik bisnis BUMN terutama terkait dengan akhlak para petingginya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi terhadap aspek kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dikaitkan dengan kepastian hukum untuk penguatan BUMN dan perlindungan keuangan negara. Pendekatan dari jenis penelitian ini adalah dari aspek aturan hukum dan dari aspek konsep atau teori hukum. Urgensi regulasi terhadap ide-ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara harus dilakukan melalui pemikiran yang cermat dan tepat dalam menentukan pola yang paling benar dan ideal. Hal tersebut disebabkan ide-ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara teramat banyak polanya. Apabila telah terdapat ide penguatan BUMN yang telah disepakati bersama untuk dipilih sebagai dasar pengundangan, regulasi tersebut harus ditopang dengan payung hukum yang kokoh dan sulit untuk diuji keabsahannya. Kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dikaitkan dengan kepastian hukum bagi urgensi regulasi terhadap ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik negara harus dilakukan secara objektif dan transparan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PERATURAN TENTANG KOMITE AUDIT GUNA MENCEGAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI BUMN ]]>
<![CDATA[Andi Wahyu Wibisana]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (795.43 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v50i1.55
<![CDATA[Seharusnya, korupsi di BUMN tidak terjadi jika sistem pengawasan berjalan dengan baik dan optimal. Dewan komisaris atau dewan pengawas merupakan organ perusahaan BUMN yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawas dengan dibantu oleh komite audit. Oleh karena itu, komite audit dapat menjadi kekuatan tumpuan pencegahan korupsi di BUMN. Namun, peraturan yang mengatur komite audit memiliki beberapa kelemahan. Untuk itu, perlu penguatan hukum bagi komite audit agar perannya dapat lebih optimal dalam pencegahan korupsi. Dalam penelitian ini, rumusan masalah adalah pertama, apa kelemahan peraturan tentang komite audit dan kedua, bagaimana perbaikan peraturan komite audit guna bisa mencegah kerugian keuangan negara di BUMN. Tipologi penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum sebagai obyeknya. Norma hukum yang menjadi obyek penelitian adalah norma hukum yang mengatur tentang komite audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, peraturan yang mengatur komite audit memiliki kelemahan yang terletak pada tiga kelemahan utama, yaitu peran dan tanggungjawab komite audit, operasional komite audit, dan renumerasi komite audit. Dalam rangka penguatan peran komite audit untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di BUMN, maka kelemahan peraturan tersebut harus diperbaiki.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI: KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN HUKUM DIAMETRAL BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Dara Salsabila]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1266.733 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v50i1.56
<![CDATA[Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2) mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Negara semestinya mengakomodir setiap kepentingan rakyat dalam pemenuhan kebutuhannya terutama pada sektor-sektor vital. Interpretasi ‘dikuasai’ kemudian memunculkan paradigma mengenai batasan peran negara pada sektor tersebut. Permasalahan muncul tatkala adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (BUMN) yang kedudukannya beririsan dengan lebih dari satu ketentuan undang-undang yang saling kontradiktif dan berada pada tataran politik hukum yang berbeda. BUMN diposisikan pada rezim public karena terdapat intervensi negara (pemerintah) di dalamnya namun juga tunduk pada rezim privat sebagaimana dalam UU Perseroan Terbatas. Maka dari itu, pengenaan tindak pidana korupsi pada direksi BUMN yang melakukan pengurusan dan pengelolaan pada perusahaannya adalah tidak tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Maka dari Itu pendekatan doktrin business judgement rule dan penerapan hukum perdata menjadi konstruksi yang tepat dalam penegakan hukum BUMN.]]>
<![CDATA[REMUNISIPALISASI PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMENUHAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA ]]>
<![CDATA[Mohammad Robi Rismansyah]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1407.724 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v50i1.57
<![CDATA[Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa air seharusnya dikuasai oleh negara dengan tujuan agar negara mampu memenuhi hak atas air bagi warga negaranya. Bertolak belakang dengan amanat konstitusi, pengelolaan air di Jakarta justru dikelola oleh swasta yaitu PT. Aetra dan PT. Palyja dengan maksud agar pengelolaan air dapat terlaksana lebih baik. Sayangnya, perbaikan pengelolaan air tidak mampu dicapai, riset membuktikan bahwa terhitung sejak 1998-2017 saat ini jaringan air bersih yang dikelola oleh swasta hanya bertambah 14.9% jauh di bawah harapan pemerintah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis menyimpulkan bahwa remunisipalisasi merupakan jawaban agar keuangan daerah DKI Jakarta tidak merugi dan pemenuhan hak atas air bagi warga Jakarta dapat terpenuhi dengan baik.]]>
<![CDATA[PROSPEK PENERAPAN SISTEM DISTRIK THE FIRST PAST THE POST DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ilham Fajar Septian]]>;
<![CDATA[Muldan Halim Pratama]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.875 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.91
<![CDATA[Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilu tersebut, dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilu proporsional daftar PR terbuka. Sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwariskan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya hingga saat ini, sistem ini dikritik karena berbagai alasan, utamanya dalam membangun relasi antara wakil dan konstituennya. Oleh karena hal tersebut, sejak reformasi, aspirasi-aspirasi untuk menerapkan sistem distrik the first past the post (FPTP) sudah digaungkan. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana prospek penerapan sistem tersebut di Indonesia dan dampaknya bagi kualitas demokrasi Indonesia jika diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, komparatif, dan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa sistem FPTP mempunyai prospek untuk diterapkan dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia karena mampu menyelesaikan masalah-masalah perwakilan yang ada. Selain itu, dampak terhadap kualitas demokrasi Indonesia dari sistem ini adalah berdampak positif berupa meningkatkan relasi antara wakil dan konstituennya, tetapi juga bisa berdampak negatif berupa tidak terwakilinya suara-suara masyarakat dalam distrik yang memilih partai dengan sedikit basis dukungan dalam daerah tersebut.]]>
<![CDATA[NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Xavier Nugraha]]>;
<![CDATA[Ave Maria Frisa Katherina]]>;
<![CDATA[Windy Agustin]]>;
<![CDATA[Alip Pamungkas]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.991 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.92
<![CDATA[Korupsi yang merupakan masalah global telah menyebabkan tingginya kerugian keuangan dan perekonomian negara di Indonesia. United Nation Convention Against Corruption telah mencanangkan rekomendasi kepada negara-negara untuk membuat pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Kerugian negara yang telah kembali saat ini masih tidak sebanding dengan kerugian negara yang secara nyata ada akibat korupsi. Urgensi ini lah yang menghadirkan konsep perlunya pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia. Penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya telah mengadopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture, namun tidak memenuhi secara maksimal dasar filosofis adanya konsep tersebut, yaitu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi secara maksimal dan cepat dengan mekanisme peradilan perdata. Sehingga, undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset perlu dibuat tersendiri dan diundangkan untuk mengakomodasi upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi secara maksimal.]]>
<![CDATA[POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS ]]>
<![CDATA[M. Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.802 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.93
<![CDATA[Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi keimigrasian dan penyidikan. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan penyidikan. Penyidikan jarang dilaksanakan, karena dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, anggaran yang masih belum memadai dan PPNS Keimigrasian yang sangat terbatas. Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan karena pengawasan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional. Terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif untuk mengirimkan laporan atau pengaduan tentang keberadaan atau kegiatan tenaga kerja asing yang bermasalah.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MODEL PREVENTIVE REVIEW ]]>
<![CDATA[Indra Wicaksono]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.615 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.94
<![CDATA[Menghindari undang-undang yang inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu judicial review bersifat represif, artinya tidak dapat mencegah undang-undang yang nantinya akan inkonstitusional. Masalahnya, yaitu mengenai urgensi kewenangan model preventive review yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan relevansi model preventive review dengan pembangunan hukum nasional. Maka, perlu dilakukan penelitian hukum doktrinal, objek utamanya adalah undang-undang dengan menggunakan teori dari para ahli. Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif. Kewenangan model preventive review memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah produk hukum yang inkonstitusional. Model ini sangat relevan dengan pembangunan hukum Indonesia, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memperkuat hak-hak konstitusional warga negara.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIANTARA KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKESEKUTIF ]]>
<![CDATA[Wulan Pri Handini]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.272 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.95
<![CDATA[Perbedaan pengaturan dalam perundang-undangan terkait kedudukan DPRD antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan dari perspektif teori dan peraturan perundang-undangan, apakah DPRD merupakan kekuasaan legislatif ataukah kekuasaan eksekutif. Dalam membahas kedudukan tersebut, penelitian ini mendasarkan analisis pada 3 (tiga) hal, yaitu pemisahan kekuasaan secara vertikal (eksekutif-legislatif-yudikatif), pemerintahan daerah dan konsep Negara kesatuan serta lembaga perwakilan rakyat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari sisi teori maupun sejarah pengaturan pemerintahan daerah dalam konstitusi, menempatkan pemerintahan daerah sebagai bagian dari kerangka Negara kesatuan. Pemerintahan daerah tidaklah bersifat “staat’ melainkan subordinat dari pemerintah pusat. Karena pemerintahan daerah adalah subordinat dari pemerintah pusat (kekuasaan eksekutif), maka seluruh unsur penyelenggaranya perlu dimaknai pula sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dengan tetap memiliki kemandirian dalam menyelenggarakan kewenangannya]]>
<![CDATA[MEMBUKA CAKRAWALA TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA: TINJAUAN PARADIGMATIS ATAS PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy]]>;
<![CDATA[Yassar Aulia]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.743 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.96
<![CDATA[Negara merupakan institusi yang seyogiaya mengakomodir setiap kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi rule of law. Hal ini dikarenakan negara memiliki perkakas untuk mengaktualisasikan hal tersebut, salah satunya melalui sistem hukum yang dianutnya. Bentuk kepentingan masyarakat ini dapat diakomodir salah satunya dengan menjamin akses terhadap keadilan bagi rakyatnya. Salah satu permasalahan yang perlu diakomodir dalam hal ini ialah berkaitan dengan bagaimana korban kejahatan seksual dalam sebuah negara dapat memiliki akses terhadap keadilan yang memadai. Penulis mencoba menggunakan teori sistem hukum yang dilahirkan oleh Lawrence M. Friedman yakni berkenaan tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum untuk mengkaji bagaimana pranata hukum yang tepat untuk mengakomodir akses terhadap keadilan yang baik bagi korban kejahatan seksual di Indonesia.]]>
