cover
Contact Name
Fitria Firdiyani
Contact Email
jiia@unis.ac.id
Phone
+6289695158911
Journal Mail Official
jiia@unis.ac.id
Editorial Address
Gedung Muhammad Astary Lantai. 5 Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan Kota Tangerang-Banten
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
ISSN : 24775088     EISSN : 27162621     DOI : https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi merupakan jurnal yang terbit dua kali dalam 1 tahun. Jurnal ini mempublikasikan kajian-kajian hasil penelitian dan telaah teoretis dalam bidang: Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah (public governance, e-Government, digital governance, collaborative governance), Birokrasi dan Organisasi Sektor Publik (reformasi administrasi, komunikasi sektor publik), Leadership dan Manajemen SDM Sektor Publik, Pemerintah Daerah (otonomi, desentralisasi, administrasi keuangan daerah), Administrasi Keuangan Negara (perpajakan, administrasi keuangan pusat dan daerah), Administrasi Perdesaan, Perkampungan dan Kawasan, dan Kebijakan Analisis Dampak Lingkungan. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Adminsitrasi Negara Univeristas Islam Syekh-Yusuf.
Articles 132 Documents
Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur Mohamad Ikrom Arasid
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8540

Abstract

Korupsi saat ini telah menjadi isu yang khawatirkan Masyarakat secara global. Korupsi tidak hanya saja terjadi pada negara berkembang atau sedang dalam optimalisasi sistem politik demokrasi. Akan tetapi korupsi juga terjadi pada negara maju dan negara yang memiliki sistem politik demokrasi yang telah optimal. Di Indonesia terdapat beberapa sektor yang terindikasi kasus korupsi, namun sektor korupsi terbesar selama satu dekade bersumber dari sektor Desa. Perilaku koruptif tersebut tentu saja jauh dari cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk memetakan potensi akar permasalahan yang menimbulkan dominasi korupsi di sektor Desa. Kualitatif adalah metode penelitian ini dengan pendekatan kajian pustaka sebagai alat analisis untuk menjawab kemungkinan akar permasalahan. Adalah rendah nya pemahaman anti korupsi khususnya di tingkat desa dan terdapat motif serta tekanan sehingga memicu rasionalisasi perilaku koruptif dengan peluang yang ada. Akan tetapi potensi akar masalah tersebut dapat dicegah dengan berbagai upaya secara seksama yakni pengawasan partisipasi aktif secara bertahap mulai dari proses perencanaan, proses implementasi, proses manajemen, proses pelaporan dan akuntabilitas yang berkelanjutan berlandaskan supremasi hukum yang memadai, ketersediaan akses informasi ruang publik, transparansi, sumber daya yang kredibel dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dapat menjadi bagian dari formulasi dalam upaya mitigasi dominasi korupsi di Desa.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA LOKUS PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah; Hudaya Latuconsina; Hilman Hilman
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8643

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu daerah dengan desa lokus prioritas kemiskinan, apabila dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2024 mengalami tren peningkatan. Beradasarkan data BPS (2017-2024) menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu tersebut setiap tahun naik sebesar 5.21% per tahun atau 10.69 ribu per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor ketenagakerjaan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa lokus prioritas Kabupaten Tangerang serta merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017–2024 serta dokumen kebijakan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta pola pekerjaan penduduk miskin terhadap tingkat kemiskinan di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, upaya yang diperlukan mencakup penambahan kartu prakerja bagi penduduk miskin produktif, peningkatan kompetensi dan pendampingan melalui pendidikan dan pelatihan profesi, serta peningkatan produktivitas hasil industri rumah tangga. Sementara bidang ekonomi, strategi yang diperlukan meliputi pembinaan petani miskin dan nelayan di enam desa, peningkatan keterampilan petani, penambahan cakupan penerima KUR pedagang, peningkatan literasi keuangan, optimalisasi BUMDes, pendirian ekosistem industri rumah tangga, dan optimalisasi wisata desa.
Pengaruh Optimalisasi Penerangan Jalan Umum dan Pelayanan Publik oleh Uptd Dinas Perhubungan Provinsi Banten terhadap Aksesibilitas pada Ruas Jalan Raya Palka Ratu Nazwa Khaerunisa; Gatot Hartoko; Eli Apud Saepudin
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kualitas pelayanan publik oleh UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Banten terhadap tingkat aksesibilitas pada Ruas Jalan Raya Palka (Palima–Cinangka). Aksesibilitas merupakan indikator penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi, khususnya pada wilayah penghubung antar kecamatan dengan intensitas pergerakan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna jalan yang secara rutin melintasi ruas jalan tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi PJU berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas dengan koefisien regresi sebesar 0,308 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Selain itu, kualitas pelayanan publik juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur penerangan jalan yang disertai pelayanan publik yang responsif dan efektif mampu meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kemudahan mobilitas pengguna jalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PJU dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan guna mendukung pemerataan aksesibilitas dan pembangunan wilayah.Kata kunci : aksesibilitas, pelayanan publik, penerangan jalan umum.
Analysis of Public Service Standards Implementation at Tegal Kunir Kidul Village Office, Mauk District, Tangerang Regency Muhammad Rosul Asmawi; Seno Santoso
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8659

Abstract

Public service is one of the main functions of government in meeting the needs of the community. The Tegal Kunir Kidul Village Office, as a governmental unit at the village level, plays an important role in providing administrative services to the community. This study aims to determine how the implementation of public service standards is carried out at the Tegal Kunir Kidul Village Office, Mauk District, Tangerang Regency. The method used in this research is a descriptive approach through observation of the service processes taking place at the village office. The results of the study show that although the office facilities and infrastructure are still relatively simple, services to the community continue to function with the presence of officers handling various administrative needs such as issuing certificates, providing administrative introduction letters related to population administration, and delivering information services. The implementation of public service standards has been carried out at a basic level; however, several aspects still need improvement, particularly supporting service facilities. Keywords: public service, service standards, village office.  
Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan khaidir Ali; Lasniati Lasniati
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Medan untuk mentingkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan umum, yang ditunjukkan melalui berbagai pelanggaran lalu lintas serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan serta masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kajian menggunkan teori impelementasi kebijakan dari Edward, yakni meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pembinaan pemakai jalan di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen sebagian pelaksana, serta belum optimalnya struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi infrastruktur dan tekanan ekonomi pengemudi juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan pengguna jalan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan pembinaan pemakai jalan yang efektif dan terciptanya keselamatan serta ketertiban lalu lintas di Kota Medan.
Analisis Peluang dan Hambatan dalam Implementasi Penanganan PMI Deportan Malaysia oleh UPT-P2TK Jawa Timur Tahun 2025  Mayuni Arista; Wahidah Zein Br Siregar
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8742

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peluang dan Hambatan Implementasi penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportan dari Malaysia asal Jawa Timur oleh UPT-P2TK Tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses implementasi saat ini, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen rekapitulasi kasus 2025. Analisis dilakukan menggunakan model kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan 6 Variabel Utamanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa UPT-P2TK telah menangani 935 kasus PMI bermasalah, dengan 817 kasus (87,4%) berasal dari Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai negara penempatan dengan kontribusi kasus terbanyak. Peluang utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi regulasi jelas yakni UU N.o18 Tahun 2017, dukungan APBN 2025, dan komitmen petugas. Sedangkan hambatan terletak pada keterbatasan sumber daya shelter, koordinasi antar lembaga yang situasional, dan stigma reintegrasi sosial. Strategi optimalisasi mencakup sistem reintegrasi digital real-time, peningkatan kapasitas pelatihan SDM, dan program reintegrasi sosial serta ekonomi. Temuan ini menjadi masukan kebijakan bagi UPT-P2TK untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI deportan.
Policy Analysis of the Availability of Agricultural Technology Infrastructure to Increase Economic Growth in Banyuasin Regency Aulia Turrahmi; Visye Antasya; Nabila Trisya athiyah; Nira Sania Putri
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8755

Abstract

Kabupaten Banyuasin memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan menjadikan sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur teknologi pertanian menjadi aspek yang sangat penting. Namun, besarnya potensi sumber daya pertanian tersebut belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai dan merata. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi pertanian yang dimiliki dengan capaian produktivitas serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi daerah. Tujuan penelitian ini memahami bagaimana kondisi infrastruktur yang ada dapat mendukung atau justru menghambat optimalisasi potensi ekonomi daerah Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan daerah dan data BPS Kabupaten Banyuasin, teknik analisis menggunakan analisis konten. Keterbatasan infrastruktur teknologi pertanian tersebut berimplikasi terhadap rendahnya efisiensi produksi, terbatasnya penciptaan nilai tambah hasil pertanian, dan rendahnya daya saing sektor pertanian Kabupaten Banyuasin. Akibatnya, kontribusi sektor pertanian terhadap pengembangan ekonomi daerah belum dapat mencapai tingkat yang optimal meskipun daerah ini memiliki sumber daya lahan dan produksi pertanian yang sangat besar.
Inovasi PAGAR DESA (Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa) dalam Manajemen Konflik di Kabupaten Tabanan Ni Putu Dinda Kalpika Putri; I Gusti Agung Ayu Made Risma Kemala Dewi
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8784

Abstract

Masyarakat adat di Provinsi Bali berpedoman dengan nilai-nilai konsep Tri Hita Karana dalam proses kehidupan sosial. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, namun pada kenyataannya konflik yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dihindari. Kabupaten Tabanan eripakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki kompleksitas sosial dan potensi konflik yang dipicu oleh beberapa hal yaitu masalah sengketa lahan, batas adat dan dampak pembangunan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Tabanan berinovasi untuk menangani potensi konflik dengan meluncurkan inovasi Pemetaan Gangguan dan Kerawanan Konflik Desa (PAGAR DESA). Penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PAGAR DESA dalam manajemen konflik di Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PAGAR DESA belum berjalan dengan optimal, namun adanya inovasi ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam membangun sistem deteksi dini konflik agar lebih terstruktur.
Model Tata Kelola Adaptif dan Kolaboratif pada Kota Cerdas: Analisis Literatur Global 2020–2025 Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8789

Abstract

Perkembangan konsep kota cerdas mendorong transformasi paradigma pembangunan perkotaan dari pendekatan teknologi semata menuju tata kelola yang mengintegrasikan dimensi teknologi, sosial dan kelembagaan. Meski demikian, banyak inisiatif kota cerdas menghadapi kendala implementasi akibat lemahnya koordinasi antaraktor dan rendahnya partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kolaborasi multiaktor dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kota cerdas secara global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman PRISMA, dengan data dari basis Scopus. Dari 200 artikel awal, 33 artikel empiris yang diterbitkan antara 2020-2025 dianalisis melalui sintesis tematik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kota cerdas dipengaruhi oleh empat dimensi utama: kepemimpinan adaptif pemerintah, partisipasi warga, inovasi sosial dan kepercayaan digital. Analisis lintas kawasan mengungkap variasi pola tata kelola  yang dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan sosial ekonomi. Penelitian ini menghasilkan Smart City Collaborative Governance Framework, yang mengintegrasikan pendekatan quadruple helix dan adaptive governance, sebagai kerangka konseptual untuk memahami dinamika kolaborasi multiaktor dalam pembangunan kota cerdas. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur tata kelola kolaboratif serta panduan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan  sektor industri dalam membangun ekosistem kolaboratif yang mendorong inovasi dan keberlanjutan perkotaan.
KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN DI KANTOR CAMAT MUTIARA KABUPATEN PIDIE: Studi pada Kantor Camat Mutiara Kabupaten Pidie Zulfikar Zulfikar; Mulyadi Mulyadi; Rozaili Rozaili
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan di Kantor Camat Mutiara Kabupaten Pidie, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Mutiara Kabupaten Pidie yang berjumlah 19 orang, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Camat Mutiara Kabupaten Pidie berada pada kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja sebagian pegawai, serta keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial aparatur akibat minimnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor pendukung kinerja birokrasi meliputi struktur organisasi yang jelas, komitmen pimpinan, hubungan kerja yang baik antarpegawai, serta dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya motivasi dan disiplin kerja, keterbatasan kompetensi aparatur, kurang memadainya fasilitas pelayanan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas. Berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, kinerja birokrasi dinilai cukup baik namun masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek produktivitas dan kualitas pelayanan.