Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
208 Documents
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPANPEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati, SH.,MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/8kk14f45
<![CDATA[Terjadinya tindak pidana penyelundupan dikepabeanan ini bukan saja dapat merugikan di sektor penerimaan pemasukan pajak dan bea masuk/cukai bagi negara, akan tetapi akan dapat mempengaruhi dan membawa sesuatu kebiasaan yang buruk dan negatif bagi suatu masyarakat. Dimana tindak pidana ini dapat dilakukan oleh suatu perusahan yang akan mengekspor barang-barang ke luar negeri atau mengimpor barang-barang dari luar negeri,, misalnya dengan memberikan dokumen kepabeanan yang palsu atau tidak sesuai dengan barang-barang yang di ekspor atau di impor. Tindak pidana penyelundupan pemalsuan dokumen kepabeanan selain faktor ekonomi, juga disebabkan oleh faktor geografis Indonesia, kualitas hasil industri dalam negeri, adanya larangan masuknya suatu jenis barang tertentu, longgarnya pengawasan, adanya tekanan pihak lain, pelaku itu sendiri tidak mengetahui bahwa telah melakukan tindak pidana penyelunudupan pemalsuan dokumen kepabeanan. Sedangkan upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara preventif dan refresif]]>
<![CDATA[POTRET SEBAGAI DATA PRIBADIYANG DI KOMERSILKAN ]]>
<![CDATA[Desyanti Suka Asih K.Tus]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sri Ratmini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/91rjw579
<![CDATA[Potret adalah karya cipta fotografi dengan objek manusia.Data pribadi adalah Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.Data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.Padahal dalam konsep, data pribadi tidak melulu informasi tentang urusan pribadi seseorang (domestik sphere), tetapi juga informasi tentang riwayat profesional dan kehidupan publik seseorang (professional and public life) karena urusan pribadi seseorang juga beririsan dengan urusan publik yang bersangkutan (interpesonal relationships dan juga fakta-fakta yang terjadi di ruang publik).Legitimasi terhadap hak atas pribadi diatur sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.Potret yang didalamnya terdapat manusia sebagai objek merupakan bagian dari data pribadi.Potret adalah bagian dari identitas diri manusia yang harus dilindungi.Penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersil dapat merugikan pemilik potret tidak hanya secara ekonomi, tindakan ini menciderai identitas diri seseorang yang dapat menimbulkan citra buruk bagi orang tersebut.Penggunaan potret sebagai data pribadi secara tanpa ijin untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanski pidana (UUHC) dan gugatan keperdataan (UU ITE).Tulisan ini membahas mengenai bagaimanakah pengaturan potret sebagai data pribadi yang di komersilkan.Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah sebagai luaran dari Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah sebagai luaran dari Penelitian Dosen Pemula yang disusun penulis dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Cipta Potret Di Sosial Media”.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP PEREMPUAN BALI PASCAPERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERMUATAN GENDERDALAM HUKUM ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jxw5n504
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang atau kesempatan bagi perempuan Bali dalam bidang pengembangan usaha pasca perceraian dari perkawinan campuran, mengedepankan prinsip responsive gender ke dalam awig-awig, ilmplikasi muatan toleransi menyama braya, status krama istri, serta menjalankan kewajiban ngayah pada saat piodalan di pura Tri Kahyangan menjadi tujuan dari muatan gender dalam hukum terhadap usaha yang dikembangkan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sociological jurisprudence, dan jenis penelitiannya adalah studi analitik terhadap bahan hukum yang mengadopsi hak-hak perempuan di bidang dunia usaha. Bahan Hukum yang mengikat tertap mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2) dan Awig-Awig Desa Adat yang mengacu pada Keputusan Nomor 01/KEP/PSM- 3?MDP/Bali/X/2010 oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tentang unsur pembagian waris perempuan Bali berstatus (pradana) berhak memperoleh warisan meskipun sudah kawin dan mengikuti suaminya, warisan berupa harta tetadan dapat menjadi modal utama untuk pengembangan usaha dalam konteks hukum bisnis. Penentukan subjek penelitian dilakukan secara stratified random sampling. Teknik Analisa bahan hukum yaitu deskriptif. Hasil penelitian: perempuan Bali diberikan kesempatan diterima menjadi krama istri berdasarkan kesepakata pra perkawinan dari pihak mempelai, keluarga mempelai, dan desa adat yang memuat ketentuan bahwa di kemudian hari apabila terjadi peristiwa perceraian adat siap menerima dan memberikan peluang untuk menjalankan rutinitas seperti krama istri umumnya. Implikasi dari muatan gender dalam hukum bahwa merujuk consensus dari hasil musyawarah desa adat perempuan yang menyamdang status janda dari perkawinan campuran diberikan kesempatan membuka peluang usaha di wilayah desa setempat, dan berhak memperoleh hibah warisan sesuai dengan ketentuan yang diadopsi dari MUDP Bali setelah memperoleh kesepakatan dengan keluarga besar melalui rembug keluarga dengan pihak desa adat (Dharma Pula). Kata kunci : gender, hukum, perempuan, usa]]>
<![CDATA[PERKAWINAN YANG DICATATKAN PADA KANTORCATATAN SIPIL TANPA MELAKUKANUPACARA KEAGAMAAN ]]>
<![CDATA[A.A Poetri Paraniti, SH, MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/kcjj7581
<![CDATA[Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 2 ayat (1) undangundang Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam menetapkan syarat perkawinan sebelum dicatatkan. b. Apa saja Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali. metode yang. dengan menggunakan metode peneliian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan karena adanya kesenjangan antara teori dan realita. Agar perkawinan dianggap sah saecara adat harus melaksanakan Tri Upa Saksi , yaitu manusa saksi, Buta saksi, dan Dewa saksi. dan secara administrasi harus dilakukan pencatatan di kantor dinas catatan sipil.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI BIDANG PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ]]>
<![CDATA[Erikson Sihotang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/zskat430
<![CDATA[Pelaksanaan pemeriksaan pajak sering terjadi karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus tentang pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Pengajuan permohonan Banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.Dalam penelitian ini, akan diteliti tentang pokok sengketa timbulnya sengketa Pajak Pertambahan Nilai, dan proses penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadilan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menyangkut penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa yang menjadi pokok sengketa timbulnya sengketa Pajak Pertambahan Nilai adalah : a.Koreksi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai; b.Koreksi atas penyerahan dalam negeri; c.Koreksi atas penyerahan jasa persewaan alat berat; d.Koreksi bukan barang kena pajak, terjadi penyerahan local; e.Koreksi positif diskon penjualan; f.Koreksi positif pengurusan bea balik nama; g. Koreksi faktur pajak masukan; h.Tidak ada faktur pajak atas penyerahan ke kawasan berikat. Proses penyelesaian sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada Pengadilan Pajak dimulai dari Proses pengadilan banding atas sengketa perpajakan sesuai dengan hukum acara pengadilan pajak, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap surat banding, kemudian terlebih dahulu harus melalui proses persiapan persidangan, kemudian majelis hakim yang ditunjuka akan memeriksa pokok perkara,selanjutnya dengan pembuktian para pihak dan diakhiri dengan putusan banding.]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR ]]>
<![CDATA[Herry Indiyah Wismani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/0n21ft88
<![CDATA[Pungutan liar merupakan bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum , oleh karena itulah dinamakan pungutan liar. Dalam pungutan liar , tindak pidana yang dijatuhkan belum mempunyai aturan yang jelas. Dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang pungutan liar , hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum pidana itu sendiri khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pungutan liar sebagian besar kasus yang terjadi itu terdapat adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar , unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pemerintah membentuk Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungutan liar. Namun kenyataannya dalam praktek pungutan liar masih juga terjadi. Pungutan liar ini hanya merupakan istilah dalam kehidupan sehari – hari dan harus disamakan dengan suatu tindak pidana pemerasan , penipuan dan korupsi. Tindak pidana pungutan liar ini dirasakan sangat meresahkan masyarakat , karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja jenis dari pungutan liar itu serta apa yang menjadi dasar hukum pungutan liar serta bagaimana cara memberantas pungutan liar dan dengan mempergunakan jalur pendekatan apa saja yang dipakai. Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis , sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar adalah faktor ekonomi yang tujuannya untuk menambah penghasilan serta adanya kesempatan untuk melakukan pungutan liar dikarenakan lemahnya system pengawasan , kesadaran hukumnya rendah serta kedisiplinan penyelenggara Negara kurang baik dan penyalahgunaan wewenang.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATASTANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Kade Komalasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/1422k320
<![CDATA[Perjanjian jual beli tanah yang mengandung cacat, yang penyelesaiannya di luar pengadilan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan memusyawarahkan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli di luar pengadilan ini. Para pihak dapat meminta bantuan aparat desa (Kepala Desa atau Lurah), pengacara maupun notaris. Penyelesaian perjanjian jual beli yang mengandung cacat di luar pengadilan dapat dilakukan dengan jalan damai, artinya antara pihak penjual dengan pihak pembeli berdamai. Mengenai cacat tersebut, apabila cacatnya terdapat unsur tipu muslihat, maka pihak yang merasa ditipu dalam hal ini pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada pihak penjual dan pihak penjual berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli atau obyek jual beli tersebut dikembalikan kepada pihak penjual dan disertai memberikan ganti rugi akibat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut. Penyelesaian perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersebut yaitu dengan jalan damai disini para pihak berdamai dengan membuat akta perdamaian. Apabila cacat tersebut akibat adanya tipu muslihat dari salah satu pihak, dalam hal ini oleh pihak penjual maka pihak pembeli dapat menuntut ganti rugi. Artinya berdamai dengan pemberian ganti rugi oleh pihak penjual, dan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian secara perdamaian atau kekeluargaan tidak tercapai, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAMTINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[H. Nurianto RS]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/rm7x6224
<![CDATA[Penelitian tentang “tindak pidana di bidang perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui serta memberikan kajian mendalam sekitar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, serta perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan pendekatan perbandingan hukum serta pendekatan kebijakan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknis pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, merupakan gabungan dari metode sistematis. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif- evaluative, interpretative, komparatif dan argumentative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU tentang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum. Walaupun Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 secara tersurat menyebutkan badan hukum tersebut merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perlindungan hukum korban dalam hukum pidana, bersifat perlindungan abstrak (perlindungan tidak langsung). Walaupun di dalam beberapa perundang-undangan hukum pidana, seperti ketentuan Pasal 14 c KUHP, UU No. 7 Tahun 1955 dan juga UU No. 8 Tahun 1981, mencantumkan ketentuan tentang perlindungan korban, tetapi ketentuan tersebut bersifat fakultatif. Sedangkan perlindungan hukum korban dalam UU No. 8 Tahun 1981, sangatlah sulit diwujudkan dalam praktek. Perlindungan hukum korban dalam tindak pidana di bidang perbankan sebagai korporasi masih banyak hambatan-hambatannya. Hambatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap penegakan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sehingga implikasi yang dimunculkan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang perbankan masih sangat lemah.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BALI DALAMERA GLOBALISASI(Suatu Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis) ]]>
<![CDATA[A. A. Sagung Poetri Paraniti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/fcwt2669
<![CDATA[Berdirinya Pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, belum ada secara tegas atau khusus mengeluarkan Undang - undang yang mengatur tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Secara umum bangsa dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD tahun 1945, mengemukakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur di dalam Undang - undang. Dilihat dari sosiologi bahwa masyarakat adat Bali tidak statis tetapi dinamis, karena perkembangan jaman, peradaban, sumber daya manusia dan berbaur dengan berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan. Terhadap adat, agama dan budaya di Bali yang demikian harmonisnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh hubungannya haruslah dipertahankan, dilindungi dan dilestarikan dengan sungguh - sungguh baik secara yuridis maupun sosiologi. Kedudukan masyarakat adat di Bali tetap menguat sekalipun perkembangan jaman sudah sedemikian pesatnya, malahan kedudukan lembaga Desa Pakraman mengalahkan kedudukan Desa Dinas, karena bagi masyarakat Bali dimana adat, budaya, agama menyatu dalam satu nafat yang ikatannya sangat erat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAHDALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN GALIAN CUNTUK MELINDUNGI KAWASAN GEOPARKDI KABUPATEN BANGLI ]]>
<![CDATA[I Nyoman Suandika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/5x3ntf33
<![CDATA[Sebelum ditetapkan sebagai kawasan geopark kawasan kaldera gunung Batur merupakan salah satu pusat penambangan galian C di Bangli. Setelah ditetapkan sebagai kawasan geopark internasional oleh UNESCO penambangan galian C merupakan masalah utama karena merusak lingkungan dan merusak situssitus geologi sehingga mengancam keberadaan geopark tersebut. Namun faktanya sampai saat ini penambangan galian C masih tetap berlangsung. Permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keberadaan geopark di Kabupaten Bangli, dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemkab Bangli dalam penertiban terhadap aktivitas penambangan galian C di kasawan geopark Kabupaten Bangli. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris karena terjadi kesenjangan antara das sollen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita. Hasil penelitian dari permasalahan ini untuk melindungi geopark pemda Bangli telah mengintergarsikan materi geopark kedalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Bangli, dan menetapkan kawasan gunung Batur dan sekitarnya sebagai kawasan cagar alam geologi. Sistem penertiban terhadap galian C dilakukan melalui penghentian penambangan di beberapa titik penambangan, pengalihan arus, dan penangkapan terhadap pengusaha tambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan]]>
