cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 17   18   19   20   21 
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAMDIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ni Ketut Wiratny
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/gcnpx972

Abstract

Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child the Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan yang termatub di dalam konvensi hak-hak anak. serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a).non diskriminasi;b)kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d)penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the best interests of children adalah prinsip dasar yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai ‘paramount importance’ atau prioritas utama. Prinsip ini termuat dalam hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan anak. Anak harus dilindungi, sekalipun anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Poin 14.2 The Beijing Rules yang menyatakan “The proceedings shall be conducive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of understanding, which shall allow the juvenile to participate therein and to express herself or himself freely.” (Terjemahan: Proses tersebut harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam atmosfir pemahaman, yang memungkinkan anak tersebut untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya atau dirinya sendiri secara bebas). Dalam tataran hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak dan bukan pembalasan serta penempatan pidana penjara atau penahanan anak sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat ultimum remedium Penyelesaian Perkara pidana anak tidak untuk menghukum tetapi mendidik, mengembalikan dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.
KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM MEKANISMEPEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I Wayan Wisadnya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/z1ba5797

Abstract

Negara Indonesia adalah merupakan negara multicultural dengan berbagai ciri atau identitas daerah nya. Adapun ciri ataupun identitasnya adalah adanya Undang-Undang Negara Republik Indnesia Tahun 1945.Sebagai salah satu contoh daerah yang masih sangat kuat mempertahankan implementasi terhadap eksistensi adat dan budaya nya adalah daerah Bali.Melalui desa adatnya yang disebut juga sebagai Desa Pekraman (Perda Provinsi Bali tentang perubahan atas nama Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang desa pekraman, Perda Provinsi Bali no 3 Tahun 2003). Kemudian sejak Indnesia merdeka telah ditetapkan beberapa Undang undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang undang itu antara lain Undang undang no 22 tahun 1948 tentang undang un dang pokok pemerintahan daerah, Undang undang no 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ;Undang-undang no 19 tahun 1965 tentang desa praja, Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah, Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang no 32 tahun 2004 dan terakhir tentang undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyangkut desa. Diberlakukan secara formal tanggal 15 Januari 2016 setelah ada peraturan pelaksanaan nya. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu bagaimana implementasi dari Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa?. Kajian ini menggunakan metode normatif melalui peraturan perundang undangan yang berlaku.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAHSEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/myh84468

Abstract

Penelitian dengan tema pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi, serta (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah yang dilandasi wanprestasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan analisis dengan menafsirkan perundangundangan dan mengkaji lebih jelas makna yang tedapat di setiap pasal. Hasil penelitian (1) prosedur pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi dapat mengajukan gugatan di pengadilan umum serta PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), (2) akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah yang dilandasi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan berhak mendapat perlindungan hukum serta memperoleh ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
KEBIJAKAN INVESTASI ASINGPADA PARIWISATA BERBASIS DESA ADAT I Nyoman Agus Prabawa
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/80t9dz12

Abstract

Paket Kebijakan Ekonomi Volume X telah diumumkan oleh Pemerintah pada tanggal 11 Februari 2016. Langkah konkret paket kebijakan adalah merevisi Peraturan Presiden tentang bidang usaha dalam investasi yang dikenal sebagai daftar negatif investasi. Area bisnis yang mengalami perubahan dalam daftar negatif investasi termasuk sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Bali, daya tarik pariwisata dibangun dan dikembangkan, selain dari Pemerintah dan swasta, juga dikelola oleh masyarakat desa adat. Adanya pariwisata berbasis desa adat dapat menarik investor asing atau sebaliknya membutuhkan modal asing yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Selain globalisasi, hal-hal lain yang dapat mengarah pada kemungkinan perjanjian tersebut adalah liberalisasi di bidang investasi dan pariwisata. Liberalisasi muncul dari berbagai kesepakatan internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah, seperti salah satu liberalisasi regional ASEAN dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi, untuk menghadapi kemungkinan itu, Pemerintah perlu mengatur investasi asing dalam pariwisata berbasis desa adat dengan berbagai tingkat kebijakan. Penelitian hukum normatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan pendekatan konseptual. Kebijakan dan perundang-undangan memiliki variasi dalam hubungan berdasarkan perbedaan pemahaman dan penerapan penggunaan konsep kebijakan. Kebijakan yang dipelajari dalam penelitian hukum normatif, di samping mengenai peraturan perundang-undangan juga menyangkut mengenai tindakan pemerintah yang berkaitan dengan istilah kebijaksanaan, politik, beleid, dan ermessen sebagai tinjauan.
PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT)DIKABUPATEN BADUNG Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/6t7yq833

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR dinyatakan lebih tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Pasal 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Kabupaten Badung adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Banyak perusahaan baik lokal, nasional maupun multi nasional yang beroperasi di Kabupaten Badung. Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di Kabupaten Badung menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, sangat relevan dilakukan kajian ilmiah dengan permasalahan yaitu apakah pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? dan serta mengapa CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?. Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
PENGATURAN INVESTASI DALAM PENGEMBANGANPERDAGANGAN JASA PARIWISATA USIA LANJUT Ida Bagus Bayu Brahmantya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/fybcrz72

Abstract

Usia wisatawan memang beragam, pasar wisatawan lanjut usia atau senior market merupakan kelompok penting karena besarnya pasar dan potensialnya untuk berkembang. Wisatawan usia lanjut adalah wisatawan yang stabil dari segi cadangan keuangan, sehingga mereka cenderung terbebas dari tekanan ekonomi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tidak mengatur pariwisata sebagai bentuk perdagangan jasa, karena tidak seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata adalah pariwisata. Hanya perjalanan wisata dengan segala aspek pasokan jasa tertentu di dalamnya. Jasa tertentu yang dimaksud adalah jasa transportasi, akomodasi, jasa boga, jasa informasi, jasa pengurusan dokumen perjalanan, jasa pengurusan jadwal dan tujuan perjalanan, jasa keuangan, jasa atraksi, dan jasa-jasa tertentu lainnya saja yang merupakan aspek pariwisata. Pasokan jasa pariwisata untuk wisatawan usia lanjut sesungguhnya sudah ada dan berjalan di Indonesia. Hanya saja, proses dan sistemnya yang digunakan pada saat ini belum mampu memaksimalkan pemanfaatan pasar wisatawan usia lanjut yang sedemikian besar. Kebijakan yang diberlakukan terhadap pariwisata usia lanjut masih bersifat umum dan bertumpu pada kebijakan pariwisata yang berlaku terhadap travel, perhotelan, jasa boga, dan lain sebagainya, sehingga kurang memperhatikan sifat khusus dan kebutuhan khusus dari pariwisata usia lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, sangat relevan dilakukan kajian ilmiah dengan permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan investasi perdagangan jasa pariwisata usia lanjut yang sedang berlaku saat ini? dan bagaimanakah konstruksi pengaturan investasi dalam pengembangan perdagangan jasa pariwisata usia lanjut yang sesuai dengan karakterisitik dari wisatawan usia lanjut? Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
NETRALITAS PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) DALAM PEMILUMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 I Made Mandi Widhiana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/drfcje41

Abstract

Dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi netraitas PNS menjadi issue yang sangat kuat untuk direalisasikan. Hal ini karena birokrasi pemerintah Indonesia ditengarai telah memberikan kontribusi yang sangat besar atas terjadinya berbagai krisis tersebut. Dengan memperrgunakan metode penelitian hukum normatip suatu metode peneltian yang membahas dasi sudut norma dalam bahan hukum. Selanjutnya beberapa pemasalahan yang akan dikaji adalah 1) tentang netralitas PNS dalam Pemilu dan 2) bagaimana uapaya upaya menjamin netralitas PNS itu sendiri Dengan mempergunakan beerapa teori Negara hukum, teori konstitusi dan teori perundangan dan teori kewenangan , dan dengan mempergunakan teori hukum normaif maka akan memperoleh pembahasan sebagai berkut : 1. Birokrasi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru telah menumbuhkan budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 2. Oleh karena itu reformasi birokrasi diharapkan merupakan langkah-langkah koreksi terhadap kebijakan politik Pemerintah setelah Orde Baru. Kesimpuan yang diperoleh adalah : 1 ) netralitas PNS dalam reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan 2) upaya untuk menjamin netralitas PNS dilakukan dengan sosiliasasi dan pendekatan pendekatn waktu upacara
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIRSEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTADENPASAR I Komang Raiana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/n5zedb05

Abstract

Penelitian dengan Tema pengelolaan dana retribusi parkir ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar, (2) Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengelolaan Dana Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Denpasar pemanfaatanya belum maksimal digunakan dalam penyediaan fasilitas parkir dan peningkatan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan, (2) hambatan yang dialami dalam penerimaan retribusi parkir pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar a) sistem pengawasan pengelolaan parkir yang belum optimal , b) masih banyak petugas parkir yang belum resmi.
IMPLEMENTASI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAIUPAYA UNTUK MENCEGAH KORUPSI Ni Made Sumerti Asih
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/z82e0793

Abstract

Aparatur Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dituntut memiliki kewajiban etis yang lebih banyak dalam kaitannya dengan prilaku dibandingkan dengan orang-orang swasta.Setiap petugas Negara wajib memiliki prilaku yang memiliki keunggulan watak, keluhuran budi serta berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral yaitu keadilan. Aparatur Negara harus sungguh-sungguh memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai etis sebanyak mungkin dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya serta dalam tindakan jabatannya sebagai abdi masyarakat,bangsa dan Negara. Korupsi adalah suatu perbuatan amoral yang menyangkut penyalah gunaan jabatan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, penempatan orang-orang atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan. Kurupsi adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, norma etika maupun norma hukum. Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya untuk mencegah korupsi dilakukan dengan cara melembagakan nilai-nilai etika dalam Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan agar ditaati dan dilaksanakan sebagai etik kerja bagi administarator Negara. Etika Administrasi Negara telah ditetapkan antara lain: dalam Kode Etik Korp Pegawai Republik Indonesia, Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Kepegawaian RepbulikIndonesia Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Etika Administrasi Negara adalah sebagai Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.
MALPRAKTEK PARAMEDIK I Nyoman Kantun
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/00ja6t57

Abstract

Mendengar dokter pandangan masyarakat adalah orang yang sangat prespesional sekali dibidangnya, dan dia sangat terhormat bahkan rasanya tidak ada kesalahan yang menyelimuti drinya, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan dibarengi dengan kemajuan tehnologi yang sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai tuntutan kepentingan yang sangat komplek dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara, juga tak terelakkan berbagai masalah yang berkaiatan dengan kesehatan masyarakat, yang pada umumnya dijalani oleh para medic/dokter.Upaya untuk mengatisipasi masalah tersebut telah dilakukan dengan ditunjang kemajuan dibidang dunia kedoktran, akan tetapi uman eror dibidang kedokteran tersebut ternyata memerlukan perangkat hukum untuk melindungi para pasien dari tindakan kelalain para medic, oleh karena itu dokterpun tidak luput dari jeratan hukum atas kelalainnya dalam menjalankan profesinya, yang sering disebut dengan malpraktek.Dengan demikian dalam negara hukum tidak ada yang luput dari hukum, semua warga masyarakat tanpa kecuali bila melanggar hukum kena jeratan hukum sesuai dengan kesalahan/kelelaiannya. Kelelaian dokter dalam menjalankan profesinya juga tidak luput dari jeratan hukum, hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi pasien dari tindakan kesewenang-wenangan para medic/dokter, yang dulu seolah-olah para medic/dokter tidak tersentuh oleh hukum.

Page 20 of 21 | Total Record : 208

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 2, No 1 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha More Issue