cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 278 Documents
 11   12   13   14   15 
PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai) Rinaldi Ramadhan; Mahmud Mulyadi; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Polmas merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (problem solving) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
SISTEM PELAYANAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SAMSAT DALAM RANGKA UPAYA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara) Romy Sastra Namuda Siregar; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-SAMSAT diatur dan disebutkan dalam Pasal 22 huruf f dan huruf g Perpres No.5/2015, yang menentukan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu E-SAMSAT, dan pengembangan SAMSAT lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. e-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kenderaan melalui program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik. Hambatan pelaksanaan e-SAMSAT dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah belum terpenuhinya standar kualitas pelayanan prima pada pelaksanaan pelayanan e-SAMSAT.
ECONOMIC ISLAMICITY: ANALYSIS FROM ISLAMICITY INDEX 2019 Amiur Nuruddin; Muhammad Syahbudi; Elida Elfi Barus
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berawal dari penelitian Hossein Askari dkk dari tahun 2010, tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah membandingkan negara-negara yang selama ini mengklaim negara Islam terutama Indonesia yang memiliki jumlah warga negara beridentitas Islam dari awal penelitiannya sampai tahun lalu 2019 dan dibandingkan dengan 2018 Indonesia berada di peringkat 64 naik menjadi 52 dibandingkan negara tetangga Malaysia naik di peringkat 30, Singapura naik peringkat 17 dan jauh dibawah Australia diperingkat 11 memiliki tingkat islamitas yang tinggi dan yang mengejutkan negara Hongkong indeks keseluruhannya di peringkat ke 26 namun di indeks ekonominya di peringkat 1, bila dilihat tingkat islamitasnya dengan mengukur empat indikator yaitu dengan merincinya pada tiga poin utama, yaitu landasan konseptual atau argumen yang digunakan untuk menjelaskan doktrin-doktrin yang digunakan dalam pengajaran Islam; metode pengukuran indeks, meliputi indikator pengukuran dan hasil indeks tingkat islamitas tersebut, di mana indikator-indikator yang digunakan dan diambil dalam al quran dan Hadis yang dijadikan pedoman dalam memproyeksikan dan menimbang kualitas keberislaman di 153 negara yang banyak dijadikan protes dan diskusi yang panjang hingga saat ini.
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MODERASI INTELLECTUAL CAPITAL Lucy Devitasari; Taufiq Supriadi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengkaji pengaruh Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Intellectual Capital pada perusahaan Food and Beverage, Pertambangan dan Semen di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 perusahaan Food and Beverage, Pertambangan dan Semen dengan tahun pengamatan selama 5 (lima) tahun (2013-2017) jadi total data sampel sebanyak 120 sampel dipilih dengan menggunakan metode purpossive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisa Structural Equation Modeling (SEM). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Akan tetapi ketika masing masing variabel independen dimoderasi dengan Intellectual Capital, hasilnya menjadi tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
INTERAKSI PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN SAHAM KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Nita Mustika; Hasan Rachmani
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan profitabilitas (ROA) dan Kepemilikan Keluarga (KK) terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan standar CeTR dengan variabel X1 Profitabilitas, X2 Kepemilikan saham Keluarga. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan BEI dengan pemilihan sampel purpose sampling. Dihasilkan 12 perusahaan yang memenuhi syarat pengujian dengan periode tahun pengamatan selama 4 tahun (2011-2014). Pengujian hipotesis menggunakan Reggresion Analysis dengan SPSS ver. 20. Hasil penelitian membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara) Christina Panjaitan; Pradhana Jayasukmana
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty (TA), sanksi pajak (SP) dan sunset policy (SPI) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dengan kondisi sebelum dan sesudah dimoderasi pelayanan fiskus (PF). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Dan variabel independen yang diteliti adalah tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy. Penelitian ini memasukkan variabel moderasi yaitu pelayanan fiskus. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 respoden yang ada di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode Slovin. Metode analisa data menggunakan asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regression analysis (MRA) Berdasarkan hasil penelitian analisis data diketahui tax amnesty berpengaruh positif signifikan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan dan sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus tax amnesty dan sanksi pajak tetap positif signifikan sedangkan sunset policy tetap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI Muhammad Iqbal; M. Yamin Lubis; Nelvitia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal arrangements for the criminal act of trafficking in endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court are specifically regulated in Law No.5 / 1990 on BKSDA and Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management. In both regulations, there are several actions that are prohibited, including trading protected wild animals as regulated in Article 21 paragraph (2) of Law no. 5/1990 on BKSDA. Law enforcement against traffickers of endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court is still not maximal. It is known from 11 cases of elephant deaths that occurred in 2018, only one case was successfully resolved by investigators, and examined and tried by the IDI District Court. Barriers encountered in law enforcement against perpetrators of endangered wildlife trade are influenced by the substance of the law, law enforcement, facilities and infrastructure, and community factors.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Mulia Syahputra Nasution; Suhaidi Suhaidi; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An employment agreement is an agreement made between an employer and an employer, which is the starting point for an employment relationship. Manpower Act, to make a written employment agreement. Verbal employment agreements are also considered valid by law. It is important to have a written work agreement as a binding and as evidence. In practice, it is not uncommon for work relationships to be carried out without being based on a written work agreement so that it will cause legal problems, especially regarding workers' rights. The formulation of the problem in this thesis is how to arrange a work agreement in the perspective of labor law, the status of workers who carry out a work relationship with an oral work agreement, the legal consequences of working relations based on an oral work agreement in the perspective of labor law. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the position of a work agreement orally based on the perspective of labor law has a strong position, which is valid as long as it does not contradict the legal conditions of the work agreement as regulated in Article 52 of the Manpower Act, legal consequences of working relations based on the work agreement. Orally According to the provisions of the Employment Law, namely an oral work agreement, has several legal consequences, if the work relationship is in the form of a specified time work agreement (PKWT) which is made orally, then the status changes to an indefinite work agreement (PKWTT). Legal Protection for Workers in a Work Relationship Based on an Oral Agreement According to the Manpower Law Provisions, namely a verbal employment agreement has not been able to provide full legal protection to the parties, especially workers.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SESEORANG YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn) Mulyoto Mulyoto; Nelvitia Purba; Arief Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, which consists of 4 (four) paragraphs. Each paragraph in the article determines criminal elements that are different from the main criminal form (Article 362 of the Criminal Code), namely the existence of additional criminal conditions and elements, so that the criminal threat becomes more severe. The criminal responsibility of the perpetrators of the crime of theft with violence based on the Criminal Code, namely the fulfillment of the criminal elements as stipulated in Article 362 of the Criminal Code as the main form of the crime of theft, which is then filled with conditions or other additional criminal elements as a reason for the aggravation of the crime in the crime theft. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of the crime of theft with violence, namely by considering the charges of the public prosecutor, or what is called juridical considerations, as well as considering things that are aggravating and mitigating for the defendant.
ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Munawar Munawar; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The process of establishing the Job Creation Law has established a series of principles, both formally and materially. The formation of the Job Creation Law tends to ignore the principles of the formation of laws and regulations, both formal and material principles. The formulation of the problem in this thesis is how the design and ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is in accordance with Law No. 15/2019 concerning the Establishment of Legislations, what is the position of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the perspective of Law No. 15/2019 concerning the Formation of Legislation, how is the impact of the implementation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation on the prevailing statutory system in Indonesia. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the process of designing and ratifying Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is not in accordance with Law No. 15/2019 concerning the Formation of Legislations because at the planning and drafting stages it turned out to be Academic Papers and the Basis for Drafting Legislation Programs. National has no legal force. The position of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in the perspective of Law No. 15/2019 concerning the Formation of Legislation is to have a strong position in the structure and national legal system. The impact of the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation on the applicable legal system in Indonesia is that the Job Creation Law has procedural defects because in the process the public does not know the standard and official text related to the Job Creation Act, and is not involved directly in the discussion and ratification, which is contrary to the constitutional rights as citizens regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Page 13 of 28 | Total Record : 278

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): Edition September 2025 Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): Edisi bulan September 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 More Issue