Jurnal Ilmiah METADATA
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Articles
272 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Nurita, Cut]]>;
<![CDATA[Ridwan Lubis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.2
<![CDATA[Dengan diaturnya masalah tindak pidana Pemilihan Umum baik dalam KUH. Pidana maupun dalam UU No. 8 Tahun 2012 menunjukkan bahwa Pemilihan Umum itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Juga disadari, bahwa yang yang sangat penting adalah jika Pemilihan Umum tersebut bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu dalam KUHP adalah apabila melakukan ancaman kekerasan, merintangi seseorang melakukan hak pilihnya, melakukan penyuapan terhadap seseorang dengan maksud agar tidak menjalankan hak pilihnya, melakukan penipuan yang menyebabkan hak pilih seseorang menjadi tidak berharga, melakukan pemalsuan identitas dan melakukan penipuan yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi lain seolah-olah suara-suara yang diberikan sah. Pertanggungjawaban dan penyelesaian tindak pidana kampanye di luar prosedur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dan mekanisme penyelesaian dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang dilakukan Yenny Pardede dan Ety Mulyati dinyatakan telah melakukan tindak pidana melanggar perkara kampanye Pemilu Pasal 270 dan Pasal 274 sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PELAKU PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN (Studi Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009) ]]>
<![CDATA[Rosani Zulkarnaen, Novi Juli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.3
<![CDATA[Tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten yaitu dengan pemberian sanksi berat sebagai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembuangan limbah B3 tanpa izin disebabkan pembuangan limbah yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dalam aktivitasnya, ternyata melakukan perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut jelas merugikan orang lain atau pihak lain dalam kepentingan lingkungan hidupnya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan hidup tersebut terjadi penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya itu haruslah diukur dengan data-data teknis, gejala-gejala dan fakta-fakta yang dialami oleh lingkungan. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh kesimpulan pertanggungjawaban pada pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dengan sengaja dan melanggar undang-undang melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.]]>
<![CDATA[PENGARUH KESELAMATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN ]]>
<![CDATA[Nasution, Lukman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.4
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan, dengan objek penelitian dibatasi hanya terdapat variabel keselamatan kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Sampel diambil adalah sebanyak 30 Responden. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier sederhana dimana konstanta sebesar 6,541 yang artinya menunjukkan bahwa jika variabel konstanta maka tingkat variabel kinerja karyawan nilainya positif yaitu sebesar 0,771 yang artinya jika keselamatan kerja mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,771, kedua variabel ini saling memiliki hubungan keterikatan yang positif terhadap kinerja karyawan serta memiliki nilai signifikannya adalah 0,000 < dari 0,005. Hasil analisis Uji t menghasilkan nilai tHitung adalah sebesar 7,366 lebih besar dari nilai tTabel sebesar 2,763, artinya variabel keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel keselamatan kerja mampu menjelaskan perubahan kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan dari koefisien determinasi (R2) sebesar 66,0% dan sisanya sebesar 34,0% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Keselamatan Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja karyawanâ€. Adapun dan masukan kepada pimpinan untuk lebih efektif dan intens terhadap pelatihan, yang mana nantinya yang akan diharapkan dapat lebih lagi meningkatkan efektifitas kinerja karyawan.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU SAWN TIMBER ANTARA PT. HARAPAN MALINDO PERSADA DENGAN INKUD KUD (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/PDT/2002 ]]>
<![CDATA[Rahendra Lubis, M. Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.5
<![CDATA[Perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kreditur/penjual yaitu menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat jual beli. Dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual tersebut, maka pembeli akan menderita kerugian sehingga pembeli dapat melakukan tuntutan kepada kreditur untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kayu sawn timber antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud KUD, bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi antara para pihak. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kayu sawn timber antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud KUD dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian jual beli kayu sawn timber antara PT. Harapan Malindo Persada dengan Inkud KUD tersebut pihak PT. Harapan Malindo Persada bertanggung jawab atas mutu barang yang menjadi objek jual beli kayu sawn timber. Akibat hukum jika dalam perjanjian jual beli kayu sawn timber antara PT. Harapan Malindo Persada dengan Inkud KUD salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu disarankan agar dalam perjanjian yang dibuat antara PT. Harapan Malindo Persada dengan Inkud KUD lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak terlalu memberatkan salah satu pihak.]]>
<![CDATA[PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN ]]>
<![CDATA[Sitompul, Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.6
<![CDATA[Sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu organisasi dalam setiap kegiatan organisasi dimana manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi Motivasi adalah dorongan terhadap serangkain perilaku manusia pada pencapain tujuan Sedangkan Kepemimpinan adalah bagian yang dianggap penting dalam manajemen organisasi, Prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seeorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap prestasi kerja pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang pegawai tetap pada sub-sub bagian di kantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan ( Quesioner ). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, korelasi berganda, Uji t, Uji F dan determinasi. Secara parsial ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan dimana rhitung sebesar 0,213 sedangkan kepemimpinan juga berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan dimana rhitung 0,287. Nilai korelasi berganda bersama-sama antara motivasi dan kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan diperoleh Rx1x2y = 0,500. Nilai yang positif tersebut mempunyai arti bahwa jika motivasi dan kepemimpinan ditingkatkan maka prestasi kerja pegawai akan meningkat.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN ]]>
<![CDATA[Karim, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i2.8
<![CDATA[Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Sebagai seorang yang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Guru yang memiliki kinerja yang tinggi pada dasarnya dapat menjalankan tugasnya secara tanggung jawab. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan, hubungan antara sikap inovatif dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan dan hubungan antara disiplin kerja dan sikap inovatif secara simultan dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di SMA Negeri 14 Medan, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 orang guru. Seluruh populasi yang berjumlah 50 orang diambil sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, korelasi, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan, Semakin tinggi tingkat disiplin guru maka kinerja guru juga akan semakin tinggi. Variabel sikap inovatif mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan, Semakin inovatif sikap guru maka kinerja guru juga akan semakin tinggi. Variabel disiplin kerja dan sikap inovatif secara serempak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja guru SMA Negeri 14 Medan. Koefisien determinasi sebesar 89,2 % variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh disiplin kerja dan sikap inovatif secara serempak, sedangkan sisanya 10,80 % lagi dijelaskan oleh faktor lain, yaitu seperti variabel motivasi dan gaya kepemimpinan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU RI NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN (Studi Kasus Perkara No. 54/Pid.B/2003/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Nurita, Cut]]>;
<![CDATA[Ridwan Lubis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i3.9
<![CDATA[Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu. Jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Klas I A Medan. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh kesimpulan pengguna bahan pangan borax melampaui ambang batas sehingga membahayakan tindak pidana UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Permenkes No. 722 Tahun 1988 adalah dengan menggunakan bahan borax untuk tambahan pangan yang dicampur dengan bakso dan setelah dicampur dengan borax lalu bakso dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Pertanggungjawaban pelaku dalam perkara No. 54/Pid.B/PN.Mdn adalah dengan menjatuhkan hukum kepada pelaku yang menggunakan bahan pangan borax melampaui ambang batas karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 55 b UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Jo. Pasal 3 ayat (1) Bab III Permenkes No. 722 Tahun 1988. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan memberantas atau mencegah mengedarkan bahan pangan yang mengandug zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan dengan cara menghukum pelaku kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dengan hukuman yang lebih berat. Masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian bila melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus kepada atau ke arah terjadinya kriminalitas seperti mengedarkan bahan pangan yang mengandung zat atau bahan tambahan makanan yang melampaui batas yang ditetapkan agar dapat secara cepat mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PETANI ]]>
<![CDATA[Syah, Danial]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i3.10
<![CDATA[Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian lapangan. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang. Alasan masyarakat melakukan bagi hasil pertanian tersebut adalah antara pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan intinya adalah sama atau mereka saling membutuhkan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa Sistem perjanjian bagi hasil pertanian antara petani dengan pemilik tanah di desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang bahwa memang benar paroan tanaman karet ini dapat mengentaskan kemiskinan secara individu, tetapi secara perlahan-lahan akan dapat pula mengentaskan kemiskinan secara umum, dengan kata lain perlahan-perlahan perekonomian masyarakat tersebut menuju kea rah tingkat kehidupan yang semakin baik. Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa antara petani dengan pemilik tanah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat atau dengan kata lain perselisihan tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar dalam hubungan antara pihak petani dengan pemilik tanah untuk mencegah terjadinya perselisihan maka para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam membuat perjanjian bagi hasil petanian dibuat dihadapan atau diketahui pihak yang mewakili kepentingan semua pihak sehingga terhindar penindasan antara pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011) ]]>
<![CDATA[Lubis, Diana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i3.11
<![CDATA[Sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum, bagaimana hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak. bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mentelaah data-data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukn pengambilan dan penguasaan tanah-tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/menguasai tanah tersebut. Hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hokum dan berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan tuntutan ganti rugi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Rosani Zulkarnaen, Novi Juli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.10101/metadata.v1i3.12
<![CDATA[Disebabkan perkembangan dunia telematika khususnya internet semakin pesat yang menyebabkan terjadinya transaksi elektronik, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam suatu transaksi, diperlukan suatu pembuktian ataupuan keabsahan dari suatu tanda tangan. Dalam pembahasan penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi e-commerce menurut Hukum Perdata, serta bagaimana upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam transaksi E-Commerce. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan juga melakukan penelusuran melalui situs internet. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa Dengan adanya sertifikat digital yang terdapat dalam transaksi elektronik yang pada umumnya memuat tanda tangan elektronik sudah seharusnya tidak perlu dibuktikan seabsahannya lagi didalam pengadilan karena menurut pengamatan penulis bahwa data yang terdapat dalam sertifikat elektronik telah terjamin keamanannya oleh standar keamanan internasional. Tanda tangan elektronik sesuai dengan fungsi hakiki yang dimiliki olah tanda tangan konvensional pada hakekatnya memiliki kesamaan keberadaan hukum dengan tanda tangan konvensional pada kertas sehingga tanda tangan elektronik telah diakui keabsahannya dalam dunia perdaganan internasional. Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi wanprestasi salah satu pihak dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi melalui E-Commerce, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak yang menimbulkan kerugian untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan..]]>
