cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 278 Documents
 9   10   11   12   13 
ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021 Mukhtar Leo Harahap; H.M.Yamin Lubis; Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah dimungkinan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar. Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK).
ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT KEPAILITAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pa Patar Bronson Sitinjak; Mukidi; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari defenisi kurator. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), bahwa dalam putusan pailit, maka wajib diangkat kurator. Langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengunguman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (On Going Concern), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/ 2018, yakni dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohon kasasi.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UTANG DEBITOR YANG TELAH JATUH TEMPO TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Riza Eiflal; Mukidi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditur yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepail berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditur dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dalam pertimbanan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung bahwa apabila tanggal pelunasan barang tidak ditetapkan maka berlakulah Pasal 1281 KUHPerdata sebagai pedoman dan nyatanya termohon pailit telah menerima barang senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.
HUBUNGAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL, PERPUTARAN PERSEDIAAN SERTA PENDAPATAN TERHADAP PENINGKATAN ATAU PENURUNAN PROFITABILITAS PADA PT. GLOBAL AGRI SEJAHTERA Saleh Sitompul; Gunawan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Hubungan Pengeluaran Biaya Operasional, Perputaran Persediaan Serta Pendapatan Terhadap Peningkatan Atau Penurunan Profitabilitas Pada PT. Global Agri Sejahtera. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dari PT. Global Agri Sejahtera Medan melalui wawancara dan dokumen. Data penelitian yang digunakan adalah biaya operasional, pendapatan, persediaan, laba bersih setelah pajak dan total aktiva periode 2014-2018. Hasil analisis bahwa Biaya Operasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Global Agri Sejahtera Medan Periode 2014-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,074 dan -thitung > -ttabel yaitu -1,819 > -2,002. Pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Global Agri Sejahtera Medan Periode 2014-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dan -thitung <-ttabel yaitu -3,363 < -2,002. Perputaran persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Global Agri Sejahtera Medan Periode 2014-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,008 dan thitung > ttabel yaitu 2,758 > 2,002. Sedangkan secara simultan Biaya operasional, pendapatan dan perputaran persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Global Agri Sejahtera Medan Periode 2014-2018 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan Fhitung > Ftabel yaitu 7,561 > 2,77.
UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PAHAM RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI Cut Nurita
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendanya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.
PENOLAKAN PENEBANGAN POHON OLEH PEMILIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006) Diana Lubis
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar menentukan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perkara ini perbuatan melawan hukum tidak saja berbuat seseorang, melainkan juga tidak berbuatnya seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimilikinya juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat tidak dilakukannya penebangan telah dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulan kerugian immaterial berupa kekhawatiran bagi penggugat jika suatu waktu pohon mangga tersebut akan menimbulkan bahaya bagi dirinya dan bangunan rumah milik penggugat. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1022 K/Pdt/2006, bahwa perbuatan tergugat menolak tidak menebang pohon merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, di mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain dan dapat menimbulkan kerugian. Rasa kekhawatiran jika suatu waktu pohon mangga itu akan tumbang menjadi dasar timbulnya kerugian bagi Penggugat, yakni berupa kecemasan dan ketakutan yang senantiasa dialami selama pohon mangga tersebut belum dimusnahkan.
PENGATURAN WARISAN BEDA AGAMA DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Gema Rahmadani
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Ahli Waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah
Pengaruh Etos Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Abadi Bersama Ayu Pradaning Ratri
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap etos kerja dan kinerja karyawan pada PT.Abadi Bersama, apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap budaya organisasi dan kinerja karyawan PT.Abadi Bersama Penelitian menggunakan metode deskripsi korelasi kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menggunakan sampling jenuh yaitu seluruh karyawan staf PT.Abadi Bersama yang berjumlah 35 orang sebagai obyek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 19. Hasil penelitian analisis regresi linear berganda Etos kerja (X1) diperoleh thitung sebesar 2,308 lebih besar dari ttabel sebesar 2,036, dengan taraf signifikan 5%. Karena nilai thitung>ttabel (2,308>2,036), maka H0 ditolak, artinya secara parsial Perhitungan parsial pada analisis regresi berganda variable Budaya organisasi(X2) diperoleh thitung sebesar 6,954 lebih besar dari ttabel sebesar 1,998 dengan taraf signifikan 5%. Nilai thitung>ttabel (6,954>1,998), maka H0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara penerepan Budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya uji determinasi menujukkan bahwa nilai (adjusted R Square) 0,661 hal ini menujukkan bahwa Etos kerja dan Budaya organisasi berpengaruh 66,1% terhadap Kinerja karyawan dan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa etos kerja yang diterapkan di PT.Abadi Bersama dan budaya organisasi yang dimiliki karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara) Ferimon Ferimon; Mahmud Mulyadi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theoretically the existence of restorative justice through mediation of penalties is a new dimension in the Indonesian criminal justice system. However, practically, restorative justice has long been applied in Indonesian society, especially in the scope of customary criminal law. But unfortunately, the settlement of traffic accident cases that have caused serious injuries and death through mediation by the law has not yet been integrated in criminal law. The problems in this study are, how do the legal arrangements and the application of restorative justice as well as the obstacles to the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases that cause serious injuries and deaths at the Police Traffic Police Traffic Unit?This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. Based on the results of the study, The legal basis for implementing restorative justice in the settlement of traffic accident cases refers to the discretionary authority of the police regulated in Article 18 of the Police Law and Circular Letter of the National Police Chief Number 8 of 2018 regarding the Application of Restorative Justice Justice in the Settlement of Criminal Cases. The implementation of restorative justice in the settlement of cases of traffic accidents that cause serious injuries and deaths at the Traffic Police Traffic Unit of the Coal Police Station has gone according to community expectations. In the case of a traffic accident that results in fatalities, restorative justice cannot be carried out. Barriers to the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases that cause serious injuries and deaths at the Traffic Unit of the Coal of Polres are influenced by two factors, namely the legal substance that has not been supported and the legal culture of the community which tends to have a paradigm of material values ​​in determining the size of justice.
THE ROLE OF POLICE PERSONNEL IN BANK SECURITY AS A CERTAIN VITAL OBJECT IN MAINTAINING STATE ASSETS AND THREATS TO SECURITY DISORDERS IN THE LAW OF THE SOUTH ACEH POLRES Khusmaidi Arianto; Marlina Marlina; Nelvita Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the midst of the escalation of security threats to vital objects, both Obvitnas and certain vital objects, precisely the security forces placed at each bank as certain vital objects are security units (Security Guard). Of course this is not in accordance with the implementation of the main tasks of the National Police in maintaining public order and security. The reality, it can be seen that most of the banking institutions are guarded by the Security Unit (Security Guard). The problem in this research is how is the authority arrangement of the National Police personnel in securing the Bank as a certain vital object? What is the role of Southeast Aceh Regional Police personnel in securing banks as certain vital objects in the Southeast Aceh Regional Police? What are the obstacles in the implementation of the role of South Aceh Regional Police personnel in securing banks as certain vital objects in the South Aceh Regional Police? This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. This research uses several approaches, namely the law and conceptual approach. The research data consisted of primary and secondary data sources. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the organizer of securing the Bank as a certain vital object becomes the authority of the Regional Police Chief or is at the Regional Police level (in this case the Aceh Regional Police). Southeast Aceh Regional Police, do not have the authority to provide security services and/or provide security management system services to banks as managers of certain vital objects. Aceh Tenggara Police officers as members of the National Police in the jurisdiction of the Aceh Regional Police can be placed at certain banks to provide security services. Obstacles in the implementation of the role of personnel of the Southeast Aceh Regional Police in securing banks as certain vital objects in the Southeast Aceh Regional Police, which lie in the legal substance, legal structure and legal culture.

Page 11 of 28 | Total Record : 278

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): Edition September 2025 Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): Edisi bulan September 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 More Issue