cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 8   9   10   11   12 
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH Maslon Hutabalian
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2190

Abstract

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Berdasarkan uraian diatas, sangat perlu dilakukan penelitian secara mendasar tentang Bagaimana prosedur/ tahapan- tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, serta Bagaimana Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dan upaya hukum apabila terjadi penyimpangan, untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa cukup bagus, namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan oleh oknum pejabat pemerintah, dan setiap segketa yang diputus oleh pengadilan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hendaknya dilaksanakan oleh pihak terkait.
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM) Mahliyanti Adelia Warman; Dewiwarman
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2198

Abstract

Good faith has been the benchmark for each party in conducting in agreement, based on honesty, decency and suitability, even towards an agreement regarding debt. In this civil case, each party have agreed to carry out a verbal pact in order to purchase clothes with a value of Rp. 89.000.000,- (eighty nine million rupiahs) using debts as a method or purchase, and will be paid back in a few days. When the party fails to pay back the debt at a given amount af time and has not tried to get in touch with in the span of 5 (five) years, wich showed the debter lacked on decent morals as the payments had not been paid off and not even a single installment werw paid. Based on the case above, the problem analysed about the application off good faith on agreement of a debt and the judge has a given consideration to stipulated of the decision toward on case number 16/Pdt.G/2014/PN.PRM. This research was juridical normative in which the research itself conducted descriptively, the data processes were done by editing and data collected was analysed by qualitative method. From said case, it can be concluded that the agreement of repayment of debts had not been met because the debter clearly had not paid back and the judge had not gave decision based on the requirements.
KPPU'S ROLE IN ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW IN E COMMERCE TRANSACTIONS: Business Competition Law Enforcement, The Role of Kppu, E-Commerce Transactions Darmiwati; Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2249

Abstract

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet (elektronik commerce atau di singkat e-commerce). model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang e-commerce pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti perusahaan e-commerce (provider) skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (lock-in) bahkan menciptakan hambatan bagi provider lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan e-commerce dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunanya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR DILUAR PERAIRAN INDONESIA Nurhan; Indra Sakti
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2277

Abstract

Hipotik kapal sebagai salah satu dari perjanjian accessoir dari suatu perjanjian yang mempunyai nilai dan fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit oleh debitor. Maka untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak kreditor, maka dilakukan eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi jaminan hipotik kapal yang berlayar diluar perairan Indonesia. Sedangkan metodeyang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Eksekusi terhadap kapal yang sedang berada atau berlayar diluar perariaran wilayah Indonesia sangat sulit dilakukan. Bahkan eksekusiatas objek hipotik kapal laut tersbut dapat menimbulkan ketidakpastian. Apalagi dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ada pengaturan tentang penyitaan benda yang berada diluar wilayah Indonesia, sehingga terdapat pengeksekusian benda yang berada di luar wilayah Indonesiabelum ada dasar hukumnya.
TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Syariffuddin; Herdiansyah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2278

Abstract

Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus berpendidikan minimal tamatan SLTA/sederajat. yang jadi permasalahan, bahwa masih banyak perangkat desa di Desa tempat penelitian ini (Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka) yang tidak memiliki pendidikan seperti yang dimaksud. Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
TANGGUNG JAWAB STAFF NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS: RESPONSIBILITIES OF NOTARY STAFF AT THE NOTARY OFFICE BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE POSITION OF NOTARY Faradilla Elzahra
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi konsep hubungan hukum staf notaris dan Notaris pada kantor Notaris dan bentuk tanggung jawab hukum staf notaris dalam kantor notaris. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian Hubungan hukum antara Notaris sebagai pemberi kerja dengan pekerja merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja antara notaris dan stafnya yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak sekedar hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal ketenagakerjaan., terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja atau perjanjian kerja. Bentuk tanggung jawab hukum jika staf notaris tidak merahasiakan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka perbuatan staf notaris tersebut merupaka perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan staf notaris tersebut tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SECARA ELEKTRONIK: LEGAL CERTAINTY IN ARRANGEMENT OF NOTARY AUTHORITY IN ELECTRONIC MAKING OF DEEDS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF LIMITED COMPANIES Sisca Junia Azrin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2260

Abstract

This study aims to find out and analyze the arrangements for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the perspective of laws and regulations. Then to find out and analyze the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum). The formulation of the problem in this study is: how is the arrangement for making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically in the perspective of laws and regulations? and how is the implementation of making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically on the principle of legal certainty (ius constituendum)? This study uses a normative juridical method by researching and analyzing library materials such as primary data, namely laws and regulations with the help of secondary data sources or written materials in the form of articles, books, magazines and newspapers, as well as tertiary data in the form of the Big Indonesian Dictionary. and the Legal Dictionary. The approach used in this research is a statutory approach, and a conceptual approach.
PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA: PRINCIPLES OF BUSINESS JUDGMENT RULE FOR DIRECTORS OF STATE OWNED ENTERPRISES Muhammad Haris Ersya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2264

Abstract

The Business Judgment Rule is a doctrine that protects the board of directors against any business decisions that cause losses to the company. The Board of Directors as one of the components participating in the management of BUMN is responsible for managing BUMN for the interests and objectives of BUMN. This study examines criminal liability on the principles of the Business Judgment Rule for Directors of State-Owned Enterprises. The research method used by the author is descriptive research with a normative juridical approach. The results of research conducted by the author can be concluded that the principle of the Business Judgment Rule in Indonesia is a doctrine of protection for directors from accountability for their actions in managing the company. Furthermore, the criminal responsibility of the Directors of BUMN in criminal acts for the actions of the Business Judgment Rule can be applied if it is proven that they have abused their authority which is contrary to laws and regulations and the directors are personally responsible if in carrying out actions on behalf of the company, they are proven guilty or negligent in carrying out their duties management of the company and violating the company's articles of association.
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Fahrur Rozi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2274

Abstract

Permasalahan mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diberhentikan oleh Menteri Kemenkumham? akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara dia telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris?. Tipe penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori hak milik atas tanah dan teori peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian Mekanisme pemberhentian tidak hormat seorang pejabat pembuat akta tanah telah diberhentikan oleh notari yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 2 tahun 2018 pada pasal 52, serta Berdasarkan ketentuan PJPPAT dan Kode Etik PPAT, Kode etik yang dimaksudkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT (Kode Etik) pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibatan dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak dalam keadaan boleh menjalankan tugas sebagi PPAT. Jabatan PPAT yang disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan jugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku
THE LIMITED LIABILITY OF SHAREHOLDERS INDIVIDUAL COMPANY IN LEGAL PERSPECTIVE Devi Nahrowi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2275

Abstract

to find out and analyze the status of an individual company and the responsibilities of shareholders of an individual company as a limited liability company, a normative juridical research method with a statutory, conceptual and historical approach. Based on Article 1 point 1, Article 32 of the Company Law 2020 junctis Article 153E of the Company Law 2020, Articles 3 and Article 4, and Article 10 PP 8/2021 and the theoretical theory of fiction, the theory of purposeful wealth, and the theory of corporate organs Individuals qualify as legal entities, and as legal subjects with their own assets separate from the personal assets of the shareholders, and therefore based on Article 153J of the 2020 Company Law the responsibility of the shareholders of an individual company is limited according to the nominal value of the shares they own. The company regulation for micro-small businesses with a single owner as a limited liability company legal entity in the UUPT contains ambiguous norms because a company for micro-small businesses with a single founder can also be established by 2 (two) people as a capital partnership company in the absence of a Commissioner's oversight body can potentially misuse of the company for the personal interests of the Directors and the mixing of the personal assets of the founders and shareholders with the assets of the company as referred to in Article 153J paragraph (2) of the 2020 Company Law.

Page 10 of 16 | Total Record : 158

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue