cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 10   11   12   13   14 
Peranan Laboratorium Forensik Pada Proses Penyidikan Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Laboratorium Forensik Polda Riau) Krisdayanti, Ayu; Rinaldi, Kasmanto
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2769

Abstract

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditangani oleh laboratorium forensik polda riau. kejahatan narkotika ini merupakan tindak kejahatan yang rumit karena memerlukan serangkaian pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini akan mengungkapkan peranan laboratorium forensik pada proses penyidikan kejahatan narkotika (studi kasus laboratorium forensik polda riau).Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang kompleks sehingga dibutuhkan peranan laboratorium forensik untuk memberikan bukti fisik dan analisis ilmiah,. Dalam tupoksi laboratorium forensik, pengetahuan dan aplikasi teori kimia kriminal sangat penting dalam menganalisis bukti-bukti kimia yang terkait dengan kasus-kasus kriminal. Analisis kimia yang dilakukan oleh laboratorium forensik untuk membantu mengungkap kejahatan, mendukung penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan bukti ilmiah yang kuat di pengadilan. Melalui penerapan teori kimia kriminal dalam analisis narkotika di laboratorium forensik, bukti yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya. Hal ini mendukung upaya penyidikan kejahatan narkotika, membantu pengadilan dalam memutuskan kasus, dan memberikan keadilan kepada masyarakat.
PERLUASAN LEGAL STANDING DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Ependi; Pratiwi, Wiwit
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2883

Abstract

Dalam pengaturan pada peraturan perundang-undangan, ternyata terdapat hambatan dalam implementasi terkait pembubaran partai politik, karena pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Tehnik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dikumpulkan dengan tehnik studi dokumen. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis dari pembahasan, dengan diberikannya legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat maka pengawasan warganegara terhadap partai politik akan semakin efektif karena warganegara dapat secara langsung melakukan koreksi yang konstruktif yaitu melalui usul pembubaran partai politik. Hal ini juga menjadi peringatan bagi partai politik yang tidak menjalankan amanah rakyat serta juga dapat menimbulkan efek jera kepada partai-partai politik yang berjalan tidak pada koridor yang semestinya
TINDAKAN PASSING OFF DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Darmiwati; Rahmah, Siti
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2946

Abstract

ABSTRACT In trade practice, a brand is used as a distinguishing mark between products produced by a person or legal entity and products produced by other parties. Brand reputation influences sales of goods and/or services. On the basis of brand reputation, many consumers are increasingly familiar with the brand. The well-known name of a brand triggers acts of brand infringement. Brand infringement is known as passing. Passing off is categorized as an unlawful act because imitation of a brand is based on bad faith, namely taking advantage of the popularity of another person's brand in such a way that it can harm the brand owner. Product sales may decline if some consumers switch to similar brands. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications with a constitutive or first to file system provides legal protection to parties who register their marks in good faith with the mark registration office, or in this case the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) but its implementation has not been effective because there are still registered brands that have the same brand. So it is detrimental to one party.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffudin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2978

Abstract

The basis of labor law in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "every citizen has the right to work and a living worthy of humanity". This article reflects that work is very important to create prosperity for everyone. Certain Time work agreements are regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Certain Time Workers means all workers who are bound by a Certain Time Work Agreement. The provisions regarding Specific Time Work Agreements are regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100/MEN/IV/2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements. In the implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) in Indragiri Hilir Regency, there are indications that many irregularities have occurred. Therefore, there is a need for legal protection for these workers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH Wahyudi; Berliani, Lhatifah; Amelia
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2982

Abstract

The issue of violence against children in educational institutions is a grave concern, with detrimental impacts on both the physical and psychological health of children, as well as their fundamental rights. This research explores the legal aspects related to child protection in the school environment, with a focus on legal measures that can be used to prevent, address, and punish perpetrators of violence based on Law No. 35 of 2014 about Child Protection, including potential obstacles that may arise in its implementation. The research employs a juridical analysis approach Through the gathering of information from diverse outlets, including legal texts and literature, relevant government policies, and data from real cases related to child protection in schools. The research findings indicate that despite the existence of a substantial policy framework to protect children from violence in schools, there are still various challenges in its implementation. Further efforts are needed to increase awareness, reporting, and law enforcement related to cases of violence against children in schools by the government, including the establishment of more specific guidelines for child protection against violence in the school context and enhancing facilities and supervision through the improvement of teaching staff and special guidelines for all In Indonesia, concerning the procedures that schools should follow, the community, and parents in addressing violence that occurs in the school environment.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILEGAL FISHING PADA PERAIRAN INDONESIA Irawan, Andrie; Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2985

Abstract

Ancaman perairan di Indonesia sudah selayaknya harus dilakukan pengamanan secara ekstra, perairan Indonesia kerap terjadi ilegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal. Sehingga hal ini menyebabkan melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing. Pencurian ikan secara ilegal, melanggar aturan dan tidak dilaporkan atau dalam istilah internasional dikenal dengan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing merupakan tindak pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional, Permasalahan tindak pidana perikanan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, sepanjang dan setiap era pemerintahan yang berganti selalu ada saja permasalahannya baik yang memang kabarnya tidak terlalu terdengar atauapun di era saat ini yang sangat terbuka sekali informasinya sehingga penegakan hukumnya sangat terlihat nyata dan tegas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEDAGANG PERANTARA DAN PERANTARA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Faridy; Yakin, Ainul
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2987

Abstract

This article discusses legal protection for intermediary traders and Trade Intermediaries. To discuss legal issues studied using a normative legal research paradigm. The approaches used in this research are the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials which include related laws and regulations and secondary legal materials sourced from books and scientific legal journals. The results of this research are that intermediary traders and trade intermediaries are processes of ordering, granting power of attorney, or agency. The main basis of brokerage activities is a contract or agreement. Legal protection is in the form of an agreement which contains a series or sentences containing promises or undertakings spoken or made in writing by the parties making the agreement. These intermediary traders must of course be given adequate legal protection, while the UUPK does not specifically mention that intermediaries may be involved between business actors and final consumers.
DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN Syamsiah, Desi; Bao, Riki Martin Bala; Yuliana, Nur Fatihah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2988

Abstract

Penerapan asas pacta sunt servanda merupakan tujuan utama pendekatan sistem hukum Indonesia terhadap hukum kontrak. Prinsip dasar hukum kontrak adalah pacta sunt servanda, atau persyaratan untuk ditegakkannya perjanjian. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib menaati ketentuan-ketentuannya. Berdasarkan temuan penelitian, pembeli yang mengabaikan asas pacta sunt servanda dapat diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Artikel ini memiliki tujuan guna memahami implementasi asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak. Metodologi penelitian yuridis normatif yang diterapkan adalah memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengacu pada doktrin hukum. Metodologi riset normatif atau doktrinal ini berupaya memahami mekanisme internal hukum positif. Disebut juga penelitian hukum normatif/riset hukum yuridis normatif. Kesimpulan riset ini menunjukkan ketertautan antara hukum kontrak dengan asas pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda menjunjung tinggi kepercayaan yang ditanamkan para pihak ketika membuat perjanjian.
KEBEBASAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS TUNTUTAN SUBSAIDER EX AEQUO ET BONO Sihombing, Daniel Romi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2994

Abstract

The freedom of judges in deciding a case is part of the judicial authority. Judicial power is the power of an independent state to administer the judiciary in order to uphold law and justice based on Pancasila and Article 24 of the 1945 Constitution, for the sake of implementing the constitutional state of the Republic of Indonesia. Judges in carrying out their judicial power duties must not be tied to anything and / or pressured by anyone. Judges in Indonesia implement the meaning of freedom of judges as a freedom that is responsible, freedom in the corridor of law and order in the prevailing laws and regulations by carrying out the main duties of judicial power in accordance with applicable procedural law and statutory regulations without being influenced by the government or parties. who may have an interest. This study aims to explain the role of judges in examining, hearing and making decisions that are fair or at least close to justice. The judge's Industrial Relation decision on the basis of ex aequo et bono is one of the cases in which the judge does not grant the claim (petitum primair) but for the sake of justice the judge grants the demands (petitum subsidair) ex aequo et bono "if the panel of judges has a different opinion, ask for a fairest decision ( ex aequo et bono)"
ANALISIS AKUISISI TIKTOK TERHADAP TOKOPEDIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Asri, Dyah Permata Budi; Hidayat, Ranti Maulinda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan TikTok sebagai platform e-commerce mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi kepatuhan platform tersebut terhadap peraturan yang berlaku, serta mengkaji regulasi terkait perizinan penyelenggaraan e-commerce dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan potensi akuisi antara GoTo dan TikTok dalam mempromosikan produk lokal Indonesia, mendukung usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan strategi produksi guna meningkatkan penjualan. Harapannya, kerja sama antara TikTok Shop dan Tokopedia (PT. GoTo)tidak hanya mencakup penjual perorangan, tetapi juga dapat memaksimalkan pemasaran produk penjual di pasar lokal.

Page 12 of 16 | Total Record : 158

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue