cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 7   8   9   10   11 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19 Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2045

Abstract

Abstrak Kondisi perekonomian di Indonesia pasca terjadinya covid 19, memberikan pengaruh juga dibidang perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha maupun kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan modal tersebut, salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan pinjaman kredit ke perbankan. Kredit perbankan biasanya selalu membutuhkan agunan sebagai jaminan untuk kreditnya, namun menghadapi situasi saat pasca pandemi, banyaknya kredit yang diberikan tanpa agunan, termasuk oleh perbankan. Menghadapi situasi tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pihak nasabah maupun pihak bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah atau dikenal dengan Non Performing Loan. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, dengan mengkaji literature-literatur sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan.
PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 : Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siti Rahmah; Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2055

Abstract

ABSTRACT The crime of violence against women in the household is an act of violence or threats, pressure and coercion that can injure or physically interfere with the life of women in the household is wrong treatment, the crime of violence against women includes the level of severe violence because the form of violence committed is fatal. cause physical damage as a result of punching, beating, burning that can damage the body. normative legal research, namely library law research. Based on the division of normative legal research, this research includes research that focuses on research on the Statute Approach and Conceptual Approach. The Legislative Approach (Statute Approach) examines various legal rules that are the focus and central theme of a study. Conceptual Approach are elements that represent phenomena in a field of study that refer to universal things that are abstracted from particular things. If the domestic violence experienced by the victim is not revealed or not resolved, then the protection of the victim of this crime cannot be provided adequately because the violence experienced by the victim is not reported to the police to handle the case and during this time there are many thoughts that have been brought to justice. the perpetrator of the crime and then the perpetrator undergoes a sentence, then legal protection to the victim is considered to have been fully provided. In the settlement of criminal cases, the law often puts too much emphasis on the rights of the suspect or defendant, while the rights of the victim are ignored. Keywords: Law Enforcement, Crime, Domestic Violence
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2056

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN FORMULA-E Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Faris Apriyadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2069

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan Formula-E melalui instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang isu prioritas DKI Jakarta tahun 2022 disaat kondisi social dan ekonomi masyarakat saat itu sedang terdampak wabah penyakit virus corona (Covid-19) sehingga menimbulkan kontroversi. DPRD sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional yakni melakukan legislasi, anggaran dan pengawasan sangat mampu untuk dapat memberikan keseimbangan dan pandangan dari pihak rakyat supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah. Rumusan masalah utama pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan hak interpelasi terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa penggunaan hak interpelasi dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Formula E mengalami penundaan pelaksanaan pada awal tahun 2022. Dalam teori kebijakan public yang digunakan untuk penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan haruslah berdasarkan kepada kepentingan masyarakat.
PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN Subhan; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2077

Abstract

This study aims to analyze the arrangements and procedures for providing credit facilities using the Personal Guarantee as collateral and the efforts of Bank Riau Kepri Tembilahan Branch as a creditor if there are debtors who fail to fulfill their obligations (default). The type of this research is juridical empirical. The results of the research and discussion found that the Arrangements and Procedures for the Provision of Credit Facilities were carried out by taking into account the applicable laws and regulations, especially those relating to the Civil Code and the Mortgage Law, which are related toPersonal guarantee is applied to debtors whose loan value exceeds the authority of the head of the Riau Kepri branch of the Tembilahan Branch. Personal Guaranty Guarantee is carried out by taking into account the legality of the guarantor itself. Efforts made by PT. Bank Riau Kepri against creditors who fail to fulfill their obligations is carried out first with internal efforts, namely credit rescue with Credit Restructuring efforts, if internal efforts fail then external efforts are carried out by involving the Indragiri Hilir District Attorney on the basis of the MoU between Bank Riau Kepri Tembilahan Branch with the District Attorney of Indragiri Hilir, and if the efforts of deliberation and consensus by involving the prosecutor's office still fail, then Bank Riau Kepri then submits the collection to the Directorate General of State Assets/Office of State Assets and Auction Services (DJKN/KPKNL). Then the KPKNL issued a warrant for the sale of the confiscated goods. The letter is notified in writing to the debtor or guarantor as a last resort. The sale of the confiscated goods can be done by way of auction, sale not through auction or redemption.
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau) Lasri Nijal; Ilyas Husti; Khairunnas Jamal
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2118

Abstract

Banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Penulis temukan mantan istri PNS tidak medapatkan bagian 1/3 atau ½ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Untuk itu penulis tertarik meneliti pelaksanaan aturan ini. Jenis penelitan ini adalah empiris (kualitatif), metode yang dipakai adalah tinjauan yuridis sosiologis berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh; Masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya, Berbeda Instansi, Belum ada payung hukumnya, Suami tidak bersedia diterapkan dan Aturannya bersifat administrasi bukan hukum. Untuk itu menurut penulis sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam.
TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) Muhammad Arif Fadli Syahputra; Erlina B; Melisa Safitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2135

Abstract

Kejaksaan melaksanakan program penyelesaian perkara korupsi agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan perkara korupsi yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde). Permasalahan dalam penelitian bentuk Penuntutan dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk dan bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian secara yuridis normatif. Bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas terdakwa secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17 Rizki Nesia Putri; S. Endang Prasetyawati; Indah Satria
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136

Abstract

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk) Eryon Budi Prasetyo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2137

Abstract

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa endemic di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Owa Siamang (Symphalangus syndactylus) adalah kera hitam yang berlengan panjang, dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamah sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Permasalahan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) dan faktor pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat.
Analisis ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN: ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN Maria Ferba Editya Simanjuntak
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2188

Abstract

In Article 184 of the Criminal Procedure Code, various types of evidence are mentioned one of which is the inclusion of expert evidence. In addition to the role of experts related to the provision of information tha should be neutral, impartial, experts also encounter obstacles that occur during the inspection process, such as difficulties in giving information in front of a judge or public prosecutor due to different educational backgrounds. This study aims to determine the legal arrangements regarding evidence in criminal cases and to determine the legal position of expert testimony as evidence in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. This research was conducted with the aim of know what the purpose of proof is through tools valid evidence according to KUHP and what is the position of expert testimony as evidence in the examination of a criminal case. The results show that the essence of the evidentiary process is to seek the material truth of an event that occurred in the past and to give confidence to the judge about the incident so that the judge can give the fairest decision. That way it can be seen that the testimony of an expert has an important role in the process of examining criminal cases in court.

Page 9 of 16 | Total Record : 158

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue