Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2020): April"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[MENGGUGAH PERILAKU TELADAN POLITISI DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN GENERASI MUDA BERDEMOKRASI SECARA ELEGAN ]]>
<![CDATA[Yudana, M.Pd., Prof. Dr. Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengutip Nabi Besar Muhammad SAW, Eep Saefulloh Fatah (1999) menyatakan “Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang benar kepada penguasa yang zalim”. Kalimat sufi bertabur kebajikan ini, barangkali sangat layak untuk kita simak dan renungkan di tengah hingar-bingar negeri menyongsong Pemilu Serentak April 2019 yang akan datang.Sebagai masyarakat, tentu kita berdoa dan bermohon kepada Tuhan, agar Presiden dan Wakil Presiden serta para wakil rakyat (DPR-DPD-DPRD)yang terpilih adalah mereka putra terbaik Bangsayang memiliki kemampuan dan kemauan serta kapasitas untuk memimpin Indonesia di semua levelke depan dengan mempertontokan kultur politik yang elegan, hanif dan bijak, sehingga menebar lebih banyak maslahat bagi Bangsa dan Negara. Seturut dengan ekspektasi ideal tersebut, berharap agar pemimpin ke depan mampu menebar kebajikan demi maslahat orang banyak, tanpa peduli dengan proses bagaimana perhelatan pemiluserentakini dilaksanakan, tentu tidak adil. Presiden dan Wakil Presiden serta para legislator serta senatorsebagai produk tidak akan dapat memberi maslahat yang kita harapkan, jika proses pemilu yang kita gelar tidak steril dari praktik-praktik kotor, sesat dan membodohkanyang sering disebut sebagai praktik mobokrasi. Atas dasar itu, dalam konteks pemiluserentak kali ini, proses sebagai entry point harus dapat kita kontrol, demi terjadinya rivalitas yang dilandasi semangat toleransi. Perhelatan ini disamping harus melahirkan produk yang baik (para pemimpin yang legitimate dan mengabdi kepentingan rakyat), juga yang tidak kalah penting adalah mampu melahirkan sistem politik yang dinamis, dan mampu meletakkan landasan kultural yang bernas.]]>
<![CDATA[PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purwendah, Elly Kristiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prinsip kehati-hatian sebagai pengaman dalam kegiatan atau usaha yang berdampak pencemaran bagi lingkungan laut diterapkan dalam sistem hukum nasional melalui peran sentral syahbandar sebagai administrator pelabuhan. prinsip kehati-hatian diterjemahkan melalui bagaimana syahbandar berperan secara administratif mengamankan berbagai hal di awal kegiatan pelayaran laut kapal tanker melalui perijinan dan persyaratan kapal. Syahbandar dalam melaksanakan tugas administratifnya sebagai sebuah perwujudan penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam hal, penyelenggaraan fungsi pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan fungsi kelaik lautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal, melaksanakan pemeriksaan managemen keselamatan kapal, melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, tertib lalu lintas di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar. Prinsip kehati-hatian terhadap bahaya di laut dalam hal ini termasuk bahaya pencemaran sudah diantisipasi diawal melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang dipimpin oleh seorang Syahbandar dengan didukung oleh struktur organisasi yang meliputi lingkup administrasi dan penegakkan hukum. Bagian-bagian organisasi tersebut meliputi lima bidang yaitu, sub bagian tata usaha, seksi status hukum dan sertifikasi kapal, seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, dan seksi lalu lintas dan angkutan laut serta usaha kepelabuhanan.]]>
<![CDATA[RETURNS OF ASSETS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS AS ALTERNATIVE RESTORING STATE LOSSES ]]>
<![CDATA[Ekayana, Komang]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corrupted state assets certainly hurt the country narrowly, but also broadly where it harms the country and its people. However, the formal approach through the current criminal procedure law has not been able to recover the losses suffered by the state. In fact, state losses resulting from corruption are state assets that must be saved. Then there needs to be a new breakthrough to recover state losses through the asset recovery model. When looking at the country from the perspective of the victims, the state must obtain protection, in this case recovery from the losses suffered due to corruption. This paper examines the model of returning assets resulting from corruption in the law enforcement process that focuses on the rule of law in the 2003 UNCAC Convention and the mechanism of returning state assets in terms of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN PELANGGARAN KEDAULATAN OLEH PESAWAT SIPIL ASING DI WILAYAH YURISDIKSI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Yunitasari, Desi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengakuan dunia terhadap wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia sebagai suatu negara yang luas. Namun kondisi ini dapat berubah manakala Indonesia tidak mampu menguasai wilayah kedirgantaraannya sebagai penopang ekonomi dan pertahanan nasional. Ditambah dengan masalah pelanggaran batas kedaulatan yang sering dilakukan oleh pesawat militer negara asing. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi tiga permasalahan, yaitu (1) bagaimana konsep kedaulatan negara di ruang udara menurut hukum internasional dan peraturan perundangan nasional, (2) apa saja bentuk pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara nasional, dan (3) bagaimana upaya penegakan atas pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara nasional dalam menjaga pertahanan negara. hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) baik hukum internasional dan peraturan perundangan nasional telah mengukuhkan kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat penuh dan utuh (complete and exclusive), (2) sejumlah insiden pelanggaran izin masuk dan melintasnya pesawat-pesawat asing ke wilayah udara Indonesia, di mana kebanyakan dari pesawat asing tersebut adalah pesawat militer, dan (3) upaya penegakan atas pelanggaran kedaulatan di wilayah ruang udara nasional, antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan NKRI. Sehingga kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang dimiliki oleh negara. Dalam kedaulatan diputuskan berisi hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan tanggung jawab untuk wilayah negara]]>
<![CDATA[STATE RESPONSIBILITY DARI ADANYA SPACE DEBRIS LUAR ANGKASA ]]>
<![CDATA[Yusvitasari, Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan benda-benda angkasa di ruang angkasa semakin meningkat. Negara-negara peluncur berlomba-lomba mendominasi ruang angkasa dengan meluncurkan benda-benda tersebut ke ruang angkasa. Padahal, benda-benda tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian di muka bumi apabila tidak lagi berfungsi dan berubah menjadi sampah angkasa. Sampah angkasa itu pula dapat menyebabkan kerusakan pada benda angkasa lainnya yang masih berfungsi dengan baik di ruang angkasa. Sampah angkasa dan benda angkasa merupakan dua hal yang menjadi tanggung jawab negara peluncur, dan apabila menyebabkan kerusakan di ruang angkasa, suatu negara penuntut dapat menuntut ganti rugi terhadap negara peluncur. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai sampah angkasa yang menabrak benda angkasa di ruang angkasa yang dalam hukum angkasa, peristiwa tersebut dianggap melanggar prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan apabila sampah angkasa tersebut terbukti menyebabkan kerusakan dan dibutuhkan suatu pengaturan hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalahhukum angkasa, salah satu peraturan hukum angkasa tersebut yaitu Liability Convention 1972 yang mengatur pertanggungjawaban negara peluncur atas kerugian atau kerusakan yang di timbulkan benda antariksa. Sehingga komersialisasi ruang angkasa pada dewasa ini telah membawa kita kepada sebuah era baru dikegiatan keruangangkasaan. Indikator dari hal ini adalah meningkatnya jumlah benda ruang angkasa yang ditempatkan diruang angkasa. Atas hal tersebut kemungkinan timbulnya kerugian atau dampak negatif dari benda antariksa juga akan semakin besar. Oleh karena itu kami.]]>
<![CDATA[HAK PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN DALAM KERANGKA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Dr. Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kewajiban negara berkaitan dengan HAM adalah untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati. Berkaitan dengan hak atas pendidikan kewajiban negara tersebut berkaitan dengan segala upaya agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara-cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Dengan demikian diperlukan sebuah kajian untuk mendapatkan gambaran mengenai politik hukum dan kebijakan negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.Analisis situasi dan kebutuhan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara di ProvinsiKalbar perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.]]>
<![CDATA[PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU ]]>
<![CDATA[Dwiky Astawa, Kadek]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam kaitanya hak warga negara dalam bidang politik, penyekenggaraan pemilu sangat erat kaitanya dengan persoalan HAM. Perlindungan HAM akan membawa suatu pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya tentang berperan dalam suatu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan perlindungan HAM. Mahkamah Kontitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindung hak konsitusional warga negara dan perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu fungsi dari MK yang merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konsitusi. Dalam melindungi HAM, MK dapat melihat pada beberapa putusan baik dalam perkara pengujian Undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada parati non parlemen, hak percalonan kepada perseorangan dalam pemilukada, perlindungan hak bagi pertahanan, hak pilih ancaman dan terror, perlindungan hak mencalnkan diri tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEJAHATAN SINYAL DALAM KASUS EKSPLORASI GEOTHERMAL DI GUNUNG SLAMET, KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Awaludin, Arief]]>;
<![CDATA[Rusito, Rusito]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Slamet Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berbagai keluhan dan protes pun terungkap. Masyarakat mengalami kerugian sosial, fisik, dan ekonomi akibat peristiwa ini. Tidak adanya pendekatan kerugian, terutama kerugian sosial dalam memahami kejadian tersebut mengakibatkan tidak adanya sanksi pidana bagi para pelaku. Padahal tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Metode penelitian berasal dari data sekunder berupa liputan media massa dan analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan fakta dan temuan serta analisis mendalam, disimpulkan bahwa ada tanda-tanda kejahatan akibat eksplorasi panas bumi di Banyumas. Pendekatan sinyal kejahatan diperlukan dalam menilai peristiwa-peristiwa ini untuk membuktikan keberadaan kejahatan lingkungan. Kesadaran dan reaksi sosial ini terhadap kejahatan lingkungan dapat diwujudkan karena gerakan masyarakat sipil yang peduli.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara) ]]>
<![CDATA[Mu’alim, Ilham]]>;
<![CDATA[Djatmiko, Agoes]]>;
<![CDATA[Ningrum, Esti]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk mengetahui ketentuan dan akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitan adalah penerapan hukum in abstractodalam perkara in concreto (Clinical Legal Research). Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Kesimpulan: - Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor :142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. - Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat akibat hukum, karena mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.]]>
<![CDATA[DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS ]]>
<![CDATA[Adi Supriyo, Doni]]>;
<![CDATA[Suwardi, Kaboel]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Money laundering as an international dimension of crime has a negative impact on a country's economy. This money laundering can not only be committed by individuals, but can also be committed by corporations. Money laundering is the process by which a person conceals the existence, illegal source, or illegal use of income, and then disguises the income to make it appear legitimate. This article will explain the impact of money laundering on the economic and business sectors.]]>
