cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 18   19   20   21   22 
URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19 Supriyono, Supriyono; Sholichah, V; Trianto, B.; Nurcahyani, M.; Yustitianingtyas, L.
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46074

Abstract

Pada era globalisasi seperti saat ini, transportasi udara menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena memiliki banyak kelebihan yaitu biaya yang terjangkau, efisiensi waktu dan kenyamanan. Namun sejak pandemi Covid-19 terjadi di hampir belahan dunia, industri penerbangan komersil mengalami kelesuan karena adanya rasa ketakutan pada calon penumpang untuk bepergian jauh, lebih-lebih perjalanan ke luar negeri dan juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga negaranya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, karena perlindungan hak kesehatan penumpang merupakan amanat Undang-Undang. Sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan penumpang pesawat udara. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi hak kesehatan penumpang pesawat dituangkan dalam beberapa peraturan, baik itu udang-udang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik itu para calon penumpang maupun perusahaan maskapai penerbangan.
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali) Kesawa, I Nyoman Widi Gita; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari; Hartono, Made Sugi; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG) Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi; Dantes, Komang Febrinayanti; Suastika, I Nengah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli hasil bumi ialah perlindungan secara preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam transaksi jual beli terjadi wanprestasi melalui jalur litigasi dan non litigasi, biasanya para pihak lebih memilih menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gunung Sari.
PENGGUNAAN DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Geovanie, David Greacy; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45902

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, dan menganalisis terkait dengan penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan drone sebagai sennjata, jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata telah menyalahi aturan dasar dari hukum humaniter internasional. Dalam penggunaannya drone sebagai senjata tidak dapat membedakan secara pasti terkait target dan sasaran antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu dalam pelaksanaan penggunaannya drone sebagai senjata belum menerapkan prinsip-prinsip dasar dari hukum hukaniter internasional. Kemudian, (2) Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan drone. Kekosongan anturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan drone, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Sehingga penggunaan drone sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu aturan hukum tertentu. Aturan yang khusus dan mengikat diperlukan guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan drone sebagai senjata oleh negara, dan mencegah jatuhnya korban jiwa yang berlebihan dari pihak kombatan, maupun non-kombatan, selain itu agar pemanfaatan drone juga lebih pasti.
PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN) Darman, Ari; Mangku, Dewa Gede Sudika; Hartono, Made Sugi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45941

Abstract

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier  dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan  Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Mulyeni, Sri; Alhakim, Abdurakhman
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46075

Abstract

Perkembangan teknologi dalam hal ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana teknologi dilain sisi memberikan kemudahan tetapi juga memberikan permasalahan baru yang diterima oleh manusia. Melihat pada kondisi saat ini yang mana pandemi covid-19 menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh banyak manusia di setiap negara maka hal tersebut berdampak kepada meningkatkan angka kejahatan yang terjadi akibat dari penurunan ekonomi disetiap negara, dan hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang mana kasus penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini menjadi permasalahan yang banyak merugikan korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi covid-19 dan apa hambatan penegakan hukum terkait penipuan melalui sarana elektronik di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini diketahui bahwa pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Dan perbuatan tersebut selaras dengan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA Beny, I Kadek; Ardhya, Si Ngurah; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45936

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dilakukan berdasarkan prinsip menyama braya. Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk pertanggungjawaban para pihak didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh hasil negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
PENEGAKAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG Galih Riana Putra Intaran; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum nasional terhadap Gepeng serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat penegakan hukum nasional adalah faktor substansi hukum dimana Gepeng belum disebutkan dalam Perda No.6 tahun 2009 dan belum ada aturan pidana bagi masyarakat pemberi Gepeng, faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal, faktor budaya hukum yaitu kurang pedulinya masyarakat Buleleng terkait permasalahan Gepeng dan masih adanya masyarakat pemberi kepada Gepeng. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor struktur hukum yang berupa sarana/fasilitas yang menunjang dari aparat penegak hukum, dan faktor substansi hukum yaitu peraturan yang berlaku baik KUHP maupun Perda tetap diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana menggelandang dan mengemis di Kabupaten Buleleng meliputi upaya penal yaitu berupa kegiatan operasi/razia guna menertibkan tempat kegiatan Gepeng, dan upaya penampungan sementara untuk sleksi guna menentukan jenis pembinaan yang akan dilakukan, selanjutnya adalah upaya non-penal yaitu program rumah tinggal kreatif yang bertujuan untuk tempat rehabilitasi mental dan pembinaan keterampilan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.
IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG Kadek Devi Selvian; Ni Putu Rai Yuliartini; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pelaksanaan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskripif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten buleleng bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik atara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, dan dari pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab. Adapun faktor penghambat upaya diversi di kabupaten Buleleng dikarenakan keterbatasan bentuk dari tindak lanjut penetapan diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Buleleng, tindak lanjut yang dilakukan hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua. Berdasarkan hal tersebut harus adanya faktor pendukung agar pelaksanaan diversi bisa berjalan secara optimal, dengan adanya tindakan lanjutan seperti menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja agar anak dapat hidup dengan mandiri tanpa merugikan orang lain.

Page 20 of 60 | Total Record : 592

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue