cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 16   17   18   19   20 
CONDITIONAL UNCONSTITUTIONAL OMNIBUS LAW: THE IMPLICATIONS ON PATENT REGULATION Tobing, Joel Jordan; Sudirman, Lu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46076

Abstract

Perlindungan paten di Indonesia sejauh ini masih menyisakan beragam persoalan, baik yang sifatnya praktis (implementasi) maupun konseptual (penerimaan oleh masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan paten di Indonesia saat ini dan implikasi hukum terhadap pengaturan paten pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVIII/2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode doctrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Lahirnya UU Paten 2016 telah mencabut UU Paten 2001, yang secara umum tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya penguasaan teknologi. Ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 yang mewajibkan bagi pemegang Paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu bentuk akselerasi Indonesia di bidang penguasaan teknologi. Namun lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi di Indonesia yang relatif banyak dan tumpang tindih satu dengan yang lain yang akhirnya menjadikan kontraproduktif khususnya terkait dengan bisnis.
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai) Jima, Selviana; Sudiatmaka, Ketut; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45937

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang dillihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (ata one) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya “Widang”.
FENOMENA INDUSTRI FAST FASHION: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA Kornelis, Yudi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46040

Abstract

Fast fashion yakni sebuah mode yang diproduksi secara cepat, murah dan massal; serta sering kali mengambil konsep desain dari pertunjukkan adibusana merek lain terutama merek high-end. Beberapa tahun terakhir, fast fashion menjadi suatu tren bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan karena sangat menguntungkan. Disisi lain, eksistensi fast fashion memberikan kerugian bagi perusahaan merek high-end dimana aksi perusahaan fast fashion dilakukan tanpa izin dan merupakan suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Diketahui belum ada regulasi yang secara spesifik yang mengatur dan menyebutkan perlindungan desain fashion secara tegas. Dalam hal ini, penulis mengkaji beberapa hal. Pertama, perkembangan fast fashion di Indonesia. Kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengakomodir proteksi karya desain fashion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan industri fast fashion baik secara global dan Indonesia cukup signifikan. Selain diketahui pangsa pasar yang luas di Indonesia, terdapat banyak perusahaan fast fashion yang membuka gerainya di Indonesia. Dengan besarnya potensi pendapatan yang mungkin diterima dan diketahui banyak kasus plagiarisme oleh perusahaan fast fashion di luar Indonesia, maka perlu untuk diketahui regulasi akan kekayaan intelektual di Indonesia sendiri. Di Indonesia, terdapat 3 regulasi kekayaan intelektual yang dapat digunakan dan mengakomodir perlindungan secara hukum yakni hak cipta, merek dan desain industri.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA) Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan mengunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.  Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerdata bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG Pramita, Kadek Desy; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui dan menganalisa mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.  Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari faktor pribadi atau keinginan diri serta faktor mental dan spiritual, sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari faktor keluarga, faktor IT, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Kemudian upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng dapat dikelompokkan menjadi dua cara yakni secara non penal (di luar hukum pidana) dan secara penal (berdasarkan hukum pidana). Secara non penal upaya yang dilakukan melalui upaya pre-emtif (pencegahan) dan upaya preventif (pengendalian), sedangkan secara penal melalui upaya represif (penindakan), upaya kuratif (pengobatan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yakni hambatan yang berasal dari internal instansi dan hambatan yang berasal dari eksternal instansi.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PELANGGAN TERHADAP PT. MENSANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT TERNAK DI PT. MENSANA Nugraha, I Made Juliawan Wisnu; Dantes, Komang Febrinayanti; Suastika, I Nengah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45943

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksaan perjanjian antara PT. MENSANA dengan pelanggan yang rata rata buta hukum sehingga dapat melakukan sebuah wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh pelanggan kepada PT. MENSANA serta (2) mengetahui bagaimana tindakan dari pihak PT. MENSANA kepada para pelanggan yang melakukan tindak wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jurnal-jurnal hukum, dan buku Hukum Perdata. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepala cabang PT. MENSANA dan staf Kantor PT. MENSANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian kasus wanpresatasi dari PT. MENSANA dilakukan melalui jalur kekeluargaan dengan cara mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi (2) tindakan dari PT. MENSANA yaitu mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi dan melakukan koordinasi kepada pelanggan mengenai bagaimana penyelesaian yang  disepakati oleh pelanggan, apakah mengalami kepailitan sehingga pelanggan yang melakukan wanpresatasi akan di blacklist atau masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya.
KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV Febriani, Septia; Tantimin, Tantimin
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46077

Abstract

Tujuan pada kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan pengkajian perlindungan mengenai suatu karya sinematografi berbentuk video yang disiarkan secara langsung kemudian dilakukan pengunggahan ke sebuah aplikasi di Instagram yaitu Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar memahami sanksi-sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiarannya kembali video siaran langsung Instagram dengan tidak ada perizinan penciptanya. Menggunakan suatu metode yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menyatakan yakni video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV, diklasifikasikan merupakan karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tapi nyatanya di pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM Virgayanti, Ni Ketut Anik; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem; dan (2) mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teknik penentuan sampel non probability sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara (a) pre-emtif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, dan (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG) Setiabudi, Firman; Subekti, Rahayu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46070

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penagihan pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan hambatan yang dihadapi beserta solusi mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan penelitian hukum doktirnal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada upaya penagihan pajak penghasilan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menjadi kendala seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG) Mahendra, I Dewa Ketut Indra; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.

Page 18 of 60 | Total Record : 592

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue