Articles
592 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Trisilya, Anak Agung Nia]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>;
<![CDATA[Lasmawan, I Wayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45926
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 di dalam membentuk perlindungan hukum kepada Negara pengirim, serta (2) untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia yang diakibatkan para demonstran. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa (1) pengerusakan gedung Kedutaan Malaysia sudah melanggar peraturan di dalam Konvensi Wina 1961, (2) pengerusakan terjadi akibat dari kelalaian negara penerima karena kurangnya keamanan di daerah Gedung Perwakilan sehingga menimbulkan pelanggaran dan mewajibkan negara penerima bertanggung jawab atas hal tersebut. Pengaturan mengenai pelanggaran hak kekebalan diplomatik yang dimiliki para pejabat diplomat diatur di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 29 dan pasal 37 ayat 1 dan mengenai gedung perwakilan diatur di dalam pasal 22 dan 30. Agen diplomatik diwajibkan mendapat perlindungan dari negara penerima agar merasakan keamanan di dalam menjalankan tugas dan misinya sehingga tidak ada perbuatan yang mengganggu ketentraman perwakilan asing.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Feryantini, Ni Kadek Diah]]>;
<![CDATA[Dantes, Komang Febrinayanti]]>;
<![CDATA[Setianto, Muhamad Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45944
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan dengan cara penetapan wanprestasi, proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara eksekusi yang benar, namun dengan dikeluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).]]>
<![CDATA[INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Lorien, Natalia]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46113
<![CDATA[Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi ‘alimana’ yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi ‘alimana’ di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Pranata, Kadek Indra Adi]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45939
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, (2) upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembuangan Bayi Baru Lahir Dalam Keadaan Mati. Adapun upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembungan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng adalah dengan menanamkan pendidikan secara moral dan formal, memberikan penyuluhan-penyuluhan,dan penegakan regulasi yang digunakan secara maksimal]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Shofi, Zalfa Dhea Fairuz]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072
<![CDATA[Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.]]>
<![CDATA[POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Sastrawan, Gede]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45933
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal†untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal†mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Negara, A. A. Gd Prawira]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45928
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem tepatnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. (2) upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal melalui (upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal melalui (upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ( STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG ]]>
<![CDATA[Ritama, Komang Okta]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Setianto, Muhamad Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45946
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Hak Waris Anak Luar Kawin di Desa Adat Sepang, serta (2) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 43 ayat 1 Â Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin di Desa Sepang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak waris anak luar kawain Di Desa Adat Sepang menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapatkan waris apapum. (2) implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019Â tentang hak waris anak luar kawin, belum terlaksana dengan baik dan memang di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Al-Fatih, Sholahuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46468
<![CDATA[Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.]]>
<![CDATA[PERAN UNIT 4 SATUAN RESKRIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Sudarmini, Dewa Ayu]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45940
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng.  Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu Faktor Internal meliputi : Faktor kontrol diri yang lemah dan lemahnya nilai moral seseorang yang merupakan sebuah implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima serta Faktor Eksternal meliputi : faktor kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang sudah lumrah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. (2) Selanjutnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng  dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu melalui Jalur Penal : Upaya Represif dan Jalur Non Penal : Upaya Pre-Emtif dan Preventif]]>
