Articles
592 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN MELAYA) ]]>
<![CDATA[Wiadnyana Putra, I Putu]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, I Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38139
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koprasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Kecamatan Melaya, serta (2) mengetahui bagaimana permasalahan di masyarakat terkait implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya. . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu (1) Data Primer. (2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti (1) Teknik observasi. (2) Teknik Wawancara. (3) studidokument. Teknik penentuan sampel digunakan dalam menentukan sampel adalah non probability sampling, bentuk dari penerapan teknik non probability sampling adalah purposive sampling.Teknik pengolahan data dan analisi data menggunakan penelitian kualitatif.Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) bahwa pertama dari pihak DISKOPRINDAG mengetahui tentang adanya kasus kecurangan di SPBU, upaya yang dilakukan DISKOPRINDAG kepada SPBU tersebut hanya memberikan suatu pembinaan. (2) berdasarkan penelitian yang dilakukan ke 10 sampel tentang UUPK sebagian besar sampel tidak mengetahui tentang UUPK. Sehingga keberadaan dari UUPK memang ada akan tetapi di dalam implementasinya di masyarakat masih kurang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Merta Suadi, I Putu]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38164
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce, dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangang (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Permata Hati, A.A.I. Damar]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28779
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan permohonan suntik mati (Euthanasia) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia serta pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dapat diketahui bahwa suntik mati (Euthanasia) jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia hanya diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 304 dan 344, dimana dari pasal tersebut dinyatakan bahwa suntik mati (Euthanasia) merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana.(2) Pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) memiliki tahapan yang sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan suntik mati (Euthanasia) itu sendiri tidak bisa dilaksanakan di Indonesia apapun alasanya karena suntik mati (Euthanasia) tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Nunuk Astuti, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28833
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa (1) penerapan hak pistole tehadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, serta (2) hambatan dalam penerapan hak pistole tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling serta untuk penentuan subyek menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang terlaksananya hak tersebut, (2) hambatan dari penerapan hak pistole tersebut selain karena sarana prasarana, sumber daya manusia, juga dikarenakan belum ada prosedur pengajuan barang yang jelas dan tertulis, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami kelebihan kapasitas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BATAM: SUATU KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs ]]>
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Sutra Disemadi, Hari]]>;
<![CDATA[Wijaya, Ryan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32876
<![CDATA[Sebagai salah satu negara yang belum mampu menyelesaikan masalah kemisikinan, Indonesia memiliki permasalahan ketimpangan sosial di mana-mana, khususnya di kota besar seperti Kota Batam. Contohnya adalah mengenai gelandangan dan pengemis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana kebijakan yang penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Batam serta bagaimana keberadaan kebijakan tersebut dari prespektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta teknik analisa deskrtiptif, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang ada belum maksimal, sehingga dibutuhkan pertimbangan untuk mengganti kebijakan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai tujuan sesuai pilar SDGs.]]>
<![CDATA[ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prafitri Sukatma, Suci]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Jodi Setianto, Muhamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38080
<![CDATA[Pemahaman konsep mengenai sighat taklik talak masih terbatas pada orang-orang tertentu, dalam artian tidak semua orang memahami konsep ini. Sosialisasi untuk itu harus diadakan dan terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau kepustakaan (Librarty Research). Penelitian ini memiliki sifat pendekatan penelitian dengan berpegang pada segi-segi kepustakaan, menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyrakat serta kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara normative. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa ketentuan sighat taklik talak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak dalam suatu perkawinannya. Dapat diketahui bahwa urgensi sighat taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia tidak diperlukan lagi, hal ini merujuk pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menetapkan keputusan fatwa-nya yang menyatakan bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagiâ€. Unsur-unsur perjanjian dalam suatu perkawinan sebaiknya tidaklah bersifat permanen sehingga kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan tersebut tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang akan merugikan para pihak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR) ]]>
<![CDATA[Handini, Selli]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38106
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1)Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif.lokasi penelitian ini dilakukan di desa kalijaga, kabupaten Lombok timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan olek mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Frisma Indra Prastya, Komang]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38157
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui e-commerce masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Sukma Devi, I.G.A.Meta]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28769
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang dan sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kelian Adat Desa Depeha dan I Gede Budhi Arsana beserta istri Ketut Juni Pratiwi selaku narasumber penelitian merupakan subjek dalam penilitian ini sedangkan perkawinan pada gelahang dengan memusatkan lokasi penelitian di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng menjadi objek penelitian. Dalam penilitian ini jenis penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (interview) dan teknik pencatatan dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian pengangkatan anak pertama akan diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya bisa diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si laki-laki. Selanjutnya, sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk urusan harta dan kekayaan akan diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tua angkat (Drs. I Wayan Wantira Sasmiarta selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB ]]>
<![CDATA[Jendra, Wayan]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28839
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik non probabilitas dan cara yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, akan tetapi ada beberapa perkara yang penyelesaiannya lebih dari batas waktu 25 hari. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu : (a) pemanggilan yang begitu lama (b) Tergugat tidak hadir pada saat sidang (c) hari libur agama (d) pembuktian yang berbelit-belit. Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, PERMA No. 2 tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.]]>
