Articles
592 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HUKUM PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM HAL KEPAILITAN (STUDI KASUS FIF CABANG SINGARAJA) ]]>
<![CDATA[Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Adnyani, Ni Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28668
<![CDATA[Penelitian ini betujuan 1) Untuk mengetahui implementasi undang-undang no 42 tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap kreditur. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan debitur terhambat dalam hal pembayran piutang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di FIF tepatnya di jalan ahmad yani no.122D.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling yang penentuan samplenya menggunakan teknit non probability. Data yang diperoleh diolah dan dianalisi menggunakan teknik kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.Hasil penelitian menunjukan bahwa undang-undang nomer 42 taun 1999 sudah melindungi hak dan kewajiban baik pihak kreditur sebagai peminjam maupun debitur sebagai pemilik piutang , adapun factor-faktor yang mempengaruhi kreditur dalam memngembalikan pinjaman pada pihak debitur ada factor ekstrernal dan internal yang mana bisa mempengaruhi perusahaan jasa keuangan.]]>
<![CDATA[PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI DESA AMBENGAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Juliasih, Ni Wayan]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28743
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, (2) upaya umtuk menanggulangi berdarnya makanan kadaluwarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik non probabilitas dan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin di hari-hari tertentu. Adapun upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu memberi peringatan dan dari pihak instansi secara umum menerapkan sanksi administratif yang berupa ganti kerugian dan denda. Namun bentuk perlindungan hukum dan upaya untuk menanggulangi beredarnya makanan kadaluwarsa belum sampai ke Desa Ambengan. Instansi yang bertugas dalam mengawasi beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu BPSK, BPOM, Disperindag, dan Satpol PP Kabupaten Buleleng. Pengawasan dan pembinaan di Desa Ambengan masih belum terimplementasi dengan baik dimana dilihat dari beredarnya makanan kemasan yang kadaluwarsa masih banyak yang menjual di Desa Ambengan, dikarenakan pengawasan dari instansi terkait belum maksimal dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga kewalahan untuk melakukan pengwasan terhadap beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa. Dari sekian instansi yang bertugas mengenai makanan kadaluwarsa belum melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing kecematan termasuk Desa Ambengan.]]>
<![CDATA[PERAN DESA PAKRAMAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BUNGKULAN, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Prana Suta Arsadi, I Putu]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28655
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk sengketa tanah adat dan faktor yang menyebabkan terjadinya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Kendala yang dihadapi oleh Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskripif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk sengketa yaitu sengketa horizontal dan sengketa vertical. Sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) Pengetahuan masyarakat mengena tanah masih kurang, terutama mengenai kepemilikan tanah adat; (b) Faktor ekonomi; (c) Masalah pewarisan; (d) Kurang jelasnya batas-batas tanah. Peran Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yaitu dengan mengadakan mediasi yang dilakukan di Pura Desa Bungkulan dan dihadiri oleh (a) Prajuru Desa Pakraman Bungkulan; (b) Kerta Desa; (c) Kedua belah pihak yang bersengketa; (d) saksi-saksi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Desa Pakraman Bungkulan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Bungkulan yaitu: (a) Adanya pihak-pihak yang bersengketa memiliki sifat yang egois;(b) Sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan; (c) Sulitnya mencari bukti-bukti yang diperlukan pada saat pemeriksaan.]]>
<![CDATA[PENERTIBAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI KEPEMILIKAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Yudha Putra, Ida Bagus Putu]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28731
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Peragangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng, (2) Bentuk Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Pelaku Usaha, Konsumen dan objek penelitian ini adalah Minuman Beralkohol, serta lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijianan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. (2) Bentuk pengendalian dan pengawasan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan memeriksa takaran, golongan minuman, dan persyaratan pengembangan oleh tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijianan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng) ]]>
<![CDATA[Suci Pratiwi, Ni Kadek]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38079
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di LOKAPOM Kabupaten Buleleng.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara.Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling dengan Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi dari Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang mengaku tidak pernah dikunjungi oleh LOKAPOM untuk dilakukannya pengawasan (2) faktor-faktor penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal meliputi kurangnya jumlah pegawai di LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya sarana prasarana dan faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Sadvika Dewi, Made Vira]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38110
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapaan ketua pengadilan negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Frasa bukti permulaan permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (2) rancangan KUHP, (2) Konsekunesi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan tersebut harus dihentikan serta alat bukti hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan, dan alat bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade]]>;
<![CDATA[Ardya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38155
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dan mengetahui serta menganalisis akibat hukum yang diberikan kepada pelanggar hak cipta karya cipta fotografi yang mengambil foto tanpa izin sang penciptanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang diproleh dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan juga Copyright Act (chapter 63, Revised Edition 2006) (Singapura). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bagaimana perlindungan hukum kepada karya cipta fotorgrafi yang fotonya diambil tanpa persetujuannya (2)akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya melalui media internet secara perdata UUHC pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, tapi masih diperlukan kejelasan terkait batasan jumlah ganti rugi, sedangkan secara pidana pelanggar dapat dikenakai sanksi berupa pidana penjara dan/ atau pidanadenda.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA ]]>
<![CDATA[Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28770
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi jaya. Penelitin ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Kepala UD Darma Kreasi Jaya beserta Tenaga Kerja UD Darma Kreasi Jaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observsi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai (b) Faktor kedua adanya persaingan usaha perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis (c) Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel. (2). Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28840
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual-beli tanah hak milik dikaji dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual-beli tanah hak milik dikaji dari peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual- beli tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relavan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Keabsahan perjanjian nominee harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian nominee menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya. 2). Akibat hukum dari perjanjian nominee adalah syarat objektif suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak pernah ada. 3). Dalam perjanjian nominee terkait dengan upaya penyelesaian sengketa pada umumnya masyarakat menggunakan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, beberapa masyarakat juga menggunakan jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>;
<![CDATA[Hotmaulana Hutauruk, Rufinus]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Dian Sari, Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32869
<![CDATA[Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.]]>
