Articles
592 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32870
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis tentang keberadaan serta penegakan hukum terhadap Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional yang berkaitan dengan implementasi Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Buleleng dan (2) penegakan hukum terhadap Toko Modern yang berdiri berdekatan dengan Pasar Tradisional sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan Teknik Non Probability Sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 penerapannya belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah belum tegas, kurang adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dan instansi yang berkaitan belum seutuhnya menerapkan Peratura Daerah dan adanya kerancuan dalam peraturan (2) solusi dari penegakan hukum terhadap keberadaan Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional dapat dilakukan melalui himbauan ke Masyarakaat dan Intansi yang masih melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Dilihat dari berbagai hal tersebut tentu sangat perlu dengan adanya penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Bagus Adi Putra, Salit Ngurah]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Gede Sudika Mangku, Dewa]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan BNNK Buleleng. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan penyalahgunan minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal penvcegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG ]]>
<![CDATA[Adelia Anggraeni, Luh Putu]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38062
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan Restorative Justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng adalah telah berjalan sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna. (2) Hambatan yang dihadapi penyidik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal (meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana) dan hambatan eksternal (meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat). Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR BEBAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Trisna Dewi, Ni Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38092
<![CDATA[Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan. Dari latar belakang masalah tersebut diatas muncul permasalahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu merek di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek. Dengan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara umum hukum persaingan usaha mengenal dua pendekatan yang digunakan untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa. Tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen dan Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan produsen apabila tuntutannya tidak ditanggapi atau direspon oleh produsen, maka konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur hukum.]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) ]]>
<![CDATA[Lailatul Fajriah, Anis]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Hartono, Made Sugi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perdagangan pengaruh ditinjau dari perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh telah diatur dalam UNCAC namun belum diimplementasikan ke daam hukum nasional walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, kasus mengenai perdagangan pengaruh terus bertambah dengan berbagai modus operandi yang beragam sebagaimana ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Selama ini, upaya menjerat pelaku menggunakan pasal tentang suap yang mana sesungguhnya hanya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Indonesia ke depan, perlu kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Novira Santi, Gusti Ayu]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28786
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data yang dugunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang dugunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban di Kabupaten Buleleng, dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasraana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi seperti rumah sakit di Kabupaten Buleleng, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.]]>
<![CDATA[POTENSI GEOGRAFIS DAN MEKANISME PENDAFTARAN PRODUK LOLOH CEMCEM (STUDI KASUS DI BANJAR ADAT PENGLIPURAN) ]]>
<![CDATA[Jaya Adhi Satria, Kadek]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28830
<![CDATA[Loloh cemcem khas Penglipuran merupakan minuman herbal khas Bali yang telah popular dikalangan masyarakat. Perlindungan terhadap loloh cemcem khas Penglipuran dapat diberikan melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang indikasi geografis. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu potensi loloh cemcem untuk didaftarkannya dalam indikasi geografis, serta mekanisme pendaftaran dan akibat hukum didaftarkannya produk loloh cemcem khas Penglipuran ke dalam indikasi geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Melalui teori ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan hasil yang benar serta akurat. Sumber data diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara, selain itu digunakan pula literature-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu loloh cemcem khas Penglipuran berpotensi untuk didaftarkan ke dalam indikasi geografis karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang, namun keputusan akhir berada pada Direktorat Jenderal HKI karena harus diuji oleh tim ahli yang membidanginya. Untuk didaftarkan ke dalam indikasi geografis harus menjalankan berbagai tahapan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Loloh cemcem khas penglipuran berhak didaftarkan dalam indikasi geografis karena memiliki banyak dampak hukum yang diperoleh. Adapun saran dari penulis yaitu kepada masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi mengenai indikasi geografis dan aktif mengusahakan perlindungan terhadap indikasi geografis di wilayahnya, serta disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara lebih intensif dan menyeluruh hingga pelosok-pelosok wilayah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Bayu Wirayuda, Ketut]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28844
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait adanya peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja serta kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kota Singaraja dan sistem pemerintahan Kota Singaraja dalam penegakan hukum terhadap peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri, peraturan Perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur- literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait peniruan logo merek terdaftarn belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak adanya kasus pelanggaran terkait peniruan logo merek terdaftar, dimana pelanggaran ini sudah sangat jelas dilarang didalam aturan tersebut serta kendala dari masyarakat dan pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Adhistya Prawiradika, Gst Ngr]]>;
<![CDATA[Gede Sudika Mangku, Dewa]]>;
<![CDATA[Suastika, I Nengah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32864
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, maka Sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, bahan hukum yang dugunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dugunakan dengan teknik studi dokumen, teknik observasi dan pengamatan, teknik wawancara dengan teknik penentuan sampel penelitian secara non probability sampling dan Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi Peraturan Daerah Tersebut sudah berjalan namun belum maksimal di karenakan masih terjadinya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, (2) Factor yang menimbulkan terhambatanya Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di kabupaten buleleng disebabkan oleh factor internal yaitu factor dari dalam yakni pihak pelaksana dari Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF ]]>
<![CDATA[Falah Parama, Jovial]]>;
<![CDATA[Al-Fatih, Sholahuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33024
<![CDATA[Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif menyebabkan ambivalensi kelembagaan negara. Independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Semenjak disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK resmi menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam (extraordinary crime) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal baik secara preventif maupun penanggulangan korupsi secara tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan memonitoring terhadap penyelenggaran aparatur/lembaga di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK yang harus flexible dalam fungsi pengawasan penyelenggaran negara. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif selayaknya akan memperkuat kekuasaan eksekutif dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan]]>
