cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Febriyani
Contact Email
diaanfebr@gmail.com
Phone
+6281510162013
Journal Mail Official
muamalatuna@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
MUAMALATUNA
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20853661     EISSN : 2685774X     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/mua
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Muamalatuna is a periodical saintific publication managed by the Department of Hukum Ekonomi Syariah (Islamic Economic Law) Faculty of Sharia UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Focus and scope of Muamalatuna is : 1. Islamic Bussines Law 2. Islamic Bussines Ethics 3. Islamic Economic Thought
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017" : 7 Documents clear
Polemik Kesetaraan Warisan Di Tunisia (1956-2016) Dede Permana
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usulan kesetaraan warisan 1 : 1 antara pria dan wanita menjadi polemik yang terus terjadi di Tunisia, sejak negeri ini meraih kemerdekaan (1956) hingga kini. Polemik ini berangkat dari titik tolak, apakah makna ayat-ayat kewarisan dalam Alquran itu bersifat qath’i atau dzanni? Kelompok yang pro kesetaraan diwakili oleh kalangan modernis, yang umumnya terdiri dari para intelektual. Sedangkan kelompok yang kontra diwakili oleh para ulama dan akademisi di Universitas Zitouna. Polemik ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio kultural dan politik yang terjadi di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Ia harus dibaca dalam konteks percobaan sekulerisasi yang dilakukan oleh Presiden Habib Borguiba (1956-1987) dan Presiden Ben Ali (1987-2011).Kata Kunci : Kesetaraan, Warisan, Tunisia
Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam Nurfidini Ristianti; Masduki Masduki
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Jual beli ayam potong merupakan jual beli yang sudah lama dikenal masyarakat serta mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Tradisional Cikande dalam proses penyembelihannya ada yang dilakukan oleh non Muslim. Dalam hal ini masih terjadi pertentangan mengenai status kehalalannya. Dari sinilah awal penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitiannya yaitu jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Tradisional Cikande dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ini. Hasil penelitian ini bahwa hukum hasil sembelihan Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang menghalalkan sembelihan Ahli Kitab karena keumuman ayat Al-qur’an surat Al-Maidah (5). Dan yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab karena mengganggap Ahli Kitab di zaman sekarang sudah menyimpang. Ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande selama sembelihannya dapat dipastikan tidak diniatkan untuk bertaqorrub kepada Tuhannya, maka hukum sembelihannya halal. Dan hukum menjualnya diperbolehkan. Kemudian, hukum membeli ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab diperbolehkan karena Ahli Kitab tidak termasuk ke dalam kaum musyrikin.Kata Kunci: sembelihan, ahli kitab, hukum Islam, Cikande
Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam Usman Musthafa
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskursus tentang metode istinbath hukum yang relevan dengan pengembangan hukum Islam dewasa ini dirasakan sangat perlu. Mengingat semakin banyak peristiwa hukum baru bermunculan, sedangkan ketetapan hukumnya tidak ditemukan pada literatur klasik. Kenyataan di atas menuntut para ulama dan cendikiawan muslim berkemampuan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain para ulama dan cendikiawan muslim dituntut untuk mengembangkan pemikiran hukum, guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Maslahah al-mursalah adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Metode ini telah dibuktikan oleh para ulama mujtahid masa lalu terutama oleh golongan Malikiyah, Syafi’yah dan Hanabilah. Ada dua istilah yang biasa digunakan oleh ulama ushul tentang istishlah . Yaitu al-Istislah yang digunakan oleh para ulama dari kalangan Hanabilah, dan al-maslahah al-mursalah yang digunakan oleh kalangan Malikiyah. Terdapat dua pandangan dalam menilai maslahah al-Mursalah sebagai dalil hukum. Pertama, Malikiyah berpendapat, bahwa maslahah al-Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, Kedua, Shafi’iyah berpendapat, bahwa maslahah al-mursalah dapat dijadikan dalil hukum tapi tidak dapat berdiri sendiri, ia harus didukung oleh dalil lain baik dari nash baik al-Qur’an, al-Sunnah atau Ijma’.Kata Kunci: Metode istinbath hukum, maslahah al-Mursalah, Malikiyah, Shafi’iyah.
Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Ika Atikah
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah direspon positif oleh masyarakat, khususnya kalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan KHES memberikan kodifikasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kesulitan para hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah hanya merujuk kepada kitab – kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak memiliki pedoman hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadi perbedaan dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Salah satu faktor yang sangat mendukung perkembangan pelembagaan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dukungan peraturan perundang – undangan yang selalu pro-aktif memberikan payung hukum dan regulasi. Jika peran payung hukum dimainkan untuk mendasari tumbuhnya lembaga – lembaga keuangan syariah di berbagai bidang, maka peran regulasi dilaksanakan untuk memberikan kerangka (framework) dalam operasional kegiatannya. Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, KHES
Eksistensi Syirkah Ta’awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam Humaeroh Humaeroh
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syirkah ta’awuniyah (koperasi) adalah syirkah musahamah artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggota. Karena itu, syirkah ini adalah syirkah amwal (badan kumpulan modal)’ dan bukan syirkah asyhkash (badan kumpulan orang) , sebab dalam syirkah ta’awuniyah ini yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta’awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian. Dan diantara syarat sahnya mudharabah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun kepada salah satu pihak dari mudharabah itu , apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh dengan menetapkan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, maka akad ini tidak sah (batal) dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang pantas. Berbeda dengan pandangan Mahmud Syaltut, sebab syirkah ta’awuniyah modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing, dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi tersebut, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.Kata kunci: Syirkah ta’awuniyah, Syirkah amlak, Syirkah al uqud
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah Bai Sutihat; Ade Mulyana
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam diciptakan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Allah Swt menetapkan Hukum-Nya untuk menumbuhkan kesejahteraan serta ketertiban bagi masyarakat. Penerapan suatu hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam penetapan suatu hukum banyak sekali yang perlu dikaji. Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji masalah yang berkaitan dengan pemberian sanksi denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah. sanksi tersebut diberikan bagi pemegang kartu kredit syariah yang telah mengulur-ulur pembayaran (melewati pagu) sehingga terjadinya penambahan dalam pembayaran utang yang dilakukan pemegang kartu kepada penerbit. dari hasil dana tersebut akan dimasukan kepada pendapatan non halal oleh bank atau non bank. Mengenai persoalana denda keterlambatan (late charge) perlu adanya pembahasan dalam kesesuaian atau ketidaksesuaian dilihat dari kacamata hukum Islam untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan umat.Kata Kunci: hukum Islam, late charge, kartu kredit syariah, maqashid syariah
Etika Muamalah Perspektif Al-Ghazali Hilman Taqiyudin
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuan dan penulis yang produktif, buah karya ilmiahnya yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al-qur’an, tasawuf, politik, administrasi. Sebagai filosof sekaligus sebagai sufi Al-Ghazali mempunyai konsep etika muamalah yang kerangka bangunnya mengarah pada kesejahteraan sosial. Etika muamalah dalam Islam merupakan manifestasi dari trilogy addin: iman, Islam, dan Ihsan. Yang pada taataran aplikatifnya berbasis pada Al-Qur;a’an dan Hadits. Bangunan etika muamalah perspektif Al-Ghazali, barbasis pada Al-Qur’an, Hadits, dan Atsar salafus shalih. Etika muamalah Al-Ghazali bercorak sufistik yang menekankan pada dimensi uluhiyah/ukhrawi. Dan menuju pada falah (kebahagiaan) dan hayatun thayybah (kehidupan yang baik) juga menekankan aspek keadilan dan meminimalisir kedzaliman, sehingga tercipta sebuah kondisi yang ideal di tengah masyarakat yaitu teriptanya “kesejahtraan sosial”.Kata Kunci: Al-Ghazali, Etika, muamalah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 16 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 15 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 15 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 14 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 12 No 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol 12 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 11 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 More Issue