cover
Contact Name
Erfan Wahyudi
Contact Email
erfan.wahyudie@gmail.com
Phone
+6282339778340
Journal Mail Official
solid.utm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pelor Mas 3, Kampus UTM Mataram, Kekalik, kec. Sekarbela, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Articles 95 Documents
Analisis Kebangkrutan Usaha Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Sektor Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Periode 2021 Hermanto, Agus; Saniyah, Eluiz Yansirus; Farha, Farha; Purnama, Ririn Julia
SOLID Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v15i1.755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berpotensi mengalami kebangkrutan pada masa pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis apa saja perusahaan pada sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berpotensi mengalami kebangkrutan pada tahun 2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 35 sampel perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif untuk menganalisis model Altman Z-Score dalam memprediksi kebangkrutan usaha perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi Covid-19 periode 2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 16 perusahaan pada kategori distress, 5 perusahaan pada kategori grey area dan 14 perusahaan pada kategori sehat
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Keputusan Yang Menimbulkan Kerugian Suhardi, Muhammad
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.756

Abstract

Abstrak – Dalam negara hukum setiap perbuatan penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak yang merasa dirugikan atau menganggap bahwa Tindakan pemerintah tersebut dianggap melawan hukum. Pertanggungjawaban pemerintah  terhadap Keputusan yang dikeluarkan sangat ditentukan apakah Keputusan  tersebut menimbulkan kerugian atau tidak bagi Masyarakat / badan hukum perdata  yang diukur dengan peraturan perundang-undangan   dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Terhadap Keputusan yang menimbulkan kerugian  pemerintah/ pejabat  tata usaha negara harus mampu mempertanggungjawabkan nya secara materiel maupun immaterial baik vonis Pengadilan yang dibebankan  kepada Lembaga negara maupun kepada pejabat TUN secara personal. Kata kunci: Pertanggungjawaban pemerintah; TUN; AAUPB; Keputusan Abstract - In a state governed by the rule of law, every action taken by state administrators must be based on legislation so that it can be held accountable to all parties who feel harmed or consider the government's actions to be unlawful. The government's accountability for decisions issued is largely determined by whether or not those decisions cause harm to the public or private legal entities, measured against legislation and the General Principles of Good Governance (AAUPB). For decisions that result in harm, the government or state administrative officials (TUN) must be able to account for them both materially and immaterially, whether through court rulings imposed on state institutions or on TUN officials personally. Keywords: Government accountability; TUN; AAUPB; Decision
PENERAPAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI METODE VARIABEL COSTING (STUDI KASUS PADA DAPUR MAHONI) Farha, Farha; Anwariyah, Komariyuli
SOLID Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v15i2.759

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membantu Dapur Mahoni untuk menghitung harga pokok produksi banana cake. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Analisis menjukkan harga pokok produksi banana cake sebesar Rp. 32.760 dengan biaya bahan baku sebesar Rp. 21.465, biaya tenaga kerja sebesar Rp. 5.000 dan biaya overhead sebesar Rp.6.295.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI ARTSHOP PATUH DESA SUKARARA LOMBOK TENGAH Agustina, Fitria Ika; Saputra, Agus Marjan; Indranopa, Rian; Ilhami, Danuar
SOLID Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v15i2.758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen di Artshop Patuh, Desa Sukarara, Lombok Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan populasi wisatawan domestik yang pernah berkunjung dan melakukan pembelian. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Lemeshow sebanyak 95 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, setelah melalui uji validitas, reliabilitas, serta asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (β = 0,510; p < 0,001), sementara promosi tidak berpengaruh signifikan (β = -0,093; p = 0,561). Secara simultan, kedua variabel juga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (F = 0,732; p = 0,484). Penelitian ini menyarankan agar Artshop Patuh lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan daripada promosi, dan melakukan evaluasi strategi promosi agar lebih tepat sasaran.
Digitalisasi Pemerintahan dan Tantangan Hukum Tata Pemerintahan di Era E-Government wiredarme, wiredarme
SOLID Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v15i1.760

Abstract

Transformasi digital melalui penerapan e-government merupakan bagian dari modernisasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menghadirkan berbagai tantangan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam dalam kerangka hukum tata pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi digitalisasi pemerintahan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum tata pemerintahan, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul beserta solusi normatif yang dapat ditawarkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berdampak signifikan terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas administratif. Tantangan hukum utama meliputi ketidakjelasan status hukum produk administratif digital, kelemahan mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem, dan perlindungan data pribadi yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin legitimasi tindakan administratif digital sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kata kunci: hukum tata pemerintahan, e-government, digitalisasi pemerintahan, legalitas, akuntabilitas;

Page 10 of 10 | Total Record : 95