cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 8   9   10   11   12 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Afrineldi Afrineldi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5719

Abstract

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, bukan hanya pihak konsumen saja yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen itu. Pihak lain yang juga berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen adalah pihak pelaku usaha. Pelaku usaha di dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan konsumen, sebagaimana konsumen juga membutuhkan pelaku usaha. Permasalahannya adalah perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Kesimpulannya adalah perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik (e-commerce), harus memuat tanggung jawab dan prinsip di dalam perlindungan hukum khususnya pelindungan konsumen. Perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kewajiban yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompenstoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNA NARKOBA YANG DIHUKUM PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Heri Joko Saputro
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5715

Abstract

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah yang berwenang dengan masyarakat. Thomas R.Dye mengatakan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. kebijakan publik dalam bentuk hukum adalah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah guna mencegah penyalahgunaan narkotika dilakukan secara preventif dan represif. Namun, upaya pemerintah dengan membuat kebijakan publik guna mencegah penyalahgunaan narkotika tidak cukup dilakukan secara preventif dan represif saja. Bagaimana kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sebagaimana maksud Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan: Kebijakan publik dalam bentuk hukum adalah berupa adanya peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan secara preventif dan represif, namun kebijakan hukum ini belum diikuti dengan pengaturan penyelamatan terhadap masyarakat yang diduga melanggar pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Seharusnya penyalahguna narkotika Pasal 127 Ayat 1 diselamatkan dan direhabilitasi.
EVALUASI KINERJA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDY TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN BREBES PERIODE 2014-2019) Ipik Permana; Warsudi Warsudi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5946

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam mencapai Perda Brebes belum optimal. Sejumlah dampak terhadap kepentingan masyarakat, bisnis lokal, dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Teori yang digunakan adalah tentang kinerja, yang meliputi; produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas, daya tanggap dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai Perda belum optimal. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari 171 rancangan peraturan daerah, hanya 56 yang disahkan. Selain itu, materi dan aspirasi belum dioptimalkan melalui mekanisme inisiatif yang tepat dari Dewan, lebih banyak proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sosialisasi Perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pertanggungjawaban, mekanisme administrasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan upaya pembenahan melalui analisis substantif dan responsif terhadap kebutuhan Perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Mohamad Yusril F; Kusmiyanti Kusmiyanti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5947

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini ialah guna mengetahuiL seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja Pegawai yang bekerja pada Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo. Sedangkan dalam penelitiannya, Metode yang digunakan ini adalah Metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan populasi semua pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang berjumlaha 48 orang pegawai. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 31 orang laki-laki dan 4 orang prempuan menggunakan deskriptif persentase sebagai studi populasildan analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 variabel yaitu variable Motivasi Kerja (Maslow, 1970) dan Kinerja Pegawai (Yang, 2008). Dari variable tersebut memiliki beberapa indikator didalamnya. Indikator motivasi yaitu Physiological Needs (Dalam memenuhi kebutuhan fisik), Safety Needs(Kebutuhan akan rasa aman), Belongingness and Love needs (Rasa Cinta dan kepemilikan), Esteem needs (Penghargaan) dan Self-Actualization needsL ( Pemenuhan kebutuhan aktualisasi ) dan indikator kinerja yang meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, kehadiran ditempat kerja dan sifat akomodatif dan membantu. Instrumen yang dipakai dalam Pengujian validitas adalah dengan menerapkan koefisien korelasi momen produk dari Pearson yang penerapannya menggunakan program fasilitas komputer SPSS untuk Windows versi 21. Penelitian ini memakai rumus koefisien Alpha Cronbach untuk uji reliabilitasnya. Hasil penelitianLmenunjukkan motivasi pegawai di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo secara keseluruhan sudah baik dan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan bernilai positif yang dihasilkan dari hubungan yang signifikan tersebut, artinya, semakin baik motivasi pegawai atau tinggi pula tingkat kinerja pegawai di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo.
PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN DIKAITKAN DENGAN PENGALIHAN ASET YAYASAN SECARA SEPIHAK Warsifah Warsifah; Veni Florence Lakie
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5950

Abstract

Kekayaan yayasan semuanya milik hanya yayasan, bukan milik organ yayasan, yaitu bukan milik pembina, bukan milik pengurus, dan bukan milik pengawas. Oleh karena itu, semua kekayaan yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada siapa saja, termasuk tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada organ yayasan. Suatu PT hadir dan beraktifitas di masyarakat untuk mencari keuntungan/laba. Kehadiran undang-undang tersebut untuk mengarahkan, menuntun, dan melindungi yayasan agar dapat mencapai tujuannya, yakni dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga sebagai dasar untuk menuntut anggota organ yayasan yang menyalahgunakan kekayaan yayasan, seperti mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak tanpa sepengetahuan yayasan. Tentu saja perbuatan anggota pembina semacam itu melanggar undang-undang yayasan. Oleh karena itu, perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak itu wajib diminta pertanggungjawab dari pembina secara hukum. Bentuk pertanggungjawab pembina dapat dilakukan secara pidana, yakni menurut tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang meliputi: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
EFEKTIVITAS MEDIA DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PROMOSI DAN INFORMASI DI UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON Sri Wulandari; Heryani Agustina; Titim Nurlia
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6724

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatnya jumlah pengguna internet sendiri telah menarik berbagai macam bisnis untuk mempromosikan produknya di internet. Pada dasarnya media sosial telah mengubah cara konsumen berinteraksi dan perusahaan di dalam memasarkan produk. Digital Media adalah media yang tersaji secara online. Pada tahun 2020-2022 terdapat pertambahan jumlah mahasiswa pada Univresitas Gunung Jati, padahal sedang terjadi pandemic dimana calon mahasiswa banyak sulit mendapat akses untuk keluar melakukan aktivitas luar. Metode yang digunakan penelitian ini adalah survey. Hasil penelitian media digital sangat efektif untuk meningkatkan promosi dan informasi terutama penggunaan website yang menajdi portal utama dan disebar pada media sosial resmi dari Universitas Gunung Jati.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS I SURAKARTA Lintang Cahyo Gumilang; Padmono Wibowo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6258

Abstract

Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pembinaan yang harus diberikan sepenuhnya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pelakasanaan pembinaan, pemberian keterampilan kerja diberikan agar mencapai daya guna dan hasil yang maksima dan tercapainya tujuan pemasyarakatan. keterampilan kerja tidak berjalan optimal karena minimya kapasitas tempat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, dan rendahnya minat narapidana. Dalam pelaksanaannya pembinaan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemberian hukuma disiplin. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran narapidana tersebut, dimana tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Narapidana melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu dengan adanya pembinaan keterampilan kerja mampu mengurangi resiko pelanggaran karena didalamnya terdapat kegiatan yang mampu mengisi kosongnya waktu narapidana dengan kegiatan yang positif dan berguna di masa depan.
ANALISIS PERANAN LIAISON OFFICER DALAM PELAYANAN DAN PENGAWASAN SECARA MANDIRI PADA KAWASAN BERIKAT MANDIRI Benedictus Janrian Purba; Arfin Arfin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6355

Abstract

Kawasan Berikat Mandiri memiliki keunggulan dalam bentuk pelayanan mandiri atas pemasukan dan pengeluaran barang dengan menunjuk satu orang pegawainya sebagai Liaison Officer (LO) untuk menggantikan sebagian tugas pelayanan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh Hanggar Pabean dan Cukai, namun LO yang ditunjuk perusahaantidak memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanan atau minimal pernah mengikuti diklat Ahli Kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan LO, serta kendala yang dihadapi LO dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LO berperan sebagai penghubung antara Perusahaan KBM dan DJBC, serta bertanggungjawab secara langsung atas nama perusahaan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran barang. Kendala yang dihadapi LO, yaitu sering melakukan kesalahan disebabkan tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan ahli kepabeanan. Dibutuhkan bimbingan, pendidikan, dan latihan; membuat pedoman; dan mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan sanksi terhadap LO.
PERAN PETUGAS PENGAMANAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENYELUDUPAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KELAS II B SITUBONDO Mohamad Yusril F; Padmono Wibowo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6259

Abstract

Program Getting to Zero Halinar merupakan program upaya meniadakan ponsel, pungutan liar, dan narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang juga merupakan program wajib dengan keharusan untuk diterapkan di seluruh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berlaku terutama untuk permasalahan yang terjadi di UPT Pemasyarakatan pada saat ini dan menjadi fokus Pemasyarakatan yaitu terkait dengan pelanggaran HALINAR adalah peredaran Narkoba didalam UPT Pemasyarakatan. Tidak hanya sampai disitu saja, banyaknya pemberitaan terkait dengan percobaan menyelundupkan Narkoba di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pengunjung. Maka dari itu, sebagai petugas Pemasyarakatan utamanya petugas Pengamanan harus mampu dan wajib untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HALINAR terlebih terkait dengan peredaran Naroba didalam Rutan dan Lapas. Kegiatan tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo yang memiliki petugas pengamanan berjumlah 28 orang dengan 1 orang Kepala KPR, 7 orang staf yang dibagi pagi dan siang serta 4 regu pengamana yang berjulah 5 orang dalam 1 regu pengamanan memiliki tanggung jawab dalam meminimalisir peredaran Narkoba. Selain itu, diharapkan petugas pengamanan tahu situasi dan kondisi WBP didalam blok tersebut mulai dari keadaan keamanan hingga keluhan yang dialami WBP terutama jika ada indikasi terjadinya peradaran Narkoba. Maka dari itu, peneliti ini ingin mengetahui peran petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo dalam upaya meminimalisir peredaran Narkoba di rutan yang bersangkutan.
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PT XYZ DENGAN MENGGUNAKAN SWOT Rahayu Tri Utami; Yopy Ratna Dewanti; Darmawan Darmawan; Setiawan Setiawan
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6477

Abstract

Penelitian ini berupa studi deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik masalah yang bermanfaat untuk pemecahan masalah dengan cara menganalisis faktor-faktor strategis (SWOT) dengan pendekatan penelitian ini adalah mix method, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga bisa menentukan alternatif strategi pada PT. XYZ Tangerang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis IFAS (Internal Strategic Factors Summary) dan EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary), Analisis SWOT dan diagram SWOT. Perhitungan matrik EFAS sebesar 3,3 dan matrik IFAS sebesar 3,13 yang kemudian digambarkan dalam analisis SWOT, maka dapat diketahui posisi PT. XYZ. Tangerang berada pada kuadran III. Faktor internal yang menjadi kekuatan yaitu Brand Image sepeda motor Honda yang dikenal luas, Produk berkualitas dan berstandar Internasional, Kuatnya layanan after sales (suku cadang) dan service, Tempat penjualan strategis, Memiliki website perusahaan, Tipe sepeda motor yang dipasarkan beragam, yang menjadi kelemahan yaitu SDM yang kurang kompeten, Tingginya turn over sales, ketersediaan unit yang masih terbatas, Team work yang kurang kuat, Kurang melakukan kegiatan promosi yang menarik, SDM belum menguasai produk knowledge. Faktor eksternal yang menjadi peluang yaitu Segmen pasar yang besar, kebutuhan akan sepeda motor setiap tahun selalu meningkat, Trend masyarakat yang masih konsumtif, Banyaknya lembaga pembiayaan (leasing), kemudahan pembelian mempengaruri minat beli, Gencarnya promosi dan inovasi pesaing, posisi kompetitif dalam pasar sangat tinggi, Situasi perekonomian yang masih belum stabil. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT, maka alternatif strategi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: Mengadakan traning untuk SDM baru dan lama, Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Page 10 of 43 | Total Record : 425

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue