cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 7   8   9   10   11 
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu) Ismayanti .; Mukarto Siswoyo; Sri Wulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v5i1.1523

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap eksistensi lembaga kemasyarakatan desa di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena kurang berfungsinya peran serta fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Penelitian ini dilakukan dan diarahkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap eksistensi lembaga kemasyarakatan desa dengan melihat sejauh mana dukungan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada, apa saja hal-hal yang mendukung dan menghambat eksistensi dari lembaga kemasyarakatan serta bagaimana upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi dari lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara yang mendalam dengan para informan yaitu perangkat desa, dan tokoh masyarakat sebagai informan kunci, serta masyarakat sebagai informan pendukungnya dengan analisis data melalui tahapan-tahapan reduksi data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dari persepsi tokoh masyarakat terhadap eksistensi lembaga kemasyarakatan desa di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa eksistensi lembaga kemasyarakatan desa masih belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut karena dukungan dari tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan desa masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh Faktor-faktor perhatian dari luar yaitu Intensitas perhatian, ukuran organisasi, kontras dengan lingkungan sekitar, pengulangan perhatian, gerakan (moving), baru dan familier. sedangkan untuk faktor-faktor dari dalam (internal set factor) yaitu proses belajar, motivasi, kepribadian (sikap dan perilaku), pengalaman masa lalu, kebutuhan, minat, dan harapan.
PENGARUH SOSIALISASI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON Dini Widiyana; Mukarto Siswoyo; Farida Nurfalah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v8i1.4170

Abstract

Research by the author is the Effect of Socialization Compulsory Nine- Year Basic Education Against Public Participation in the Field of Education in Sub Argasunya Harjamukti District of Cirebon. The problem that the writer suggested was the participation of society, especially in the field of education in Sub Argasunya Harjamukti District of Cirebon not maximized, the problem allegedly caused by the non-optimal implementation of the socialization program of compulsory nine-year education by the Cirebon City Department of Education. The research method that I use is a survey method, with quantitative descriptive analysis techniques. The research question asked, is there any influence of socialization program compulsory nine-year education on community participation in village Argasunya Harjamukti District of Cirebon. In the research showed that the result of socialization conducted by the Department of Education of City of Cirebon is quite good, but not optimal, as seen from the success of socialization which reached 65.6% with a total score of 3938, and community participation in education is quite good but not optimal as it reached 64.2% with a total score of 3854. the implementation of the program socialization compulsory nine-year education has a fairly close correlation to the participation in the Village Argasunya Harjamukti District of Cirebon to the value ryx count 0,645 and 0,000 is a significant value less than 0.05 (0.000 <0.05). Because of the significant value less than 0.05 then there is a positive and significant influence between the socialization of education programs on community participation in education. Thus H0 (the null hypothesis) is rejected and Ha (Alternative Hypothesis) is received.Keywords: Socialization, Compulsory, Public Participation.
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN OLEH CAMAT DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT CIWARINGIN KABUPATEN Riska Silvia; Achdi Halim; Mohammad Sutarjo
Jurnal Ilmiah Publika Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v1i2.581

Abstract

Judul penelitian yang penulis tetapkan adalah “Hubungan Kepemimpinan Oleh Camat dengan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon”. Hasil pengamatan yang Penulis temukan pada saat penelitian, yaitu belum tercapainya kinerja pegawai yang terlihat dari :1. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai di Kantor Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon kurang sesuai dengan kualitas yang diharapkan, hal ini terlihat dari kurang telitinya pegawai dalam melakukan pekerjaan, pegawai juga kurang rapi dalam bekerja. Contohnya pegawai kurang rapi dalam menyimpan dokumen-dokumen.2. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai di Kantor Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon kurang sesuai dengan kuantitas yang diharapkan, hal tersebut terlihat dari hasil pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.3. Adanya sikap pegawai yang kurang terpuji seperti kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, datang kerja terlambat dan pulang kantor lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan yaitu dari pukul 06.45 - 15.15, sering meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa menyertakan alasan, serta kerjasama antar pegawai masih kurang.Masalah-masalah tersebut di atas timbul akibat dari kurang optimalnya kepemimpinan oleh Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon, yang terlihat dari :1. Kepemimpinan oleh Camat kurang sesuai dengan etika profesi jabatan, artinya pemimpin jarang ada di kantor karena alasan kesibukan sehingga hal ini yang menyebabkan pegawai meniru tindakan yang dilakukan pemimpin.2. Kepemimpinan oleh Camat kurang memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja lebih giat, karena yang bekerja dengan baik dan disiplin dengan yang kurang baik dan kurang disiplin dibiarkan saja atau tidak diapa-apakan.3. Pemimpin dalam mengambil keputusan terkadang tidak melibatkan bawahan, karena keputusan harus diambil secara cepat.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah metode survei dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa variabel penelitian dengan didukung data yang diolah dengan menggunakan rumus statistik.Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Ada hubungan antara Kepemimpinan Oleh Camat dengan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Ciwaringin Kabupaten Cirebon”.67Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan belum optimal, dimana keberhasilannya baru mencapai tingkatan antara baik/tidak baik dengan total skor 631 atau 65,73 %. Variabel kinerja pegawai juga masih berada pada kategori antara baik/tidak baik atau belum optimal dengan total skor 513 atau 71,25 %.Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja pegawai, yaitu pada kategori kuat dengan rs hitung sebesar 0,625, sedangkan nilai rs tabel untuk responden sebanyak 16 orang dengan derajat kepercayaan sebesar 95 % dan derajat kesalahan sebesar 5 % adalah 0,425, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diterima.
PENGARUH MOTIVASI KEPALA BADAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CIREBON Atik Sridani Wismayanti; Nurudin Siraj; Sri Wulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v4i1.1505

Abstract

ABSTRACT The research that the writer did was the Effect of Motivation by the Head of the Agency on Employee Productivity at the Cirebon Regency Central Statistics Agency. The research method that I do is a quantitative research method, which starts with data collection, data interpretation, until the results of the research use numbers.The problem that the author pointed out is that the work productivity of employees at the Cirebon Regency Central Bureau of Statistics has not been maximized, it is suspected that the problem is caused by the lack of optimal motivation implementation by the head of the Cirebon Regency Central Statistics Agency.The research question that the writer proposes is the influence of motivation by the head of the body on employee work productivity. The hypothesis that the authors propose is as follows: "It is suspected that there is a positive and significant influence between the motivation of the head of the agency on the work productivity of employees at the Cirebon Central Statistics Agency."From this hypothesis a statistical hypothesis can be formulated, namely: H0 (Zero Hypothesis): rs count <from rs table, then the formulation of the problem is: "There is no positive and significant influence between the motivation of the head of the agency on employee work productivity at the Cirebon Regency Statistics Agency. "and Ha (Alternative hypothesis): rs count> rs table, then the formulation of the problem is:" There are a positive influence and significant correlation between motivation by the head of the agency to work productivity of employees at the Central Bureau of Statistics of Cirebon."In the study showed that the results the motivation made by the head of the Cirebon Regency Central Bureau of Statistics was good enough, but it was not optimal as seen from the successful implementation of motivation which reached 60.6% with a total score of 1637, and employee work productivity was good enough but not optimal as reaching 59.5% with a total score of 1740.The implementation of motivation by the head of the agency has a close influence on the work productivity of employees at the Cirebon Central Statistics Agency with a value of rs calculated 0.805 and when compared with rs table with a 5% precision of 0.248. Because the RS calculated is greater than rs table, there is a positive and significant influence between the motivation of the head of the agency on the work productivity of employees at the Cirebon Central Statistics Agency. Thus H0 (Zero Hypothesis) is rejected and Ha (Alternative Hypothesis) is accepted.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru) Ratna Arisandi; Hery Nariyah; Nursahidin Nursahidin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v7i2.4030

Abstract

Lahan TPAS yang sangat terbatas mengakibatkan menumpuknya sampah-sampah di TPS salah satunya TPS Terminal Weru yang diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah pedagang pasar. Namun, selain pedagang banyak masyarakat Weru yang membuang sampah di TPS tersebut yang mengakibatkan menumpuknya sampah liar di sekitar TPS tersebut. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang berwenang menangani hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penlitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (studi kasus Tempat Penampungan Sampah Terminal Weru) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dimensi komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JKN DI KOTA MALANG Bayu Karunia Putra; Reygina Marta Dewi; Yulia Hasna Fadilah; Ali Roziqin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5325

Abstract

ABSTRAKE-Government adalah pemanfaatan teknologi melalui perantara perangkat piranti digital yang mentransformasikan segala bentuk aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan menciptakan pelayanan yang baik. Dikarenakan, melalui teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam sendi-sendi kehidupan saat ini. Salah satu wujud dalam konteks reformasi birokrasi, terutama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik telah senantiasa memberikan peningkatan pada pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Namun, realita dalam memberikan pelayanan, khususnya terkait BPJS Kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan harapan, terbukti dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih terkadang sering ramai, antri, dan berbelit-belit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dalam penerapan aplikasi mobile JKN (BPJS kesehatan online) ini di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature, di mana sumber dan data diperoleh melalui jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian tentang Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN di Kota Malang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai sisi yang ada untuk kedepannya nanti.
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHPIDANA Krisnadi Bremi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5716

Abstract

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal, Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan: keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Saefullah Saefullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5717

Abstract

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.
KEBIJAKAN PUBLIK TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN Darnus Darnus
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5718

Abstract

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi saksi sesuai dengan pellanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunya tugas menjatuhkan sanksi. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas (PT)untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam faktanya banyak rumah sakit swasta yang tidak melaksanakan TJSL, sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Padahal rumah sakit (RS) mempunyai kewajiban menjalankan fungsi sosial RS sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yanng optimal.
KEBIJAKAN HUKUM SISTEM PERADILAN ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN Edy Prabudy
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5714

Abstract

Anak merupakan generasi penerus dari keberadaan suatu bangsa. Pemerintah telah mengambil suatu kebijakan publik yang berupa ketentuan hukum untuk melindungi anak selaku generasi penerus bangsa melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemundian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebijakan publik terhadap kesejahteraan anak ini menjadi tidak produktif ketika legislator kemudian membuat suatu kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Permasalahan bagaimana seharusnya kebijakan publik yang pro kesejahteraan anak terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan kebijakan publik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum menujukan kebijakan publik bagi kesejahteraan anak karena menghilangkan masa pendidikan.

Page 9 of 43 | Total Record : 425

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue