cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 130 Documents
 1   2   3   4   5 
ILLEGAL FISHING DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Kendal Simangunsong, Yuheni Tarida; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan illegal fishing merupakan permasalahan serius yang harus diperhatikan, karena telah menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan serta telah merusak ekosistem dan sumber hayati laut. Illegal fishing telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan namun aturan tersebut menyimpang dari Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing serta mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan illegal fishing. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI paling lama tujuh hari. Batas waktu penyelesaian perkara illegal fishing cukup singkat yaitu 140 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Hambatan dalam penerapan Hukum Acara Pidan terdiri dari kewenangan penyidikan, lama penangkapan, dan jangka waktu penahanan. Berlakunya asas lex specialis derogate legi generalis telah menjadi solusi dalam penerapan Hukum Acara Pidana. Dengan ketentuan asas ini maka terhadap illegal fishing diutamakan menggunakan hukum acara Undang-Undang Perikanan dan apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka digunakan Hukum Acara Pidana. Disarankan kepada penegak hukum supaya merevisi Undang-Undang Perikanan agar penyelesaian tindak pidana illegal fishing dapat dilakukan secara optimal dan penegak hukum harus lebih mengutamakan merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan daripada memenjarakan pelaku tindak pidana illegal fishing serta kepada masyarakat supaya norma hukum tersebut diatur agar bisa disesuaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri jangan sampai masyarakat bertindak sewenang-wenangnya seperti menyuap.
Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana J, Johari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ini merupakan studi pustaka tentang kebenaran materil dalam hukum pidana. Sebuah peradilan melibatkan terdakwa, saksi, pengacara, jaksa dan hakim. Interaksi antara tokoh-tokoh inilah yang akan menentukan apakah seorang terdakwa dalam suatu kasus hukum dinyatakan bersalah atau tidak. Apakah suatu kasus hukum dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum sangat ditentukan oleh persepsi hakim terhadap kasus hukum itu. Putusan-putusan yang diberikan pada dasarnya adalah hasil dari fakta dan keyakinan hakim yang rasiologis, meskipun sering dalam kenyataan sulit untuk menakar atau mengukur kepuasan para pihak, mengingat korban tidak pernah diminta pendapatnya oleh jaksa, mengingat perkara yang terjadi sudah lampau sehingga diragukan nilai keaslian suatu peristiwa pidana bisa berpindah dalam suatu sidang pengadilan, sehingga dikhawatirkan dan diragukan tentang keadilan yang diterapkan. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji tentang bagaimana semestinya kebenaran materil yang diinginkan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Karya ini adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang tertuang dalam karya ini diambil dari berbagai sumber hukum yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah memberikan batasan dan jalan kepada penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil.
KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syahputra, Dedy; Subaidi, Zulman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan MK atas kewenangan menguji undang-undang atas UUD 1945, pemburan partai politik, menyelesaikan sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan putusan MK atas kewenangannya mengadili dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945, bukan merupakan proses peradilan terakhir dan bersifat final. Mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegeraan Indonesia belum menjamin terwujudnya Independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara yang diselesaikan oleh MK berkaitan dengan lembaga Negara pengusul hakim MK. Indenpenden tidaknya MK sangat tergantung dari integritas dari masing-masing hakim konstitusi, karena antara MK dan hakim MK  merupakan satu kesatuan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. 
Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe) Y, Yuliani; Amalia, Nanda; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam Saifullah, T; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA M, Muhibuddin; N, Nasrianti
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manpower development contained in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2),    that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. The Aceh Government implements Article 174 paragraph (5), and Article 175 paragraph (4) of Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh, therefore issued Qanun Number 7 of 2014 concerning Manpower and the Regulation of the Governor of Aceh Number 112 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Office of Manpower and Mobility of the Aceh Population. The method used in this study is a normative juridical research method that is qualitative in nature, namely research methods that refer to legal norms contained in legislation. In this study the use is referring to legal sources, namely research that refers to legal norms contained in legal instruments. Conclusion, provisions of Article 175 of Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, that every worker has the same right to get decent work in Aceh. So the role of the Aceh Government in improving the direction of life of its people is very important in employment for the implementation of social justice in labor life.
PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Purba, Lisa Purba Hajini; S, Sumiadi; Y, Yusrizal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.
VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL J, Johari; Kalsum, Ummi; Abidin, Zainal; Saifullah, T
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.
Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Appraisal Bank Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni; S, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Barus, Utary Maharany
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A bank always requires collateral to its customers in providing credit facility as a form of a guarantee or responsibility for their contract with the bank. A bank also employs an Appraisal Bank or Public Appraisal Service Office (KJPP). KJPP is expected to prevent wrong collateral valuation and value engineering. Therefore, the research problems are how the independence of an Appraisal Bank is, in performing collateral valuation in a credit contract, how the binding force of the valuation results gained by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract, and how the liability of the Appraisal Bank for the valuation performed by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract. This is a normative juridical and descriptive research. This research employs statutory method using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are collected from library study and field observation. They are analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions/making verification to obtain descriptive data. The results of the research conclude that the independence an. appraisal is assessed when he performs valuation without intervention from anyone. In legal view, an appraisal is considered valid and affecting the collateral object; the results of his valuation becomes his responsibility. The responsibility of an appraisal for his valuation results can be seen from the conformity of his report and the prevailing regulations. It is suggested that one be required and obliged to have specific skills, integrity, honesty and objectivity to become an appraisal. An appraisal also has to be guided by ethical codes and prevailing laws and regulations.
Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda N, Nasrianti; M, Muhibbuddin
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abuse of Narcotics among the younger generation which can damage health and destroy the future of the younger generation and also the continuation of the future of the State then in legal considerations the birth of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is, to create a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is evenly material and spiritual based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the quality of Indonesia's human resources as one of the assets for national development needs to be continuously maintained and improved, including the degree of health; Therefore, to improve the health status of Indonesian human resources in the context of realizing the welfare of the people, it is necessary to make efforts to improve in the field of treatment and health services, among others by seeking the availability of certain types of Narcotics which are urgently needed as drugs and to prevent and eradicate the dangers of abuse and illicit Narcotics trafficking and Narcotics Precursor. The method used in this research is a qualitative normative juridical research method, namely a research method that refers to the legal norms contained in legislation. The conclusion of Articles 18 and 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, states that the Government is responsible for empowering and encouraging the active role of the community in all forms of health efforts, and the Government is responsible for the availability of all forms of quality, safe health efforts.  efficient, and affordable.

Page 3 of 13 | Total Record : 130

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue