cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 10   11   12   13   14 
Perda Kota Bandung No.15/2019 : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Sekolah Inklusif Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21929

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari amanat konstitusi dan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun pemerintah pusat telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Pemerintah Kota Bandung telah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Penolakan terselubung oleh sekolah umum, keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik terlatih, dan lemahnya akomodasi terhadap berbagai ragam disabilitas mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik aktual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Bandung, menganalisis efektivitas kebijakan lokal sebagai bentuk perlindungan hukum, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai prinsip kepastian hukum dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif, serta memberikan perbandingan dengan implementasi serupa di daerah lain. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat basis hukum dan strategi kebijakan dalam mengoptimalkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Rekognisi Hukum Terhadap Adat Haria Peukan dalam Praktik Perdagangan Tradisional di Aceh: Studi dalam Perspektif Hukum Dagang dan Hukum Adat Iqbal, Muhammad; Muksalmina, Muksalmina; Radhali, Radhali
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21941

Abstract

Artikel ini mengkaji rekognisi hukum terhadap adat haria peukan dalam sebuah sistem perdagangan tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh dalam perspektif hukum dagang dan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dagang nasional dengan keberadaan haria peukan sebagai praktik ekonomi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah membuka ruang bagi pengakuan masyarakat adat, rekognisi terhadap bentuk konkret seperti haria peukan masih bersifat normatif simbolik dan belum diikuti oleh pengaturan teknis yang mendukung perlindungan serta penguatan peran hukum adat dalam sistem ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam sistem hukum ekonomi nasional secara lebih substantif. Temuan ini penting untuk mendorong harmonisasi antara sistem hukum formal dengan praktik ekonomi berbasis komunitas adat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan pluralisme hukum di Indonesia.
Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Mirfa, Enny; Rimadona, Dwi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21950

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pancasila menjadi hal terpenting dalam menjamin ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum di Indonesia. Dalam kerangka ini, Notaris berperan penting sebagai pebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna dalam tindakan hukum. Namun, ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil dan materiil, seperti ketidakhadiran para pihak, penandatanganan yang tidak serentak, atau tidak dibacakannya akta, dapat menurunkan status akta menjadi akta di bawah tangan serta melemahkan kekuatan hukumnya. Penelitian ini sebagai studi hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, bertujuan menganalisis penyebab degradasi nilai pembuktian akta Notaris serta akibat hukumnya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan kajian ini menggunakan perundang-undangan, kasus, serta konseptual, termasuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2022, sebagai ilustrasi konkret dampak pelanggaran prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pilar utama untuk menjaga legitimasi akta autentik serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas notaris menjadi urgensi dalam menjawab kompleksitas transaksi hukum modern. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi akademik serta praktis dalam penguatan peran Notaris serta perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sistem hukum nasional.
ANALISIS PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM KONSEP “NO VIRAL NO JUSTICE” Widia, Siska Mona
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i2.23850

Abstract

Penegakan hukum saat ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sehingga melahirkan slogan no viral no justice. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di era digital, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh politik hukum terhadap proses penegakan hukum khususnya pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik hingga kasus tersebut menjadi viral. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (Library research), dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum membutuhkan penegak hukum yang transparan dan pemerintah yang tegas dalam membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum. Peran politik hukum untuk menjaga kepastian dan keadilan serta manfaat hukum ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga slogan no viral no justice perlahan akan hilang, serta perlunya upaya reformasi kebijakan oleh pemerintah agar kebijakan yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum.
Analisis Hukum Bisnis Terhadap Perjanjian Waralaba Oleh Pelaku UMKM Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Usaha syafi, Sayfi
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Sistem waralaba kerap dipilih oleh UMKM karena kemudahan implementasi usaha serta akses terhadap merek dan manajemen yang telah mapan. Namun, banyak franchisee UMKM menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap klausul kontrak, tidak terpenuhinya legalitas formal seperti pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), serta ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian yang umumnya didominasi oleh franchisor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan praktisi hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian waralaba oleh UMKM belum memenuhi ketentuan formal dan masih memuat klausul yang merugikan franchisee, sehingga berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan meningkatnya risiko sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap franchisee UMKM dapat ditingkatkan melalui penerapan kontrak standar, kewajiban akta autentik dan STPW, edukasi hukum, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya ini penting untuk menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan keberlanjutan usaha UMKM waralaba di Indonesia.
KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK KC MEDAN jes, jesica
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A home is a place to raise a family. The Covid-19 outbreak has had an impact on unstable inflation, resulting in a decline in the development of the property sector in Medan. Many debtors are unable to continue their obligations to pay housing loans. The research method used is normative juridical and empirical juridical, conducting interviews with sources. The purpose of the study is to analyze the policy of restructuring home ownership loans during the Covid-19 pandemic, analyze the obstacles to implementing the postponement of home ownership loan payments and analyze efforts to overcome obstacles to providing home ownership loans during Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara. The results of this research indicate that bank regulations in providing credit are based on Article 1 paragraph (2) of Law No. 10 of 1998, Article 2 Paragraph (2) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48/POJK.03/2020 providing restructuring. Obstacles in implementing the restructuring policy for mortgages at PT Bank Tabungan Negara Tbk KC Medan include subsidized mortgage debtors because the debtor received a salary cut, family members died due to corona, and Bank management does not yet have detailed and standard technical instructions for implementation. The efforts made by the bank to collect debts peacefully from debtors, hold discussions and auction efforts are carried out by KPKNL (State Service and Auction Office).
Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hudup di Indonesia Stevi Inria Sagal, febritisia
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i2.24806

Abstract

Indonesia's environmental land condition and quality index in 2021 has increased by 1.18 points compared to 2020 with 50.9% of the land area, it shows the condition of the land area is getting better and the priority of stakeholders to apply the In Dubio Pro Natura principle will further support the sustainability of environmental functions. The regulation of the In Dubio Pro Natura principle in Law No. 32 of 2009 is very important to be enforced in Indonesia as an effort to maintain environmental sustainability and anticipate environmental damage. This research uses normative juridical method by using literature study or documentary study of legal materials in answering the legal issues at hand. When environmental damage is irreversible, judges must prioritise environmental protection and restoration in environmental cases in applying the principle of In Dubio Pro Natura with the expectation that the results of their decisions can promote and benefit nature through concrete actions taken by the defendants in court decisions.
Diskresi Dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI-Polri Ardiansyah, Raihan; waluyo, Waluyo; Candrakirana, Rosita
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out and review the laws and regulations regarding the appointment of Acting Regional Heads from the TNI / Polri elements. This research is a descriptive juridical-empirical legal research with a research approach using a statutory approach, case approach, conceptual approach and elaborates with a qualitative approach. The research data sources come from primary data and secondary data. Primary data is the result of interviews and secondary data is primary legal material and secondary legal material. The analysis technique used in this research uses the deduction method. The results of this study indicate that the appointment of Acting (Pj) regional heads who come from active TNI / Polri elements is a maladministration event because it is contrary to statutory regulations because it does not fulfil the arrangements for filling high leadership positions in accordance with statutory regulations. And in fact, the appointment of Acting Regional Heads from TNI / Polri elements is a form of discretion and does not reflect the concept of public service delivery.
Putusan PTUN No.193/G/LH/2015/PTUN-Jkt, Atas Pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra Raianny, Ayu; wibowo, Arif
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reclamation of Island G in Jakarta Bay has sparked various controversies that eventually led to a lawsuit filed by Mr. Nelayan Muara Angke and several environmental groups against the Governor of DKI Jakarta and PT Muara Wisesa Samudra as the developer. Based on various considerations, the Jakarta Administrative Court (PTUN) decided to annul the Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 2238 dated December 23, 2014, concerning the Implementation Permit for the Reclamation of Island G. One of the judges argued that the Governor of DKI Jakarta had the right to issue the reclamation permit for Island G, even though the authority to grant such permits formally belongs to the central government, as stipulated in Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the Northern Coast of Jakarta, which has already expired. The revocation of the decree also created new legal consequences, particularly regarding the nullification of sale and purchase transactions that occurred prior to the revocation of the decree.
Peran Dan Tanggungjwab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dwi Wahyu Diyanto, Indra; Hasanah, Miftahul; Fatimatul Laili, Nur
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the role and responsibilities of a notary in making a deed of establishment of a Limited Liability Company (PT). The notary functions as the party who has the authority to prepare and ratify the deed of establishment, ensuring that all legal procedures are followed in accordance with the provisions of the applicable regulations. The responsibilities of a notary include verifying the identity of the founder, preparing legal documents, and submitting deeds to obtain approval from the Ministry of Law and Human Rights. Thus, the role of notaries is very crucial in creating legal certainty and protection for PT founders, which essentially aims to support economic stability and development. This research aims to provide a deeper understanding of the roles and responsibilities of notaries in the context of PT establishment in Indonesia.

Page 13 of 14 | Total Record : 133

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue