cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 125 Documents
 2   3   4   5   6 
MANAJEMEN PENINGKATAN KINERJA GURU BERBASIS MBS Risbon Sianturi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3472

Abstract

Kinerja seorang guru pada dasarnya dapat meningkat dan menurun serta sangat bergantung pada proses manajemen peningkatan kinerja itu sendiri. Berkenaan dengan fungsi pengendalian kinerja guru yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan pengawas ini, pada faktanya masih banyak ditemukan distorsi. Fenomena tersebut sering ditemukan dalam proses pembinaan kinerja guru, khususnya di SMPN 1 Lembang, SMPN 1 Padalarang, dan SMPN 1 Cililin. Oleh karenanya, dipandang perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan manajemen peningkatan kompetensi profesional dan kinerjanya guru di ketiga SMP negeri tersebut. Paradigma penelitian yang digunakan untuk mengkaji hal ini adalah dengan menerapkan metode naturalistic inquiry serta pendekatan model Deming (PDCA), dengan subjek penelitiannya ditentukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program peningakatan kinerja guru di ketiga sekolah tersebut pada umumnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di luar sekolah, sementra di lingkungan sekolah lebih sering dilakukan dalam bentuk supervisi dan kegiatan sharing dalam MGMP. Dalam perencanaannya pun tidak dilakukan perumusan prosedur dan kriteria assessment dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pengorganisasiannya diselaraskan dengan visi dan tujuan sekolah serta ditunjang oleh upaya memfasilitasi mentor. Namun, pada proses pelaksanaan dan pengawasannya, kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja guru ini tidak dikembangkan dalam program tersendiri sebagai suatu program peningkatan kinerja guru, sehingga setiap kegiatannya terkesan insidental dan tidak berkesinambungan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan manajemen peningkatan kinerja guru di ketiga SMP Negeri tersebut perlu dikelola secermat mungkin dengan mengoptimalkan seluruh fungsi manajemen, dan senantiasa selalu mengkaji dan mempertimbangkan berbagai tuntutan kebutuhan profesional guru.
STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG Muhammad Taufiq Hatta Wibowo; Ami Afriyani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.2739

Abstract

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang di dalamnya kawasan Kabupaten Sumedang berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020. Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupatem Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi – strategi kebijakan dan tata kelola pememrintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang.
BUDAYA 5S SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SMK SMAK PADANG Ismaya Indri Astuti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.4044

Abstract

ABSTRAK Visi reformasi birokrasi akan menjadi nyata jika tata kelola birokrasi yang baik dimulai dari budaya melayani tanpa pamrih. Aparatur layanan publik sudah saatnya berbenah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati yang tercermin dari kesungguhan aparatur dalam melayani. Saat ini Pemerintah pemerintah sedang gencar melakukan reformasi birokrasi baik di instansi pusat maupun di daerah. Sejalan dengan Road Map Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, SMK SMAK Padang secara konsisten memaksimalkan pelayanan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkannya harus ada perubahan karakter, salah satu upaya SMK SMAK Padang dalam memaksimalkan pelayanan publik ialah dengan membudayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun). Budaya 5S yang dilakukan di SMK SMAK Padang tidak muncul begitu saja, tetapi diupayakan melalui suatu proses yang terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem. SMK SMAK Padang menjadi tempat untuk menyoalisasikan nilai-nilai budaya yang tidak hanya terbatas hanya nilai-nilai keilmuan saja, namun semua nilai-nilai kehidupan yang memungkinkan bisa mewujudkan manusia yang berbudi dan berbudaya. Sebagai salah satu instansi dengan predikat Zona Integritas WBK WBBM lekat dengan pelayanan yang optimal dan maksimal, maka keberhasilan dari suatu pelayanan dapat diukur melalui kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Budaya 5s, Pelayanan Publik Abstract The vision of Bureautic Reform will become real if the Bureautic Good Governance starts from the habit of service itself. The servants of public service should improve themselves to provide services for the community wholeheartedly which is reflected in the seriousness of the servants in a good serving. Nowdays, the government is intensively carrying out bureaucratic reforms both in central and regional agencies. In line with the Road Map of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Padang Chemical Analyst Vocational School consistently maximizes services by prioritizing the interests of the community. To make it happen there must be a change in character, one of the effort of Padang Chemical Analyst Vocational School in maximizing public services through by 5S Culture (Smile, Regrads, Greetings, Polite, Courteous). The 5S Culture that was carried out at Padang Chemical Analyst Vocational School did not appear itself, but is pursued through a controlled process involving by all human resources in this system. Padang Chemical Analyst Vocational School is a place to promote cultural values that are not only limited to scientific values but all possible values of life that can be becoming righteous human and cultured people. As one of the government agencies with the title of the Zona Integritas WBK WBBM is closely related to optimal and maximum service, the success of service can be measured through the satisfaction felt by the community. Keywords: Bureautic Reform, 5S Culture, Public Service
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DAN INAP ( STUDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ) Rustandi Rustandi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3483

Abstract

Masalah pelayanan pasien rawat jalan dan inap merupakan masalah yang sangat urgen karena dalam penanganan dan pengelolaannya memerlukan keterampilan kecekatan bahkan biaya peralatan medis yang tinggi. Karena itu pelayanan pasien rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Umum Daerah yang lebih efektif merupakan suatu keharusan, Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah, ternyata pelayanan pasien rawat jalan dan inap masih belum efektif, ini berarti pelayanan pasien rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Umum Daerah belum sepenuhnya efektif. Studi ini berujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan kesehatan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap efektifitas organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta mengacu pada teori implementasi kebijakan yang mempunyai empat komponen yaitu komunikasi, sumber daya, diposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat komponen dari teori implementasi kebijakan menjadi pilihan dalam mendampingi penelitian ini, srta sekaligus merupakan sub variabel bebas dari studi ini. Dalam penelitian ini ditentukan populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah.. Pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling dengan ukuran sampel 122. Data primer diperoleh dengan menggunakan angket yang dirancang sesuai dengan keperluan penelitian dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi umah Sakit Umum Daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap. Di lain pihak faktor disposisi atau sikap para pelaksana memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap efektivitas organisasi Rumah Sakit Umum Daehrah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap.
STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-FILING SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA Purwono Purwono; Manapar Banjar Nahor; Rizky Fajri; Sukur Purwanto; Ismail Fahmi; Asep Saefudin
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3097

Abstract

Perpajakan telah menjadi sumber utama penerimaan negara untuk melaksanakan Pembangunan Nasional sebagai berkelanjutan dan kegiatan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materi maupun spiritual. Tujuan penelitian ini mengungkapkan Strategi Implementasi Sistem Informasi e-filing dalam mengoptimalkan Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian menggunakan model yang diperoleh dari fenomena di lapangan yang dibentuk berdasarkan teori parsial antar model, sehingga dari beberapa teori pendukung diperoleh model. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi hermeneutis. Subjek penelitian wajib pajak dan pajak, objek strategi penelitian untuk menerapkan sistem informasi e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Barat dari Jakarta 2016-2018. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan: Strategi untuk menerapkan sistem informasi e-filing miliki sudah cukup baik dan mendukung dan masih relevan dengan hasil penelitian sebelumnya. Namun, strategi untuk menerapkan sistem informasi e-filing belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan dan swasta secara penuh; Ketentuan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dianggap rendah; strategi penerapan sistem informasi e-filing berperan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, di satu sisi kepatuhan wajib pajak menurun, tetapi bukan sebagai hasil dari sistem informasi e-filing yang tidak berhasil, kepatuhan wajib pajak berperan dalam memaksimalkan pendapatan pajak negara.
RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA Anan Bahrul Khoir
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3938

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pontesial yang berkontribusi terhadap radikalisme pada seseorang serta menginvestigasi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya pada aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini, penulis harus mengumpulkan berbagai literatur terkait topik penelitian. Sumber-sumber bacaan tersebut selanjutnya diklasifikan sebagai data penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan sebuah teknik dari Miles dan Huberman. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini meliputi: Apa saja faktor-faktor potensial yang membuat seorang ASN menjadi seorang radikal? Bagaimana upaya pemerintah menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia? Apa saja rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut? Penelitian ini menemukan bahwa belum ada penelitian spesifik dan mendetail mengenai motif para ASN memilih paham radikal atau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Namun, penulis percaya bahwa motif mereka adalah politik dan doktrin agama. Selain itu, pemerintah sejauh ini telah berupaya mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, salah satunya, melalui mengesahkan peraturan-peraturan. Penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah radikalisme. Pertama, pengawasan pertemuan-pertemuan keagamaan di lingkungan pemerintahan pada saat jam kerja. Kedua, penetapan definisi bagi istilah-istilah terkait radikalisme, seperti radikalisme, radikalis, tindakan radikal, opini radikal, dan lain-lain. Ketiga, peraturan-peraturan terkait radikalisme harus dideskripsikan secara lebih spesifik. Keempat, pengoptimalan strategi untuk kontra narasi anti-radikalisme.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PURWAKARTA (STUDI KASUS DI DESA CIKADU KECAMATAN CIBATU) Ida Yati; Endang Wirjatmi Trilestari; Ely Sufianti; Sutarto Mochtar; Hendrikus Tri Gedeona; Darti Sugiharti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3508

Abstract

Program Pamsimas merupakan salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi Pamsimas dengan tujuan utama mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program Pamsimas dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validasi data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta. Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan percepatan pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan. Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Program, Pamsimas.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG Thomas Bustomi; Andre Ariesmansyah; Asep Kusdiman
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Abstract

Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Hasil observasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah yang berada di pasar tersebut belum dikelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penumpukan sampah dan daya tampung (TPS) yang kurang memadai di pasar sehingga sampah tercecer dimana-mana. Di sisi lain pola perilaku pengguna pasar yang belum dan cenderung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan besrama dan partisipasi dalam pengelolaan sampah masih kurang dan terabaikan, Karakteristik sampah di Kota Bandung terdiri dari sampah Organik (Sisa-sisamakanan, sayur-sayuran, buah-buahan) dan sampah Anorganik (plastik, alumunium, logam). Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa bahwa secara umum karakteristik sampah masih dominan sampah organik yang sebetulnya sangat mudah di oleh untuk kepentingan pembangunan lingkungan; Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi public dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan model sister city menunjukan bahwa faktor internal (pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, pengetahuan tentang sampah) sementara pengetahuan tentang sampah pada aspek (Jenis sampah) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public, demikian juga faktor eksternal meliputi (peraturan, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas teknologi); Kondisi lingkungan (kondisi drainase) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi public. Berjalan Ketika curah hujan tinggi dan banjir yang setiap tahun teralami. Memang perlunya meningkatkan sumber daya.
PENGUATAN ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM Karol Teovani Lodan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.4182

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penguatan organisasi melalui penerapan aspek manajerial dalam kerangka pengembangan kapasitas (Capacity Building) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model deskriptif. Fokus penelitian adalah penguatan organisasi yang ditinjau dari fokus aktivitas pada penerapan aspek manajerial dalam kerangka pengembangan kapasitas yang terdiri dari : perencanaan, mengerakkan, mengendalikan dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek manajerial telah berjalan dengan baik yang tercermin melalui proses perencanaan yakni adanya rencana strategis dan rencana kerja yang dalam penyusunannya melibatkan unit kerja. Pengorganisasian yang telah diatur dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Proses mengerakkan atau mengarahkan terlihat pada kegiatan rapat rutin setiap Hari Senin, menunjukkan peran kepala dan sekretaris dinas dalam memberikan arahan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tugas. Pada proses pengendalian dilakukan melalui dua cara yakni secara internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme rapat rutin setiap hari Senin dan pemantauan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE). Sedangkan pengendalian eksternal dilakukana melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan dengan Dua Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yakni komisi II (bidang ekonomi, keuangan dan industri) dan komisi IV (bidang kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia).
DINAMIKA PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNANCE PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Aswin Aswin; Meti Mediyastuti Sofyan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i1.5152

Abstract

Developments in the realm of information technology continue to change every year. The existence of the internet makes it easier for everyone to find something through their electronic devices, especially cellphones or computers as a medium. Internet users in Indonesia in the latest report, the number of internet users in Indonesia reached 202 million or 73.7% of the total population of 274.9 million in January 2021. Almost all of the Indonesian population uses internet facilities, this has become an infrastructure for the community to reach the internet network. This condition is an opportunity for new media in a public service process carried out by the Indonesian government. The existence of the internet and mobile computing in public service activities which are identical to the use of paper has now become a new era, namely paperless being one of the efficiency of public service activities. Existing resources in e-government activities are not only related to facilities and infrastructure, but also human resources of state civil servants need to have the ability to operate an e-government system that has been designed in such a way. The progress of implementing e-government in Indonesia is faced with several challenges and still has shortcomings. These challenges and shortcomings include an equitable internet network infrastructure, human resources to operate features and services, and community culture related to digital literacy. There is still a need for improvement in the implementation of e-government in Indonesia in order to achieve excellent public services for the community.

Page 4 of 13 | Total Record : 125

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue