cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 125 Documents
 1   2   3   4   5 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK R. Taqwaty Firdausijah; Ami Priatna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2899

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (barang dan jasa), dalam bentuk pelayanan administrasi dan atau pelayanan umum yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat demi menciptakan terjadinya kesejahteraan, sehingga dalam hal ini kinerja dan efektivitas suatu pemerintahan akan terlihat baik atau buruk tergantung dari kredibilitas para penyelenggara pelayanan publik tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan publik pada umumnya adalah mengenai pelayanan publik yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan standar prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, masalah struktural birokrasi yang ada keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan faktor perilaku aparatur negara yang masih terlihat belum mencerminkan sikap dan atau karakter dari seorang pelayan publik. Dengan adanya permasalahan dalam pelayanan publik ini, maka diperlukan adanya kesadaran yang mengedepankan kepentingan publik, transparansi atau keterbukaan pelayanan publik, dan hal-hal lain yang berpotensi untuk untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dalam era globalisasi saat ini.
PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI Lia Muliawaty
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v10i1.1416

Abstract

Era dekade saat ini telah terjadi banyak perubahan mendasar pada berbagai sektor, antara lain ekonomi, teknologi, dan politik. Bahkan krisis ekonomi yang belakangan terjadi telah menekan banyak organisasi untuk memikirkan kembali prioritas -prioritas mereka. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk melakukan pembentukan kembali bisnis dan teknologinya. Terjadi perubahan besar dalam pekerjaan saat ini, yaitu dari peralihan dari sektor manufaktur dan pertanian menjadi industri jasa dan telekomunikasi. Faktor -faktor pendorongnya, antara lain kian menipisnya sumber daya alam dan bahkan beberapa negara tidak memilikinya. Sebaliknya, terdapat perkembangan pesat di sektor teknologi. Penemuan produk-produk teknologi baru telah menyebabkan produk teknologi lama menjadi usang, tidak terpakai lagi karena digantikan dengan yang baru tersebut. Contohnya personal computer (PC) digantikan dengan telepon pintar (smart phone). Selanjutnya telepon pintar digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pelayanan publik on line. Fenomena di atas adalah sebuah inovasi disruptif yang diciptakan oleh Clay Christensen pada tahun 1997. Inovasi disrupsi juga berdampak terhadap Sumber Daya Manusia dalam Manajemen (MSDM). Paradigma bar adalah sebuah pemimpinial yang berbasis teknologi modern, khususnya aplikasi komputer dan internet karena lebih praktis, efisien dan efektif. Disamping itu, penggunaan teknologi tersebut bertujuan untuk menghadapi kompetisi di sektor ketenagakerjaan di ASEAN, sebagai konsekuensi MEA, maupun menyongsong SDM di Abad ke-21. Saat ini peringkat SDM Indonesia berada pada urutan ke lima setelah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Melalui inovasi disrupsi diharapkan dapat menghadapi kedua tantangan tersebut. Selain itu, inovasi disrupsi merupakan sebuah tantangan karena memunculkan sebuah paradigma baru, yaitu MSDM yang berbasis teknologi dan inovatif serta pembentukan SDM yang kompeten di bidangnya.
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN BALAI DIKLAT INDUSTRI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Udhik Pandu Rahargo; Lina Miftahul Jannah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2894

Abstract

Balai Diklat Industri merupakan instansi di bawah Kementerian Perindustrian yang memilki tugas dan fungsi dalam penyiapan sumber daya manusia industri yang kompeten melalui program diklat berbasis kompetensi dengan konsep pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja. Program diklat yang dilaksanakan dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan industri. Implementasi industri 4.0 menuntut Balai Diklat Industri beradaptasi dengan cepat. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah pengembangan program diklat yang dilakukan Balai Diklat Industri dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari artikel ini berupa tantangan yang dihadapi Balai Diklat Industri dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan program diklat, yaitu identifikasi dan pengembangan standar kompetensi, pengembangan diklat mulai dari identifikasi kebutuhan diklat, desain, pelaksanaan, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja dan evaluasi diklat, kemudian pengembangan sdm kediklatan berupa tenaga pengajar dan pengelola diklat dan yang terakhir pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang program diklat yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK KE BADAN AIR PENERIMA DI KABUPATEN PURWAKARTA Futiha Nazar; Sutarto Mochtar; Ely Sufianti; Endang Wirjatmitrilestari; Edah Jubaedah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3425

Abstract

The implementation of the domestic liquid waste disposal control policy in Purwakarta Regency has not been implemented because there are no regulations regarding its management. So far, domestic wastewater is discharged directly into drainage channels / rivers due to the unavailability of facilities and infrastructure for domestic wastewater management, lack of public understanding of the impact of domestic wastewater on water pollution. In addition, there are no operational level regulations regarding the implementation of domestic wastewater management policies. The method used is a qualitative approach with information from policy implementers at the Environmental Agency and related sub-district. Analysis of policy implementation uses the George C. Edward III approach which includes communication, resources, dispositions and bureaucratic structures. The results showed that in order to solve the problem of implementing the domestic liquid waste disposal control policy, the Purwakarta Regency Government needs to carry out several actions in controlling domestic liquid waste disposal pollution to receiving water bodies. The steps that can be taken are optimizing the performance of limited human resources, provision of a budget, and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation can be carried out if Purwakarta Regency already has references including inventory data and identification of sources of domestic liquid waste pollutants, Standard Operational Procedure (SOP) for Domestic Wastewater Disposal Control, and regent regulations on domestic liquid waste management.
MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MARITIM DI INDONESIA Ari Wibowo; Eka Prabawa; Endun Sugiarto
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.4201

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya laut masyakarat pesisi. Tujuan dari pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan adalah: Dalam perspektif bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan pertahanan negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis implikasi pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan Dalam Meningkatkan sistem tata kelola maritim. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.
KESIAPAN SIKAP SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM MENGHADAPI INDUSTRI 4.0 Sandika Faturahman; Lina Miftahul Jannah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3639

Abstract

Era Industri 4.0 mendorong pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk menyesuaikan kemampuannya dengan era tersebut. Perusahaan juga telah mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang pegawainya, tetapi aspek pelayanan masih bermasalah setiap tahun karena kesalahan administratif pegawai dan terdapat tekanan tersendiri dari hadirnya kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0. Populasi penelitian adalah 257 pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok, serta sampelnya berjumlah 71 orang yang terbagi dalam sembilan Bagian. Data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur untuk dianalisis secara deskriptif agar mengetahui sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0, serta dianalisis perbedaan kesiapannya antara atasan dan bawahan dengan uji H-Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki tingkat kesiapan yang Tinggi dalam menghadapi Industri 4.0. Kesiapan tersebut ditunjukkan dari keyakinan individu yang Tinggi pada setiap dimensi penelitian. Motivation to Learn menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon positif, sedangkan Ability to Work Under Pressure menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon negatif dari pegawai perusahaan tersebut. Tingkat kesiapan antara atasan dan bawahan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menghadapi Industri 4.0.
ANALISIS ASPEK-ASPEK, IMPLIKASI DAN PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN REKOMENDASI PERIJINAN REHABILITASI PASAR BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Asep Kusdiman Jauhari; Afifah Latip Rasyid Jauhari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3431

Abstract

Paradigma kepentingan ekonomi-kapitalistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi paradigma yang dianut dalam Perda No.20/2009 Tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Pasar Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi, Pemerintah Kabupaten ingin pembangunan pasar-pasar tradisional yang ada sebagai sumber PAD yang sangat potensial. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai dana yang memadai dan konsep yang jelas untuk pembangunan pasar, sehingga cenderung bersikap kompromistis dengan pengembang sebagai pemilik modal. Pembangunan pasar tradisional seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Merumuskan model kemitraan lintas stakeholders untuk memberdayakan para pedagang di pasar tradisional serta memperkuat posisi tawar pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern, misalnya dengan: merumuskan kebijakan kemitraan atau corporate social responsibility dari pasar modern terhadap pasar tradisional sebagai bentuk subsidi silang; menerapkan ketentuan bahwa pengelola/pengembang harus memberikan kemudahan dalam kredit pemilikan kios bagi pedagang lama; Dinas Pengelola Pasar dapat bekerjasama dengan Bank Daerah atau bank lain untuk memberikan kredit kepemilikan kios dengan bunga lunak bagi pedagang lama. Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait (misalnya Dinas Pengelola Pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Industri dan Perdagangan) dapat melakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional dan Koppas secara kontinyu agar nantinya Koppas dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengembang dalam pengelolaan pasar. Modernisasi pasar untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil, dengan menerapkan manajemen pasar secara rasional, berorientasi pada standarisasi kualitas komoditas, standarisasi harga penjualan (fixed price), standarisasi fisik bangunan, dan lain-lain. mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan pasar tradisional, misalnya dengan: membangun pasar-pasar tematik bagi pengembangan pasar modern, seperti pasar yang khusus berjualan tekstil, elektronik, bahan bangunan, dan lainlain. melalui model ini diharapkan pasar modern tidak memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin lemah. Pengembangan pasar secara tersebar, tidak bersifat linier mengikuti arus jalan, yang diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah kota sekaligus meminimalkan penumpukan kegiatan ekonomi di satu wilayah yang dapat memicu terjadinya kesenjangan, kemacetan, dan melemahnya kapasitas lingkungan, bermuara pada pelayanan publik yang tidak prima.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Ellya Niken Prastiwi; Ummu Salamah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3755

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya secara efektif kebijakan/program Jaminan Kesehatan Daerah Berbasis Kartu Keluarga Dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dekriptif analisis dengan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor dalam mengimplementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi yaitu faktor standar, ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Namun dalam implementasinya faktor-faktor tersebut belum seluruhnya berjalan secara efektif, yaitu faktor sumber daya kebijakan dan dan faktor karakteristik agen pelaksana sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini tentunya juga belum dapat memberikan jalan terbaik dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas khususnya berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan.
DAMPAK MANAJEMEN PERUBAHAN LINGKUNGAN KERJA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEGAWAI PT TELKOM INDONESIA Tbk DIVREG 3 JAWA BARAT Resty Ismawanti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i1.3468

Abstract

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak manajemen perubahan lingkungan kerja masa pandemi COVID-19 terhadap PEGAWAI PT TELKOM INDONESIA Tbk DIVREG 3 Jawa Barat. Dampak manajemen perubahan lingkungan kerja masa pandemi COVID-19 terhadap PEGAWAI PT TELKOM INDONESIA Tbk DIVREG 3 Jawa Barat yaitu manajemen membutuhkan sistem yang dapat membantu seluruh tim berkoordinasi guna memastikan operasional bisa berjalan dengan baik. Bagi PT TELKOM INDONESIA Tbk DIVREG 3 Jawa Barat yang menerapkan work from office (WFO), perusahaan pun disarankan untuk menyiapkan protokol kesehatan untuk melindungi karyawan dari bahaya Covid-19, mulai dari melakukan deteksi suhu, penyemprotan disinfektan, hingga penyediaan masker bagi karyawan.
INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG Achdiat Achdiat; Thomas Bustomi; Endah Marlovia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Abstract

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.

Page 3 of 13 | Total Record : 125

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue