cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 125 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMETASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG Sri Sulandari; I Dewa Gede Putra Sedana; I Wayan Astawa
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5364

Abstract

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saa tini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adany apemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di KabupatenBadung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi. Hasil yang diperoleh ddalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintahKabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut. Komitmendari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penangggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu :a. Kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung.b. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu)
EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI (MIPT) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI Eva Yulinda; Sofjan Aripin; Wihatmoko Waskitoaji; Hedi Heryadi; Eko Kurniawan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5166

Abstract

ABSTRACT Policy Evaluation of the Ministry of Research, Technology and Higher Education Regulation No. 24 of 2019 aims to encourage The University (PT) to manage innovations that impact people's lives. The management of innovation in State Universities (PTN) is not optimal as expected. For this reason, the implementation of Higher Education Innovation Management (MIPT) is expected to play an optimal role in facilitating and realizing the improvement, development, and utilization of research results in PTN. Steps and strategies are taken by the Ministry of Research and Technology (Kemristek)/National Research and Innovation Agency (BRIN) to realize research innovations in PT, specifically by encouraging the implementation of Innovation Management in their respective PT. In addition, they are providing technical guidance in measuring innovation performance to provide the expected results, namely strengthening innovation at PT. The implementation of MIPT in PTN has been effectively implemented and has become the primary goal of PTN, but there are still obstacles in its implementation. Several factors of emphasis in increasing the productivity of innovation performance are related to the number of researches, inventions, innovation products, strengthening innovation management institutional policies, and organizational arrangements that require the formation of innovation management institutions. The challenges of PTN in MIPT are related to the stages of commercializing innovation products to the industrial world, managing Intellectual Property Rights and Patents. Some recommendations that need to be considered are the need for continuity of socialization, the availability of technical modules that provide detailed explanations of what PTN must do in managing innovation and clarity of authority over the Regulation No. 24 of 2019 concerning MIPT. Keywords: Evaluation, Higher Education Innovation Management, Policy
TOOLS OF KNOWLEDGE SHARING DALAM KEBIJAKAN TEKNOLOGI E-LEARNING: STUDI KASUS TINGKAT PENERIMAAN TEKNOLOGI PADA POLTEK STIA LAN BANDUNG Ibrahim Hasan; Budi Permana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5426

Abstract

Penelitian ini mengambil topik tentang knowledge sharing tools pada kebijakan teknologi E-learning pada Politeknik STIA LAN Bandung. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini bahwa selama ini di Poltek STIA LAN Bandung belum pernah dilakukan pengukuran sejauh mana tingkat penerimaan teknologi bagi para pengguna (users) e-learning yaitu baik para mahasiswa maupun para dosen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variable yang terdapat dalam TAM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara menguji hipotesis yang diturunkan dari variabel-variabel yang diambil dari model Technology Acceptance Model (TAM), yang meliputi empat variabel utama yaitu, variabel perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using dan actual usage. Adapun metode untuk menguji masing-masing hubungan antar variabel penelitian ini menggunakan uji statistik Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat aplikasi SmartPLS. Penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai alat pengumpul data primer. Sedangkan unit analisis yang diteliti adalah penggunan aplikasi MS Teams dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa Poltek STIA LAN Bandung yang seluruhnya berjumlah 220 orang. Adapun hasil keputusan hipotesis penelitian adalah (H1) persepsi kemudahan (perceived ease of use) penggunaan e-learning berpengaruh terhadap sikap menggunakan (attitude toward using). (H2) persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-learning berpengaruh positif terhadap sikap menggunakan (attitude toward using). (H3) persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh negatif terhadap penggunaan sesungguhnya e-learning (actual use). (H4) persepsi kegunaan (perceived usefulness) e-learning berpengaruh positif terhadap penggunaan sesungguhnya (actual use). (H5) sikap menggunakan (attitude toward using) berpengaruh positif terhadap penggunaan sesungguhnya (actual use).
KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS BERBASIS PANTI UNTUK KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) (STUDI PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR MARDI UTOMO SEMARANG) Maryatun Maryatun; Santoso Tri Raharjo; Budi Muhammad Taftazani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5208

Abstract

Central Java is a province with a large number of homeless people and beggars, namely 1,582 people, with a low ratio of availability of nursing homes for homeless people (1:8). Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2020, Central Java Province experienced an increase in poverty rates and population density from 3.74 million to 3.98 million people, so the number of homeless beggars increased. The purpose of this study was to determine the implementation of policies for handling homeless beggars at the Mardi Utomo Homeless People's Homeless Social Service Home (PPSPGOT) Semarang at each stage in order to know the indicators, supporting factors, and obstacles in the field so that efforts can be made to improve the handling optimally. This is a descriptive, qualitative study with secondary data sources derived from literature studies, documentation, books, articles, and journals from related research and primary data from interviews with the orphanage. The results showed that the handling of homeless beggars was carried out through the initial approach stage, the understanding and understanding stage of the problem, the problem-solving development stage, the problem-solving stage, the resocialization stage, and the termination stage. There are supporting and inhibiting factors in dealing with the homeless and beggars, so efforts are needed to improve in order to achieve the goals of independence and welfare. Keywords: handling homeless beggars, orphanage-based, social functioning.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI Khairunnisa Alya Puspita; Ike Rachmawati; Hegia Sampurna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5807

Abstract

Policy implementation is a policy process that involves the several actor, one of which is citizen. Citizens participation turn out to the success and accuracy affecting factors of policy to achieving goals. However, the enacthment of waste management policy in Sukabumi City has not given a result in the amount of waste decrease in every year. It could be due to implementations affecting to citizens participation. Afterwards, there are gap between two results in previous researches related to the influence of waste management policy implementation on public participation which it need more research. This research aims to known the waste management policy implementation in Sukabumi City, Citizens participation on waste management in Sukabumi City, and the influence of policy implementation and Citizens participation in Sukabumi City. George Edward Theory used to quantify the policy implementation, there are 4 dimension inculdings communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Meanwhile Citizens Participation used Keith Davis Theory, there are 3 idea inculdings mental and emotional involvement, motivation to contribution, and responsibility. This resarched used quantitative by distributing questionnaries to the public. As for the number of samples are 100 respondents which is devided into 7 Sukabumi City Districts. The questionnaries are valid and reliable. The result of this research are the waste management policy implementation and Citizens participation have high categorized. Then, there is the influence of waste management policy implementation based on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on Citizens participation with 14.8% of R­2.   Keywords: Policy Implementation, Citizens Participation, Waste Management, Sukabumi City.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PADA YAYASAN BIRUKU INDONESIA) Djulaiha Sukmana; Soni Akhmad Nulhaqim; Nurliana Cipta Apsari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5814

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja dan membantu percepatan pencapaian tujuan organisasi, (Kettner, 2013).Seperti halnya organisasi lain pada umumnya, organisasi pelayanan sosial juga memerlukan fungsi manajemen, yaitu : planning, organizing, Human Resaurce Development (HRD), fundraising dan system information, dan aspek sumber daya manusia berada dalam fungsi manajemen HRD atau pengembangan sumber daya manusia . Secara lebih spesifik, pada pengembangan sumber daya manusia terdapat 7 aspek yang perlu dipahami, yaitu mengenai seleksi, perekrutan, orientasi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja, (Kettner, 2013). Untuk melaksanakan kompetensi pengembangan sumber daya manusia, dalam praktiknya akan melalui tahapan-tahapan tersebut yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Action Plan) dan juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (Setiani, 2013), salah satu kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan program pendidikan dan pelatihan. Pada organisasi layanan manusia yang memberikan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada akan keahlian dan kopetensi khusus yang harus diperhatikan bagi pemberian layanan, (Setiani, 2013). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan pada organisasi pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dengan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia pada organisasi pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR) Putri Menara Syakti; Dian Purwanti; Rizki Hegia Sampurna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5815

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III meliputi sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini pegawai Pemerintah Kota Sukabumi memiliki keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjalankan pro-gram-program yang ada. Untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh in-stansi belum dapat berjalan dan mendukung sepenuhnya dalam im-plementasi ini.
KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT) Iwan Satibi; Ediyanto Ediyanto; Regan Vaugan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5855

Abstract

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang mengindikasikan belum efektifnya sinergitas kebijakan diantara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi tersebut, kemudian berimplikasi terhadap munculnya disparitas antara kebutuhan dengan kemampuan dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Mengingat konsep dan basis teori sinergitas kebijakan publik saat ini, masih terbatas referensinya, maka penelitian ini coba diarahkan untuk mengkonstruksi sebuah konsep sinergitas kebijakan public yang diharapkan dapat memperkaya khasanah konsep dan teori sinergitas kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan diskursus dan dialetika dalam mengembangkan ilmu, khususnya ilmu kebijakan public. Sejalan dengan konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode Grounded Theory Research. Sedangkan teknik pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menemukan konsep sinergitas kebijakan publik yang terkonstruksi dari lima dimensi dan dua puluh indikator, yakni dimensi persamaan persepsi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan struktur organisasi. Dimensi persamaan persepsi, meliputi; indikator persamaan persepsi tentang tujuan, isi, program dan pelaksanaan. Dimensi potensi sumber daya meliputi; indikator kemampuan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan teknologi dalam mensinergiskan kebijakan. Dimensi pola komunikasi, meliputi; indikator kejelasan, kecepatan, ketepatan pola komunikasi, bentuk sosialisasi, model kerjasama, dan kelengkapan informasi. Dimensi sikap pelaku kebijakan, meliputi; indikator responsivitas, konsistensi, dan komitmen pemangku kepentingan. Dimensi struktur organisasi meliputi; indikator pembagian wewenang, dukungan semua pemangku kepentingan dan kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan.
STRATEGI BERTAHAN DAN PEMASARAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 UKM KOTA BANDUNG STUDI KASUS USAHA KECIL RAJUT Dindin Abdurohim; Yanti Susila; Afief Maula Novendra
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.5860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi bertahan dan strategi pemasaran online usaha kecil rajut di masa pandemi COVID-19 di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan mewawancarai pelaku usaha rajut dan pihak terkait sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif pada usaha kecil rajut di sentra rajut kota bandung. Sebagai Langkah strategi di tengah pandemi, para pelaku bisnis menggunakan strategi bertahan, dengan cara tidak menaikkan harga jual, melainkan mengurangi target keuntungan, dalam strategi pemasaran online pelaku usaha kecil rajut menggunakan strategi : e-commerce, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta hubungan pelanggan. Implementasi strategi tersebut didorong oleh semangat kewirausahaan, fleksibilitas, tanggap terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, serta kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil yang menerapkan strategi bertahan dan pemasaran online mampu bertahan dan meningkatkan kinerja bisnis.
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI INDONESIA Sait Abdullah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6010

Abstract

Kebijakan pemerintah Jokowi untuk menyederhanakan jabatan struktural eselon III dan IV guna mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diacungi jempol. Kebijakan re-eselonering ini ditujukan agar birokrasi lebih gesit dan adaptif dalam menghadapi perkembangan informasi dan teknologi. Namun, di tengah terobosan baru ini, birokrasi kita telah lama hidup berdampingan dengan struktur patrimonialisme sebagai warisan feodalisme yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Struktur patrimonial ini telah lama merambah dan menggerogoti tubuh birokrasi dan menimbulkan pola relasi kekuasaan berupa hubungan ketergantungan antara pimpinan dan bawahan. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan baru menghadapi situasi ini? Penelitian ini membahas dimensi struktur patrimonialisme yang telah lama merajalela di birokrasi kita dan bagaimana merekomendasikan beberapa langkah strategis kebijakan untuk meminimalkan dan mengatasi struktur patrimonial di birokrasi Indonesia.

Page 6 of 13 | Total Record : 125

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue