cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2025)" : 8 Documents clear
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital) Nadhila, Ila; Misbahuddin, Misbahuddin; Amir, Rahma; Usman, Usman; Mustafa, Zulhasari
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mengkaji permasalahan pokok terkait perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk field research, menelusuri fakta-fakta yang terjadi dilapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai pegadaian, tokoh ahli bidang syariah, nasabah pegadaian dan pemerintah daerah Majene. Selanjutnya, metode pengum­pulan data yang diguna­kan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena­rikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terkait transaksi emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian ini boleh dilakukan, sebab semua rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang jual beli emas tidak tunai megatakan hukumnya mubah. Adapun etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai dengan Standar Operasonal Perusahan (SOP) dan terkait tanggung jawab sosial (CSR) di Pegadain Majene telah di laksanakan sebagai bentuk komitmen Pegadaian yang tidak hanya fokus pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi secara sosial.  
Ritual Massoppo’i Urang Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam Lisa Anugrah; Muhammad Amin, Abdul Rauf; Akmal, Andi Muhammad; Darussalam, Darussalam; Sulaiman, Umar
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perspektif hukum Islam terkait ritual massoppo’i urang yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Alu, Kecamatan Alu. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni: deskriptif, etnografi, sosio­logis dan antropologis. Adapun terdapat beberapa sumber data dalam penelitian ini yakni passoppo’i urang, tokoh ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengum­pulan data yang diguna­kan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena­rikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual massoppo’i urang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beberapa media dalam pelaksanaannya serta terdapat pantangan yang harus dihindari selama proses ritual. Berdasarkan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alu bahwa ritual yang mereka lakukan masih tetap berada dalam jalur yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun medianya hanya sebagai simbol bukan alat untuk meminta. Begitupun dari perspektif hukum Islam bahwa ritual ini dapat dilakukan dan tidak menyalahi hukum Islam sepanjang tidak menggantungkan harapan atau doa mereka kepada media atau atas keahlian dari passoppo’i urang.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal Mahlil Adriaman; Virda Nurhayati
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks bank yang mengalami kegagalan, dengan fokus pada kewenangan dan mekanisme tanggung jawab yang diterapkan oleh bank dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan yang relevan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam situasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan analisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kegagalan bank, LPS memiliki kewenangan yang luas untuk menjamin hak-hak nasabah, serta menerapkan mekanisme tanggung jawab yang lebih terstruktur untuk melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran LPS dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah yang terdampak oleh kegagalan bank.
Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Joint Venture (studi kasus: PT. wallem sentosa shipping services) Rizki Aulia
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi asing yang umum dilakukan dalam ekonomi global saat ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah kerja sama dalam bentuk Joint Venture. PMA mengacu pada investasi langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing ke dalam suatu negara, biasanya melalui pembentukan Perusahaan, anak Perusahaan, atau akuisisi aset yang sudah ada. Para pihak berbagi kepemilikan, risiko, dan keuntungan dari usaha bersama tersebut. Penanaman Modal Asing secara langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) dalam bentuk kerjasama Joint Venture ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja di negara tujuan. Namun, para pihak juga dapat menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, peraturan pemerintah yang kompleks, dan potensi konflik kepentingan antara mitra bisnis. Dalam pembahasan ini kerjasama dalam bentuk Joint Venture akan mengambil contoh studi kasus pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang merupakan perusahaan patungan (Joint Venture) mengalami permasalahan internal karena pihak penanaman modal asing yaitu Wallem & Co, Limited, selaku Perusahaan penanaman modal asing tidak memenuhi kesepakatan sehingga terjadi perselisihan di dalam kerjasama Joint Venture antara PT Layar Sentosa Shipping, selaku perusahaan lokal, dan Wallem & Co. Limited. Penelitian ini akan membahas permasalahan kerjasama dalam bentuk Perusahaan Joint Venture, khususnya khususnya mengenai dampak keberlangsungan dan status hukumnya sebagai Perusahaan Joint Venture. Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum secara normatif kualitatif. Joint Venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.    
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Samarinda Mia Afriyani
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2018. Nilai-nilai moral, kesehatan, dan kebutuhan akan bantuan sosial selama masa remaja anak-anak akan sangat terpengaruh oleh kejahatan seksual terhadap mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Samarinda berada di bawah lingkup Polresta Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik hukum pidana di Wilayah Samarinda sudah. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini dilakukan dipolresta Samarinda menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dan data skunder mengacu pada data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Informasi yang terkumpul kemudian diolah, disajikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil peneiltian ini adalah Perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dapat dicapai sebagian dengan memberikan dukungan rehabilitasi dan pencegahan dengan upaya preventif dan reprensif. Bersama dengan mengupayakan taktik penghukuman dan pencegahan terhadap pelanggaran kekerasan seksual. Mendorong mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak hingga mereka menyerahkan diri adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Praktik Penanganan Serta Implikasinya Aprina, Elsa; Angraini, Ana Fatmawati; Lestari, sari; Raihanataya, Radhiyyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar ke bebarapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Semakin meningkatknya eskalasi pengungsi di Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi Refugees Convention 1951 dan Protocol 1967, namun para pengungsi tetap diberikan tempat penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia. Pada artikel ini akan memberikan gambaran mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengungsi etnis Rohinya dan implikasi dari adanya eskalasi gelombang pengungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yang perolehan datanya sebagian besar menggunakan studi kepustakaan yang komprehensif.
Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Roziqin, Roziqin; Munthe , Gindo Maruli; Mahmoud, Arief Rahman
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang secara umum diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menguasai tanah yakni melalui pendaftaran tanah. Kebijakan terdiri dari 2 (dua) macam, yakni kebijakan yang bersifat tetap yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap yaitu kategori kebijakan yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan tujuan dan strategi. Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya disharmonisasi hukum. Keadaan dosharmonisasi hukum yang sering terjadi seperti tumpang tindihnya kewenangan, benturan kepentingan, pelanggaran, dan tindak pidana
Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Eugenia, Edith Griselda; Markoni, Markoni
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat batalnya suatu perjanjian, namun dalam praktiknya, sering kali terdapat klausul penyimpangan yang diatur oleh para pihak dalam kontrak, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum dari penerapan penyimpangan terhadap kedua pasal tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul penyimpangan dalam perjanjian kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul penyimpangan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengatur syarat pembatalan kontrak, ketidakjelasan dan kurangnya panduan dari peraturan perundang-undangan serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan sengketa yang lebih rumit dan menghambat efisiensi serta keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan yurisprudensi yang konsisten untuk memastikan bahwa penerapan penyimpangan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue