cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Praktik Penanganan Serta Implikasinya Aprina, Elsa; Angraini, Ana Fatmawati; Lestari, sari; Raihanataya, Radhiyyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar ke bebarapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Semakin meningkatknya eskalasi pengungsi di Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi Refugees Convention 1951 dan Protocol 1967, namun para pengungsi tetap diberikan tempat penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia. Pada artikel ini akan memberikan gambaran mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengungsi etnis Rohinya dan implikasi dari adanya eskalasi gelombang pengungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yang perolehan datanya sebagian besar menggunakan studi kepustakaan yang komprehensif.
Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Roziqin, Roziqin; Munthe , Gindo Maruli; Mahmoud, Arief Rahman
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang secara umum diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menguasai tanah yakni melalui pendaftaran tanah. Kebijakan terdiri dari 2 (dua) macam, yakni kebijakan yang bersifat tetap yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap yaitu kategori kebijakan yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan tujuan dan strategi. Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya disharmonisasi hukum. Keadaan dosharmonisasi hukum yang sering terjadi seperti tumpang tindihnya kewenangan, benturan kepentingan, pelanggaran, dan tindak pidana
Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Eugenia, Edith Griselda; Markoni, Markoni
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat batalnya suatu perjanjian, namun dalam praktiknya, sering kali terdapat klausul penyimpangan yang diatur oleh para pihak dalam kontrak, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum dari penerapan penyimpangan terhadap kedua pasal tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul penyimpangan dalam perjanjian kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul penyimpangan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengatur syarat pembatalan kontrak, ketidakjelasan dan kurangnya panduan dari peraturan perundang-undangan serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan sengketa yang lebih rumit dan menghambat efisiensi serta keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan yurisprudensi yang konsisten untuk memastikan bahwa penerapan penyimpangan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Status Hukum Putusan Hakim yang Terbukti Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Arumsari, Dewi; Susiswo Ismail, Rendi; Koronariadi, Dian
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.335

Abstract

Fenomena keterlibatan hakim dalam tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan legitimasi putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dari putusan yang dihasilkan oleh hakim yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum primer diperoleh dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan bahan hukum sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, sementara teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan triangulasi metode, yaitu penggabungan antara studi dokumen, analisis putusan hakim, dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN.Bpp yang dijatuhkan oleh hakim yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetap sah dan mengikat selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dan tidak ditemukan pelanggaran berat terhadap prosedur hukum. Namun, secara filosofis dan progresif, putusan tersebut patut dipertanyakan karena integritas hakim yang telah tercemar mengurangi legitimasi moral dan sosial dari putusan itu sendiri. Dari sisi faktor penyebab, penelitian ini menemukan bahwa hakim melakukan tindak pidana korupsi karena kombinasi faktor internal, seperti adanya motivasi pribadi adan lemahnya integritas serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, faktor dari institusional, adanya politik dan tekanan dari luar, serta kondisi ekonomi.
Kepastian Hukum Pengaturan Investasi di Wilayah Ibu Kota Nusantara Prastyo, Junas Budi; R. Novi Invani; Susanti, Zulfina
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.341

Abstract

Kepastian Hukum Pengaturan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kepastian hukum pengaturan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian izin berusaha, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif. Dari hasil penelitian dan diskusi yang telah disampaikan oleh peneliti, dalam penelitian kemudahan berbisnis ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus terkait Pembebasan Lahan di IKN dan Daerah Mitra untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam melakukan pengembangan dan investasi di IKN dan Daerah Mitra. Kepastian hukum dalam kemudahan berusaha, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 mengatur mengenai perolehan dan pemberian hak atas tanah bagi pelaku usaha, baik itu HGU, HGB atau Hak Pakai di atas HPL, di mana hal tersebut memberikan kepastian perolehan tanah bagi pelaku usaha di IKN dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lung Anai Kabupaten Kutai Kartanegara Artya Fathra Marthin; Roziqin, Roziqin; Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.342

Abstract

Implementasi pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan, meskipun kerangka hukum telah disusun secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Lung Anai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul berdasarkan data sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa regulasi, dokumen APBDes, hasil audit, dan laporan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun struktur dan prosedur pengelolaan dana desa di Lung Anai secara formal telah mengikuti ketentuan normatif, pelaksanaannya masih terkendala oleh kapasitas aparatur desa yang rendah, lemahnya dokumentasi dan pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Efektivitas Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Miliando, Juan; Zarkasyi, Bastian; Susiswo Ismail, Rendi
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.364

Abstract

Penelitian ini mengukur tingkat efektivitas hukum yang diterapkan dalam hal kebijakan pengelolaan parkir di Kota Balikpapan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas hukum terhadap kebijakan pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif hukum diterapkan terhadap kebijakan pengelolaan parkir, serta untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi dan menilai elemen-elemen yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap kebijakan pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan studi sosio legal mendekatkan pemahaman dan penegakan hukum dengan menyandingkan ilmu sosial secara bersamaan. Studi ini menempatkan ilmu-ilmu empiris dalam menelaah hukum. Kedekatan sosio-legal dengan ilmu sosial sebenarnya terletak pada ranah metedologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa pada penelitian ini Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Parkir kota Balikpapan belum maksimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah di sektor parkir, serta belum terdapatnya petunjuk teknis pelaksanaan dalam kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan sehingga perlu di atur di dalam Peraturan Walikota ataupun Peraturan Daerah mengenai petunjuk teknis pengelolaan parkir.
Efektivitas Hukum Terkait Perlindungan Pekerja Transportasi Online Muhammad Bhara Setyono; Leonard Bere Laka, Pedro; Susanti, Zulfina
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.381

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsepdunia hukum ketenagakerjaan masa depan yang menyambungkan teknologi digital dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif- konseptual (berfokus pada aturan, undang-undang, dan norma yang ada (pendekatan normatif). dengan memadukan teori transformasi hukum dan teori keadilan distributif berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online yang secara formal dikonstruksikan sebagai kemitraan, secara substansial memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kontrol perusahaan melalui algoritma, penetapan tarif sepihak, dan sistem evaluasi performa menciptakan hubungan subordinatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan sebagai pekerja untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan mereka sesuai prinsip keadilan konstitusional.
Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Politik Uang Yang Terstruktur Sistematis dan Masif Pada Pemilihan Zulkifli; Ferdonal Ijasic Manurung; Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas hukum terhadap penanganan politik uang yang terstruktur sistematis dan masif pada Pemilihan, dalam penanganan politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif pada setiap tahapan pemilihan kerap mengalami permasalahan bahkan terdapat perbuatan politik uang namun tidak ditindak secara tegas, umumnya hal tersebut dikarenakan norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif masih belum efektif bekerja dimasyarakat atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi norma tersebut sulit untuk diterapkan di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatis/Doktrinal dengan pendekatan Kasus dan Pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif merupakan norma yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi kemudian diakomodir ke dalam ketentuan undang-undang terkait Pemilihan, norma terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif merupakan norma yang pembuktian sangat sulit dikarenakan norma tersebut merupakan norma yang mesti dibuktikan secara keseluruhan di samping itu lembaga penerap hukum Pemilihan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu  memiliki batasan waktu untuk membuktikan unsur dalam norma tersebut, hal ini dapat diketahui dengan kinerja penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu  dalam dua tahapan Pemilihan terakhir (Pemilihan tahun 2020, 2024). Efektivitas hukum terkait politik uang secara terstruktur,sistematis dan masif juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada pada masyarakat.
Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Batasan Rahasia Bank Aryaputra, Indra Bayu; Susiswo Ismail, Rendi; Koronariadi, Dian
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap batasan rahasia bank dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi kedudukan rahasia bank setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta implikasi yuridisnya terhadap pembukaan informasi perbankan dalam kegiatan perbankan dan penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak menghapus keberadaan rahasia bank, melainkan memperluas perlindungan terhadap informasi nasabah dengan menempatkan data keuangan sebagai bagian dari data pribadi yang dilindungi hukum. Pembukaan rahasia bank tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perpajakan, pengawasan sektor keuangan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim perlindungan data pribadi dan rahasia bank guna menjamin kepastian hukum, perlindungan privasi nasabah, dan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan.

Page 9 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1: Juli 2026 Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue