cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGATURAN TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN BALIKPAPAN Susilo Handoyo
Jurnal de Facto Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan, yaitu: Kewenangan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, bahwa terjadi ketidakharmonisan (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta termasuk peraturan dibawahnya, dan Keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Balikpapan, bahwa khusus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ikan yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013, tetapi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangatlah bertentangan, dan bertentangan dengan azas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting).
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA suhartini, suhartini
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.136

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara baik dari tingkat pusat sampai daerah bahkan desa. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif bertugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ini apakah sejalan dengan atau berlandaskan prinsip Good Governance dan mendorong terwjudnya Good Governance? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Apakah pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK berlandaskan Prinsip Good Governance. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan dalam pelaksanaan tugasnya juga berdasarkan prinsip Good Governance yakniparticipation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision
Upaya Penegakan Hukum Preventif Melalui Peran Pihak Sekolah Terhadap Anak Di Bawah Umur Khususnya Pelajar SMP Yang Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah di Kota Balikpapan Puspita Sari; Rosdiana; Nur Jihan Adillah; Dinda Yulianti
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.145

Abstract

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang dialami oleh pelajar di bawah umur. Selain upaya yang dilakukan pihak kepolisian, pihak sekolah pun melakukan berbagai upaya agar para siswa tidak membawa motor terutama ke sekolah, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali pelajar yang masih dibawah umur membawa sepeda motor ke sekolah khususnya pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Balikpapan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi para pelajar Sekolah Menengah Pertama tersebut membawa sepeda motor, menganalisis terkait bagaimana kebijakan pihak sekolah terhadap para siswan yang masih dibawah umur tetapi membawa sepeda motor ke sekolah dan hambatan apa yang dilalui. Dapat disimpulkan akibat dari para pelajar dibawah umur yang membawa sepeda motor ini, menimbulkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.
PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Muhammad Haris Makarim; Sapto Hadi Pamungkas; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni constitutional review. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.
PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN Aulia Dwi Damayanti; Irgeuazzahra, Athilla; Anugrah Fitria; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.167

Abstract

Fraud merupakan tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan BI sebagai bank sentral berusaha memitigasi fraud dengan mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia dengan aturan tertulis dalam Surat Edaran. Dalam rangka pencegahan, BI mendorong bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG. Maka Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus fraud ini dengan mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Namun, peraturan yang kuat hanya efektif jika dijalankan dengan baik oleh individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi kasus fraud perbankan.
PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI Al-Anshori, Huzaimah; Suharto; Manfaluthi, Agus; Lubis, Moh. Choirul Hanafi; Nabila, Nurul
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.173

Abstract

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (obscuri libelli) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Dalimunthe, Nikmah; Al Amin Bintang, Muhammad Al Amin Bintang
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.178

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Hukum Islam. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat penjelasan mengenai beberapa hak dan kewajiban. Namun, beberapa ketentuan dinyatakan ulang dalam UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut adalah penjabaran mengenai hak dan kewajiban perusahaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu; Pekerja atau Buruh Harus Mematuhi Ketentuan Perjanjian Kerja, Pekerja Wajib Memenuhi Kewajibannya Saat Mengundurkan Diri, Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerjadan lainnya Hukum Islam juga memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, walaupun dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa hukum Islam lebih bersifat moral dan etis. Beberapa prinsip yang relevan termasuk: Adil dan Setara, hak pekerja untuk menerima upah yang wajar dan hak-hak lainnya harus dijamin dan solidaritas dan Kepedulian. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan di masing-masing negara atau organisasi. Dalam konteks hukum Islam, penerapannya dapat bergantung pada interpretasi ulama dan norma-norma lokal. Selain itu, hukum ketenagakerjaan dapat mengalami perubahan, sehingga penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini.    
Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan Pribadi, Agung Sakti; Sari, Okta Nofia; Alwi, Muhammad Zamzami
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikaan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di semua masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan sengketa tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan semakin tahun nilainya semakin tinggi. Praktik dilapangan untuk permasalahan tanah masih banyak yang menyalahgunakan kesempatan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Maraknya praktik mafia tanah yang masih banyak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat apakah hal ini sudah suatu fenomena biasa di negara kita. Oleh karena itu untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi dalam memberantas mafia tanah khusnya di kota Balikpapan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi negara serta perlu adanya regulasi dikemudian hari. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, Mafia Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM SEKOLAH RAMAH ANAK Nofia sari, okta; Isnawati, Isnawati; Hidayat, Andi
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.180

Abstract

Tujuan penelitina ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pemerintah atas sekolah yang sudah menerapkan ramah anak namun menjadi pusat perhatian dikarenakan banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Perlindungan terhadap sekolah yang telah menjalankan tugasnya. Pembentukan karaktek terhadap anak sebelum di sekolah adalah muncul dari keluarga. Keluarga merupakan tiang masyarakat untuk membentuk karaktek anak sehingga apa yang diajarkan adalah kebaikan dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap sekolah yang juga memiliki karakteristik sekolah ramah anak sehingga mempu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman.
ANALISIS KERANGKA HUKUM KEUANGAN ISLAM Afiah, Nur; Muin, Rahmawati; Kadir, Amiruddin
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.186

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perkembangan dan evolusi kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu. Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia, dimana akan mengeksplorasi peran penting mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Serta implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta kinerja lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yakni berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits sehingga lebih di kenal keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam menghadapi tantangan global dalam sistem keuangan kontemporer.  Metodelogi dalam penelitian ini Melibatkan kajian dan analisis berbagai dokumen, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia. Metode ini membantu dalam menelusuri sejarah dan perkembangan hukum keuangan syariah. Hasil dari penilitian ini Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan seiring waktu, didukung oleh adopsi berbagai regulasi. Pembentukan Bank Syariah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS), serta pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 dan Undang-Undang Keuangan Syariah pada 2011 adalah langkah-langkah strategis yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia memberikan dampak positif, terlihat dari pertumbuhan nasabah, diversifikasi produk dan layanan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.  

Page 6 of 9 | Total Record : 83

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue