cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Fenomena Nikah Sipaindongan Pada Masyarakat Mandar: Studi Teori Fakta Sosial Emil Durkheim Zakia, Zakia; Mustafa, Sitti Aisyah; Nurul Wathoni, Lalu Muhammad
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.224

Abstract

Pernikahan sipaindongan yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) telah lepas kendali dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang berfokus pada tempat yaitu kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan nikah sipaindongan, seperti Imam (tokoh agama) yang terbiasa menikahkan pelaku nikah sipaindongan. Hasil dari penelitian ini ialah nikah Sipaindongan di Mandar berdasarkan teori fakta sosial Emil Durkheim menyatakan bahwa setiap individu itu lahir dari individu lainnya, sehingga nikah sipaindongan yang melanggar adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat masuk dalam kategori teori fakta sosial non-material, yang mana setiap individu tidak bergantung pada kehendaknya sendiri, dan setiap perbuatan individu juga akan berpengaruh pada keluarga dan sekitarnya.
Realitas Demokrasi Di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang) Rudianto, Rudianto; Nurhikmah, Nurhikmah; Akram Ista; Rauf, Abdul; Asran, Asran; Hardin, Hardin
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.226

Abstract

Sistem demokrasi di masyarakat adat Ammatoa bukanlah demokrasi dalam pengertian modern seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang), mengungkap bahwa pemberlakuan hukum adat pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), seorang budak (ata) perannya tidak boleh menjadi pemimpin untuk masyarakat adat dan Kepala Desa (Galla). Sedangkan kaum bangsawan (Puang) inilah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau kekuasaan. Disamping itu, fakta hukum yang diberlakukan dalam sistem demokrasi di masyarakat ammatoa tersebut menjalankan sebuah aturan adat bahwa batasan bagi masyarakat yang berstatus budak (ata) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi politik. Tetapi, jika ditelaah dalam kajian Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.
Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum Roziqin, Roziqin; Hakim, Muhammad; Dimyati, Dimyati
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.228

Abstract

Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat. Dengan adanya pluralisme hukum juga memiliki kelemahan yaitu membuka peluang terjadinya konflik norma yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Keberhasilan pluralisme hukum memerlukan syarat, yaitu political will dari pemerintah terkait mengimplementasikan pluralisme hukum dalam produk hukum mengakomodir pluralitas sistem normatif tanpa menghilangkan esensi kepastian hukum didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pluralisme hukum tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada pembentukan hukum, serta masyarakat secara luas bahwa di samping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu ada di masyarakat.
Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Paruntu, Sesti Selvia; Pangaribuan, Piatur; Nadzir, Muhammad
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.229

Abstract

Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertliban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan- aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Rumusan masalah yang akan dicari jawabnya pada penulisan ini yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalalan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana dan upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalalan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana. Metode penelitian ini lebih mendekatkan penggunaan penelitian secara yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks, namun demikian dalam penelitian yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah - masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Hasil dari penelitian lnl yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian yaitu pengaturan delik pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perusahaan yang lalai karena tidak mengelola dengan baik konsep keselamatan tenaga kerja.
Konvergensi Syariat Islam dan Budaya Lokal Pernikahan Mengefektifkan Implementasi Prinsip-Prinsip Ajaran Islam dalam Membangun Rumah Tangga Sadik, Muhammad; Haris, Abdul Gaffar; Tahir, Bakri
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.307

Abstract

Penelitian ini membahas konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan, dengan fokus pada efektivitas implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengevaluasi elemen yang memerlukan reinterpretasi, serta menyusun panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara tradisi lokal dan ajaran agama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam serta elemen yang membutuhkan reinterpretasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Studi kasus dilakukan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pasangan suami-istri sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen budaya seperti nilai gotong-royong, penghormatan kepada orang tua, dan komitmen terhadap tanggung jawab keluarga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka syariat Islam. Di sisi lain, elemen adat yang mengandung simbol-simbol tertentu membutuhkan modifikasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Proses konvergensi ini dimungkinkan melalui dialog intensif antara tokoh agama dan adat yang memfasilitasi reinterpretasi budaya secara bijaksana.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital) Nadhila, Ila; Misbahuddin, Misbahuddin; Amir, Rahma; Usman, Usman; Mustafa, Zulhasari
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mengkaji permasalahan pokok terkait perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk field research, menelusuri fakta-fakta yang terjadi dilapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai pegadaian, tokoh ahli bidang syariah, nasabah pegadaian dan pemerintah daerah Majene. Selanjutnya, metode pengum­pulan data yang diguna­kan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena­rikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terkait transaksi emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian ini boleh dilakukan, sebab semua rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang jual beli emas tidak tunai megatakan hukumnya mubah. Adapun etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai dengan Standar Operasonal Perusahan (SOP) dan terkait tanggung jawab sosial (CSR) di Pegadain Majene telah di laksanakan sebagai bentuk komitmen Pegadaian yang tidak hanya fokus pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi secara sosial.  
Ritual Massoppo’i Urang Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam Lisa Anugrah; Muhammad Amin, Abdul Rauf; Akmal, Andi Muhammad; Darussalam, Darussalam; Sulaiman, Umar
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perspektif hukum Islam terkait ritual massoppo’i urang yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Alu, Kecamatan Alu. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni: deskriptif, etnografi, sosio­logis dan antropologis. Adapun terdapat beberapa sumber data dalam penelitian ini yakni passoppo’i urang, tokoh ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengum­pulan data yang diguna­kan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena­rikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual massoppo’i urang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beberapa media dalam pelaksanaannya serta terdapat pantangan yang harus dihindari selama proses ritual. Berdasarkan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alu bahwa ritual yang mereka lakukan masih tetap berada dalam jalur yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun medianya hanya sebagai simbol bukan alat untuk meminta. Begitupun dari perspektif hukum Islam bahwa ritual ini dapat dilakukan dan tidak menyalahi hukum Islam sepanjang tidak menggantungkan harapan atau doa mereka kepada media atau atas keahlian dari passoppo’i urang.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal Mahlil Adriaman; Virda Nurhayati
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks bank yang mengalami kegagalan, dengan fokus pada kewenangan dan mekanisme tanggung jawab yang diterapkan oleh bank dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan yang relevan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam situasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan analisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kegagalan bank, LPS memiliki kewenangan yang luas untuk menjamin hak-hak nasabah, serta menerapkan mekanisme tanggung jawab yang lebih terstruktur untuk melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran LPS dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah yang terdampak oleh kegagalan bank.
Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Joint Venture (studi kasus: PT. wallem sentosa shipping services) Rizki Aulia
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi asing yang umum dilakukan dalam ekonomi global saat ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah kerja sama dalam bentuk Joint Venture. PMA mengacu pada investasi langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing ke dalam suatu negara, biasanya melalui pembentukan Perusahaan, anak Perusahaan, atau akuisisi aset yang sudah ada. Para pihak berbagi kepemilikan, risiko, dan keuntungan dari usaha bersama tersebut. Penanaman Modal Asing secara langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) dalam bentuk kerjasama Joint Venture ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja di negara tujuan. Namun, para pihak juga dapat menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, peraturan pemerintah yang kompleks, dan potensi konflik kepentingan antara mitra bisnis. Dalam pembahasan ini kerjasama dalam bentuk Joint Venture akan mengambil contoh studi kasus pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang merupakan perusahaan patungan (Joint Venture) mengalami permasalahan internal karena pihak penanaman modal asing yaitu Wallem & Co, Limited, selaku Perusahaan penanaman modal asing tidak memenuhi kesepakatan sehingga terjadi perselisihan di dalam kerjasama Joint Venture antara PT Layar Sentosa Shipping, selaku perusahaan lokal, dan Wallem & Co. Limited. Penelitian ini akan membahas permasalahan kerjasama dalam bentuk Perusahaan Joint Venture, khususnya khususnya mengenai dampak keberlangsungan dan status hukumnya sebagai Perusahaan Joint Venture. Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum secara normatif kualitatif. Joint Venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.    
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Samarinda Mia Afriyani
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2018. Nilai-nilai moral, kesehatan, dan kebutuhan akan bantuan sosial selama masa remaja anak-anak akan sangat terpengaruh oleh kejahatan seksual terhadap mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Samarinda berada di bawah lingkup Polresta Samarinda dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik hukum pidana di Wilayah Samarinda sudah. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini dilakukan dipolresta Samarinda menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dan data skunder mengacu pada data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Informasi yang terkumpul kemudian diolah, disajikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil peneiltian ini adalah Perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dapat dicapai sebagian dengan memberikan dukungan rehabilitasi dan pencegahan dengan upaya preventif dan reprensif. Bersama dengan mengupayakan taktik penghukuman dan pencegahan terhadap pelanggaran kekerasan seksual. Mendorong mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak hingga mereka menyerahkan diri adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Page 8 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue