cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA Rahman, Abdul
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.187

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep negara hukum di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan historis, undang-undang, konseptual dan komparatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Namun, konsep negara hukum Indonesia mengadopsi beberapa konsep rule of law serta konsep rechtstaat. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang kuat dengan karakteristik negara hukum dan juga beberapa pasal yang memiliki konsep atau karakteristik rechstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut salah satu doktrin, baik doktrin rechtstaat maupun negara hukum, melainkan menganut kedua konsep tersebut yang berlandaskan Pancasila. Pemilihan konsep negara hukum Indonesia disepakati setelah perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI antara Soekarno-Soepomo dan Hatta-Yamin. Perdebatan dasar filosofis negara Indonesia antara nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam kemudian dimenangkan oleh nasionalis-sekuler dengan dasar negara Pancasila. Meskipun kelompok nasionalis-Islam kalah dalam perjuangan untuk basis negara Indonesia, semangat untuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam tidak pernah padam, hal ini dapat dilihat dalam perjuangan politik Islam di parlemen.
SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH Roziqin, Roziqin; Syahrizal, Syahrizal; Theresia Koyansow , Regina
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.188

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut Sistem Rumah Tangga Materiil (Materiale huishoudingsleer), dimana pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga materiil berpangkal tolak ada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara materiil berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.
IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY Amer, Nabih; Lubis, Arief Fahmi; Muhtar, Mohamad Hidayat; Saija, Vica Jillyan Edsti; Putri, Viorizza Suciani; Setiawan, Beni
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189

Abstract

This study seeks to analyse the constitutional provisions on political neutrality within the framework of Indonesia's democratic process, particularly as it pertains to the establishment and upkeep of a democratic society founded on social fairness and the preeminence of legal principles. This study examines applicable laws, legal theories, and police procedures via a normative-philosophical and descriptive analytical lens. Findings highlight the need of political neutrality in state administration and bureaucracy for maintaining a just and fair democracy. Government impartiality and honesty can only be restored by overhauls to political ethics and the inner workings of bureaucratic politics. In light of Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (1945), this conclusion stresses the need of cooperation across different parts of the country in order to establish a national legal system that upholds democracy and social justice.
Legisme Dan Overregulation Di Indonesia: Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus Anggi Fitriani Purwaningrum; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.201

Abstract

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya terhadap metode omnibus, dengan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai rechtsidee sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti living law yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Tinjauan hukum progresif juga menunjukan bahwasanya pembentukan hukum tidak hanya mengakamodasi prinsip-prinsip formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.
Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara: Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak Rahman, Irsan; Nurazizah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.203

Abstract

Cattle farming in Bombana Regency is mostly practiced through grazing, which causes social problems in the form of livestock sometimes entering people's gardens and damaging crops. This incident is legally considered as an unlawful act by the livestock owner even though it is not done directly by the livestock owner. On this basis, we conducted research related to how the legal norms of unlawful acts of livestock owners, then how the responsibility of livestock owners and how the settlement of cases of crop destruction by livestock between livestock owners and crop owners. From the results of our research in Bombana Regency, Southeast Sulawesi, we found that in addition to the national legal framework of Articles 1365, 1366, and 1368 of the Indonesian Criminal Code, there are also norms in Regional Regulation No. 4/2017 on the Control of Livestock and the core provisions of the Regional Regulation relating to the obligation of compensation are found in Article 28 Paragraph 1 Letter a. In addition, we found that the responsibility of the owner of the livestock for damaging the crops is the responsibility of the owner of the livestock, In addition, we find that the responsibility for the destruction of crops by livestock is a tort, which is a responsibility due to fault so that the tort can strictly apply the norms mentioned above, the process of resolving cases between livestock owners and crop owners is resolved through non-litigation courts, both negotiation and mediation.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn) Janur, Nur Akifah
Jurnal de Facto Vol 9 No 2 (2023)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v9i2.215

Abstract

Responsibility means being imposed on the perpetrator of a criminal offense relating to the basis for imposing criminal sanctions. Children as perpetrators of criminal acts, also known as children in conflict with the law, are children who have committed acts which according to criminal law are prohibited and criminal sanctions will be given to the perpetrator. Provisions in criminal law related to criminal responsibility state that children as criminal perpetrators are considered incapable of being responsible for their actions. The formulation of the problem in this research is: 1) how is criminal law related to the judge's legal considerations in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn 2) What is the legal protection for children as perpetrators of criminal acts? This research uses a descriptive-qualitative research method using a juridical-normative approach. The research results obtained show that the criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts refers to the provisions regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, where when children as perpetrators of criminal acts are over 12 years old and not yet 18 years old, they must go through diversion efforts. In Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, the panel of judges decided on 6 months of training at a Job Training Center with the consideration that the child's actions were a repetition of a criminal act. The form of protection given to children who commit criminal acts is to prioritize the best principles for children.
Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib Maskanah, Ummi; Setiawati, Yeti; Wijaya, Melliana; Rohmani, Rodiah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.216

Abstract

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non eksekusi wajib yang digunakan dalam penghapusan barang inventaris pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara dengan efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan Di DPR dan DPD RI Faza 'Ainun Najah; Sapto Hadi Pamungkas; Ardiansyah, Ardiansyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.217

Abstract

Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukan adanya ketimpangan antara regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan peran perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR dan DPD RI dengan menggunakan tinjauan feminist legal theory dan charismatic leadership. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder serta pendekatan secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif legal feminist, perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan berbagai keputusan diantaranya pembangunan hukum. Dari perspektif charismatic leadership, model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan di era kontemporer saat ini disebabkan kharismatik dapat muncul dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.
Legalitas Lelang Sukarela Non - Eksekusi Di Internet Tanpa Melibatkan Pejabat Lelang Rusaedi, Attansya Rafli; Maskanah, Ummi; Herlani, Lisa Herlani; Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.220

Abstract

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (Lex Specialis) Vendu Instructie dan Vendu Reglement masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet biasanya dilakukan tanpa pejabat lelang—seperti eBay—melalui platform e-Marketplace Auction. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang tidak melibatkan eksekusi yang dilaksanakan di internet minus kehadiran petugas auction resmi juga untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, lelang internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan mengizinkan penggunaan upaya hukum untuk menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainya.
Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana waleulu, sapia; Tuasikal, Hadi; Hidaya, Wahab Aznul
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.221

Abstract

seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normative untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif. Metode ini memerlukan pemeriksaan literatur tentang bahan hukum yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keterangan dan peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.

Page 7 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue