cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024" : 10 Documents clear
UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN Marantika Putra, I Made Bagus Aldi; Arsawati, Ni Nyoman Juwita
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4350

Abstract

Residivis adalah individu yang terlibat dalam pengulangan tindak pidana. Peran lembaga pemasyarakatan meliputi pembinaan terhadap narapidana serta pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan aspek kepribadian dan kemandirian mereka. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana dan bagaimana upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan ditinjau dari ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana serta menganalisis upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan gabungan yang mencakup analisis perundangundangan dan pendekatan konseptual. Beberapa faktor memengaruhi penyebab pengulangan tindak pidana, termasuk faktor internal seperti kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan kurangnya kesadaran diri, yang dapat menyebabkan mudah frustrasi. Selain itu, faktor eksternal seperti latar belakang ekonomi, sosial, dan lingkungan juga berperan. Terkait dengan upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana oleh lembaga pemasyarakatan, hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dimulai dari masa pengenal lingkungan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan tahap awal hingga tahap lanjutan yang melibatkan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Selain itu, pelatihan yang disesuaikan dengan minat, keterampilan, dan bakat narapidana juga berperan penting setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup ketika kembali ke lingkungan mereka. Hal ini diharapkan dapat mencegah narapidana melakukan pengulangan tindak pidana di masa mendatang.
JAMINAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM MENJALANKAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI Suriani, Suriani; Ismail, Ismail; Rahmat, Rahmat; Handayani, Rizka
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4485

Abstract

Tujuan dari sistem pemasyarakatan lebih dari sekedar rehabilitasi narapidana dan juga melindungi masyarakat dari ancaman residivisme. Hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sangat mengutamakan hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang dipenjara karena kejahatannya di lembaga pemasyarakatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jaminan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat lapas dalam jaminan kesehatan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Lapas kelas II B Tanjungbalai telah memberikan jaminan kesehatan serta pelayanan berupa pelayanan publik termasuk kesehatan, pendidikan  dan penegakan hukum dan penyediaan sarana prasarana namun demikian terdapat hambatan yang yang terdiri dari faktor ekternal dan internal.
REKONSTRUKSI PASAL 11 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DEMI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM Zainuddin, Muhammad; Karina, Aisyah Dinda
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4351

Abstract

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membawa harapan untuk memenuhi rasa keadilan yang cepat, tepat, sederhana dan murah oleh para pihak yang berperkara. Selain itu pula regulasi yang ada haruslah jelas dan mudah dipahami agar tidak terjadinya multi tafsir sehingga memiliki makna lain dan terjadinya ketidakpastian hukum. Fokus pengkajian ditekankan kepada mengapa alasan diperlukanya rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?, serta bagaimana bentuk rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?. Permasalahan yang diangkat dikaji melalui metode yuridis normatif dengen menekankan kepada bahan sekuder, terlebih pada bahan hukum primer. Ketentuan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlebih dalam pasal 11 ditemukan penggunaan kata yang multi tafsir sehingga terjadi paradigma lemahnya kepastian hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum untuk terwujudnya kepastian hukum. Melalui pembahasan alasan rekonstruksi dan bentuk rekonstruksi dari regulasi hukum diharapkan akan terwujudnya kepastian hukum. Sehingga diperlukan rekonstruksi hukum, secara makna rekonstruksi hukum murupakan penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan.
IMPLEMENTATION OF ABSENTEE LAND MANAGEMENT IN THE COMMUNITY ENVIRONMENT Bahmid, Bahmid; pratiwi, irda; Nasution, Emmi Rahmiwita; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4506

Abstract

This research is based on the background Absentee land is land owned by individuals or legal entities that do not physically live on or are near the land. The focus of absentee land management implementation is to identify the challenges and impacts associated with land ownership by owners who are not in the area concerned. This study aims to analyze how absentee land management affects the environment and local communities.
MUTASI YANG BERKEADILAN DALAM HUBUNGAN KERJA ginting, sryani; Tobing, Christina NM.
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4460

Abstract

In many workplaces, workers often reject job mutations, leading to disputes with employers. This article aims to examine the issue of job mutations in the context of labor relations from a justice perspective. The study uses a descriptive analytical method with a normative legal approach. The normative legal approach is used to analyze secondary data in the form of regulations and several decisions from the Industrial Relations Court that have become legally binding, selected through a purposive sample. The data analysis is qualitative. The research results show that job mutations are the employer's right for various purposes and reasons. Mutations must be fair, namely taking into account the suitability of the worker's competence, skills, expertise, interests, talents and abilities while paying attention to dignity, human rights and legal protection. Resolving disputes is in line with the mechanisms regulated by Law No. 2 of 2004 on the Settlement of Industrial Relations Disputes, which includes non-litigious and litigious methods. The problem is that some decisions from the Industrial Relations Court, judges provide different interpretations and applications of the law regarding the rejection of job mutations, as job mutations are not regulated in the Labor Law, thus failing to achieve justice, benefits, and legal certainty. Unfair mutations can be used by employers as a means to carry out layoffs on the grounds that they are qualified to resign in accordance with Article 154A paragraph (1) letter j of the Employment Law, while also eliminating the obligation to pay severance pay and long service bonus money. The rejection of job mutations is also interpreted as a violation of company regulations, leading to termination of employment according to Article 154A paragraph 1 letter k. Job mutations without considering human dignity will be considered as termination of employment due to efficiency according to Article 154A paragraph 1 letter b. Job mutations between companies with different legal entities are termination of employment, which can be used according to Article 154A paragraph 1 letter a. Fair job mutations require workers to implement job mutations. Fair job mutations will minimize disputes and improve worker morale, loyalty, and performance, ultimately advancing the company.
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM Nasution, Ahmad Faisal
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.3713

Abstract

Penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat lompatan besar terhadap Bawaslu yaitu penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Dalam aturan tersebut, lembaga pengawas pemilu tidak hanya memiliki kewenangan mengenai tindak pidana pemilu, namun juga menyelesaikan pelanggaran secara adjudikasi yaitu menindak dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Namun di dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Bawaslu dihadapkan dengan regulasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penerapan hingga ketentuan batas waktu yang dianggap tidak cukup untuk penanganan dugaan pelanggaran, atau problematika yuridis lainnya. Maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum? (2) Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum? (3) Bagaimana Problematika dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu peneletian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini memperlihatkan: (1) Kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu memiliki peran strategis dalam mengawal serta mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Kewenangan Bawaslu dalam penanganan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur dalam ketentuan UU Pemilu. (3)  Problematika yuridis dalam penanganan pelanggaran pemilu diantaranya mengenai persinggungan antara Perbawaslu dengan PKPU, multi tafsir ketentuan jangka waktu pelimpahan temuan, mengenai syarat formil dan materil dari sebuah laopran, tidak jelasnya jangka waktu investigasi dan lainnya.
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN MEMBERIKAN KUASA MENJUAL HAK ATAS TANAH Sufiarina, Sufiarina; Laurensus, Hendra; Salmon, Ricard; Yunus, M.
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4363

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian pembayaran utang dengan cara memberikan kuasa menjual sebidang tanah pada kreditornya. Debitor menawarkan penyelesaian utangnya dengan cara memberikan kuasa menjual kepada kreditor dengan suatu akta notaris. Perlu dibahas lebih lanjut apakah pemberian kuasa menjual menjadikan utang piutang menjadi hapus. apakah penerima kuasa menjual dapat menuntut pembeli di depan pengadilan atas dasar wanprestasi, dapatkah kuasa menjual dalam bentuk akta notaris dicabut secara lisan oleh pemberi kuasa. Untuk mendalaminya dilakukan penelitian dokrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kuasa menjual memberi wewenang pada penerima kuasa untuk mengalihkan penguasaan tanah pada pihak lain. Terlaksananya kuasa menjadikan pemberi kuasa terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati penerima kuasa. Hasil penelitian didapatkan pemberian kuasa menjual tidaklah menjadikan utang piutang menjadi hapus. Penerima kuasa bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli dan tidak dapat menuntut pembeli atas dasar wanprestasi. Pemberian kuasa dengan akta notaris tidaklah dapat dicabut secara lisan. Hubungan utang piutang menjadi hapus bila debitor telah memenuhi kewajiban membayarkan utangnya dari uang hasil penjualan tanah berdasarkan kuasa yang diberikan. Disarankan dalam penyelesaian utang dengan pemberian kuasa menjual dengan mencantumkan klausula bahwa harga penjualan tanah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pemberi kuasa sebagai debitor pada penerima kuasa. Kata kunci: wanprestasi, kuasa menjual, pencabutan kuasa
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI SEBAGAI BAGIAN PERIZINAN INVESTASI APARTEMEN Pradika, Agun; Ilmi, M. Miftahul; Murtadho, Muhammad Naufal; Ali Fikri, Ahmad Wildan
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perizinan investasi pembangunan Apartemen atau rumah susun komersial. PBG dan SLF merupakan dua komponen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan regulasi yang berlaku dalam sektor properti. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi bagaimana peran persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (slf) sebagai bagian dari perizinan investasi dalam pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dan bagaimana pertanggungjawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam perjanjian pengikatan jual beli tanpa sertifikat laik fungsi (SLF). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Secara keseluruhan, PBG dan SLF memainkan peran penting dalam perizinan investasi pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta bangunan yang dihasilkan aman untuk digunakan. Sebelum UU Cipta Kerja, proses yang panjang dan kompleks dapat menghambat investasi, sedangkan setelah UU Cipta Kerja, proses yang lebih sederhana dan cepat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih efisien di Indonesia. 2) Pertanggung jawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam PPJB tanpa SLF melibatkan pemenuhan standar keselamatan, transparansi informasi, komitmen tertulis, kompensasi dan ganti rugi, tanggung jawab hukum, serta pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pembeli dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ada perbaikan signifikan dalam proses perizinan, pengawasan yang ketat dan transparansi informasi tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan iklim investasi di sektor properti komersial di Indonesia.
IMPLEMENTASI KETENTUAN RAHASIA BANK DENGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH Munandar, Andra Septia; Suhartini, Endeh; Bahar, Ujang
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4409

Abstract

Implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan merupakan kegiatan operasional perbankan yang harus diterapkan pada setiap bank agar terciptanya kepercayaan antara pihak perbankan dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Perbankan dalam Menentukan Rahasia Bank dengan menjaga Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data primer catatan lapangan yang berada pada tempat penelitian di Bank Mega Syariah Kota Bogor, daftar riwayat kasus yang pernah dianalisis dalam penelitian yaitu contoh kasus salah satu Kantor Cabang Bank Mega Syariah yang telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015, dan mewawancara pimpinan cabang Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses transaksi perbankan dengan melakukan kegiatan mendokumentasi kegiatan suatu transaksi yang disimpan ke dalam arsip nasabah. Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), pemantauan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR), dan mengelola pengaduan mengenai perilaku yang melanggar hukum sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Bank Mega Syariah Kota Bogor.
UPAYA KEJAKSAAN TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TANJUNGBALAI Hutabarat, Dny Try Hutama; Rambe, M. Irfan Islami; Siregar, Emiel Salim; Handayani, Rizka
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4498

Abstract

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instusi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah Peningkatan Kecakapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kecakapan dalam penegakan hukum memperhatikan berbagai aspek yang sangat penting bagi mereka, seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue