Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
M. Irfan Islami Rambe
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN DAN PERAN NOTARIS DALAM PASAR MODAL M. Irfan Islami Rambe
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.71

Abstract

ABSTRAK Pada makalah ini membahas tentang kedudukan analisis hukum kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal.Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modalpada dasarnya telah di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal maka notaris “ dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan go publik, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana dan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang pasar modal. Kata Kunci : Kedudukan, Notaris, Pasar Modal.
UPAYA HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN M. Irfan Islami Rambe
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.547 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.183

Abstract

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang berhak mengajukan Praperadilan adalah dari pihak Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarut-larut dan tidak akan diselesasikan secara cepat. Dalam praktek, upaya hukum peninjauan kembali terhadap praperadilan pernah dikabulkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001.Kata Kunci : Upaya Hukum, Praperadilan
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM NEGERI “PMDN” SETELAH SAHAMNYA DIBELI (DIAKUISISI) OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING M. Irfan Islami Rambe
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.532 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i4.194

Abstract

Pada makalah ini membahas tentang kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri “PMDN” setelah Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).Pembelian saham secara akuisisi pada peruasahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing dapat dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akusisi yang dilakukan terhadap perusahaan bukan PMA ini tentunya harus dapat memperhatikan persetujuan atau izin-izin oleh instansi terkait dalam hal ini BKPM, BPDPPM, BPDKPM, dan memperhatikan Perpres No. 39 Tahun 2014 yang mana didalamnya mengatur tentang besaran saham (% saham) yang dapat dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, serta bentuk usaha apa yang di perbolehkan menggunakan modal asing tersebut. Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi dalam pengambilalihan (akuisisi) biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Dengan lebih besarnya pengambilalihan pihak pngakuisisi dalam Perseroan Terbatas sangat berpengaruh dengan pengendalian Perseroan terbatas. Kata Kunci : Pengalihan Saham, PMDN, PMA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CYBER YANG DILAKUKAN OLEH BANK M Irfan Islami Rambe; Zulfahri Harahap; Irwansyah Putra; Ahmad Afandi Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.2956

Abstract

Bank memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Jenis Penelitian ini adalah Normatif, pengumpulan data-data melalui wawancara dan Observasi. Maraknya kejahatan dunia cyber saat ini menjadi permasalahan bersama antara nasabah dan lembaga perbankan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, dengan menggunakan perlindungan secara implisit yaitu Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. dan Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat.Kata Kunci : Cyber, Bank, Perlindungan, pertanggungjawaban
PERANAN DINAS KOMINFO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK Mangaraja Manurung; arbin tanjung; Zaid Afif; M. Irfan Islami Rambe
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i2.3615

Abstract

Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Data/informasi yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat merupakan kenadala yang perlu untuk ditelusuri, apakah informasi tersebut masuk kedalam informasi yang dikecualikan, dalam hal ini perlu di dasari terkait informasi publik oleh pihak pengelola yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kajian ini terfokus pada pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia, pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dan hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari lapangan, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan serta perundang-undangan terkait bahasan. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapang dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan, namun terdapat kendala diantaranya belum   berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan http://ppid.asahankab.go.id/.
Co-Authors Ahmad Afandi Siregar arbin tanjung Mangaraja Manurung Muhammad Luthfi Zaid Afif Zulfahri Harahap