cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT KEPADA PENCURI TERNAK DI DESA TABA DURIAN SEBAKUL KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH Supriyanto, Feri
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.266

Abstract

ABSTRAKPenelitian di latar belakangi terjadinya pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul dalam penerapan sanksi terhadap pencuri ternak masyarakat lebi memilih menyelesaikannya melalui hukum adat yang menjadi tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan merigi kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang di sebut di atas dapat di simpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian tenak dalam penerapannya dilakukan melalui musyawarah adat yang di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh-Tokoh adat dan Imam masjid untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian ternak dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap percurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang bertugas dalam proses persidangan adat telah menjatukan sanksi adat berdasarkan hasil musyawarah adat. Sedangkan pada rumusan masalah yang ke dua yaitu hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat masi banyak yang belum terpenuhi karena masi banyak pelaku pencurian ternak yang belum sepenunya membayar denda yang telah di tetapkan oleh Ketua adat yang berdasarkan hasil musyawarah adat.Kata kunci: sanksi adat kepada pencuri ternakABSTRACTThe background of this research is the occurrence of livestock theft in the village of Taba Durian Sebakul in applyingg sanctions to community, livestock thieves are punished through customary law which became a tradition passed down from their ancestors. The objectives of this study are: (1) To know the application of customary criminal sanctions regarding livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, Merigi Kelindang Sub-disctrict. (2) To find out the obstacles in the application of customary criminal sanctions concerning livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, kelindang sub-district, central Bengkulu regency. This research is designed as empirical research by using descriptive analysis method. The technique of data collection is done by interviewing, library observation and documentation of previous researchs. it can be concluded, the first problem is the application of customary criminal sanctions regarding theft is carried out through customary meetings attended by several community leaders such as village chief, traditional leaders and mosque leaders to provide sanctions against livestock thieves have not yet been fulfilled because there are still a lot of suspects who have not yet paid a fine that has been determined by the Customary Chairperson based on the results of the customary deliberation.Keywords: customary sanctions for livestock thieves
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA Lopiga Tarigan, Rendi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1200

Abstract

ABSTRAKistilah kebijakan hukum pidana dapat pula dikenal dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang megadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaiamana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut. salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah indonesia adalah undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. secara umum ditemukan beberapa permasalahan dalam undang-undang ini diantaranya pada bab i ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan bab xii tentang ketentuan pidana pada pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. ditemukan definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan ketentuan pidana pada pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum melakukan perubahan terhadap bab i ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi-defenisi tentang ketentuan umum pada undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan melakukan perubahan terhadap pasal 85 undang-undang nomor 3 tahun 2011 bab xii tentang ketentuan pidana terkait ketentuan tindak pidanakata kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana transfer danaABSTRACTthe term criminal law policy can also be known as the politics of criminal law, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. criminal law is part of the entire applicable law of a country, which establishes the basics and rules to determine which actions should not be carried out, which are prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties for those who violate the ban, determine when and and what things to those who have violated the prohibitions can be imposed or convicted as threatened, determine in what way the imposition of the crime can be carried out if there are people who can be suspected of violating the prohibition. one of the policies issued by the indonesian government is law number 3 of 2011 concerning funds transfer.in general, several problems were found in this law, including in chapter i general provisions, the first part is related to definitions that are not in accordance with concrete matters and chapter xii concerning criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. this type of research uses the normative juridical approach. found definitions that are not in accordance with concrete matters and criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. amend changes to chapter i general provision, the first part relates to definitions of general provisions in law number 3 of 2011 concerning funds transfer and amendments to article 85 of law number 3 of 2011 chapter xii concerning criminal provisions relating to criminal provisionsKeywords: criminal law policy, criminal acts of fund transfer
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU) Bahroni, Anom
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.257

Abstract

ABSTRAKJumlah kasus perkawinan siri tahun 2010 sebanyak 5 kasus, tahun 2011 sebanyak 7 kasus, tahun 2012 sebanyak 6 kasus, tahun 2013 sebanyak 4 kasus, tahun 2014 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 3 kasus. Rumusan masalah, Apakah perkawinan siri dibenarkan oleh hukum islam, adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan apakah antara pasangan suami istri tersebut memikul hak dan kewajiban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris. Hasi penelitian menunjukan bahwa: (1) Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagian masih mau melakukan perkawinan siri, serta belum mengetahui aturan perundang-undangan dalam perkawinan siri. (2) Perkawinan siri menurut hukum islam dan hukum adat status hukumnya tetap sah didalam hukum islam jika perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut sah, dalam adat jika proses adatnya telah dilaksanakan yang diketahui oleh ketua adat perkawinan sah tanpa dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara administrasi mereka tidak tercatat sebagai suami istri. (3) Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan siri belum dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Kata kunci: perkawinan siri; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
GAGASAN BATASAN TINDAKAN GURU SEBAGAI TENAGA PENDIDIK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA SISWADIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU Jhoni Laflie, Wirman
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1184

Abstract

ABSTRAKGuru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan guru yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) Nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat (1) yakni guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya. Adapun Rumusan Masalah Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimanakah Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak perkara korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan ialah perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru. Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi GuruialahPertama dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan menghukum secara fisik maupun non fisik.Kata kunci: batasan; sanksi; perlindungan; guruABSTRACTThe teacher is a professional educator with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, evaluating, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. One of the regulations governing teacher protection when this still applies is Government Regulation (hereinafter abbreviated to PP) Number 74 of 2008 article 39 paragraph (1) namely the teacher has the freedom to sanction students who violate religious norms, norms of decency, norms of decency, written or unwritten rules set by the teacher , education unit level regulations, and legislation in the learning process that is under its authority. The Formulation of the Problem How is the Arrangement of Teachers' Actions as Educators in the Regulations of the Law and How the Idea of Limits on the Actions of Teachers as Educators Give Sanctions to Students Attributed to Efforts to Protect Teacher Professionalism. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in legislation relating to the title of this scientific work. . The results of the study are the Arrangement of the Actions of Teachers as Educators in the Laws and Regulations that are new developments regarding the regulation of the teaching profession we have encountered in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which among others contain provisions concerning the principles of the teaching profession, Establishment professional organizations, the need to establish a code of ethics, and the formation of a Teacher Honorary Board. The Idea of Limitation of Teacher Actions as Educators Give Sanctions to Students Associated with Professional Teacher Protection Efforts. . For this reason, clear boundaries such as the physical and non-physical punishment are needed.Keywords: limitation; penalty; protection; teacher
Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Menurut Hukum Adat Pasemah Khairil, Ririn
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.248

Abstract

Fakta menunjukan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terjadi 6 kasus pemerkosaan.yang di lakukan oleh 4 orang laki-laki yang sudah beristri, sebagiannya 2 orang yang belum beristri. Menurut hukum adat Pasemah perbuatan tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak sistem kemasyarakatan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dapat di rumuskan sebagai berikut, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur? Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan menurut adat Pasemah? Bagaimanakah peranan pemuka adat Pasemahdalam menyelesaikan kasus pemerkosaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan Hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah, yaitu karena sering melihat film porno melalui Hp, vcd, dan internet, melihat kemontokan wanita yang berpakaian seksi, mudahnya kaum perempuan percaya kepada kaum laki-laki,pesta perkawinan muda-mudidimalam hari. Peranan pemuka adat Pasemah dalam menyelesaikan masalah pidana seperti pemerkosaan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan,artinya lembaga adat tidak akan melanjutkan perkara pidana tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi ada juga yang di lanjutkan sampai ke pengadilan. Kata kunci : Pemerkosaan adalah perbuatan yang tidak bermoral
PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT PENGGUSURAN DIKAITKAN HAK MENDAPATKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK Kurniaty, Zaervina
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1173

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan konsep ideal perlindungan hukum terhadap warga negara akibat penggusuran dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum mampu memberikan perlindungan hukum dan memberikan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terhadap warga negara sebagai akibat penggusuran.Kata kunci: perlindungan hukum; penggusuran; penghidupan yang layakABSTRACTThis study aims to determine legal protection and the ideal concept of legal protection against citizens due to evictions associated with the right to obtain a decent livelihood. The method used in this study is the literature study method with a normative juridical approach in descriptive form. The results of this study indicate that Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest has not been able to provide legal protection and provide decent livelihoods in accordance with the constitutional mandate of Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulating each Citizens have the right to work and a decent living for humanity, towards citizens as a result of eviction.Keywords: legal protection; eviction; decent livelihood
KERUSAKAN LINGKUNGAN DIAKIBATKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS DIKABUPATEN LEBONG, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LEBONG Prayoga, Anggriyen
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.271

Abstract

ABSTRAKPertambangan Emas di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang dijakdikan sumber mata pencarian masyarakat. Pada saat ini aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terjadi pengerusakan lingkungan. Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang perlindungan dan penglolaan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya perlindungan dan penglolaan pertambangan emas Di desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terkait dengan pengawasan, pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup. Dikarenakan masih terdapat banyak hambatan dalam menglola lingkungan pertambangan baik secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan internal dan eksternal seperti, Belum efektifnya penerapan dan penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan Lingkungan Hidup, Kurangnya kordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Lingkungan Hidup, terbatasnya anggaran dan sarana perasarana, kurangnya petugas khusus keamanan, kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum preventif dan represif.Kata kunci: perlindungan; penglolaan; pertambangan emasABSTRACTGolden mining in Lebong regency is located in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency which is used as a source of community livelihood. At this time, gold mining activity in Lebong Tambang village North Lebong district, Lebong regency were damage by the environment. This research is empirical, this research explain and describe about protection and management golden mining in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, based on the result it can be seen the protection and management in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, related observation, control, planning and utilization is not appropriate of constitution No. 32 of 2009 about protection and management of environtment. Due to, there are still many obstacles in manage the great mining environtment both internal or external. As for internal and external obstacles such as, ineffectiveness application and enforcement of constitution No. 32 of 2009 about the protection and management of the environtment, lack of coordination between the regional government and environmentan agency , the limit of budget and infrastructure, lack of security officer, sense of justice in community and weakness preventive and repressive law enforcement.Keywords: protection; management; golden mining
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI BAGI PELAKU DEWASA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF Almy, Bendry
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1196

Abstract

ABSTRAKPrinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diaplikasikan dalam bentuk diversi, namun diversi tersebut hanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana anak bukan untuk pelaku dewasa, peraturan perundang-perundangan pidana Indonesia belum mengatur prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagian telah dilaksanakan melalui diskresi, namun secara teoritis dan pratik pelaksanaan diskresi masih bermasalah karena belum memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan diskresi juga bisa menimbulkan permasalahan ketidakadilan, karena adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum, sehingga asas “equality before the law” tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi bagi pelaku dewasa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mencari dan menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, prinsip keadilan restoratif diterapkan baru sebatas untuk pelaku anak yang diaplikasikan dalam bentuk diversi. Secara teoritis, historis, normatif dan praktik prosedural, diversi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun perlu adanya perubahan dan penyesuaian terutama dalam hal tujuan pelaksanaan, kwalifikasi jenis tindak pidana dan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya.Kata kunci: kebijakan hukum pidana; anak; dewasa; diversi; keadilan restoratif.AbstractThe principle of restorative justice in criminal law regulations in force in Indonesia is only regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children (SPPA) which is applied in the form of diversion, however the diversion is only intended for child offenders not for adult offenders, Indonesian criminal laws and regulations do not regulate the principle of restorative justice for adult offenders. In law enforcement practices, the application of the principle of restorative justice for adult offenders has been partially implemented through discretion, but theoretically and practically the implementation of discretion is still problematic because it does not meet the three basic legal values, namely justice, certainty and benefit, and discretion can also cause problems of injustice, due to differences in treatment in the law enforcement process, so the principle of "equality before the law" is not implemented. The research goal is to find out how the implementation of the principles of restorative justice in criminal legislation in Indonesia, and how the application of diversion for adult offenders in order to realize restorative justice. This type of research is normative research or library research, to search and find the data needed to answer the problem. The results of the study note that Indonesian criminal law regulations do not regulate the principles of restorative justice for adult offenders, the principle of restorative justice is applied only to the child offenders which is applied in the form of diversion. Theoretically, historically, normatively and procedural practice, diversion can also be applied to resolve cases by adult offenders, but there needs to be changes and adjustments especially in terms of implementation objectives, qualification of the type of crime and the mechanism or procedure for its implementation.Keywords: criminal law policy; children; adults; diversion; restorative justice.
PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN MUKOMUKO Romansyah, Toni
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.253

Abstract

ABSTRAKHutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan penelitian mengenai penegakan hukum dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang di berlakukan oleh pihak pemerintah dan penegakan hukum khususnya dalam kasus illegal logging. Penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research), data primer dan data sekunder dianalisis dengan mempergunakan secara kualitatif sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata belum mampu diterapkan secara efektif dalam permasalahan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Hal itu terbukti masih banyaknya kasus-kasus dilihat dari tahun 2010 sampai 2012. Dari hasil yang penulis teliti yaitu penekak hukum dibidang kehutanan kabupaten mukomuko dan Hakim Pengadilan Negri Arga Makmur dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan ternyata masih banyak kendala-kendala yang di hadapi baik kendala yang bersifat teknis maupun non’teknis dalam penegakan hukum kasus illegal loging.Kata kunci: penegakan hukum; illegal logging; sumber daya alam
IMPLEMENTASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI RIAU Lisnawati, Dewi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1179

Abstract

ABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi seperti yang tertuang di dalam peraturan pelaksana dari Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pelaksanaan restitusi kepada korban hanya ditujukan kepada beberapa tindak pidana tertentu saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya anak-anak atas penerapan hak restitusi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mendorong terlaksananya restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, administirasi pengajuan permohonan restitusi yang rumit, dan kendala restitusi yang tidak dibayarkan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas. Fokus penelitian ini adalah penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.Kata kunci: restitusi; anak korban tindak pidana; kekerasan seksualABSTRAKEvery child who is a victim of a crime is entitled to get restitution as stipulated in the implementing regulations of Article 71 D of the Child Protection Act No. 35 of 2014 namely Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Criminal Acts. The implementation of restitution to victims is only aimed at a number of specific criminal acts including sexual violence. The issuance of this Government Regulation aims to provide legal protection for victims, especially children, on the application of restitution rights so that they can run well. This research is a typology of empirical legal research. The results showed that the implementation of restitution for children who were victims of sexual violence in Riau Province based on Government Regulation No. 43 of 2017 has not gone well. This is caused by several constraints namely lack of awareness from law enforcement officials to encourage the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts, administration of submission of complex restitution applications, and restitution constraints that are not paid and the unclear provisions in Government Regulation Number 43 of 2017. The focus of this research is on the provisions stipulated in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts.Keywords: restitution; child victims of crime; sexual assault

Page 2 of 15 | Total Record : 148

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue