cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 1   2   3   4   5 
Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu ( Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 ) Olivia, Ghea
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.244

Abstract

Di Lapas Bengkulu, pembinaan terhadap narapidana laki-laki dan perempuan dari berbagai tindak pidana disamakan termasuk Narapidana Wanita Pemakai Narkoba. Hal ini  bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa pemakai narkotika itu mestinya mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Maka permasalahan dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Apakah pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sudah sejalan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah metode Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap napi tidak didibedakan antara napi pencurian, pembunuhan, perampokan,dan pemakai narkoba mereka dilakukan pembinaan yang sama perlakuan pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba juga disamakan pembinaannya dengan napi lain yang bertentangan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009. Padahal menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 pola pembinaan terhadap pemakai narkoba harus dibedakan yakni dilakukannya rehabilitasi di rumah sakit dan rumah sakit jiwa.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan, Narapidana wanita, LAPAS.
PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HARTA KEKAYAAN (DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA) Irawan, Agung
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1170

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan.penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang aad dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci: kewenangan; penyelesaian; dendaABSTRACTThis study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.Keywords: legal authority; settlement; fines
PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Harsono, Jumardi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.267

Abstract

ABSTRAKPerubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perubahan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemilihan umum legislative berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (2). Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemilihan umum legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang melatarbelakangi perubahan kewenangan pelanggaran Pemilu yakni adanya aspirasi Bawaslu yang kesulitan dalam praktik, dimana saat terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yang semestinya diselesaikan dengan cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak diproses secara cepat dan tidak diberi putusan serta tindakan. Disisi lain adanya usulan agar Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi menjadi dua lembaga yang menangani perselisihan Pemilu. Mahkamah Konstitusi menangani perselisihan hasil Pemilu, sedangkan Bawaslu menangani pelanggaran ketentuan Administrasi pemilu, menjadi penyidik dan penuntut pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta Pemilu, perselisihan antara peserta Pemilu. Bawaslu hendak dikembangkan menjadi penegak hukum dan menyelesaikan sebagian sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu dibagi menjadi enam jenis yaitu Tindak Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Perselisihan hasil Pemilu, sengketa tata usaha Negara. Keseluruhan pelanggaran Pemilu ini ditangani oleh masing-masing lembaga yang berbeda.Kata kunci: pemilu legislatif; pelanggaran pemilu; mekanisme penanganan pelanggaran pemiluABSTRACTT Changes to the Authority of the General Election Supervisory Board on Violations of Legislative General Elections based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The objectives of this study are: (1). To find out the background of the change in authority of the General Election Supervisory Agency against violations of the legislative general election based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, (2). To find out the mechanism for resolving violations of the General Election by the General Election Supervisory Board against violations of legislative elections based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This type of research is legal normative juridical research using two approaches namely the approach of legislation and a conceptual approach. The results of the research behind the change in election violation authority are the aspirations of Bawaslu which have difficulties in practice, where during the election administration violations which should be resolved quickly, cannot be done because the process of forwarding reports from Election supervisors to the Election Commission/Regional Election Commission is not processed quickly and not given decisions and actions. On the other hand there is a proposal that the Election Supervisory Body and the Constitutional Court be two institutions that handle election disputes. The Constitutional Court handles disputes over election results, while the Election Supervisory Body handles violations of electoral administration provisions, becomes investigators and prosecutors of violations of Election criminal provisions, disputes between the General Election Commission and election participants, disputes between election participants. Bawaslu wants to be developed into law enforcement and resolve some election disputes. Election Violations are divided into six types, namely Election Crimes, Election Organizers Code of Ethics, Election Administration Violations, Election Disputes, Election Results Disputes, State administrative disputes. All of these Election violations are handled by different institutions.Keywords: legislative elections; election violations; mechanism for handling election violations
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rikardo, Rido
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1201

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan. Penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.Kata kunci: kewenangan; penyelesaian; dendaABSTRACTThis study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.Keywords: authority; settlement; fines
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ramadhan, Ayfit Khairul
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.258

Abstract

ABSTRAKMenurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara. selain terdakwa harus menjalani pidana badan terdakwa juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara, karena roh dari tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyak. Karena itu timbul suatu permasalahan, apakah pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan Peradilan Tipikor Bengkulu selalu mengembalikan kerugian keuangan negara dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dijadikan dasar terhadap berat ringannya vonis yang diberikan oleh hakim. Hasil penelitian terjawab pengembalian kerugian keuangan negara yang ditangani oleh lembaga peradilan dan Kejaksaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 18. Orang yang mengembalikan vonisnya lebih ringan daripada yang tidak mengembalikan kerugian negara. Untuk itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara daripada pemidanaan. Dan lembaga yang terkait harus berjibaku dalam memberantas korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi.Kata kunci: korupsi; pengembalian kerugian keuangan negara
INFORMED CONSENT DOKTER DAN PASIEN BERDASARKAN ASAS GOOD FAITH Safitri, Yenni
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1185

Abstract

ABSTRAKPerjanjian informed consent harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Tulisan ini membahas informed consent Dokter dan Pasien berdasarkan asas Good Faith dan akibat hukum tidak dilaksanakannya informed consent Dokter dan Pasien berdasarkan asas Good Faith. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Informed consent antara dokter dan pasien harus berdasarkan asas good faith, bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien. Bagi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Apabila tidak ada informed consent berakibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, digolongkan sebagai wanprestasi dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.Kata kunci: informed consent; good faith; dokter dan pasienABSTRACTAn informed consent agreement must be carried out in good faith. This principle is the principle that the parties, namely the creditors and debtors must carry out the substance of the contract based on the trust or firm belief or goodwill of the parties. This paper discusses the informed consent of Doctors and Patients based on the Good Faith principle and the legal consequences of not implementing the informed consent of Doctors and Patients based on the Good Faith principle. The research method is a normative legal research study of the principle of law, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods. The conclusion of this study is that informed consent between doctors and patients must be based on the principle of good faith, for physicians informed consent to provide a sense of security in carrying out medical actions against patients. For patients, informed consent is an embodiment of the patient's right where the patient has the right to get information about the disease he is suffering from, what medical action he wants to take, the likelihood that will occur in making a decision on medical action. If no informed consent results in failure to fulfill one of the terms of the agreement under Article 1320 of the Civil Code, it is classified as a default and is classified as unlawful pursuant to Article 1365 of the Civil Code. Keywords: informed consent; good faith; doctors and patients
Studi terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Argamakmur Bengkulu Utara Edi, Yoyon
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.249

Abstract

Pada dasarnya upaya mediasi ini adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan, melainkan melibatkan para hakim sebagai mediator baik dari pihak suami maupun mediator yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara itu sendiri. Sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak yang sedang bersengketa. Apabila upaya mediasi dalam menyelesaikan perkara dapat menghasilkan keseoakatan maka pihak Pengadilan Agama akan menguguhkan kesepakatan dalam sebuah akta perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peradapan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, untuk mengetahui kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan Deskriptif Analistis. Kesimpulan Prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Argamakmur, terlebih dahulu harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tersebut, kemudian setelah persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama sudah terpenuhi, maka ada persidangan pertama majelis hakim menawarkan penyelesaian perkara perceraian kepada para pihak, atau sepanjang proses persidangan berlangsung, tetapi sebelum akan dijatuhkan keputusan oleh Hakim.Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET) Citra Dewi, Marini
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1174

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan pemahaman atas norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran produk hasil olahan daging. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya perlindungan hokum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administrastif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.Kata kunci: perlindungan konsumen; produk tanpa izin edarABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contained in Article 1 number 1 states that consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. This type of research is field research (Field Research). The method used in this research is normative juridical research which refers to statutory regulations. The data obtained were analyzed with an understanding of legal norms, specifically the laws and regulations relating to the oversight task by the government of the circulation of processed meat products. Based on the results of research that efforts to protect the law against consumer rights over the distribution of household-scale nuggets products without marketing authorization are to provide administrative sanctions and if they have not provided a deterrent effect, criminal sanctions will be imposed. BPOM in each province cannot reach all regions in the province so the socialization given is not comprehensive to the community. The limited staff owned by BPOM is also one of the obstacles in providing legal counseling to the public. Regulations that are made related to food products that are mandatory for marketing permits already exist, but their implementation is still ineffective due to several aspects of these obstacles.Keywords: consumer protection; products without circular permission
STUDI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG Putra, Fanny Muchlis
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.272

Abstract

ABSTRAKDalam penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan mengunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa: (1) Kekerasan fisik di mana kekerasan fisik menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berupa rasa sakit, jatuh sakit, dan cacat selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis yang menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya percaya diri atau mengalami psikis berat, kekerasan seksual juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga kekerasan berupah paksaan yang di lakukan oleh anggota keluarga dengan aggota keluarga yang lain yang bertujan tertentu dan penelantaran rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga tanpa memeberi tanggung jawab seperti kehidupan, perawatan dan pemeliharan kepada orang tersebut (2) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang Lebong penyelesaian dengan jalur mediasi dengan menunjuk orang ketiga sebagai penengah untuk bertujuan menampung pemikiran-pemikiran dari korban, tersangka, keluarga, untuk menyelesaian masalah, konsleor dengan cara memberikan konsling untuk memperbaiki psikologi korban, fasilitator di mana memfsilitaskan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesasian kekerasan dalam rumah tangga, broker bertujuan memeberi tahu kepada korban di mana korban bisa meminta bantuan pertolongan dalam penyelesaian kekerassan dalam rumah tangga dan motivator dengan memeberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bahawa korban bisa menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; penyebab; penyelesaianABSTRACTIn the cause of the occurrence of criminal acts of domestic violence which are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence in households in the Rejang Lebong district. The research method used is empirical using qualitative methods. From the results of this study it was found that: (1). Physical violence in which physical violence is the cause of domestic violence physical violence in the form of pain, falling ill, and disability in addition to physical violence there is also psychological violence which causes feelings of helplessness, loss of self-confidence or experiencing severe psychology, sexual violence is also included domestic violence forced coercion violence committed by family members with other family members who have a certain rainfall and neglect of the household is domestic violence without giving responsibilities such as life, care and maintenance to that person (2) in the settlement of criminal acts domestic violence in Rejang Lebong district with a mediation path by appointing a third person as an intermediary to aim to accommodate thoughts from victims, suspects, families, to solve problems, to provide counseling to improve victims' psychology, the facilitator in which facilitates victims of domestic violence in resolving domestic violence, the broker aims to inform victims where victims can ask for help in resolving violence in the household and motivators by giving support to victims of domestic violence that victims can face problems of domestic violence.Keywords: domestic violence; causes; settlement
ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA SIMPANG BELITI KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG Arifin, Agustinal
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.263

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode Empiris Studi Kasus di desa Simpang Beliti yang dengan melalui pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara kepala KUA Responden dan masyarakat Desa Simpang Beliti dan masyarakat yang pernah melakukan pernikahan di bawah umur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan di bawah umur adalah adanya masalah ekonomi. Karena para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan. Mereka belum mampu mencari uang untuk menafkahkan keluarganya. Menimbulkan suatu penyakit akibat melahirkan dengan usia muda yaitu penyakit kanker rahim. Dari segi kesehatan usia yang efektif untuk melahirkan seorang anak adalah usiam 20-35 tahun. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dibawah dan diatas usia tersebut nanti akan menjadi cacat mental atau fisik, kebutaan dan ketulian. Dan juga wanita yang belum mencapai usia efektif, untuk melahirkan akan sering mengalami kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Berdasarkan hasil tersebut, pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepantasnya yaitu usia diatas dua puluh tahun, usia tersebut sudah menunjukkan kedewasaan seseorang, karena usia dibawah umur apabila melakukan pernikahan akan menimbulkan masalah-masalah dalam keluarganya.Kata kunci: pernikahan di bawah umurABSTRACTThis study uses the Empirical Case Study method in Simpang Beliti village which through data collection is through interviews with the heads of KUA Respondents and Simpang Beliti Village communities and people who have underage marriages. From the results of the study concluded that the impact of underage marriage is the existence of economic problems. Because teenagers who have underage marriages have no creativity to find work. They have not been able to find money to spend their family. And then the psychological impact of adolescents, adolescents in general are still unstable, their emotional level is still high and the emotions raised are very difficult to stop, because underage marriages are very influential for childbirth. And cause a disease due to childbirth with young age, namely uterine cancer. In terms of age, effective health for giving birth to a child is 20-35 years old. Based on these results, marriage will be better done with the appropriate age. namely over the age of twenty years, this age has shown a person's maturity, because underage age if doing a marriage will cause problems in his family.Keywords: underage marriage

Page 3 of 15 | Total Record : 148

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue