cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS MELALUI MEDIA ON LINE DIKAITKAN PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Efendi, Indra
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1197

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.Perumusan Masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bagaimana konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk mengetahui konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif. Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif . Kesimpulan Pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentan Pers tidak berlaku. Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (cyber) , yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas Lex spesialis derogat legi generali yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan “Lex spesialis” dari Pasal 310 KUHP yang merupakan “Lex generali” dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Sarannya antara lain harus ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers; dan Harus dipertegas keberadaan (materiil sphere) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda; Perlu dipertegas apakah delik pers itu adalah delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya; Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidak akuratan wajib segera dikoreksi.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana pers; media on line; Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ABSTRACTThe development of technology in the increasingly modern information field often leads to criminal defamation carried out by several people or irresponsible persons. Formulation of Problems How criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act. How is the proposed improvement concept in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law.Research Objectives To find out To find out the criminal liability of the press through online media is linked Article 310 of the Criminal Law Code To find out the concept of the proposed improvement in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Book based on progressive law. This type of legal research is normative.Conclusion Criminal liability of the press through online media is associated with Article 310 of the Criminal Law Act that has been running in accordance with the Criminal Law Act, but due to the Law Number 40 of 1999 concerning the Press, In connection with freedom of the Press or the mass media and threats that are still felt was the application of the article Defamation or defamation of good name by oral or written on the Criminal Code. This rule is considered to hamper many freedom of expression to express opinions in the community and is considered Law No. 40 of 1999 about the Press does not apply. The proposed concept of improvement in criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law, especially criminal sanctions against perpetrators of cyber defamation, in which the application of this law is reviewed from the Criminal Code and the ITE Law. The application of the law against criminal defamation uses the principle of Lex specialist derogat legi generali, whereby the regulation of defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of the ITE Law constitutes the "Lex specialist" of Article 310 of the Criminal Code which is a "Lex generali" where the relationship of this rule makes legal synergy over defamation cases.The suggestions are that there must be a strict separation related to what is included in press offenses and which are not press offenses; and The existence of the material (sphere) must be confirmed whether the Act is a General Criminal Act or a Special Criminal Act, because the handling will be different; It needs to be emphasized whether the press offenses are complaints or general offenses (offense reports) because the prosecution period will be different and whether it can be withdrawn or not, and criminal liability must be confirmed whether it is delegated to the editor in chief, an individual (journalist) or the corporation; The factor that must be considered in reporting is that the press or mass media must be free from internal and external group pressure, and that a news is written carefully, accurately, and news writing must be complete and complete, so that other parties know the information correctly and errors and inaccuracies must be corrected immediately.Keywords: criminal liability pressl; online media; Article 310 Of The Criminal Law Code
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Fikri, Ranty Saraswati
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.254

Abstract

ABSTRAKSumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Dengan demikian masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menananm pohon penghasil kayu rakyat, maka rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan serta peranan pemerintah dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak di kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis dan empiris, Hasil yang didapat adalah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 36, bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak. Sebagaimana telah diatur didalam P.30/Menhut-II/2012.Yang dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) apabila desa, kepala desa atau aparat desa tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penerbit SKAU, maka kepala desa di desa lain yang memenuhi persyaratan dan telah diangkat sebagai penerbit skau, dapat menerbitkan SKAU di desa tersebut. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Untuk itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma memberikan Persetujuan untuk melaksanakan/pengelolahan kayPemerintah Provinsi Dinas Kehutanan saling berperan serta dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak.Kata kunci: hutan hak; peranan; SKAU
AKIBAT HUKUM KETIADAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PEMBENTUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Sepriani, Elsa
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1181

Abstract

ABSTRAKPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara formal dan materil. Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan. Untuk mengetahui urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?. Kedua, Apakah akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang sistematika hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adaah pertama, urgensi kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037, mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037, merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037 dan memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang. Kedua, akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formil dan cacat secara materil. Secara formil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.Kata kunci: ketiadaan; KLHS; peraturan daerah RTRW.ABSTRACTRegional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 is formally and materially flawed. The publishing process is imposed by a handful of elites and entrepreneurs, placing more importance on the economic aspects of the elite and entrepreneurs than on protecting the ecological space and the management of indigenous and local communities. To find out the urgency of the Strategic Environmental Study the researcher poured in the form of a thesis writing with the first problem formulation, how was the urgency of the Strategic Environmental Study in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?. Second, what is the legal consequence of the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?The research method used by the author is a normative legal research study of legal systematics, because it discusses and examines Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 whose stipulations are not in accordance with higher laws and regulations. In this study, researchers will collect data consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion from the results of this study is that the urgency of a strategic environmental study in the formation of a regional spatial plan is to ensure that the principles of sustainable development have been considered in the contents of the 2017-2037 Provincial RTRW, assessing the influence of the PPP as stipulated in the 2017-2037 Provincial RTRW Draft Regulation , formulating options for mitigating impacts and / or alternatives for the 2017-2037 Provincial RTRW Regional Regulation draft Regional Regulation and ensuring the participation of the community and other stakeholders in spatial policy decision making. Secondly, due to the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan is to cause the Regional Regulation to be formally flawed and materially flawed. Formally means imperfection of substance from Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 and materially means imperfection of content or content of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning of Riau Province 2018-2038.Keywords: absence; KLHS; regional regulation RTRW.
Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu Tanjung, Sapriandi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.245

Abstract

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 1320. Seiring dengan perkembangan e-commerce, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya e-commerce tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam e-commerce tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online memenuhi syarat sahnya perjanjian dan mengetahui apakah bentuk transaksi online menurut UU No. 11 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Syarat sah transaksi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (“UU ITE”) adalah Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan E-Commerce dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, kontrak dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan. Masih banyak pelaku usaha yang ketika menawarkan produknya di dunia maya atau internet memberikan informasi yang kurang baik dan kurang benar sehingga konsumen tidak merasa di kecewakan karena ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pembeli perdata sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci : Jual Beli Online, UU ITE
ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Lestari, Novita; Arafat Hermana, M.
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1171

Abstract

ABSTRAKPada analisis yuridis pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana BUM Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan Penelitian adalah (1) mengetahui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2) dapat menjelaskan hambatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan analisis dari segi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain: Pendirian BUM Desa berdasarkan perundangan dan teknis pendirian BUM Desa 2). Hambatan pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa sehingga tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan BUM Desa. Kata kunci: BUM Desa; pembentukan; desaABSTRACTOn judicial review BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village where BUM Desa a new economic institutions that still need a solid foundation to grow and develop. Objective: (1) determine the formation of village-owned enterprises (BUM DESA) pursuant to Act Number 6 of 2014 on the village, (2) barriers to the formation of village-owned enterprises pursuant to Act Number 6 of 2014 concerning the village. This type of research used in this study is normative, because the material covered prioritize a review of the terms of the legislation relating to the Establishment of village-owned enterprises pursuant to Act Number. 6 of 2014 concerning the village. Research results show that 1) Establishment BUM Desa by Act Number 6 of 2014 on the village include: Establishment BUM Desa based on legislation and technical establishments BUM Desa 2). Barriers BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village in general the lack of regulations governing BUM Desa area so that no legal basis on which the formation of BUM Desa.Keywords: BUM Desa; formation; village
PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERJADINYA MALADMINISTRASI Yolanda, Alfenia
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.268

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik dan juga untuk mengetahui faktor apa sajakah yang memicu terjadinya pelanggaran maladministrasi di Provinsi Bengkulu. Wawancara dilakukan terhadap asisten Ombudsman Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa bentuk pencegahan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu melakukan pengawasan dengan mengawasi pelayanan publik di Kota Bengkulu yang memiliki dua bentuk yaitu melakukan Investigasi berdasarkan laporan masyarakat dan melakukan inisiatif investigasi Ombudsman itu sendiri. Faktor yang memicu pelanggaran Maladministrasi sering terjadi diprovinsi Bengkulu adanya pegawai yang memiliki produktivitas kerja yang rendah serta rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan.Kata kunci: maladministrasi; pelayanan publik; ombudsmanABSTRACTThis study aims to determine the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Bengkulu Province in preventing the occurrence of maladministration of public services and also to find out what factors triggered the occurrence of maladministration violations in Bengkulu Province. Interviews were conducted with the Indonesian Ombudsman assistant. This type of research is empirical juridical with descriptive research with observation, interview and documentation data collection techniques. Based on the results of the study that the form of prevention of maldministration carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Bengkulu Province was to supervise by supervising public services in Bengkulu City which had two forms, namely investigating based on community reports and conducting investigative initiatives of the Ombudsman itself. Factors that trigger violations of Maladministration often occur in the province of Bengkulu, there are employees who have low work productivity and low self-awareness of employees in improving service quality.Keywords: maladministration; public service; ombudsman
PENERAPAN SANKSI ALTERNATIF SELAIN PIDANA PENJARA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA Tumpal Halomoan, Winro
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1203

Abstract

ABSTRAKPidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelakunya. penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum remedium). Pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Pidana penjara ini merupakan bentuk perampasan hak-hak terpidana selama menjalani pidana di dalam lembaga penjara. Pemerintah Negara Inggris saja melarang pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para pelaku (first offender) kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana?. Kedua, bagaimanakah idealnya sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana yang berasal dari pelanggaran administrasi?Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang kriteria taraf sejarah hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana. Di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adaah pertama, penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana tidak efektif dilakukan. Pidana berupa penjara dan kurungan merupakan jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam system peradilan pidana di Indonesia. Pidana penjara dan kurungan dianggap sangat efektif dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya hal ini diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif yang cenderung memidana seseorang dengan pidana penjara. Padahal penegakan hukum pidana harus memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun saat ini terjadi pergeseran politik hukum (legal policy) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum remedium). Dan Idealnya sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana yang berasal dari pelanggaran administrasi bukanlah sanksi pidana penjara, melainkan sanksi pidana alternative, seperti sanksi administrasi, pidana bersyarat, pidana denda, pembebasan bersyarat, sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta rehabilitasi untuk perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Sehingga untuk pembaharuan hukum pidana untuk kedepannya mempunyai makna, hal ini juga merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio cultural masyarakat. Sehingga peraturan hukum yang akan datang (ius constituendum) khususnya peraturan mengenai pemidanaan yang ada dapat dirumuskan secara lebih baik, sesuai dengan tujuan pemidanaan.Kata kunci: sanksi alternatif; pidana penjara; tindak pidanaABSTRACTCriminal, in essence is a tool to achieve goals and how to formulate these objectives in the concept or material of a law which by its formers want to be enforced by including the criminal. In addition to being enforced, there are also criminal objectives and criminal terms. The purpose of punishment is the protection of society and the protection/coaching of individual perpetrators. the application of criminal law which was originally as an attempt/the last way (ultimum remedium) became the first attempt / way (primum remedium). Prison criminal increasingly plays an important role and shifts the position of capital punishment and corporal punishment which are considered cruel. This prison sentence is a form of deprivation of the rights of a convicted person while serving a crime in a prison institution. The British Government alone prohibits the court from imposing prison sentences on perpetrators (first offender) unless there is no other appropriate way to treat them.To find out more, researchers poured in the form of writing a thesis with the formulation of the first problem, how is the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative violations in criminal acts? Second, what is the ideal criminal sanction for violating criminal law originating from administrative violations?The research method used by the author is a normative legal research study of the criteria of the level of the history of the law, because it discusses and examines the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative offenses in criminal offenses. In this study, researchers collected data consisting of primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion from the results of this study is the first, the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative violations in criminal acts is not effectively carried out. Crimes in the form of prisons and confinement are the types of sanctions that are most often imposed by judges in the criminal justice system in Indonesia. Prison and confinement penalties are considered to be very effective in preventing and overcoming crimes that occur in the community. Of course this is caused by legislation made by the legislature that tends to convict someone with imprisonment. Whereas criminal law enforcement must pay attention to the principle of ultimum remedium which requires the application of criminal law enforcement as a last resort after the application of administrative law enforcement is considered unsuccessful. But now there is a shift in legal politics (legal policy) regarding the application of criminal law which was originally as an attempt/last resort (ultimum remedium) to be the first attempt/way (primum remedium). And Ideally sanctions for violations of criminal law originating from administrative violations are not sanctions imprisonment, but alternative criminal sanctions, such as administrative sanctions, conditional penalties, criminal fines, parole, sanctions for compensation and environmental restoration, and rehabilitation for acts related to narcotics. So that for the renewal of criminal law to have meaning in the future, this is also an attempt to re-orient and reform criminal law in accordance with the central values of socio-political, socio-philosophical and socio-cultural society. So that future legal regulations (ius constituendum), specifically the existing criminal law regulations, can be formulated better, in accordance with the purpose of punishment.Keywords: alternative sanctions; prison crimes; criminal acts 
PELANGGARAN HUKUM PERKAWINAN ADAT LEMBAK DI DESA PULAU PANGGUNGKECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2004 Supriyani, Supriyani
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.259

Abstract

ABSTRAKHukum Adat merupakan sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai saat ini. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa dalam pelaksanaannya hukum adat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dibandingan kepentingan pribadi atau golongan, penelitian ini mengunakan metode Empiris melalui pengamatan lapangan dan langkah-langkah penelitian yang telah tersusun supaya di peroleh hasil yang optimal, sumber data primer adalah hasil penelitian yang ada dilapangan dan hasil data sekunder di ambil dari dokumen-dokumen atau risalah resmi peraturan yang ada seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan cara membaca litetarur buku, dan hasil penelitian. Data mengenai hukum adat Desa Pulau Panggung lebih banyak bersumber dari Ketua Adat, Kepala Desa, Peraturan Desa No 1 Tahun 2004. Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hukum adat Desa Pulau Panggung tidak jauh berbeda dengan Hukum Adat Nasional, bahkan penyelesaian pelanggaran melalui hukum adat sudah sangat efektif di laksanakan, ini dilihat dari banyaknya pelanggaran yang di selesaikan oleh hukum adat dan semakin berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat oleh karena itu keberadaan hukum adat perlu di lestarikan dalam rangka penyelesaian pelanggaran yang lebih bermartabat menuju keadilan yang lebih baik.Kata kunci: hukum adat; perkawinan; pulau panggung
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ateng Prakoso, Denny
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1182

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran justice collaborator. Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat diatasnya sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observational research dengan cara Normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriftif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Analisis data disajikan secara deskriftif. Kemudian penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara deduktif.Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Kata kunci: korupsi; perkara pidana; perlindungan saksiABSTRACTCorruption in Indonesia has been very widespread and has entered into all levels of society. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that occur and the number of losses of state finances and in terms of the quality of criminal acts of corruption committed more systematically that has entered all aspects of people's lives. In an effort to eradicate it can no longer be done as usual, but demands extraordinary ways as well. One of the government's efforts in the prevention and eradication of corruption is the role of justice collaborator. The role of the Justice Collaborator is that a person is a suspect but is not the main actor and can dismantle the people involved above him even though he has been corrupt but he also gets relief because it has helped in a process of dismantling facts and justice.The type of research used is observationaresearch by Normative method, namely library research method, namely legal research conducted by studying and examining library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide an overview of the problems that are the subject of research. Data analysis is presented descriptive. Then the authors draw the conclusions of this study deductively.From the research results it can be concluded that the position of Justice Collaborator in Corruption in the Criminal Justice System in Indonesia. The Criminal Procedure Code that is still in effect today in fact does not provide space for a criminal offender who is then used as a witness, because there are no regulations regarding the mechanism or forms of protection and the provision of rewards to a witnesses whose perpetrators in collaboration (Justice Collaborator). The legal protection of Justice Collaborators in the Indonesian Corruption Act is regulated in the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.
Kedudukan Hukum Tanah Wakaf di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tinora, Piyen
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.250

Abstract

Di desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak terdapat tanah wakaf yang difungsikan untuk tempat ibadah, pemakaman umum, balai desa dan fasilitas umum lainya, namun kurang diperhatikan oleh nadzhir dalam pengelolaan bangunan, bahkan ada satu bidang tanah wakaf yang nama wakifnya tidak diketahui kerana penyerahan tanah wakaf tersebut terjadi secara lisan dan tanah wakaf tersebut belum bersertifikat atau belum di daftarkan ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk di buatkan akta wakaf sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 41 tahun 2004, Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) berapa banyak tanah wakaf yang ada didesa padang betuah dan dipergunakan untuk apa tanah wakaf tersebut. 2) apakah faktor penyebab tanah wakaf tersebut belum bersertifikat. 3) bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yaitu data diperolah melalui wawancara mendalam  terhadap responden dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut didesa padang betuah, terdapat dua bidang tanah wakaf yang sudah dipergunakan untuk pemakaman umum dan satu bidang tanah wakaf masih berupa lahan kosong yang belum di bangun fasilitas umum oleh nadzhir dan pemerintahan desa. Tiga bidang tanah wakaf yang ada didesa padang betuah belum mempunyai sertifikat wakaf sesuai dengan undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 masalah yang terjadi seperti ini tidak bisa diselesaikan secara hukum karena dalam proses penyerahan wakaf hanya berupa surat penyerahan yang tidak bisa diperkarakan oleh nadzir karena nadzir tidak memiliki sertifikat wakaf yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Tanah Wakaf, Nadzir, sertifikat, sengketa

Page 4 of 15 | Total Record : 148

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue