cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 3   4   5   6   7 
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIL DI KOTA PEKANBARU Hasrizal, Hasrizal
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1176

Abstract

ABSTRAKPekerja Seks Komersil (PSK) adalah peristiwa penjualan diri dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Berdasarkan hasil rekapitulasi data PSK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2015 berjumlah 56 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 83 orang. Hingga 2018 mencapai 128 orang. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam penaggulangan perkembangan PSK. Rumusan Masalah Bagaimanakah Penanggulangan Perkembangan, Faktor penghambat dan kebijakan non penal. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis. Populasi pada penelitian ini berjumlah 152 orang dan sampel berjumlah 7 orang. Metode pengumpulan data mengunakan purposive sampling. Hasil penelitian yaitu kebijakan non penal dalam menanggulangi PSK di Kota Pekanbaru: Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kegiatan rutin razia oleh SATPOL PP, Kepolisian, TNI. Serta penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Faktor penghambat penanggulangan PSK selalu terjadi kebocoran informasi dalam melakukan tindak razia. Berkembangnya PSK di Kota Pekanbaru dikarenakan beberapa hal: bocornya informasi razia, masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitar, adanya baking anggota penegak hukum yang menaungi PSK. Kata kunci: teknik kebijakan non penal; penanggulangan; perkembangan; pekerja seks komersilABSTRACTCommercial Sex Workers (CSWs) are the events of selling themselves by selling bodies, honor, and personality to many people to satisfy sexual appetite in exchange for payment. Based on the results of recapitulation of CSW data in the Pekanbaru City Social Service in 2015 there were 56 people, in 2016 it increased to 83 people. Until 2018 there were 128 people. To overcome this problem, Penal and Non Penal are needed in controlling the development of CSWs. Formulation of the Problem What is the Development of Mitigation, Inhibiting Factors and Non Penal Policy. This type of research is sociological law. The population in this study amounted to 152 people and a sample of 7 people. Data collection method uses purposive sampling. The results of the research are non penalpolicy in tackling CSWs in Pekanbaru City: Coaching conducted by the Social Service. Routine raids by SATPOL PP, Police, TNI.as well as health counseling by the Health Office. The obstacle factor in controlling CSWs is information leakage in carrying out raids. The development of commercial sex workers in the city of Pekanbaru is due to several reasons: leaked information on raids, people who do not care about the environment, baking law enforcement members who oversee CSWs.Keywords: legal non penal policy; prevention; development: commercial sex workers
PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN PERKEBUNAN KARET ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK KEBUN KARET (STUDI KASUS DI DESA KARYA BAKTIK, KECAMATAN MARGA SAKTI, KABUPATEN BENGKULU UTARA) Sodik, Ahmad
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.264

Abstract

ABSTRAKPerjanjian kerjasama pengolahan kebun karet kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Karya Bakti dengan alas an saling membantu masyarakat yang ingin bekerja namun tidak memiliki lahan perkebunan sendiri. Akan tetapi dalam pelalaksanaannya sering timbul hambatan yang disebabkan oleh para pihak. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai system perjanjian dibawah tangan membuat masyarakat tidak mengetahui kerugian yang ditimbulkan,karena mereka masih memiliki ikatan system kekeluargaan yang sangat erat yang dirasa menjadikan perjanjian yang mereka lakukan adalah benar, meskipun lemah dimata hukum. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak jelas karena masih menggunakan sistem perjanjian dibawah tangan yang dilandasi sifat kekeluargaan dan saling percaya. Untuk pemenuhan prstasi masing-masing antar pihak telah terpenuhi, tetapi masih adanya ditemukan hambatan atau kendala yang timbul.Selain itu juga karena faktor perjanjian yang dilakukan bersifat lemah hukum, segala sesuatu yang terjadi jika adanya sengketa atau masalah dikembalikan kesistem kekeluargaan menggunakan musyawarah desa.Adapun penyelesaian sengketa atau salah faham dihadiri oleh ketua adat desa, kepala desa, perangkat desa, dan kedua belapihak yang bersangkutan.Kata kunci: perjanjian bagi hasil; kerjasama; pengolahanABSTRACTThe rubber plantation processing agreement is often carried out by the Karya Bakti Village community with the reason of helping each other who want to work but do not own their own plantation. However, in the implementation there are often obstacles caused by the parties. Lack of public knowledge about the agreement system under the hands makes people do not know the losses caused, because they still have a very close kinship system which is felt to make the agreement they are doing right, even though weak in the eyes of the law. The research was conducted using a type of empirical research with a qualitative descriptive approach. From the results of the research carried out, it can be concluded that the rights and obligations of the parties are unclear because they still use a system of agreements under the hands that are based on the nature of kinship and mutual trust. arises.In addition, due to the factors of the agreement carried out are weak in law, everything that happens if there is a dispute or problem is returned to the family system using village deliberation.As for the settlement of disputes or misunderstandings attended by the chairman of the village custom, the village head, village officials, and second the party concerned.Keywords: production sharing agreement; cooperation; processing
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Andra, Jumieko
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1198

Abstract

ABSTRAKDisparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas Nulla Poena sine lege dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Bangkinang khususnya pada Tahun 2019. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut, jenis dan sifat penelitian dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai disparitas putusan hakim pengadilan negeri bangkinang dalam perkara tindak pidana narkotika.Dilihat dari dua pokok pembahasan dan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan, pertama, disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas nulla poena sine lege dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Asas nulla poena sine lege terdapat dalam pasal 1 kuhp guna memberikan batasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan pemidanaan, akan tetapi dalam praktiknya hakim bebas memberikan putusan tanpa intervensi, Asas nulla poena sine lege warisan belanda tidak selaras dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang republik indonesia no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan bangkinang khususnya pada tahun 2019, hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Kata kunci: disparitas; putusan hakim; tindak pidana narkotikaABSTRACTCriminal disparity is also often associated with the independence of judges. The criminal punishment model regulated in legislation (the formulation of maximum criminal sanctions) also contributes. In passing a decision, a judge may not be intervened by any party. The formulation of the problem examined in this study is firstly, how is the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of Nulla Poena sine lege in giving limitations to the judge related to Article 4 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Second, what is the basis of the judge's judgment in imposing a criminal decision on narcotics offenders in the Legal Area of the Bangkinang Court, especially in 2019.In conducting this research, the author uses the following research methods, types and nature of research from the point of view of the method used in this study, then this research is in the form of normative legal research or literature. Document study is the first step of any legal research (both normative and sociological) because legal research always departs from the normative premise, while the nature of this research is descriptive, meaning that the writer tries to give a detailed description of the disparity in decisions of the district court judges in criminal cases narcotics.Judging from the two points of discussion and research above, the writer can conclude, first, the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of nulla poena sine lege in giving limits to the judge connected with Article 4 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power: The principle of nulla poena sine lege is contained in article 1 of the Kuhp in order to provide a limitation so that judges are not arbitrary in giving criminal decisions, but in practice judges are free to give decisions without intervention, the nulla poena sine lege principle is not inherited from the Dutch legacy. in line with article 4 paragraph 1 of the law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning judicial authority. Second, the basic consideration of judges in issuing criminal decisions against narcotics offenders in the jurisdiction of the Bangkinang court, especially in 2019, in essence the judges' considerations should also contain the following matters: Principal issues and matters that are recognized or arguments that are recognized not denied. There is a juridical analysis of the verdict on all aspects concerning all facts / proven matters in the trial.Keywords: disparity; judge decision; narcotics crime
TINJAUAN TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU PEMBATALAN PERTUNANGAN DI KECAMATAN MANNA BENGKULU SELATAN Manovo, Jimmi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.255

Abstract

ABSTRAKDi dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebelum perkawinan dilaksanakan, ada beberapa proses adat yang harus dilakukan diantaranya adalah pertunangan. Pertunangan merupakan proses akhir yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara calon suami isteri, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk sanksi, proses pelaksanaan penjatuhan sanksi, dan faktor penyebab yang membatalkan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis sosiologis. Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini adalah sanksi adat terhadap orang yang membatalkan pertunangan dapat berupa permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan membayar sejumlah uang memberikan barang terbuat dari emas dua kali lipat dan pengucilan dari pergaulan kemasyarakatan, pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang terlibat dalam proses ini hanya kedua belah keluarga dan tokoh adat saja. Kemudian melalui musyawarah adat dimana yang terlibat dalam proses tersebut adalah kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yaitu perilaku yang tidak baik salah satu pihak berkhianat, salah satu pihak terlebih dahulu kawin, pihak laki-laki tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan dan salah seorang meninggal dunia.Kata kunci: sanksi; pembatalan pertunangan
PENAL POLICY DALAM UPAYA PREVENTIF KEJAHATAN CARDING DI INDONESIA Wisnu Pujoyono, Nugroho
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1183

Abstract

ABSTRAKKejahatan Carding adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan nomer-nomer kartu kredit orang lain yang digunakan untuk berbelanja di internet secara tidak sah atau illegal. Carding, sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya (lewat komputer), dengan menggunakan, berbagai macam alat pembayaran yang tidak sah. Untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian buruk yang tidak diinginkan di masa depan, sesuatu hal antisipasi yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang buruk yang tidak di inginkanmaka ada upaya Penal Policy yaitu dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Rumusan Masalah Bagaimanakah Penal Policy Dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding, Proses Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Kejahatan Carding. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian yaitu Penal Policy Dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesiaadalahperlu adanya penguatan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Penguatan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pencegahan (preventif), sehingga kejahatan tersebut tidak lagi timbul agar kartu kredit tidak dibobol.Proses Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Kejahatan Carding yaitu Pada UU ITE dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Pada pasal 42 UU ITE diatur pula mengenai ketentuan penyidikan berdasar Pasal 183 KUHAP.Kata kunci: penal policy; preventif; kejahatan; cardingABSTRACTCarding crime is an activity to get other people's credit card numbers that are used to shop on the internet illegally or illegally.Carding, an expression of virtual shopping activities (via computer), by using various kinds of illegal payment instruments. To reduce or eliminate the possibility of an unwanted bad event in the future, something anticipated that is done before something bad happens that is not desired then there is a Penal Policy effort that is by way of action or policy from the state (government) to use the law Crime in achieving certain goals, especially in tackling crime, it needs to be recognized that there are many ways and efforts that can be done by each country (government) in tackling crime. Formulation of the Problem How is Penal Policy in the Preventive Efforts of Carding Crimes, Criminal Legal Process in Resolving Carding Crimes. This type of research is normative legal research using qualitative analysis. The results of the study are Penal Policy in Preventive Efforts for Carding Crimes in Indonesia, it is necessary to strengthen Law Number. 11/2008. Strengthening the law is intended to streamline the preventive function, so that these crimes no longer arise so credit cards are not broken into. Criminal Legal Process in Resolving Carding Crimes, namely the ITE Law contains the prohibited acts in Article 27 to Article 36. In article 42 the ITE Law also regulates the provisions of the investigation based on Article 183 of the Criminal Procedure Code.Keywords: policy; preventive; crime; carding
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII di Kecamatan Sukaraja Kabupaen Seluma Pujianti, Tri Murni
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.246

Abstract

PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero) kecamatan sukaraja kabupaten seluma merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) Perkebunan. PTPN III menyadari kewajiban program Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu diperlukan hubungan sinergis antara pemerintah, para pelaku usaha dan masyarakat. Untuk merealisasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut maka PT. Perkebunan Nusantara  VII  (Persero) menerapkan program CSR yaitu salah satu nya Program kemitraan, kedermawanan, pembangunan , keagamaan pelestarian lingkungan dan lain-lain yang menjadi salah satu cara perusahaan untuk menaikkan citra perusahaan dan akan menjadi nilai tambah atau suatu keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam dunia industri. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan belum terlaksana secara efektif terutama dibidang kesehatan (Perusahaan membuang limbah disungai Andalas), dibidang pendidikan (Perusahaan tidak memberikan beasiswa), dibidang lingkungan ( Jalan yang rusak). Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial, PTPN VII
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NOMOR 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2284 K/PID.SUS.LH/2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA IR. FRANS KATIHOKANG BIN RUBEN KATIHOKANG SEBAGAI MANAGER OPERASIONAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Novrika, Novrika
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1172

Abstract

ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research, yang menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan berdasarkan penelitian ini penulis uraikan berupa perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan Putusan Mahkamah Agung, bahwa terdapat Perbedaan pertimbangan hakim terkait unsur kesengajaan, unsur sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat bahwa unsurnya tidak terbukti, sedangkan Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan baik ketua ataupun masing-masing anggota majelisnya tidak memiliki sertifikasi Hakim lingkungan hidup sebagaimana diatur Keputusan Mahakamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang setifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sedangkan Hakim Mahkamah Agung telah memiliki sertifikat lingkungan sesuai yang dikehendaki oleh Keputusan Mahakamah Agung tersebut. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertimbangan kompetensi hakim dalam mengadili perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Kata kunci: putusan; tindak pidana lingkungan hidup; kompetensi hakimABSTRACTThe purpose of remembering this article includes the discussion of the decision of the Pelalawan District Court Number 19.Pid.Sus.LH / 2016 / PN.Plw against opposing the follow-up of those who are located as operational managers charged with research related to the Supreme Court Number 2284 K / Pid.Sus. LH / 2016 against executors of criminal acts who are domiciled as operational managers who are charged with the perpetrators who oppose environmental destruction and reverse the transition. This research method uses normative legal research methods or known as legal research, which are agreed upon in the study of library documents relating to the topic and purpose of this study. The advice used consists of legal principles and replaces law. The conclusion of this court involved a description of the decisions of the Pelalawan District Court and the Supreme Court Decision, which refers to court considerations relating to intentions, lack of facilities and infrastructure that can address forest fires, District Court Judges. The Panel of Judges of the Pelalawan District Court or their respective chairpersons did not have the certification of Environmental Judges agreeing to the Supreme Speech Decree Number 134 / KMA / SK / IX / 2011, dated September 5, 2011, concerning the certification of Environmental Judges. While the Chief Justice has an environmental certificate according to what is desired by the Supreme Court's Decision. This is an input that is proposed to affirm the judge's competency assessment model in judging cases of environmental crime in Indonesia.Keywords: decision; environmental crime; judge’s competency.
PERLINDUNGAN HUKUM PT. RAFFA KARYA UTAMA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI PERUMAHAN SECARA KREDIT DI KOTA BENGKULU Dipa, Reka Tara
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.269

Abstract

ABSTRAKPerlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap konsumen yaitu pemberian garansi terhadap rumah yang dikreditkan. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengetahui Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit, (2). Mengetahui Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama dalam pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1). Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit adalah pemberian garansi 3 bulan sejak rumah tersebut ditempati dan fasilitas-fasilitas berupa akses jalan cor beton, fasilitas parkir disetiap rumah, fasilitas taman bermain anak, dan fasilitas pembuangan air atau siring. (2). Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli perumahan secara kredit adalah adalah jika biaya perbaikan sedikit besar dan diluar pembangunan awal maka pihak developer akan kesulitan dalam melakukan perbaikan yang membuat terhambatnya perbaikan perumahan.Kata kunci: perlindungan hukum; jual beli perumahan secara kredit; konsumenABSTRACTLegal protection of PT. Raffa Karya Utama towards consumers, namely providing guarantees to the credited house. The objectives of this study are: (1). Knowing the legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit, (2). Knowing the inhibiting factors of PT. Raffa Karya Utama in implementing legal protection for consumers in buying and selling housing on credit. This type of research is juridical empirical and descriptive. Data collection is done by interviews and documentation. The results of this study are: (1). Legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit is the provision of a 3-month guarantee since the house is occupied and facilities in the form of concrete cast road access, parking facilities in every house, children's playground facilities, and drainage or siring facilities. (2). Inhibiting factors PT. Raffa Karya Utama on the implementation of legal protection for consumers in buying and selling housing on credit is that if the repair costs are a bit large and outside the initial development, the developer will have difficulty in making repairs that hamper housing repairs. Because of that before housing is completed, housing must be surveyed by the bank if there are consumers who are credit related. And before the house is occupied by consumers, the developer must also check the feasibility and readiness of the house immediately.Keywords: legal protection; housing sale by credit; consumer
GAGASAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENANGAN PERKARA PIDANA Widari Indah, Wulan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1204

Abstract

ABSTRAK Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah restitusi terhadap korban anak berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan bagaimanakah gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang gagasan terhadap restitusi korban anak terkait lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Restitusi terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tanggungjawab pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang pertamaadalahpelakutindakpidana yang tidak mampu secara keuangan. Restitusi anak memiliki kelemahanya itu tidak terdapatnya alat pemaksa dalam pelaksaan kewajiban restitusinya. Pelaku tindak pidana yang kedua adalah pelaku yang masih anak-anak. Dalam hal ini, pelaku yang masih anak-anak tidak dapat di bebankan kewajiban restitusi. Hal ini didasari oleh konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimana konsep diversi ini mengatur mengenai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak maka akan dilakukan proses mediasi antara pihak keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana sehingga mencapai hasil damai di antara para pihak. Dan gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu dimana restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban yang terdiriatas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Kata Kunci: gagasan; restitusi korban anak; lembaga perlindungan saksi dan korbanABSTRACTRestitution is the payment of compensation which is charged to the offender based on a court decision that has permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heir. The main problem in this research is how the restitution of child victims is based on the Statutory Regulations and how the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases.The research method used is in this study, the author uses normative legal research that is library research, which is a method of collecting data by studying books, legislation, and writings related to this research. The nature of the research, this research is analytical descriptive, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred on the idea of restitution of child victims related to witness and victim protection institutions in handling criminal cases.From the results of the study it can be concluded, Restitution of child victims is based on legislation in force in the implementation of the responsibility of the perpetrators of crime, the first offender is a criminal offender who is financially incapable. Children's restitution has the disadvantage that there is no coercive tool in carrying out its restitution obligations. The second criminal offender is a child offender. In this case, the perpetrators who are still children cannot be charged restitution obligations. This is based on the concept of diversion contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, where the concept of diversion regulates the transfer of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. If the offender is a child, a mediation process will be conducted between the families of the victims of the crime and the perpetrators of the crime so as to achieve a peaceful outcome between the parties. And the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases, wherein the restitution of children is submitted by the victim's family consisting of parents or guardians of children who are victims of crime, child heirs who are victims of criminal acts and persons who is authorized by a parent, guardian or child heir who is a victim of a criminal offense. Child restitution has the specificity that submission of a request for restitution can not only be submitted by a child victim of a crime, but the investigator is obliged to inform the child victims that they have the right to apply for restitution and the investigator must accompany the submission to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).Keywords: ideas; child victim restitution; witness and victim protection institutions
PERANAN KETUA ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI MASYARAKAT DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA Sugama, Dedi Yoga
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.260

Abstract

ABSTRAKPerzinaan yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dimana para pelakunya sebagian besar adalah para remaja atau mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Dalam menyelesaikan kasus ini ketua adat sangat berperan untuk mengatasi setiap terjadinya tindak pidana perzinaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab dilakukannya perzinaan dan faktor penghambat penyelesaian perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun dan apa peran ketua adat dalam permasalahan tersebut Metodologi penelitian ini adalah Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian Ketua adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat dan dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku zina, Faktor penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Desa Bukit Harapan, yaitu pesta (perayaan perkawinan), pengaruh dari tontonan yang ada unsur pornografinya, kurangnya pengetahuan ajaran agama sedangkan faktor penghambat dalam menyelesaikan pelanggaran adat adalah pelaku pelanggar adat itu sendiri, karena faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sanksi adatnya tidak berupa kurungan, Sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Desa Bukit Harapan setelah pelaku melalui proses peradilan adat, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat.Kata kunci: hukum adat; peradilan; zina

Page 5 of 15 | Total Record : 148

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue