cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Sanata, Febriyus
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1283

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Dalam penelitian ini di fokus pada dua hal permasalahan pokok yaitu bagaimana implikasi dan bentuk ideal pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 terhadap kewenangan pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa secara umum berimplikasi langsung terhadap kewenangan Desa dalam mengelola keuangannya. Dimana pemerintahan Desa berwenang mengurus rumah tangganya sendiri/otonomi Desa. Bentuk ideal kewenangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalam mengelola keuangan Desa, pemerintahan Desa dan perangkat Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif dalam bentuk wadah musyawarah Desa di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.Namun, dalam kenyataan dilapangan masih ada terdapat aturan-aturan yang di langgar dimana kadangkala masih ada tahapan yang dilalui hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata tidak melaksanakan tahapan tersebut secara maksimal dengan warga Desa.Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut diperlukan aturan-aturan yang lebih baik lagi agar pelaksanaan pembangunan di Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap Pemerintah Desa dengan tidak mengesampingkan otonomi Desa yang sudah ada agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .Kata kunci: implikasi; pelaksanaan; kewenangan; pengelolaan; keuangan desa; pembangunan partisipatifABSTRACTThis study aims to analyze the implications of the implementation of Government Regulation Number 34 of 2014 on village financial management in an effort to realize participatory development. In this study the focus is on two main issues namely how the implications and ideal form of the implementation of government regulation number 34 of 2014 on the authority of village financial management in an effort to realize participatory development. This study uses a normative legal research method in which the data collected is analyzed with sentences linked to existing theories.The results showed that after the enactment of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 14 of 2014 concerning Villages in general had a direct implication on the authority of the Village in managing its finances. Where the village government has the authority to manage its own household / village autonomy. The ideal form of village authority according to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is in managing village finances, Village governance and Village apparatus must involve all levels of Village society in an effort to realize participatory development in the form of a forum Village deliberations at every stage of development implementation starting from the stages of preparation, planning, implementation and supervision.However, in reality in the field there are still rules that are violated where sometimes there are still stages that are passed only to meet administrative requirements alone do not carry out these stages to the fullest with the villagers.To overcome these problems and obstacles, better rules are needed so that the implementation of development in the village can run as it should as mandated in Law Number 14 of 2014 concerning Villages. The Central Government and Regional Governments need to conduct continuous supervision of the Village Government by not ruling out the existing Village autonomy so that it can run in accordance with the laws and regulations.Keywords: implications; implementation; authority; management; village finance; participatory development 
KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Saputra, Irwan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1280

Abstract

ABSTRAKFidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut parate executie apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan parate eksekusi. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf “b”, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses perkaranya di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.Saran penulis perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.Kata kunci: jaminan fidusia; pasca putusan Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTFiduciary is one of the special guarantees of material that gives special rights to the recipient of the guarantee, including the right of creditors to sell their own collateral items without having to have a court decision or called a parate executie in the event of default. Not long ago, the Constitutional Court ruled in a judicial review case in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The article petitioned for trial in the case is Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Act which regulates the executive power of fiduciary certificates and execution parate. This paper discusses the legal power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantees. The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this study is the strength of the fiduciary guarantee law after the decision of the Constitutional Court Number 18 of 2019 concerning Fiduciary Guarantee as evidenced in the letter "b", then the execution of fiduciary collateral is through auctions. This is also confirmed by the provision of Article 6 of the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Bid Implementation Guidelines (PMK 27/2016) which categorizes Fiduciary Execution Guarantee Auctions as one of the types of Execution Auctions, and as it is known that the implementation of types Execution Auction can only be done by Class I Auction Officers which incidentally only exists at the KPKNL. Then it can be understood that the Decision of the Constitutional Court Number 18 Year 2019 will more or less have implications for the Auction business process conducted by the KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decree Number 18 of 2019, are fundamental norms. Because, from the norm contained in the article, it is issued the power of execution that can be carried out by the Fiduciary Guarantee Holder (creditor) which then causes many problems, both related to the constitutionality of the norms and the implementation that governs the execution of fiduciary collateral. Ideally the execution of fiduciary collateral items is through an auction whose implementation can only be carried out by the KPKNL. Execution of fiduciary guarantees should not take too long in the case process in a district court. Or through a public auction is not too expensive or auction office services. If the collateral value of fiduciary collateral is small or comparable to the sale value and processing costs through public auctions and litigations in court. So that the fiduciary and nfiduciary recipients do not experience huge losses because the costs are very expensive. It is necessary to divert fiduciary collateral objects. Fiduciary collateral for vehicles, the Traffic Police must promote fiduciary recipients to report fiduciary collateral items for vehicles, so that during raids on the road found collateral vehicles not in the hands of the rightful.The author's suggestion is that there should be supervision by the fiduciary recipient of the fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement, among others, are caused either by regulations that provide a weak position for creditors such as the lack of firmness in execution regarding the execution of the execution, even though the object of fiduciary 79 guarantees moving objects whose movements are very fast so vulnerable embezzlement other than that often in a fiduciary agreement there is no confirmation. It should be discussed or discussed about the formation of an executing agency for a fiduciary guarantee agreement, bearing in mind that fiduciary is a guarantee institution for movable objects whose physical control is by the fiduciary giver, so that it is logically prone to change hands. As well as the need for legal awareness and socialization regarding the implementation of fiduciary so that the weaknesses contained in the Fiduciary Security Act can be minimized in a fiduciary agreement, for example by forming an agreement on supervision of fiduciary objects.Keywords: fiduciary guarantee; post constitutional court ruling
TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Supriyatni, Renny; Nasution, Fatmi Utarie; Hilmansyah, Salma Syifaya
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1292

Abstract

ABSTRAKPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.Kata kunci: perkawinan; perjodohan gantung; dan akibat hukum. ABSTRACTMarriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law. Keywords: marriage; hanging matching; and legal results.
PENENTUAN KRITERIA DELIK ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT MELAYU ROKAN HILIR Adri, Saidil
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1209

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penentuan kriteria delik adat oleh masyarakat adat melayu Rokan Hilir. Salah satu daerah yang ada di provinsi Riau yang memiliki masyarakat adat yakni kabupaten Rokan Hilir, dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir memiliki cara pandang berbeda dalam menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori perbuatan tercela, atau disebut dengan istilah delik adat. Dalam perumusannya, yang menjadi acuan dalam proses apakah suatu perbuatan masuk dalam delik adat ada ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang disebut dengan kriteria. Penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kualitas dari data atau tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pukar hukum. Selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.Kata kunci: kriteria; delik adat; masyarakat adat; melayu rokan hilirABSTRACTThis study aims to determine the determination of the criteria for customary offense by the indigenous people of Malay Rokan Hilir. One of the regions in Riau province that has indigenous peoples is Rokan Hilir district. In the adat community, Malay Rokan Hilir has a different perspective in determining whether an act is categorized as a despicable act, or referred to as adat delik. In the formulation, which becomes a reference in the process of whether an act is included in the adat offense there is a measure on which to base an assessment or determination of something called a criterion. This research is a type of juridical sociological research, namely empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society. The method of approach used in this study is a qualitative analysis that is a description of the data collected using the quality of the data or not using numbers but based on laws and regulations and legal exchange opinions. Furthermore, researchers explain clearly and in detail through data interpretation by linking the data linkages with one another and analyzed based on legal theory and applicable legal provisions and opinions of experts, to then draw conclusions by deductive means of drawing conclusions from things that are of a nature general to specific problems.Keywords: criteria; customary delict; culture; rokan hilir malay
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN PAKSA OBJEK FIDUSIA DI TENGAH JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 Ferindoni, Ferindoni
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1282

Abstract

ABSTRAKBanyak lembaga keuangan sekarang menggunakan sistem jaminan di mana jika debitur tidak dapat membayar tepat waktu sepeda motor atau mobil yang sedang dilunasi akan diambil atau ditarik. Debitur yang tidak mampu membayar cicilan sepeda motor / mobil, sebagian besar debitur sepeda motor / mobil akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh penagih utang, bahkan penyitaan dilakukan di tengah jalan. Debitur yang tidak tahu hukum, akan menyerah jika penyitaan atau penarikan paksa benda-benda fidusia dilakukan di tengah jalan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada prinsip-prinsip dengan merumuskan prinsip-prinsip hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum tertulis yang positif. Sedangkan bila dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum debitur karena penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dalam bentuk penerapan sanksi terhadap penangguhan dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia bahwa penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan tidak dapat dibenarkan dan eksekusi objek yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengeksekusi judul yang dapat dieksekusi, menjual objek yang menjadi objek fidusia menjamin kekuatan penerima fidusia sendiri melalui lelang publik dan mengambil pembayaran piutang dari hasil penjualan, dan penjualan curang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberi dan penerima fidusia sehingga harga tertinggi dapat diperoleh yang menguntungkan para pihak. . Bukan dengan paksaan yang dilakukan di tengah jalan. Jika debitur gagal bayar atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, maka berdasarkan alasan pembatalan persyaratan kreditor dapat membatalkan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kreditor dapat menarik barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak dapat dilakukan oleh kreditor segera. Pembatalan perjanjian harus dinyatakan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan, kreditor tidak dapat secara paksa menarik apa yang telah diterima oleh debitur setengah jalan melalui penagih utang.Kata kunci: perlindungan hukum; penarikan paksa; objek fidusia.ABSTRACTMany financial institutions now use a guarantee system in which if the debtor cannot pay on time the motorbike or car that is being repaid will be taken or withdrawn. Debtors who are unable to pay their motorbike / car installments most of the motorcycle / car debtors will be confiscated. This confiscation is carried out by the debt collector, even the confiscation is done in the middle of the road. Debtors who do not know the law, will surrender if the confiscation or forced withdrawal of fiduciary objects is carried out in the middle of the road.This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive.The results of this study are legal protection of debtors due to forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road based on Fiduciary Law Number 42 of 1999 in the form of application of sanctions to the suspension and revocation of financing company business licenses. Pursuant to Article 29 of the Fiduciary Law that the forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road is not justified and the execution of objects which become fiduciary collateral objects can be carried out by executing executable titles, selling objects that become objects of fiduciary guarantees on the power of fiduciary recipients themselves through public auctions and take payment of the receivables from the proceeds of the sale, and underhand sales made based on the agreement of the fiduciary giver and receiver so that the highest price can be obtained which benefits the parties. Not by coercion carried out in the middle of the road. If the debtor defaults or does not carry out his obligation to pay off the loan, then based on the reason for the cancellation of the creditor's conditions can cancel the agreement. With the cancellation of the agreement, the creditor can withdraw the goods that have been handed over to the debtor. However, the cancellation cannot be done by the creditor immediately. Cancellation of the agreement must be declared by a court decision. Without a court decision there is no cancellation, and without cancellation the creditor cannot forcibly withdraw what has been received by the debtor halfway through the debt collector.Keywords: legal protection; forced withdrawal; fiduciary objects.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEBARLUASAN IKLAN YANG TIDAK SESUAI OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) Kurniawan, Fardo
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1326

Abstract

ABSTRAKIklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak ada suatu bisnis yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh campur tangan komunikasi pemasaran, misalnya iklan yang efektif dan efisien. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk barang atau jasa harus mampu tampil menarik dan persuasive. Melalui iklan, pengusaha mencoba membangkitkan minat konsumen agar penjualan yang dipromosikan dalam iklan dapat meningkat. Tulisan ini membahas mengenai penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability). Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liability) yakni pertanggungjawaban secara langsung, tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) khususnya terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut strict liability without false atau pertanggung jawaban tanpa pembuktian. Artinya jika konsumen akan menuntut kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha langsung dianggap bersalah dan unsur kesalahan tersebut langsung dibebankan kepada pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab langsung (strict libility) ini merupakan dasar dari bentuk tanggung jawab produk (product liability) dan profesional libility. Perlindungan konsumen terhadap penyebarluasan iklan yang tidak sesuai dengan brosur pada iklan perumahan dapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha perumahan dengan konsumen akibat adanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan dapat dilalui melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Saran penulis untuk kedepannya agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas ketepatan informasi yang benar yang dimasukkan dalam pesan iklan dan bertanggungjawab atas kesesuaian pesan iklan yang disebarkan dengan produk barang/jasa yang diperjualbelikan. Sehingga dengan begitu pelaku usaha tidak akan dituntut atas kecurangan bisnis dan tidak ada lagi konsumen yang tertipu oleh brosur iklan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Masyarakat selaku konsumen kedepannya agar sadar akan haknya, memahami dan menyadari jenis-jenis iklan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, memiliki pengetahuan, serta lebih cerdas dalam memilih dan memilah produk barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi.Kata kunci: perlindungan konsumen; iklan; prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability). ABSTRACTAdvertising is one of the marketing communication media that is often used by businesses in economic activities to introduce their products to consumers. A competitive market situation makes there is no business that can last a long time without the support of marketing communication interference, for example effective and efficient advertising. Advertising as a means of marketing goods or service products must be able to look attractive and persuasive. Through advertising, entrepreneurs try to arouse consumer interest so that sales promoted in advertising can increase. This paper discusses the distribution of unsuitable advertisements by business actors based on the principle of absolute liability. The research method is a normative legal research study of the principle of law, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods. The conclusion of this study is the distribution of inappropriate advertisements by business actors based on the principle of absolute liability, namely direct liability, direct responsibility implied in Article 7 through Article 11 and more expressly stated in Article 19 paragraph (1) especially in Article 20 of the Consumer Protection Act. Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers due to consuming goods and/or services produced or traded”. This shows that the law adheres to strict liability without false or liability without proof. This means that if the consumer will sue the business actor, then the business actor is immediately considered guilty and the element of error is immediately charged to the business actor. The principle of direct responsibility (strict libility) is the basis of the form of product liability and professional libility. Consumer protection against the distribution of advertisements that are not in accordance with the brochure on housing advertisements can be done through legislation/regulation, namely by providing legal rules that will ensure that consumers can receive legal protection and through consumer supervision both from the government, society, and by consumer protection agencies nongovernmental. As well as legal protection given to consumers when a dispute occurs between housing businesses and consumers due to a lawsuit from consumers who feel disadvantaged can be passed through the judicial body by filing a lawsuit to the judiciary in the consumer's place of residence or through non-justice, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).The author's suggestion for the future is that business operators are more responsible for the correctness of the correct information entered in the advertising message and are responsible for the suitability of the advertising message distributed with the product / service product being traded. So that the business actors will not be prosecuted for business fraud and no more consumers will be deceived by advertising brochures that are not in accordance with the truth. Society as consumers in the future to be aware of their rights, understand and realize the types of misleading advertisements that are not in accordance with the truth, have knowledge, and are more intelligent in choosing and sorting out the products and or services to be consumed.Keywords: consumer protection; advertising; strict liability principles.
KEBIJAKAN INTEGRATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL IBADAH UMROH Amelya, Siska
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1276

Abstract

ABSTRAKMelaksanakan ibadah Haji merupakan dambaan setiap orang yang beragama Islam, umat Islam yang berada di seluruh dunia berbondong-bondong untuk pergi Haji, termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Namun dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk keberangkatan haji, sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia harus menunggu sampai beberapa tahun. Akan tetapi masih ditemukan travel yang belum menyediakan asuransi bagi jamaah dengan berbagai alasan yang disampaikan. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan integratif penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel ibadah umroh. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah seharusnya ada tanggungjawab hukum oleh penyelenggara ibadah umroh, adanya bentuk perlindungan hukum bagi jamaah calon haji/umroh dan adanya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan jamaah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Apabila setiap travel melaksanakan kewajiban yang digariskan pemerintah, yakni kewajiban untuk menyediakan asuransi bagi jamaah, maka akan terwujud penyelesaian masalah calon jamaah haji/umroh yang gagal atau di tunda keberangkatan untuk menunaikan ibadah umroh. Serta kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Langkah-langkah menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU antara lain penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaah bahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalanan ibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah. Kata Kunci: kebijakan integritas; penipuan; travel ibadah umroh.ABSTRACTCarrying out the Hajj is the dream of everyone who is Muslim, Muslims all over the world flock to go to Haj, including Muslims in Indonesia. However, due to the increasing demand for Hajj departures, Indonesian citizens have to wait for several years. However, there are still some travelers who have not provided insurance for pilgrims for various reasons stated. This paper discusses the integrative policy of dealing with criminal acts of fraud by Umrah travel agents. The type and nature of the research is normative legal research, researchers collect data consisting of primary data and secondary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method.The conclusion of this research is that there should be legal responsibility by the organizers of the Umrah pilgrimage, the existence of a form of legal protection for pilgrims who are candidates for Hajj / Umrah and the existence of government supervision of the implementation of congregational protection by the organizers of the Umrah pilgrimage trips. If each travel carries out the obligations outlined by the government, namely the obligation to provide insurance for the congregation, it will result in solving the problem of prospective pilgrims who have failed or been delayed by departure to perform the Umrah pilgrimage. As well as the policy to prevent criminal acts of fraud carried out by Umrah pilgrimage travel in the future is the Integrated Umrah and Special Hajj Supervision Information System (SIPATUH) which was developed in order to strengthen the supervisory function of organizing Umrah pilgrimage trips in Indonesia and expanding the scope of supervision from registration to return. The PPIU Bureau has taken steps to overcome criminal acts of fraud of umroh funds, including outreach to the public, determining the standard for Umrah travel costs by the PPIU bureau and supervision of the PPIU Bureau.Suggestions for the future should the travel party convey to the Jamaah that there are facilities that can ensure the smooth running of the Jamaah in the journey of Umrah pilgrimage, the government, especially the Police and the Ministry of Religion, can further optimize their performance in eradicating cases of Umrah fraud and take quick action to punish and / or impose sanctions on the bureau. Umrah trips that commit fraud against prospective pilgrims.Keywords: integrity policy; fraud; umrah worship travel.
KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI RSUD MANDAU Hasri, Saddam
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1278

Abstract

ABSTRAKKontrak Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tulisan ini membahas mengenai kontrak pengadaan alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yakni Prosedur E-purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-purchasing dan panduan pengguna (user guide) aplikasi E-purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur E-purchasing meliputi: PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik, calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan, PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara prosedur pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau tidak ada negosiasi, perjanjian tidak dibuat oleh kedua belah pihak dan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau merupakan perjanjian baku artinya perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah dan pihak rumah sakit hanya tinggal melaksanakan perjanjian tersebut. Idealnya kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selain itu perjanjian tidak lagi dibuat oleh pemerintah terkait agar mencegah munculnya perjanjian baku dan mendorong terlaksananya asas kebebasan berkontrak, sehingga terjadi negosiasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau. Saran penulis pengadaan alat kesehatan harus menerapkan asas kebebasan berkontrak, adil, tidak memihak dan obyektif dalam pelaksanaanya.Kata kunci: pengadaan alat Kesehatan; asas kebebasan berkontrak.ABSTRACTGoods and Services Procurement Contracts are complex agreements because they regulate many aspects both legally and technically about the process of procurement of goods and services, which require further study in order to find the ideal contract format for the procurement of goods and services according to needs and be able to provide protection and certainty the law for those who made it. This paper discusses contracts for the procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract in Mandau Regional Hospital. The research method is a normative legal research study of legal principles, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this research is that the implementation of procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract at Mandau Regional Hospital has not been carried out in accordance with the procedures set out in Presidential Regulation No. 16 of 2018 namely the E-purchasing Procedure, the terms and conditions of use in the E-purchasing application and the E-purchasing application user guide are determined by the Deputy for Monitoring and Evaluation and Development of the LKPP Information System. E-purchasing procedures include: PPK / Procurement Officers place orders for goods / services in an electronic catalog, prospective Providers respond to orders from PPK / Procurement Officers, PPK / Procurement Officers and prospective Providers can carry out technical and price negotiations, except for goods / services that are not can be negotiated. While the procedures for the procurement of medical equipment in Mandau Regional Hospital are not negotiated, the agreement is not made by both parties and the agreement for the procurement of medical devices in the Mandau Regional Hospital is a standard agreement meaning that the agreement was made in advance by the government and the hospital only has to carry out the agreement. Ideally, medical equipment procurement contracts are carried out in accordance with applicable laws and regulations. In addition, agreements are no longer made by the relevant government in order to prevent the emergence of standard agreements and encourage the implementation of the principle of freedom of contract, so that negotiations occur in the implementation of health equipment procurement contracts in Mandau Hospital. The advice of the author of the procurement of medical devices must apply the principle of freedom of contract, fairness, impartiality and objectivity in its implementation.Keywords: procurement of medical devices; freedom of contract principle.
KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR PADA KOPERASI SIMPAN KOPERASI PANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ATAS DISITANYA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA Chairanie, Refhianti; Afriana, Anita
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1277

Abstract

ABSTRAKKepailitan merupakan sita umum yang dilakukan atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam Kepailitan dapat bersinggungan dengan Kasus Pidana, dimana kegiatan sita-menyita yang dilakukan dialam Hukum Perdata dan Hukum Pidana memiliki perbedaan. Penyitaan dalam Pidana merupakan kegiatan yang dilakukan guna kepentingan dalam pembuktian di dalam Persidangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah, Pertama, Anggota KSP Pandawa Mandiri Group dapat disebut juga sebagai Kreditor yang kemudian disebut juga sebagai Kreditor Penyimpan atas kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan didalam KSP Pandawa Mandiri Group. Kreditor Penyimpan masuk kedalam tingkatan Kreditor Konkuren, dimana setiap Anggota yang termasuk kedalam Kreditor Penyimpan tidak memiliki jaminan dan/atau hak istimewa didalam pengembalian terhadap Piutang yang dimilikinya. Kedua, Permasalahan didalam KSP Pandawa Mandiri Group yang bersinggungan dengan permasalahan dalam Hukum Pidana dapat diselesaikan melalui peraturan yang termaktub didalam KUHAP. Pembagian terhadap harta Pailit yang telah dilakukan sita dalam Hukum Pidana hanya dapat dimintakan kembali selama tidak terbukti merupakan hasil dari tindak Pidana.Kata kunci: kepailitan; koperasi; kreditorABSTRACTBankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor, which is then handled and resolved by the Curator under the Supervisory Judge as regulated in Law Number 37 Year 2004 Problems in Bankruptcy can intersect with Criminal Cases, where confiscation activities carried out in Civil Law and Criminal Law are different. Confiscation in Criminal Law is an activity carried out for the benefit of proof in court. The specification is descriptive analytical using the normative juridical approach. The research stages used are literature study and field study with data collection techniques in the form of document study and interviews. The results, First, members of the KSP Pandawa Mandiri Group can also be referred to as Creditor which is then also referred to as Depository Creditors for the savings and loan activities carried out within the KSP Pandawa Mandiri Group. Depositing Creditors are included in the level of Concurrent Creditors, where each Member who is included in the Depository Creditors does not have guarantees and / or privileges in returning their Receivables. Second, problems within the KSP Pandawa Mandiri Group that intersect with problems in Criminal Law can be resolved through the regulations contained in the Criminal Code. The distribution of Bankruptcy assets which have been confiscated under the Criminal Law can only be requested back as long as it is not proven to be the result of a criminal act.Keynotes: bankrupty; cooperative; creditor
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ASAS GOOD FAITH BERKAITAN DENGAN PASAL 1321 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Adilah, Helfi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1281

Abstract

ABSTRAKPinjaman online merupakan suatu kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh para pihak tanpa tatap muka melainkan hanya melalui internet yang tersambung di laptop maupun smartphone. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat dengan suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, iktikad baik juga merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun rumusan masalah bagaimana perjanjian pinjaman online terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perjanjian pinjaman online ditinjau dari asas good faith. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum secara kepustakaan dengan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian yaitu untuk menjamin adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian pinjaman online maka sangat diperlukan bukti persetujuan perjanjian seperti tanda tangan yang bersifat digital. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, beberapa perusahaan pinjaman online yang ada di Indonesia tidak memperhatikan asas iktikad baik dalam melakukan perjanjian. Iktikad baik memiliki peranan penting dalam setiap fase kontrak pinjaman online mulai dari fase prakontrak, kontrak, hingga fase pasca kontrak.Kata kunci: perjanjian; pinjaman online; asas good faith; Pasal 1321 KUHPerdataABSTRACTOnline lending is a lending and borrowing activity carried out by the parties without face to face but only through the internet that is connected on a laptop or smartphone. The legal relationship between the creditor and the debtor is bound by a written agreement that has been agreed by the parties as stipulated in Article 1321 of the Civil Code. In addition, good faith is also one that must be applied in the implementation of the agreement. The formulation of the problem of how the online loan agreement is related to Article 1321 of the Civil Code and how the online loan agreement is viewed from the principle of good faith. This type of research is a type of normative research, namely legal research literature by including research on the principles of law. The results of the study are to guarantee the existence of an agreement in conducting an online loan agreement, it is very necessary proof of agreement agreement such as digital signatures. Article 1338 of the Civil Code states that the agreement must be implemented in good faith. However, some online loan companies in Indonesia do not pay attention to the principle of good faith in entering into agreements. Good faith has an important role in every phase of online loan contracts, starting from the pre-contract, contract to post-contract phases.Keywords: agreement; online loans; the principle of good faith; Article 1321 of The Civil Code

Page 7 of 15 | Total Record : 148

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue