cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 4   5   6   7   8 
DISKURSUS JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN Goutama, Kexia; Srihandayani, Luisa
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1193

Abstract

ABSTRAKAmandemen konstitusi mengamanatkan perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pewakilan Daerah (DPD). DPD dihadirkan sebagai representasi daerah. Namun, saat ini tengah terjadi polemik dalam pengisian jabatan keanggotaan DPD sebab DPD dikehendaki untuk bersifat netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, tetapi kini diragukan karena banyaknya anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Pada tahun 2014-2019 setidaknya terdapat 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Fenomena ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja DPD dalam menyerap aspirasi daerah. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah belum terdapat ketegasan pengaturan keanggotaan DPD dilarang berasal dari partai politik sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyerapan aspirasi rakyat, oleh karena itu perlu dilakukan revisi pasal terkait untuk mempertegas larangan pengisian jabatan DPD oleh partai politik.Kata kunci: DPD, partai politik, netralABSTRACTThe constitutional amendments mandate changes in the composition of the People's Consultative Council (MPR) to become members of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD). DPD is presented as a regional representation. However, there is currently a polemic in the filling of DPD positions because the DPD is desired to ensure neutrality can represent regional aspirations, but now it is questioning because DPD members are affiliated with political parties. In 2014-2019 there were 70 DPD members affiliated with political parties. It is feared that this phenomenon can affect the DPD's performance in absorbing regional aspirations. Therefore, researchers must examine the DPD's representative council as territorial representation in order to realize the aspirations of the region. The method used is normative juridical. The results of this study have not yet discussed DPD regulations issued by political parties related to requirements involving the aspirations of the people, therefore it is necessary to revise articles relating to reinforcing restrictions on filling DPD ownership by political parties.Keywords: DPD, political parties, neutral
Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat pada Suku Lembak (Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu) Irlan, Irlan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.251

Abstract

Keberadaan anak angkat itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Alasan pengangkatan anak pada umumnya adalah takut tidak mendapatkan keturunan, dan kedudukan anak angkat tersebut adalah sama dengan kedudukan anak kandung, dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua anak dengan sendirinya putus secara adat. Rumusan Masalah, bagaimanakah proses pengangkatan anak, kedudukan anak angkat dan tinjauan secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada adat suku suku Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Metode penelitian, Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian, Proses pengangkatan anak menurut adat suku lembak Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yaitu sebagai berikut : Tahap musyawarah, Proses pengangkatan Penyebab pengangkatan anak pada masyarakat suku lembak, yaitu : Mempertahankan keturunan. Tetapi proses pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan Negeri, yaitu adanya penetapan dari hakim tentang kedudukan anak angkat itu. Kata Kunci : Yuridis, Anak Angkat, dan Suku Lembak.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ariati, Nova
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1177

Abstract

ABSTRAKSidang praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara serta putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Tujuh hari merupakan ketentuan yang diamanatkan KUHAP untuk pelaksanaan rangkaian praperadilan yang cepat dan sederhana, mulai dari pemeriksaan perkara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 78 / PUU-XI / 2013 menegaskan bahwa proses praperadilan paling lambat tujuh hari untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi pemohon yang merasa haknya dirugikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu sebagai upaya pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, karena dalam penelitian ini peneliti segera melakukan penelitian di lokasi atau lapangan penelitian yaitu tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disiapkan. Hasil dari penelitian ini adalah interpretasi hakim terkait sidang praperadilan selama tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bervariasi. Hal ini karena masih adanya penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga masih ada hakim yang memutuskan perkara praperadilan melebihi 7 hari kerja. Pemenuhan hak pemohon dengan interpretasi terkait sidang praperadilan tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memuat beberapa perkara yang menunjukkan terpenuhinya hak pemohon sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP paling lambat tujuh hari hakim harus sudah mengambil putusan, padahal masih ada beberapa perkara yang putusan hakimnya dijatuhkan lebih dari 7 hari. Kata kunci: interpretasi; uji coba tujuh hari; praperadilanABSTRACTThe pretrial hearing is conducted quickly and the minutes and pretrial decisions are made like a brief examination and are chaired by a single judge. Seven days is a provision mandated by the Criminal Procedure Code for the implementation of a quick and simple pre-trial series, starting from the commencement of the examination. The Constitutional Court through decision number 78 / PUU-XI / 2013 asserted that at the latest seven days the pretrial process is to provide legal certainty, especially for applicants who feel their rights are harmed. This type of research is empirical juridical research that is as an effort to approach the problem under study with the nature of law that is real or in accordance with the reality in the field, because in this study, researchers immediately conduct research on the location or place under study to provide a complete and clear picture about the problem under study. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared. The results of this study are the interpretation of judges related to the seven-day pretrial hearing between workdays and calendar days in some cases and their relevance to the judge's code of ethics in the Pekanbaru District Court varies. There are still interpretations of judges who are not in accordance with the provisions of the KUHAP so that there are still judges who decide that pretrial cases exceed 7 working days. Fulfillment of the right of the applicant with a related interpretation of the seven-day pretrial hearing between the working day and calendar day in the Pekanbaru District Court still contains several cases that indicate the fulfillment of the right of the applicant in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code. In Article 82 paragraph (1) letter c KUHAP no later than seven days the judge must have made a decision, while there are still a number of cases where the judge's decision is imposed more than 7 days.Keywords: interpretation; seven days trial; pretrial
Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada Karyawan Wanita di Matahari Department Store kota Bengkulu) Mawarti, Mega
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.242

Abstract

Tenaga kerja (Labor) adalah penduduk yang sudah bekerja atau sedang, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Bagi pekerja/buruh perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif. Berdasarkan beberapa permasalahan tenaga kerja wanita, maka dalam tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk perjanjian kerja bagi Wanita Di Matahari Department Store Kota Bengkulu, bagaimana peranan Perusahaan terhadap pekerja Wanita di matahari Department Store menurut Undang-undang No.13 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan metode analisis Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matahari Department store Kota Bengkulu, penerapan bentuk perjanjian kerja dan peranan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja wanita tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk perjanjian yang di amanatkan oleh undang-undang No 13 Tahun 2003.Kata Kunci : Tenaga kerja wanita, kesejahteraan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Azora Kumala Sari, Sri
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1167

Abstract

ABSTRAKTujuan penulisan tesis ini yakni; Pertama, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kredit fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan hukum ajaran deelneming (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini menemukan kebenaran koherensi dalam penelaahan hukum secara prinsip hukum yang ada baik secara hukum tertulis maupun tindak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif merupakan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kata kunci: pertanggung jawaban pidana; korupsi; kredit fiktifABSTRACTThe purpose of this thesis, namely; First, to find out how criminal liability for corruption is related to fictitious credit under Law No.31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime. Second, to find out the application of the law of deelneming (inclusion) in fictitious credit corruption in banks based on Act No.31 of 1999 Jo. Law No.20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The research method that the author uses in normative legal research finds the truth of coherence in legal study in principle of existing law both in written law and in written action. From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. First, criminal liability for fictitious credit corruption acts is liability for criminal acts committed by perpetrator. Fictitious credit corruption committed must fulfill the elements determined by the law.Keywords: criminal liability; corruption; fictitious credit
ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN) Diansyah, Apen
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.265

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines
KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN PARADIGMA POSITIVISME HUKUM Suci Rosalin, Pratiwi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1199

Abstract

ABSTRAKTindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki paying hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tersebut sebenarnya telah mengatur mengenai pidana minimal khusus, namun kenyataannya masih ada hakim yang memutus di bawah pidana minimal khusus, salah satunya adalah Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus pada saat inisert auntuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum. Metode penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dapat dilakukan karena hakim harus berperilaku adil. Sedangkan dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dikaitkan dengan paradigma positivisme sangatlah bertentangan, sebab tidak memebuhi prinsip bebas nilai serta menjawab pertanyaan why, sehingga jauh dari aturan yang ada. Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum ada tiga, yaitu: faktor hukum, faktor pribadi hakim, sertafaktorfaktahukumpersidangan. Terkait Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR yang diputus di bawah aturan minimum khusus disebabkan karena terdapat keadaan yang meringankan dalam fakta hukum persidanganKata Kunci: kebebasan hakim; tindak pidana perdagangan orang; paradigma positivisme.ABSTRACTHuman Trafficking has expanded in the form of organized and unorganized crime networks. Indonesia as a state of law already has a legal umbrella related to the Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007). The regulation has actually regulated the special minimal criminal law, but in reality there are still judges who decide under the special minimal criminal, one of which is Decision Number 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. This study aims to examine and find out the freedom of judges in making decisions against trafficking in persons based on Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats at present as well as to examine and find out the factors that have caused judges to decide cases under minimum sanctions.The research method in this thesis uses the type of research used in writing this law is normative legal research, which is an approach carried out by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies which in other words are often referred to as library law research. The results of the study can be divided into two, namely: first, the freedom of judges to take decisions on trafficking in persons based Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats according to the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges, can be done because judges must behave fairly. Whereas in Decision Number 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR is associated with the positivism paradigm is very contradictory, because it does not fulfill the principle of free values and answer the question why, so far from the rules which exists. Second, there are three factors that cause judges to decide a case under a minimum sanction, namely: legal factors, personal factors of judges, as well as legal facts in court proceedings. Regarding Decision Number 475/Pid.Sus/2018/PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR which was decided under a special minimum rule is due to a mitigating situation in the legal facts of the trial.Keywords: freedom of judges; criminal trafficking in persons; positivism paradigm.
STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH SAPI OLEH DINAS PETERNAKAN KEPADA KELOMPOK TANI DI DESA TANGSI DUREN KABUPATEN KEPAHIANG Agustin, Maulidia
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.256

Abstract

ABSTRAKDemi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian. Hibah dalam hukm perdata di atur dalam pasal 1666 KUHPerdata, penghibaan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian hibah sapi oleh Dinas Peternakan kepada kelompok tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang, Apakah ada hak dan kewajiban di dalam kelompok tani dengan angota kelompok di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Kewajiban Kelompok Tani Harapan baru yaitu: Mentaati AD/ART, membantu, berusaha, menghadiri serta memelihara dan mengurus ternak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban Kelompok Tani Karya Muda terbagi dalam beberapa tugas dan kewajiban Ketua, sekretaris, bendahara, pembina, penasehat dan pengurusa harian.Kata kunci: pelaksanaan hibah; kelompok tani
REKONSEPTUALISASI EKSEKUSI PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Simanjuntak, Sonang
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1180

Abstract

ABSTRAKPemberian hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti sangatlah baik dalam mengembalikan kerugian Negara /Daerah (Asset Recovery) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, namun demikian tidak semua pengembalian uang negara tersebut dapat berjalan dengan baik, Pelaku tindak pidana korupsi cendrung menjalani hukuman tambahan ketimbang membayar pidana uang pengganti.Mengenai Uang Pengganti atas perbuatan korupsi oleh terdakwa, Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan se¬bagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun Rumusan Masalah BagaimanakahPengaturan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Saat Sekarang ini, Konsep Penataan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak perkara korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi.Pembayar¬an uang pengganti hanya digantungkan pada syarat, yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa dan pihak ketiga (pihak lain) menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tidak mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.Kata Kunci: korupsi uang pengganti; eksekusi; rekonseptualisasiABSTRACTThe provision of additional penalties in the form of criminal compensation money is very good in returning State / Regional losses (Asset Recovery) from criminal acts of corruption committed by State Administration Officials, however, not all of the state's money returns can go well, Corruption perpetrators tend to undergo punishment additional than paying a criminal replacement money. Regarding the replacement money for acts of corruption by the defendant, according to the provisions of Article 17 of the Corruption Act, besides being subject to criminal offenses as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14, the defendant may be subject to additional penalties as referred to in Article 18 The Problem Formulation of How the Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases Is Associated With Efforts to Increase Non-Tax State Revenues Nowadays, the Concept of Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases is Associated with Efforts to Increase Non-Tax State Revenues. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in legislation relating to the title of this scientific work. . The results of the study are restitution of state financial losses, among others, regulated in Article 32, Article 33 and Article 34 and Article 38 of Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999. These provisions provide a legal basis for the state represented by the State Attorney Attorney or the aggrieved agency to conduct a civil suit against corruptors. Payment of substitute money is only dependent on conditions, namely the seizure of assets obtained from criminal acts of corruption by the defendant and third parties (other parties) according to the provisions of Article 18 paragraph (1) letter b jo. Article 19 paragraph (1) of the Anti-Corruption Act, is insufficient to cover state financial losses arising from criminal acts of corruption.Keywords: corruption; replacement money; execution; reconceptualization
PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR Supramurbada, Eko
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1279

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan berdasarkan sistem peradilan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dan pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi saat proses penuntutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif-empiris. Metode analisis yuridis digunakan sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan, dilakukan dengan memasukkan uang tersebut terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan sementara yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Uang tersebut hanya bersifat dititipkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa, agar uang tersebut dirampas untuk negara. Untuk mengeksekusinya ke kas negara, harus menunggu putusan in-kracht. Pengembalian tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapuskan pidana. Kejaksaan Negeri Kampar tetap menuntut para terdakwa dengan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pengembalian tersebut menjadi salah satu faktor yang meringankan tuntutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan mengikuti proses selanjutnya, yakni menyita dan merampas aset milik terpidana maupun dengan gugatan perdata karena justru akan menghabiskan banyak waktu dan biaya Kata kunci: pengembelian kerugian keuangan negara; tindak pidana korupsi ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the implementation of state financial loss recovery by the defendant in a corruption case during the trial process based on the judicial system by the Kampar District Attorney and the effect of compensation for state financial losses by the defendant. corruption during prosecution. This research was conducted juridically normative-empirical. The juridical analysis method is used as a method to describe the material of legal events under study based on the emphasis on the use of primary data that comes from interviews with prosecutors at the Kampar District Attorney General's Office. The results showed that the return of state losses during the prosecution process was carried out by first depositing the money into a temporary holding account that was verified by the Ministry of Finance. The money was only for safekeeping and later sued by the prosecutor's office, so that the money was confiscated for the state. In order to execute him in the state treasury, he must wait for the in-kracht verdict. Recovering state losses during the prosecution process is not an excuse or justification for eliminating crimes. The Kampar Procuratorate continues to hold the prisoners accountable for their actions, but repatriation is one of the factors that mitigates the accused's indictment. With this return, it means that the defendant has good faith to correct the error. The defendant's efforts to recover state losses in the prosecution process are much more effective and efficient than the process of confiscating and confiscating the convict's property or civil suit, because it will take more time and cost.Keywords:

Page 6 of 15 | Total Record : 148

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue