cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraida
Contact Email
wpaj@unsub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat
Location
Kab. subang,
Jawa barat
INDONESIA
The World of Public Administration Journal
Published by Universitas Subang
ISSN : 27222225     EISSN : 27222233     DOI : https://doi.org/10.37950/wpaj
Core Subject : Social,
Social Sciences
The World of Public Administration Journal is a scientific journal that publishes original articles on the latest knowledge, research or applied research and other developments in the fields of Government, Pubic Policy, political institutions, politics, village governance, collaborative government, social participation and empowerment, social development and welfare, ecology, sociology, politics and government public administration, public goods, leadership. Since 2019 this journal has been published routinely twice a year (June and December).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Silvia Ardayanti
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1076

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat tentang dokumen- dokumen kependudukan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan belum optimalnya dalam kepastian biaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Dayeukolot. Penelitian ini mengacu pada teori Agus Dwiyanto bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dengan indikator sikap petugas, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, fasilitas pelayanan, dan biaya pelayanan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung dilapangan dengan wawancara dan observasi tentang Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Dayeuhkolot masih belum optimal dikarenakan Desa Dayeuhkolot masih memerlukan evaluasi dari segi pembinaan terhadap masyarakat, sarana dan prasarana. Oleh karena itu harus adanya sebuah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Abstract This study examines and analyzes the Quality of Population Administration Services in Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. This research is motivated by the lack of optimal guidance for the community regarding population documents, inadequate facilities and infrastructure, and inadequate costcertainty. The purpose of this study was to determine the quality of population administration services in Desa Dayeukolot. This study refers to Agus Dwiyanto's theory that service quality can be measured by indicators of the attitude of the officers, service procedures, service time, service facilities, and service costs. The research method used is a qualitative method, which aims to find, analyze and manage direct field events with interviews and observations about the Quality of Population Administration Services in Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Based on the research results, it is known that the Quality of Population Administration Services in Desa Dayeuhkolot is still not optimal because Desa Dayeuhkolot still requires evaluation in terms of community development, facilities and infrastructure. Therefore, there must be an improvement to improve the quality of population administration services in Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Keywords : Service Quality
Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Luki Natika; Giffary Nursyah Putri
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1077

Abstract

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitin ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  Metode analisis dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dan dilakukan secara intensif yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalarni kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan. Hasil penelitian bahwa 1) berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang bersertifikasi lanjutan hanya 2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu cepat. 2) berdasarkan dimensi efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses pendaftaran. 3) berdasarkan dimensi kecukupan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari pelaksanaan uji berkala (KIR) Kendaraan Bermotor masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo untuk mempermudah pengurusan. 4) berdasarkan dimensi perataan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat tidak ada sosialisasi secara khusus kepada masyarakat yang memiliki kendaraan umum dan barang, dengan pertimbangan bahwa para pemiliki kendaraan tersebut sudah mengetahui bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali. 5) berdasarkan dimensi responsivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih banyak permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluhan yang disampaikan pengguna jasa atau wajib uji. 6) berdasarkan dimensi ketepatan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat alatalat pengujian yang ada tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa alat pengujian yang rusak sedang menunggu perbaikan dan hanya menggunakan alat-alat yang yang masih berfungsi. Kata kunci : Evaluasi Kebijakan   Abstract This writing aims to determine the evaluation of the policy of testing public vehicles and goods at the Department of Transportation of Subang Regency. The research approach used to examine this research is a qualitative approach, namely research procedures that explore how social reality occurs by describing things that are in accordance with the problems studied. The method of analysis in this research is to collect data and is carried out intensively, namely after leaving the field, the work of analyzing data requires an effort to concentrate and direct the physical and mental energy of the researcher, and in addition to analyzing the data, the researcher also needs to study the literature to confirm or justify the new theory. maybe found. The results of the study that 1) based on the dimensions of the effectiveness of the implementation of testing public vehicles and goods have not been effective, it can be seen that officers have difficulty if the volume of vehicles tested reaches 30 vehicles/day. This is because there are only 2 (two) advanced certified officers so they are not able to serve all vehicles to be tested in a short time. 2) based on the efficiency dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen from the application of the service time of only 25 minutes which is not carried out properly because it takes a long time to register a vehicle which causes the registration process to be slow. 3) based on the dimensions of the adequacy of the implementation of testing for public vehicles and goods that have not been effective, it can be seen from the implementation of periodic tests (KIR) for Motorized Vehicles, there are still many service users who do not know the procedures for periodic testing and thus opening up gaps for the practice of brokers' services to facilitate management. 4) based on the dimension of smoothing the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it appears that there is no special socialization to people who have public vehicles and goods, with the consideration that the owners of these vehicles already know that public vehicles and goods must test motorized vehicles every time. every 6 months. 5) based on the responsiveness dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen in providing services to the community that there are still many problems that occur but there is no access to complaints, submission of complaints submitted by service users or mandatory testing. 6) Based on the dimensions of the accuracy of the implementation of testing for public transportation and goods it has not been effective, it can be seen that the existing testing tools are not fully running optimally, because some of the damaged test equipment are waiting for repair and only use tools that are still functioning. Keywords: Policy Evaluation
Pengaruh Insentif Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Silvy Sondari; Annisa Aulia Suryani
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1078

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pemberian Insentif terhadap kualitas pelayanan yang dilatar belakangi dari adanya fenomena yang terjadi pada Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang. Pemberian insentif memberikan guna mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi bagi pegawai sedangkan kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Populasi dan Sampel dalam penelitian sebanyak 2.661 orang, yang diambil sebagai sampel sebanyak 96 orang. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil analisis menunjukkan hubungan Insentif terhadap Kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang menunjukkan hubungan yang rendah. insentif berpengaruh terhadap kualitas pelayanan walaupun hubungan antar keduanya dalam kategori rendah Kata Kunci: Insentif , Kualitas Pelayanan Abstract This study aims to determine whether the provision of incentives has an effect on the quality of service which is based on the phenomenon that occurs in the quality of service in the Class B Regional General Hospital, Subang Regency. It can be said that incentives are providing incentives to encourage higher work productivity for employees while service quality is a dynamic condition related to services, people, processes, and the environment where quality assessments are determined at the time the provision of public services occurs. Researchers used a quantitative approach with descriptive analysis methods and inferential analysis. Population and sample in the study were 2,661 people, taken as a sample of 96 people. Meanwhile, the data collection tool used was a questionnaire. The results of the analysis show that the relationship between incentives and service quality at the Regional General Hospital of Class B, Subang Regency, shows a low relationship, so it can be said that incentives have an effect on service quality even though the relationship between the two is in the "low" category. Keywords: Incentives and Service Quality
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Indihome Fiber Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang Ade Suparman
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1079

Abstract

Abstrak Annisa Nursiva Agustin, 2020. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian IndiHome Fiber Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang”. Skripsi. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang 2020. Dibawah bimbingan Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si dan Dr. H. Ridwan, S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang responden yang merupakan karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik instrument penelitian. Analisis data yang digunakan adalah Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan metode Deskriptif dan Asosiatif pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian baik secara deskriptif maupun asosiaif. Dilihat dari hasil koefisien jalur atau factor loading dari variabel laten Kualitas Pelayanan terhadap variabel lain Keputusan Pembelian PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang sebesar 0,889 dengan nilai t-hitung sebesar 1.525. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian Abstract Annisa Nursiva Agustin, 2020. "The Effect of Service Quality on Purchasing Decisions of IndiHome Fiber at PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang ”. Essay. Department of Business Administration, Faculty of Administrative Sciences, Subang University 2020. Under the guidance of Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si and Dr. H. Ridwan, S.Sos., M.Si. This study aims to determine the effect of Service Quality on Purchasing Decisions. This type of research is explanatory with a quantitative approach. The number of samples in this study amounted to 92 respondents who are employees of PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang. The technique used in this sampling is using research instrument techniques. The data analysis used is the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) with descriptive and associative methods. Data collection is done by distributing questionnaires that have been tested for validity and reliability. Based on the results of this study, it shows that Service Quality affects Purchase Decisions both descriptively and associatively. Judging from the results of the path coefficient or factor loading of the latent variable Service Quality to other variables Purchasing Decision PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Subang amounting to 0.889 with a t-count value of 1.525. Keywords : Service Quality, Purchasing Decision
Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Nuraida Nuraida; Wahyudin Furqoni
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1080

Abstract

Abstrak Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan ada 4 hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif antaralain pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia belum merata. jumlah usaha kecil menengah (UKM) di bidang industri hasil hutan di Kabupaten Subang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang,k epala/ Staff Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Petugas Lapangan dan Pemilik UMKM Olahan KayuLokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Subang locusnya di Kantor UMKM dan Koperasi Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan KS Tubun Subang, Adapun penelitian ini akan direncanakan pada bulan januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang belum optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan karena Pada Dimensi Sumberdaya, jumlah staff yang dirasa kurang proporsional dengan wilayah kerja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang selalu memeliki ketersediaan perlengakapan kantor. Kata Kunci : Implementasi, Ekonomi Kreatif Abstract Creative economy development to advance publik welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia; Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute greatly to gross domestic product (GDP). The Central Statistics Agency (2020) states that there are 4 things that still need to be addressed to increase the potential for the creative economy, including the uneven growth of the creative economy in Indonesia. The number of small and medium enterprises (UKM) in the forest product industry in Subang Regency has increased every year. This study aims to determine the Implementation of Creative Economy Development Policies in Wood Processed MSMEs in Subang Regency. In this study using qualitative methods. The informants in this study were parties related to this research, including the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Division of the Cooperative Office, SME Industry and Trade in Subang Regency, the head / staff of the Management Section of Micro, Small and Medium Enterprises, Head / Staff of the Section for Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises, Field Officers and Owners of Wood Processed UMKM. Based on the explanation above, the implementation of the Creative Economy Development Policy at Timber Processed MSMEs in Subang Regency has not been optimal, taking into account the dimensions of Policy Implementation because in the Resource Dimension, the number of staff is deemed not proportional to the work area, the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade District Subang has budget constraints even though the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Subang Regency always has the availability of office equipment, Keywords: Implementation, Creative Economy
Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pada FISIP UIN Bandung Fitriani Dini Rizki
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1227

Abstract

Abstrak Pendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang belum sesuai dengan harapan. Tentunya perlu ada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang secara garis besar mengatur tentang kewajiban setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Salah satu langkah representatif dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu yaitu melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan standar dalam mengelola proses pencapaian mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung. Keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung diukur menggunakan teori Van Meter & Van Horn dengan enam parameter yaitu 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 4) karakteristik pelaksana, 5) kecenderungan pelaksana, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan (8) kebijakan mutu, ada dua (2) sasaran mutu yang belum tercapai, yaitu seluruh Prodi terakreditasi A dan perluasan jejaring kerjasama nasional dan internasional sehingga Implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung belum berhasil karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Penjaminan Mutu, Teori Van Meter & Van Horn, Mutu, Pendidikan Abstract Education in Indonesia still showed the quality that has not been in accordance with expectations. Indeed there should be efforts to repair and improve the quality of education. In this case the government issued a policy through Law No. 20 of 2003 and Government Regulation No. 19 Year 2005 on Quality Assurance System. Each unit of education in formal and non-formal education required to conduct quality assurance aiming to meet or exceed the National Education Standards. Education quality assurance is done through evaluation, accreditation, and certification. One representative steps in implementing Quality Assurance System is through the Quality Management System ISO 9001: 2008 that is the standard in managing the process of achieving quality. This study aims to determine the factors inhibiting the implementation of the policy achievements of the Quality Assurance System in the quality of cooperation between universities and the achievement of quality accreditation Study Program in the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) UIN Bandung. Successful implementation of the policy of Quality Assurance System in FISIP UIN Bandung measured using the theory of Van Meter and Van Horn with six parameters: 1) standards and policy objectives, 2) the resources, 3) implementation activities and communication between organizations, 4) characteristics of implementer, 5) implementer tendencies, and 6) social, economy, and politics. The Result showed that of the eight (8) quality policy, there were two (2) quality targets that had not been achieved, namely all Study Programs accredited A and the expansions of national and international cooperation networks so that the implementation of the Quality Assurance System Policy at FISIP UIN Bandung was not successfully because it did not meet the requirements policy stnadards and objectives, policy resources, implementation activities and communication between organizations, characteristics of implementers, tendencies of implementers, and social, economic, and political conditions. Keywords: Policy Implementation, Quality Assurance System, Theory of Van Meter and Van Horn, Quality, Education
Efektivitas Penyelengaraan Program Pelatihan Kerja Di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Natika Luki; Firdaus Faqihudin
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1228

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Subang yang menjadi pengangguran. Tuntutan dunia kerja akan tenaga terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja non formal untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Subang berperan penting dalam menyediakan lembaga pelatihan kerja. Seiring dengan era otonomi daerah, Kabupaten Subang mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) yang berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Subang dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelatihan kerja yang dilaksanakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Kata kunci: Efektivitas, Pelatihan, Subang Abstract This research is motivated by the fact that there are still many people in the workforce in Subang Regency who have become a movement. The demands of the world of work to be skilled at encouraging job seekers to take part in non-formal education and work to increase their skills and expertise. In this case, the Subang Regency government plays an important role in providing job training institutions. Along with the era of regional autonomy, Subang Regency established a Technical Implementation Unit for the Office of Job Training Center (UPTD BLK) which is under the supervision of the Manpower and Transmigration Office of Subang Regency.The main purpose of this study is to describe in full the implementation of the training in the Technical Implementation Unit of the Subang Regency Job Training Center and in addition, this study also aims to determine the extent to which the effectiveness of the training is accompanied by supporting and inhibiting factors. Keywords: Effectiveness, Training, Subang
Kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Subang Silvy Sondari; Nopylasari Nopy
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1229

Abstract

Abstrak Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Subang Merupakan Peraturan Pemeritah Republik Indonesia No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Bersih. Dinas PUPR Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab mengenai Program Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang tingal di area pedesaan yang ada di Kabupaten Subang. Penulisan ini dilakukan secara deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Kinerja PUPR dalam hal ini belum optimal dikarenakan unsur-unsur efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik Kata kunci: Kinerja, Air Bersih, Pedesaan Abstract Subang Regency Rural Clean Water Facilities and Infrastructure Development Program Is a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 122 of 2015 concerning the Clean Water Supply System. The Subang Regency PUPR Service has responsibility for the Program for Development of Rural Clean Water Facilities and Infrastructure in the context of meeting the needs of clean water for people living in rural areas in Subang Regency. This writing was done descriptively and by using a qualitative research method approach. PUPR performance in this case has not been optimal because the elements of effectiveness, efficiency, quality, timeliness and productivity have not fully worked out well Keywords: Performance, Clean Water, Countryside
Produktivitas Pencapaian Akseptor Kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Deda Cornelis
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1230

Abstract

Abstrak Judul Penulisan ini adalah Produktivitas Pencapaian Akseptor Kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Produktivitas Pencapaian Akseptor Kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Produkvitas pegawai sudah cukup baik, tetapi dalam beberapa aspek indikator masih ditemukan kekurangan. Seperti misalnya dalam aspek efisiensi tenaga kerja, hal ini menandakan bahwa ada efisiensi tenaga dalam hal pencapaian askeptor MKJP masih belum ideal. Kata kunci: Produktivitas, Efisiensi, MKJP Abstract The title of this writing is Productivity of Achievement of Acceptors in the Category of Long-Term Contraceptive Methods. The purpose of this paper is to obtain an overview of the Achievement Productivity of Acceptors in the Category of Long-Term Contraceptive Methods. The author uses this type of qualitative research. Employee productivity is quite good, but in some aspects indicators are still found to be lacking. For example, in terms of labor efficiency, this indicates that energy efficiency in terms of achieving MKJP acceptors is still not ideal. Keywords: Productivity, Efficiency, MKJP
Penataan Ruang Peruntukan Industri Presfektif Kajian Implementasi Kebijakan di Kabupaten Subang Kurniaji Kalfajrin; Mutmainah Sarah; Suparman Ade
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1231

Abstract

Abstrak Penulisan ini mengenai proses pelaksanaan pembangunan industri melalui implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor internal yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dengan organisasi lain, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Industry, Subang Abstract This writing is about the process of implementing industrial development through the implementation of industrial spatial planning policies. Aims to find out and analyze how the implementation of industrial spatial planning policies. The research method used is a qualitative approach. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the spatial planning policy for industrial designation has factors that influence the success of the program, namely internal factors consisting of the size and objectives of the policy, implementing resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between organizations related to other organizations, and commitment. together from the policy implementing apparatus, and external factors consisting of social, economic, and cultural conditions of the community. Keywords: Policy Implementation, Industry, Subang

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 6 Issue 2, Desember 2024 Volume 6 Issue 1, Juni 2024 Volume 5 Issue 2, Desember 2023 Volume 5 Issue 1, Juni 2023 Volume 4 Issue 2, Desember 2022 Volume 4 Issue 1 Juni 2022 Volume 3 Issue 2 Desember 2021 Volume 3 Issue 1 Juni 2021 Volume 2 Issue 2 Desember 2020 Volume 2 Issue 1 Juni 2020 Volume 1 Issue 2, Desember 2019 Volume 1 Issue 1, Juni 2019 More Issue