cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ilham Zitri
Contact Email
jgop.fisip@ummat.ac.id
Phone
+6287863988310
Journal Mail Official
jgop.fisip@ummat.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Government and Politics (JGOP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 2774728X     EISSN : 26863391     DOI : https://search.crossref.org/?q=Journal+of+Governme
Core Subject : Social,
Environmental Science
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021): Desember" : 6 Documents clear
PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK): SALAH SATU MATINYA DEMOKRASI Rita Kalalinggi
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6106

Abstract

Perdebatan tentang melemahnya Komisi Pemberantasan (KPK) menjadi sangat kontradiktif, penguasa elit mengklaim bahwa perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bentuk dukungan ini, walaupun begitu, masyarakat sipil dan para pejuang melakukan perlawanan terhadap setatus kepegawaian ini, yang menyebabkan 75 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diantaranya menyandung penyidik senior Novel Baswedan. Artikel ini dikaji melalui penelitian fenomenalogis kualitatif dan didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari teori-teori yang relevan dan beberapa sumber media massa yang akurat. Temuan pada artikel ini menemukan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk mundurnya demokrasi, ini disebabkan oleh patronase yang semakin menguat yang menimbulkan kroni-kroni membentuk etalase politik oligarki disegala arah. Sebagai akibatnya, perubahan alih setatus kepegawaian KPK membuat lembaga ini harus tunduk pada aturan yang telah dibuat para aktor elitis untuk menjaga kelompoknya dari hukum (khususnya diranah korupsi). Aturan ini membuat KPK akan kehilangan fungsi menjadi lembaga independen dan terpercaya yang membuat demokrasi semakin menurun.
Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat Muhammad Tahir; Nasruddin Nasruddin; Mey Susanti AS
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6611

Abstract

The West Lombok Regency Government issued Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Retribution for Calibrated / Recalibrated Services, which regulates the implementation of metrological activities in West Lombok Regency, in this case carried out by the West Lombok Regency Industry and Trade Service, as well as to explore the maximum potential of the tools. uttp which is in the West Lombok region and will later become a source of regional revenue (PAD) through the collection of re-calibrated service fees. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of a re-calibrated service charge policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative study to explain the implementation of a re-calibrated service retribution policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. The results showed that the implementation of the retribution policy for recalibrating services was quite good, but it could not reach all areas of West Lombok Regency, all of this was due to resource factors, namely the lack of rightful staff, metrological supervisors and PPNS metrology. This is in accordance with George C. Edwards III's (1980) Implementation Theory, namely the four factors / variables of the success of the implementation process, namely communication, resources, disposition and organization.
Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik. 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perencanaan Pasar Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Husni Mubarog; Khorina Rizeki
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.5301

Abstract

Jenis penelitian yang di gunakan kualitatif deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber observasi, wawancara , dan studi pustaka. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk saling bergotong royong dan berpartisipasi dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan. dimana kita lihat masyarakat Desa Ngepoh yang tidak memiliki pasar sendiri, meskipun kepala desa sudah mengupayakan pembangunan pasar akan tetapi pembangunanya saat ini sedang mangkrak dan masyarakat banyak yang mengeluh karena pembangunan pasar masih belum efektif. Sehingga dalam masalah ini sangat penting diterapkannya pemberdayaan dalam menunjang kesiapan masyarakat guna memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada disekitar,seperti pembangunan pasar yang dilakukan di desa ngepoh. Pemberdayaan sangat penting dilakukan agar membentuk masyarakat yang mandiri dan maju. Karena pembangunan pasar dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan serta membangun desa yang sejahtera. Dan perencanaan pasar memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat untuk dapat melakukan perubahan dengan memanfaatkan pasar sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat yang nantinya akan membentuk masyarakat maju dan memiliki kualitas yang lebih baik dari segi perekonomiannya. Jika dalam sebuah desa tidak diterapkannya perencanaan dalam pembangunan pasar maka akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat karena kebutuhan yang diperlukan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perencanaan ini dilakukan untuk membuat perubahan yang signifikan terhadap masyarakat untuk berkembang dan maju bagi masyarakat Desa Ngepoh. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mengolah pasar yang nantinya selesai dibangun dengan selalu memperhatian kondisi pasar untuk selalu bersih dan nyaman, tempat parkir yang memadai agar tidak menimbulkan kemacetan. Masyarakat juga diajak untuk melakukan inovasi dalam memanfaatkan pasar dengan membuka usaha atau bisa menjualkan hasil panennnya di pasar yang mayoritas masyarakat disana  seorang petani sehingga pasar memilki banyak manfaat dan keuntungan terhadap masyarakat di sekitar.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Hasim Hartono
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.5485

Abstract

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi pengawasan di Daerah nyaris tidak nampak dilihat dari perspektif sering terjadinya kasus korupsi yang kerap kali terjadi di daerah, bahkan tidak sedikit kepala daerah dan pelaksana pemerintahan di daerah yang terjerat kasus korupsi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan;2) Pengawasan terhadap pengadministrasian; 3) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan 4) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Pemerintahan Daerah
Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan R. Stevanus Bayu Mangkurat; Risalatu Mirajiah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.15119

Abstract

This research examines contemporary political phenomena and the challenges and prospects associated with sustainable democratic development. Contemporary politics is a topic that is relevant in various countries around the world, where there are significant political changes that affect social, economic and political development. This article examines challenges such as democratic crises, political conflicts, limited access to political and economic rights, and threats to environmental sustainability, as well as prospects such as active community participation, use of information and communication technology, and participation in general elections. This article also highlights the importance of citizen participation in the political process, strengthening the legal system and protecting human rights, and increasing information disclosure and access to the media. Through collaboration between political leaders and citizens, building a more inclusive political system and promoting citizen participation in the political process can be achieved, creating a better and more sustainable future for our society)

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): December Vol 7, No 1 (2025): July Vol 6, No 2 (2024): December Vol 6, No 1 (2024): July Vol 5, No 2 (2023): Desember Vol 5, No 1 (2023): JULI Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): JULI Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juli Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juli Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juli More Issue