cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Yusqi
Contact Email
jurnalmaqashid@gmail.com
Phone
+6285646452588
Journal Mail Official
yuski@alqolam.ac.id
Editorial Address
Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
MAQASHID : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Al-Qolam
ISSN : 26139758     EISSN : 26854619     DOI : 10.35897
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MAQASHID merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Al-Qolam, terbit dua kali dalam satu tahun. Sebagai sarana pengembangan intelektual dosen dan civitas akademik pegiat hukum Islam. Redaksi menerima artikel ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang relevan dengan tema dalam jurnal ini, yaitu hukum Islam. Naskah yang dikirim adalah naskah yang sesuai dengan pedoman penulisan artikel jurnal MAQASHID
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020" : 14 Documents clear
PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH: Achmad Beadie Busyroel Basyar Achmad Beadie Busyroel Basyar
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.992 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.286

Abstract

Kemaslahatan sebagai inti dari maqâshid al-syarî‘ah, memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kemaslahatan yang diayomi adalah perlindungan nasab. Nasab adalah fitrah manusia, karena manusia memiliki naluri beregenerasi. Di sisi lain, manusia memiliki fitrah kepatuhan kepada Tuhan. Sehingga dua fitrah tersebut terakumulasi pada perlindungan nasab. Perlindungan nasab berkenaan dengan kuantitas di satu sisi, dan kualitas di sisi lain. Proporsional titik yang tepat dari keduanya dilihat dari lingkup realitas yang terikat. Perlindungan nasab tidak hanya pada regenerasi saja, tapi juga mencakup pada segala perantara (wasilah) yang menunjangnya, baik pada kuantitas maupun kualitas. Pun demikian, perlindungan nasab mengakomodir sisi potensi ke depan (janib al-wujud) untuk dioptimalkan, dan sisi riil terkini untuk dipertahankan (janib al-’adam).
MELACAK JEJAK POLITIK PERSEBARAN ISLAM ANTARA ELIT KERAJAAN MAJAPAHIT DAN WALI SANGA (KONSOLIDASI HUKUM ISLAM DI JAWA): Nur Khalik Ridwan Nur Khalik Ridwan
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.343 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.287

Abstract

Hukum Islam diterapkan di semua tempat di mana umat Islam berada untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dari Al-Qur’an dan sunnah, juga qaul-qaul ulama dalam ijma dan qiyas. Penerapannya di masing-masing tempat selalu berhubungan dengan politik hukum kekuasaan dan keadaan di mana wilayah itu berada, serta adanya musyawarah dan politik hukum kekuasaan di antara para ulama dan penguasa. Khususnya di masyarakat Jawa, hal ini terlihat dengan jelas, bagaimana elit bangsawan dan ulama berperan, sehingga corak politik hukum kekuasaan di kalangan muslim Jawa memiliki dimensinya karena ada dialektika lokal daerah, prakrassa ulama dan elit bangsawan. Tulisan ini ingin melihat politik hukum kekuasaan yang dijalankan ulama dan elit bangsawan di tanah Jawa di masa-masa awal, untuk dijadikan bahan refleksi bagi pengembangan gerakan Islam kultural di Jawa, dengan tetap mengacu pada hukum Islam yang, dalam batas-batas tertentu harus diterapkan secara fleksibel, selain pada soal hukum-hukum elementer, seperti sholat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melacak: politik penyebaran Islam dalam menerapkan hukum Islam di dalam masyarakat Jawa, hubungan elit bangsawan dan ulama penyebar Islam di masa awal, da hukum Islam secara kultural yanmg diterapkan di masyarakat Jawa; dan relevansinya untuk saat ini.
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA’ TENTANG POSISI PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH IMAM AS-SYATIBI: Miladu Ahadi Ahmad & Mudhofar Miladu Ahadi Ahmad; Mudhofar
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.362 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.288

Abstract

Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha’ serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi.
KONSEP ‘IDDAH DENGAN MENGGUNAKAN TES KEHAMILAN PERSPEKTIF MAQASIDUS SYARI’AH: AINUR ROFIQ AINUR ROFIQ
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1081.835 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.289

Abstract

‘Iddah disyari’atkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum ‘Iddah mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami, istri, keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan ‘Iddah untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi. Sebab, kesucian seorang perempuan selama masa ‘Iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, hasil- hasil yang dicapai oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini luar biasa. Berkat kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan juga rekayasa manusia yang sangat mengagumkan, kebersihan rahim seorang perempuan dapat diketahui melalui alat tes kehamilan Tespack (Home Pregnancy Test). Tespack bekerja dengan cara mendeteksi hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin) yang terdapat pada urin. Dan hanya dengan menunggu beberapa menit saja rahim seorang wanita dapat diketahui apakah di dalamnya terdapat janin atau tidak dengan tanda positif maupun negatif.
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH: A’YUNINA MAHANANI A’YUNINA MAHANANI
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.515 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.290

Abstract

Based on data from the office of religious affairs Wonodadi’s Subdistrict, Regency of Blitar, that in the Kolomayan, Pikatan and Wonodadi villages, population women’s marriage under twenty years old more than other villages. In the third this village, not only many the wealthy but also the poor. This research aims to analyze opinion of societies about criterion women’s maturities as well as who have background santri and non santri in marriage. And then, to analyze attitude of societies about women’s maturities in marriage. The results of this research showed that, opinion of societies about parameter women’s maturities in marriage; the ability in differentiate between benefit and mudharat; the women’s age to marriage are twenty one years old and twenty five years old for men; became a good mother and wife. having attitude each understand, and adequate in financial and emotional. While attitude of societies about women’s maturities in marriage are motivating of education of pesantren, give information about maturity in marrigae to the young; the role of families to build of character of child, and marriage in mature of age.
UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI – ISTRI Muhammad Zainuddin Sunarto
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.324 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.381

Abstract

Grant practice is a transaction that is commonly done by the community. Apart from that, the grant is a sunnah work that is highly recommended carried out by Muslims. The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata/BW) have governed the implementation of grants in Indonesia. basically the purpose of the grant between husband and wife to improve the quality of family relationships that love each other. However, not all good intentions and objectives have good consequences, moreover the actions taken are not based on careful calculation. Grants between husband and wife in the Compilation of Islamic Law are permitted. That is because there are no provisions that state who is entitled or not entitled to receive or give grants. While regarding the grants between husband and wife, the Civil Code said differently. In the Civil Code, grants between husband and wife during marriage are prohibited.
MENUJU PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH Bashori Alwi
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.474 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.410

Abstract

Differences in determining the timing of worship seem to be a matter of course, because too often in this country there are differences in the determination of worship, especially in the implementation of the fasting month of Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and others, this is because there is no agreement related to it. a fixed calendar, so that Muslims in Indonesia do not yet have an established Hijriyah calendar that can be used as a common reference. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is indeed a matter of ijtihadiyah because there is no single argument either from the Koran or as-Sunnah which explains in detail about the method or method of determining the beginning of the month of Qamariyah, so that many scholars have different opinions in interpreting how to determine the first day of the month Qamariyah. Also the results of astronomical calculations which some scholars say as definite or qoth'i, also reaped many versions so that they could not convince the people to make it the only method of determination. So the results of this study conclude that in order to realize the unification of the determination of the beginning of the month there must be one school that becomes the authority, namely the state madzhab, as in the rule of "the decision of the judge (State) to erase differences".
PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH: Achmad Beadie Busyroel Basyar Achmad Beadie Busyroel Basyar
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.992 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.286

Abstract

Kemaslahatan sebagai inti dari maqâshid al-syarî‘ah, memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kemaslahatan yang diayomi adalah perlindungan nasab. Nasab adalah fitrah manusia, karena manusia memiliki naluri beregenerasi. Di sisi lain, manusia memiliki fitrah kepatuhan kepada Tuhan. Sehingga dua fitrah tersebut terakumulasi pada perlindungan nasab. Perlindungan nasab berkenaan dengan kuantitas di satu sisi, dan kualitas di sisi lain. Proporsional titik yang tepat dari keduanya dilihat dari lingkup realitas yang terikat. Perlindungan nasab tidak hanya pada regenerasi saja, tapi juga mencakup pada segala perantara (wasilah) yang menunjangnya, baik pada kuantitas maupun kualitas. Pun demikian, perlindungan nasab mengakomodir sisi potensi ke depan (janib al-wujud) untuk dioptimalkan, dan sisi riil terkini untuk dipertahankan (janib al-’adam).
MELACAK JEJAK POLITIK PERSEBARAN ISLAM ANTARA ELIT KERAJAAN MAJAPAHIT DAN WALI SANGA (KONSOLIDASI HUKUM ISLAM DI JAWA): Nur Khalik Ridwan Nur Khalik Ridwan
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.343 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.287

Abstract

Hukum Islam diterapkan di semua tempat di mana umat Islam berada untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dari Al-Qur’an dan sunnah, juga qaul-qaul ulama dalam ijma dan qiyas. Penerapannya di masing-masing tempat selalu berhubungan dengan politik hukum kekuasaan dan keadaan di mana wilayah itu berada, serta adanya musyawarah dan politik hukum kekuasaan di antara para ulama dan penguasa. Khususnya di masyarakat Jawa, hal ini terlihat dengan jelas, bagaimana elit bangsawan dan ulama berperan, sehingga corak politik hukum kekuasaan di kalangan muslim Jawa memiliki dimensinya karena ada dialektika lokal daerah, prakrassa ulama dan elit bangsawan. Tulisan ini ingin melihat politik hukum kekuasaan yang dijalankan ulama dan elit bangsawan di tanah Jawa di masa-masa awal, untuk dijadikan bahan refleksi bagi pengembangan gerakan Islam kultural di Jawa, dengan tetap mengacu pada hukum Islam yang, dalam batas-batas tertentu harus diterapkan secara fleksibel, selain pada soal hukum-hukum elementer, seperti sholat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melacak: politik penyebaran Islam dalam menerapkan hukum Islam di dalam masyarakat Jawa, hubungan elit bangsawan dan ulama penyebar Islam di masa awal, da hukum Islam secara kultural yanmg diterapkan di masyarakat Jawa; dan relevansinya untuk saat ini.
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA’ TENTANG POSISI PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH IMAM AS-SYATIBI: Miladu Ahadi Ahmad & Mudhofar Miladu Ahadi Ahmad; Mudhofar
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.362 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.288

Abstract

Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha’ serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Nov 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): Nov 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Nov 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Nov 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Nov 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Mei 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Mei 2019 Vol. 2 No. 1 (2018): Nov 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Mei 18 Vol. 1 No. 1 (2017): Dec 17 More Issue