cover
Contact Name
Muhammad Yusqi
Contact Email
jurnalmaqashid@gmail.com
Phone
+6285646452588
Journal Mail Official
yuski@alqolam.ac.id
Editorial Address
Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
MAQASHID : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Al-Qolam
ISSN : 26139758     EISSN : 26854619     DOI : 10.35897
Jurnal MAQASHID merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Al-Qolam, terbit dua kali dalam satu tahun. Sebagai sarana pengembangan intelektual dosen dan civitas akademik pegiat hukum Islam. Redaksi menerima artikel ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang relevan dengan tema dalam jurnal ini, yaitu hukum Islam. Naskah yang dikirim adalah naskah yang sesuai dengan pedoman penulisan artikel jurnal MAQASHID
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA’ TENTANG POSISI PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH IMAM AS-SYATIBI: Miladu Ahadi Ahmad & Mudhofar Miladu Ahadi Ahmad; Mudhofar
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.362 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.288

Abstract

Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha’ serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi.
KONSEP ‘IDDAH DENGAN MENGGUNAKAN TES KEHAMILAN PERSPEKTIF MAQASIDUS SYARI’AH: AINUR ROFIQ AINUR ROFIQ
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1081.835 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.289

Abstract

‘Iddah disyari’atkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum ‘Iddah mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami, istri, keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan ‘Iddah untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi. Sebab, kesucian seorang perempuan selama masa ‘Iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, hasil- hasil yang dicapai oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini luar biasa. Berkat kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan juga rekayasa manusia yang sangat mengagumkan, kebersihan rahim seorang perempuan dapat diketahui melalui alat tes kehamilan Tespack (Home Pregnancy Test). Tespack bekerja dengan cara mendeteksi hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin) yang terdapat pada urin. Dan hanya dengan menunggu beberapa menit saja rahim seorang wanita dapat diketahui apakah di dalamnya terdapat janin atau tidak dengan tanda positif maupun negatif.
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH: A’YUNINA MAHANANI A’YUNINA MAHANANI
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.515 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.290

Abstract

Based on data from the office of religious affairs Wonodadi’s Subdistrict, Regency of Blitar, that in the Kolomayan, Pikatan and Wonodadi villages, population women’s marriage under twenty years old more than other villages. In the third this village, not only many the wealthy but also the poor. This research aims to analyze opinion of societies about criterion women’s maturities as well as who have background santri and non santri in marriage. And then, to analyze attitude of societies about women’s maturities in marriage. The results of this research showed that, opinion of societies about parameter women’s maturities in marriage; the ability in differentiate between benefit and mudharat; the women’s age to marriage are twenty one years old and twenty five years old for men; became a good mother and wife. having attitude each understand, and adequate in financial and emotional. While attitude of societies about women’s maturities in marriage are motivating of education of pesantren, give information about maturity in marrigae to the young; the role of families to build of character of child, and marriage in mature of age.
TEMATISASI STUDI AL-QUR’AN Abdurrahman
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.481 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v2i2.313

Abstract

The Qur'anic Studies is a study of various knowledge themes and theories that can illustrate the essence of the Qur'an. Because this knowledge is intended to introduce the Qur'an. It's just that the themes are as independent of each other and have no connection with each other, especially if studied by novice readers. According to the author's analysis, the actual themes in it are approaches from various dimensions; from the history, the mechanism of the text, the I'jaz system and the bayan method. These four dimensions are then made as major themes for the classification of all themes in the Qur'an Studies. These four major themes will be the first clue to finding the interrelation between themes, so that novice readers will get a holistic and comprehensive picture of the Qur'an.
DIMENSI RUANG DAN WAKTU DALAM TAKLIF PUASA AWAL DAN AKHIR RAMADHAN Bashori Alwi
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1232.405 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v2i2.327

Abstract

Di Indonesia sering sekali terjadi perbedaan waktu pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti pelaksanaan puasa bulan Ramadan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan lain-lain, hal ini dikarenakan umat Islam di Indonesia belum memiliki sebuah kalender Hijriyah yang mapan dan dapat dijadikan acuan bersama. Penetapan awal bulan Qamariyah memang merupakan masalah ijtihadiyah karena tidak adanya satu dalilpun baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah yang menjelaskan secara terperinci mengenai cara atau metode penentapan awal bulan Qamariyah tersebut, sehingga banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan cara untuk menetapkan tanggal satu pada bulan Qamariyah. Pun juga hasil perhitungan astronomi yang oleh sebagian ahli dikatakan sebagai sesuatu yang pasti atau qoth’i, juga menuai banyak versi sehingga tidak bisa meyakinkan umat untuk menjadikannya sebagai satu-satunya mentode penetapan. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan bersatunya penetapan awal bulan harus ada satu madzhab yang menjadi otoritas yaitu madzhab negara, sebagaimana dalam kaidah ”keputuan hakim (Negara) menghapus perbedaan”.
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-HISTORIS Huda, Muhammad Hasbulloh
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.855 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v2i2.328

Abstract

Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pergulatan pemikiran manusia bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia itu sendiri, pemikiran ini telah muncul jauh sebelum konsep Hak Asasi menjadi konsep universal. Karena itu menjadi sebuah urgensi yang perlu di perhatikan untuk mendalami tmbuh kembang konsep hak asasi manusia dalam banyak perspektif, salah satunya dalam perspektif social-historis.
HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIAH: STUDI HISTORIS TENTANG KARAKTER EGALITER HUKUM ISLAM Muhammad Adib
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.528 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.333

Abstract

The Prophet Muhammad SAW received a revelation from Allah SWT for the first time on Monday the 17th of Ramadan the 41st year of his birth, to coincide with the 6th August 610 AD Since that time, Muhammad bin Abdullah has carried out the mandate of nubuwwah from Allah SWT to bring Islam to the middle -human center, which turned out to be a teaching that overhauled the entire social system, especially the legal system that existed in the Jahiliyyah community. Islam comes to the midst of ignorant society by bringing a perfect syari'ah (legal system) so that it is able to regulate fair and egalitarian relations between human individuals in society. In principle, the emergence of the Prophet Muhammad by bringing egalitarian teachings, can be considered as a social change to the truth that is happening in society, especially the legal system, with revelation and guidance from Allah SWT.
USUL FIKIH NU: ELEMEN METODOLOGIS MAZHAB FIKIH NU Adib, Muhammad
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.84 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v2i2.366

Abstract

This paper reveals the methodological element (usul fiqh) of the “NU fiqh school”, especially those formulated and applied in Bahtsul Masail, and which qualified to be called an institution or ideology-based school of law (madhhab). Using normative, historical and philosophical approach simultaneously, this paper suggests that usul fiqh is not at all monolithic. Throughout its history, this discipline has evolved and changed in such a way, giving rise to various variants or paradigms. One of them is NU usul fiqh, an distinctive Islamic jurisprudance which is influenced by local context and logic of thinking inherited from generation to generation by NU scholars.
UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI – ISTRI Muhammad Zainuddin Sunarto
MAQASHID Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.324 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.381

Abstract

Grant practice is a transaction that is commonly done by the community. Apart from that, the grant is a sunnah work that is highly recommended carried out by Muslims. The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata/BW) have governed the implementation of grants in Indonesia. basically the purpose of the grant between husband and wife to improve the quality of family relationships that love each other. However, not all good intentions and objectives have good consequences, moreover the actions taken are not based on careful calculation. Grants between husband and wife in the Compilation of Islamic Law are permitted. That is because there are no provisions that state who is entitled or not entitled to receive or give grants. While regarding the grants between husband and wife, the Civil Code said differently. In the Civil Code, grants between husband and wife during marriage are prohibited.
TIDAK SAHNYA PERWALIAN KARENA TIDAK SAH NYA PERNIKAHAN Jazari
MAQASHID Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.91 KB)

Abstract

Agama islam mengatur ketat dalam setiap masalah, agar manusia tidak terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan. Masalah perwalian menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang apa itu wali dalam ppernikahan, siapakah yang berhak menjadi wali? Dan apa saja syarat menjadi wali dalam perikahan? Serta bagaimana peran wali dalam pernikahan?. Serta bagaimana hukumnya jika menikah tanpa adanya wali?.Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan apa itu wali dalam pernikahan, siapa saja yang berhak menjadi wali, syarat menjadi wali dalam perikahan, peran wali dalam pernikahan, hukumnya jika menikah tanpa adanya wali? Wali pernikahan selalu dari pihak ayah, dalam pernikahan hendaklah mengurutkan wali dari yang paling dekat (memperhatikan urutan), Wali yang paling akhir untuk menikahkan seorang wanita mslim ialah wali hakim, Ayah angkat dan saudara angkat tidaklah bisa menikahkan anak gadisnya, Begitu juga ayah tiri tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tirinya, Wali dalam pernikahan setiap orang berbeda disetiap kasus pernikahan, Pernikahan seorang wanita harus dengan wali, baik wali nasab (wali biologis) maupun wali hakim. Peran wali dalam pernikahan sangatlah diperlukan/penting. Di Indonesia berlaku setiap anak yang lahir dari hasil perzinahan menggunakan wali hakim. Hukum pernikahan seseorang yang menikah tanpa adanya wali adalah tidak sah pernikahannya. Jika ada wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya maka pernikahanny tidaklah sah (batal).

Page 3 of 14 | Total Record : 136