MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2015)"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CINTAKARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[TARLI TARLI]]>;
<![CDATA[IMAM MAULANA YUSUF]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2934
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa di Desa Cintakarya adalah rendahnya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahannya. Bertolak dari pemasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa? Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/ Verification (Verifikasi Data). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga belum sesuai dengan pendapat Saebani dan Sumantri (2014:131) tentang sifat-sifat kepemimpinan sehingga menyebabkan program kerja desa tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kepemimpinannya kali ini dibuktikan dengan Kepala Desa kurang mampu bekerjasama dengan perangkat desa dan LPM serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. 2) Adanya hambatan-hambatan kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga tidak sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinannya seperti adanya program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Kepala desa telah berupaya dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan mitra kerja pemerintahan desa dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala desa telah melaksanakan berbagai upaya seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mitra kerja dalam membuat suatu rencana, pelaksanaan maupun evaluasi suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menunjang tercapainya program pembangunan. ]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[KARSADI SUDRAJAT]]>;
<![CDATA[AAN ANWAR SIHABUDIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2925
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH HIMPUNAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI BULAKSETRA DUSUN BOJONGKAREKES DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HATIKA EMI EVANINGTYAS]]>;
<![CDATA[KIKI ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2930
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Pemberdayaan Masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojongkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 18 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dea Babakan Pangandaran, 7 orang Perangkat Desa Babakan Pangandaran, 1 orang Ketua LPMD Babakan Pangandaran, 1 orang Ketua Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan/Himpunan Pecinta Alam ILALANG Desa Babakan Pangandaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojingkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik, hal ini diketahui dari sebagian besar indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini telah dilaksanakan walaupun masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojongkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah pendekatan terhadap masyarakat sekitar pantai secara persuasive dengan cara memberikan informasi dan wawasan lain yang berkaitan dengan penanaman mangrove.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PUSKESMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ARIS NOORHIDAYAT]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2935
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Permasalahan tersebut diduga bahwa petugas Puskesmas belum bisa melaksanakan fungsi pelayanan Puskesmas sehingga tidak mampu memberikan pelayanan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang responden. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Fungsi Puskesmas telah dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dari 6 indikator fungsi Puskesmas dua (2) indikator sudah dilaksanakan dengan baik namun empat (4) indikator lainnya sudah dilaksanakan, namun belum baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut. a. Dalam pusat penggerak pembangunan berwawasan lingkungan, petugas Puskesmas kesulitan dalam menyosialisasikan penyakit menular HIV/AIDS. b. Dalam pusat pemberdayaan masyarakat, pihak Puskesmas kesulitian untuk bisa bersosialisasi dengan juru kunci di lingkungan kerjanya. c. Dalam pusat pelayanan kesehatan strata pertama, pihak Puskesmas kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Dalam pusat penggerak pembangunan berwawasan lingkungan, petugas Puskesmas harus bisa menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memamhami bahaya penyakit menular HIV/AIDS. b. Dalam pusat pemberdayaan masyarakat, sesibuk apapun masyarakatnya, petugas Puskesmas harus tetap berusaha mengajak masyarakat setempat untuk bersosialisasi. c. Dalam pusat pelayanan kesehatan strata pertama, petugas Puskesas harus bisa membujuk si pasien untuk di rawat jalan ataupun rawat inap demi kebaikan pasien tersebut.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RISMAN GUNTORO]]>;
<![CDATA[ABDUL MUTHOLIB]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2933
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, masih adanya aparatur desa yang kurang memiliki kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan pelaksanaan Pemerintahan Desa dirasakan berjalan tanpa control, sikap Kepala Desa yang otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Dead an masyarakat sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Terdapat hambatan antara lain adanya ketidaksesuian waktu penetapan peraturan desa, BPD belum menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa, belum optimalnya kerjasama, masih adanya tarik menarik kepentingan, kurangnya konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja BPD dan kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat, masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya komunikasi dan kerjasama seluruh anggota BPD. Untuk mengatasi berbagai hambatan, yaitu upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, menjalin kerjasama dan upaya peningkatan SDM anggota BPD.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH KEPALA DESA DALAM PEMBERIAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ESTRI CAHYANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2938
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang muncul tersebut diduga disebabkan oleh masih kurang baiknya komunikasi Kepala Desa di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran serta masyarakat penerima BLSM dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik, masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM, belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: melakukan pembinaan terhadap masyarakat, berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JALAN DESA (PORTAL) DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[FAJAR GIFARI]]>;
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2929
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambtan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik analisa daya dalam penelitian ini adalah Dara Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan 66,67% menyatakan belum dilaksanakan secara optimal terhadap penarikan retribusi jalur portal sementara hanya 33,33% informan yang menyatakan sudah dilaksanakan secara optimal. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PETUGAS PELAKSANA DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DEDE KUSMAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2936
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan (observasi) yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersbeut antara lain petugas pemungut pajak kurang memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemahaman petugas terhadap etika perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang tertibnya administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini merupakan penelitian deskriprif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Lamanya penelitian yang penulis rencanakan kurang lebih 11 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Beradasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah, belum adanya sosialisasi, masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu memberikan informasi, menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA GEGEMPALAN KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[ELIS RODIATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2937
<![CDATA[Keberadaan tanah kas desa sebagai salah satu dimensi otonomu desa dalam kapasitas kemandirian yang harus dimiliki desa telah menimbulkan permasalahan. Salah satu contoh di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang terlihat masih adanya 1) Perjanjuan antara pihak desa dengan kelompok penyewa hanya secara lisan yang mengakibatkan konflik. 2) Jangka waktu sewa sesuai peraturan adalah 1 tahun namun kenyataannya lebih dari 1 tahun. 3) Tarif sewa yang ditentukan tidak sesuai dengan sewa tanah pada umumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pengelolaan tanah kas desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa? 2) Hambatan-hambatan apa saja dalam pengelolaan tanah kas desa? 3) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan dari objek penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 11 informan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalag secara univariat (analisis satu variabel) yang diintrepretasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data hasil wawancara disajikan dalam bentuk narasi, untuk kemudian dikomparasikan dengan hasil observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) indikator dalam pengelolaan tanah kas desa, yaitu sewa menyewa menguntungkan desa, penetapan tariff sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan adanya surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa belum dapat dimaksimalkan. Hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah kesepakatan tentang tarif sewa atau pemberitahuan tentang kenaikan harga sewa, administrasi atau sistem tata cara sewa menyewa kurang jelas dan adanya oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai tanah desa sebanyak-banyaknya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah pemilik tanah dan pihak ketiga yang berkepentingan dengan tanah yang disewa, diselesaikan dengan cara para pihak yang terlibat diajak untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar win-win solution secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perijinan sewa menyewa tanah kas desa.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[RARA ASMARA]]>;
<![CDATA[AGUS NURULSYAM SUPARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2928
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi Lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian daya dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan penadapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RAPBDes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain: kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.]]>
