JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 5 (2021)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah ]]>
<![CDATA[Annisa Diva Sekartaji]]>;
<![CDATA[Fatiha Firdaus]]>;
<![CDATA[Istiqomah Istiqomah]]>;
<![CDATA[Ida Susilowati]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.22814
<![CDATA[International Humanitarian Law regulates war in two broad categories: international armed conflict (IAC) and non-international armed conflict (NIAC). The conflict in Syria is an example of a war that has claimed numerous lives. A non-international armed conflict is what it is called when it comes to the crisis in Syria. Violence, both physical and mental, began to take place in Syria. In the aftermath of the political upheaval, a civil war broke out, resulting in war crimes such as murder, kidnapping, bombardment, and rape. The bloodshed and the worst humanitarian disaster in Syria's history were a direct result of this. " The goal of this investigation was to determine the efficiency of International Humanitarian Law in dealing with the war crimes committed in Syria. A deductive approach to descriptive qualitative research was used in this study. Furthermore, the information used in this study was culled from reputable sources such as academic publications and news websites. Since there were so many violations of international humanitarian law during the Syrian crisis, it's hard to tell how effective it was in helping to end the conflict.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Lembur Di PT. Cahaya Insan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Mochamad Azyimardi Rayadhi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali Hanafiah Selian]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.15680
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai aturan dan hak pekerja saat melakukan kerja lembur. Permasalahan pada skripsi ini adalah perlindungan hak-hak pekerja ketika sedang bekerja lembur (over time). walaupun aturan mengenai hak dan kewajiban pekerja saat lembur sudah diatur dalam Undangundang namun dilapangan masih banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak mengikuti aturan dan tata cara yang sudah di atur dalam Undangundang.Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta wawancara dari pihak perusahaan, perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PT. Cahaya Insan. Dalam penelititan ini yang menjadi contoh kasus adalah pelaksanaan kerja lembur yang dilakukan PT. Cahaya Insan terhadap.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kebijakan perusahaan PT. Cahaya Insan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang saat melakukan kegiatan kerja lembur sehingga tata cara dalam kegiatan kerja lembur tidak sesuai dengan yang diatur Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan pekerja yang melakukan lembur tidak mendapatkan hak kerja lembur yang dimana hak kerja lembur sudah dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Hal Penggunaan Merek Tanpa Hak Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla) ]]>
<![CDATA[Anisa Katria Utami]]>;
<![CDATA[Asep syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[mustolih mustolih]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14637
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi franchisor dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba antara Oktavia Cokrodiharjo sebagai mantan franchisee melawan PT. K-24 Indonesia sebagai pemilik merek K-24 Indonesia, serta mengetahui pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Pendekatan penelitian yang digunakan masuk ke dalam kategori yuridis normatif dengan menganalisis putusan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Merek, literatur pendapat para ahli dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi franchisor dalam hal penggunaan merek tanpa hak setelah berakhirnya perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pemidanaan maksimal pidana penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian dalam Pasal 91 dijelaskan bahwa apabila ada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain akan mendapatkan sanksi pemidanaan maksimal pidana penjara 4 tahun dan/atau denda maksimal 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/ PN Bla, perbuatan yang dilakukan Oktavia Cokrodiharjo yang masih menggunakan aksessoris/atribut yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia setelah perjanjian waralaba berakhir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Hollit International (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt. Sus-PHI/2018) ]]>
<![CDATA[Iis Priyani]]>;
<![CDATA[Indra rahmatullah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14573
<![CDATA[Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan adanya objek putusan yang bervariatif terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang di PHK sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan hak pekerja yang diPHK. Seperti salah satu kasus PT.Hollit International, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim menolak gugatan seluruhnya hak pekerja, akan tetapi pada tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah Menerapkan Hukum.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang jenis data dan analisa yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengacu pada penerapan hukum yang terdapat dalam suatu putusan dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan tuntutan hak pekerja yang di PHK oleh perusahaan, dengan adanya putusan yang tidak komprehensif dan kurang sinkron antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.]]>
<![CDATA[Implications of the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 on the Performance of Members of the House of Representatives in the Perspective of Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Erik Yudistira]]>;
<![CDATA[Siti Ngainnur Rohmah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.24982
<![CDATA[Transparency in the legislative process is essential for the successful implementation of legislation that is in the public's best interests. As previously indicated, when one examines the problematic rules contained in this new iteration of the MD3 Law, one will find several articles that contribute to non-transparency in various actions carried out inside the DPR, particularly in the Baleg DPR. understand the legal rules contained in Law Number 17 of 2014 concerning MD3 that pertain to the performance of the DPR; in addition, understand the implications of the DPR's performance of the legislative function contained in Law Number 17 of 2014 concerning MD3 from the perspective of Siyasah Fiqh. A legal approach is taken in the research, which is done through normative legal research or library law research with a legal approach, in this case, research on legal products. The findings revealed that the legislative function of the DPR-RI as Ahlul Halli Wal Aqdi from the standpoint of fiqh siyasah increased from 16 (sixteen) bills in the 2016–2017 session year to 17 (seventeen) bills in the 2015–2016 session year, compared to the previous year. In comparison to the aim set for the 2017 Annual Priority National Legislation Program, which is 49 bills, this rise appears to be less substantial. According to Fiqh Siyasah, Ahlul Halli Wal Aqdi must prioritize policies that are beneficial to Islam and refrain from establishing laws that are in conflict with the Qur'an. Meanwhile, members of the DPR may amend rules that are in conflict with religious beliefs so long as the rules are state policies that are approved by a majority of its members.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Investasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alysa alysa]]>;
<![CDATA[nahrowi nahrowi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14616
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan investasi bitcoin di Indonesia. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto, nyatanya aturan tersebut masih memiliki kekosongan hukum dan belum memberikan perlindungan hukum penuh pada setiap pengguna bitcoin yang melakukan investasi. Penulis ingin meneliti bagaimana peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dapat melindungi setiap masyarakat dalam kegiatan perdagangan atau investasi bitcoin di Indonesia.Penelitian menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dimasyarakat, pendekatan yang digunakan adalah statutory approach (undang-undang) yang dilakukan pada taraf sinkronisasi secara horizontal, yang mengukur sejauh mana suatu perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional dan konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai aktivitas bitcoin di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi bitcoin di Indonesia.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengkategorikan bitcoin sebagai Komoditi Kontrak Berjangka berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai dasar investor dalam melakukan investasi, akan tetapi aturan tersebut hanya mengatur dan memberikan perlindungan bagi investor bitcoin di Bursa Berjangka saja sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagi investor yang melakukan investasi diluar Bursa Berjangka.]]>
<![CDATA[ANALISIS KONTRAK ADIRA FINANCE DALAM HAL JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Irvan Septadiono]]>;
<![CDATA[Ahmad Chairul Hadi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14583
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Perjanjian yang penandatanganannya tidak dihadapan Notaris, padahal dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Serta tata cara proses penarikan objek jaminan fidusia harus dilakukan terdapat aparat Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia serta tinjauan langsung kelapangan untuk melihat langsung penerapan dari Peraturan Perundang-undangan.Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah Jaminan Fidusia memiliki sifat accesoir (tambahan) artinya perjanjian ini ada setelah adanya perjanjian pokok yang dimana perjanjian pokok ini adalah perjanjian baku, atau klausul. Mengingat syarat sah perjanjian pasal 1320 telah memenuhi unsur maka perjanjian tersebut tetap sah. Kemudian Debt Collector dapat melakukan eksekusi dimana saja sesuai di dalam perjanjian tersebut, namun harus dihadiri pihak Kepolisian sebagai saksi dalam proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ]]>
<![CDATA[Rindung Bulan]]>;
<![CDATA[Abdullah Sulaiman]]>;
<![CDATA[Elviza Fauzia]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14635
<![CDATA[Masalah yang diteliti pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya pengalihan tanggung jawab, serta bagaimana pertimbangan majelis hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan kasus (Case Approach). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen. Dokumen yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015. Kemudian dokumen itu diolah menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Nusapala Parkir sebagai pengelola parkir (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan H. Mudji Waluyo sebagai pemilik kendaraan mobil (Termohon Kasasi/Penggugat) sesuai putusan Mahkamah Agung beserta yurisprudensi terdahulu, bahwa pengelola parkir wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan kendaraan mobil dan kehilangan barang di dalam area parkir milik pengelola parkir. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ]]>
<![CDATA[Muh. Aunur Rafiq]]>;
<![CDATA[Irfan Khairul Umam]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.20986
<![CDATA[Multiple reviews in the sphere of TUN provide various legal difficulties, including the absence of a clear legal instrument governing the verification of novum that has not been materially demonstrated to be viable. Additionally, there has been a clash between legal certainty and justice in conducting the Judicial Review on multiple occasions. The research is normative-juridical in nature. The research is based on a legal examination of statutes and regulations, as well as jurisprudence or judge's decisions pertaining to the review of many State Administrative cases, which can then be incorporated into a new legal rule to facilitate legal thinking. The objective of this study is to explain the review process many times in the sphere of State Administration and to examine the legal concerns of judges while considering PK TUN cases multiple times. Article 132 of the Administrative Court Law establishes the legal basis for PK in the sphere of TUN, which is further defined in SEMA Number 10 of 2009. This study demonstrates the panel of judges' inconsistency in judging cases. At the 2nd PK stage, the applicant established in his novum that the novum given by the First PK Petitioner was a forgery, but the 2nd PK judge rejected the proof, stating that the Judicial Power Act specified that the maximal PK effort may be made only once. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA E-COMMERCE SHOPEE ]]>
<![CDATA[Ruli Agustin]]>;
<![CDATA[Alfitra Alfitra]]>;
<![CDATA[Faris Satria Alam]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.16075
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan perdagangan elektronik, nyatanya aturan tersebut masih memiliki kelemahan dalam segi perlindungan hukum dikarenakan para pihak dalam transaksi elektronik baik penjual ataupun pembeli seringkali dirugikan oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian serta penyelesaian sengketa yang disediakan melalui platform online dispute resolution dianggap masih merugikan salah satu pihak.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Perlindungan para pihak dalam transaksi elektronik dilakukan melalui mekanisme online dispute resolution yaitu aplikasi yang disediakan oleh platform shopee untuk menyelesaikan sengketa, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum karena pengunaan online dispute resolution seringkali merugikan pihak yang telah menjalankan perjanjian secara benar.]]>
