cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ishar Helmi
Contact Email
jlruinjkt@gmail.com
Phone
+6281291179663
Journal Mail Official
jlruinjkt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 27157172     EISSN : 27157164     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2023)" : 6 Documents clear
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (FULL DISCLOSURE) DALAM PROSES IPO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Amiruddin, Nanda Vita Reka; Soefyanto, Soefyanto; Umam, Irfan Khairul
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.21900

Abstract

The background of this research issue is based on the importance of information disclosure to companies that conduct public offerings in the capital market as a determinant for investors to make decisions because the Covid-19 pandemic is one of the extraordinary events that greatly affect several sectors, one of which is in the capital market. This thesis aims to review the fulfillment of the principle of information disclosure in the IPO (Initial Public Offering) process during the Covid-19 pandemic. This research is library research, examines the momentum that is happening at this time and relates the prevailing laws and regulations to support research. The analysis method used is normative juridical by using statute approach, as well as conceptual approach. In this study using three main legal materials used, namely, the primary legal material consists of Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, and Bapepam Regulation Number IX.A.2 on Registration Procedures in the Framework of Public Offerings. The results showed that OJK issued several regulations for the capital market sector due to the Covid-19 pandemic that had an impact on companies and investors, but OJK has not issued specific regulations for the application of information disclosure principles in the IPO process during the pandemic so that there are still existing regulations related.
Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penanganan Corona Virus Disease 2019 Saleh, Mohammad; Ismail, Ismail; Mau, Hedwig Adianto
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.26197

Abstract

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka management penanggulangan.  bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, berupa kebijakan pemerintah dalam penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian terkait dengan penerapan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana.
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan Sirait, Ryanto; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946

Abstract

Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan
The Impact of the Constitutional Court's Decision on the Revocation of Authority of the Prosecutor submits a Judicial Review Yunus, Nur Rohim; Suhendar, Suhendar; Rezki, Annissa
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31993

Abstract

The right to justice, and human rights more generally, requires the filing of a judicial review (PK) in Indonesia. A judicial review (PK) can be requested by an individual who believes that his rights have been infringed or that the court's judgment is incorrect. The cassation decision can be challenged in court by either the convicted person or the prosecution if they believe it violates basic principles of fairness and legal certainty. However, the Constitutional Court can in its decision revoke the prosecutor's authority to submit a judicial review (PK) because it is considered contrary to human rights, especially in terms of recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. This study used a qualitative research method with a statutory and literature approach. The results of the study stated that it was very important for the prosecutor to have the right to submit a judicial review (PK) on the cassation decision of the Supreme Court which was deemed not to have fulfilled legal certainty and justice for the victim and the state. If this is omitted, it will cripple law enforcement. The reason for submission, guarantee, protection and legal certainty for the convict cannot be fully recognized, because there are still rights to guarantee, protection and legal certainty for the victim and the people of Indonesia which must also be maintained and respected. 
Position of the Tax Court Under the State Administrative Court Anggraeni, RR Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.35403

Abstract

The Tax Court in Indonesia is within the State Administrative Court (PTUN), facing the complexity of tax disputes that require careful and accurate handling. This research explores the position of the Tax Court within the PTUN framework, highlighting the challenges and opportunities faced in dealing with changes in tax laws and regulations. This study seeks to analyze the impact of changes in statutory regulations on the Tax Court and identify strategies to enhance the effectiveness and quality of Tax Court decisions in addressing tax dynamics. This study employs qualitative methods and a legal and scholarly approach. The relevant literature and pertinent laws and regulations are analyzed to understand the issues discussed thoroughly. The research findings indicate that the Tax Court, as an integral part of the PTUN, confronts complex challenges stemming from alterations to tax laws. This study identifies opportunities for enhancing judge training, employing information technology, and collaborating closely with tax agencies. In addressing these obstacles, the Tax Court can ensure equitable, accurate, and consistent decisions, preserve the integrity of the tax justice system, and cultivate public confidence.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS Vol 4, No 6 (2022) Vol 4, No 5 (2022) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 3 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 6 (2021) Vol 3, No 5 (2021) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 5 (2020) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019): Journal of Legal Research More Issue