JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
306 Documents
<![CDATA[Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Berbasis Keadilan; Studi Kasus Putusan Nomor: 54/G/2016/PTUN-SRG ]]>
<![CDATA[Naufal Akbar Alghifari]]>;
<![CDATA[Abu Tamrin]]>;
<![CDATA[Syafrudin Makmur]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i4.18123
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis rekontruksi penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda sesuia dengan study kasus putusan pengadilan tata usaha Negara serang yang bernomor : 54/G/ 2016 / PTUNSRG. Secara khusus skripsi ini mencoba membahas latar belakang, pertimbangan hukum yang ada dalam putusan. Disamping itu, skripsi ini juga membahas yang seharusnya dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa untuk mengakses keadilan yang lebih tepat dan cepat. Penelitian dalam jurnal ini mennggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) , Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – undang dan hasil putusan yang mengatur untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda dengan mengedepankan asas keadilan belum memberikan kepastian hukum yang baik. Terbukti dengan adanya beberapa pasal dalam UU Agraria dan aturan dalam internal BPN yang masih menimbulkan pertanyaan soal penyelesaian sertifikat ganda di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohammad Suhartono]]>;
<![CDATA[Ipah Farihah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.15611
<![CDATA[AbstrakMerek merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekonomi bagi pengusaha, sehingga tidak sedikit pengusaha yang memanfaatkan dan tidak bertanggung jawab menggunakan, meniru dan bahkan mendaftarkan merek terkenal orang lain atas nama dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurisdis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan kepada Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek dagang asing dilindungi selama merek tersebut sudah terdaftar di negaranya dalam hal ini negara anggota konvensi, peraturan-peraturan tersebut dibebaskan dalam penerapannya oleh setiap anggota konvensi. Akan tetapi kebebasan dalam hal ini kebebasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Niaga memutuskan menolak legal standing penggugat dengan alasan yang mengajukan bukanlah badan hukum yang bersangkutan. Mahkamah Agung telah dinyatakan sudah tepat karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Merek, Merek Terdaftar, Merek Asing.]]>
<![CDATA[The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998 ]]>
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Annissa Rezki]]>;
<![CDATA[Taryono Taryono]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20929
<![CDATA[Di Indonesia, era reformasi bergulir sejak 1998 yang menumbangkan era rezim Orde Baru. Analisis Huntington dan Nelson mengenai model populis tidak cocok dengan era pasca orde baru dalam melihat dampak dari peningkatan partisipasi politik rakyat. Konflik-konflik kecil memang terjadi dalam bentuk intrik-intrik politik, dan hal ini juga biasa terjadi dalam model-model lain termasuk model liberal. Pada era pasca orde baru tren yang berkembang justru pertumbuhan ekonomi yang labil dan pemerataan ekonomi yang belum berdampak luas yang mengakibatkan semacam kejenuhan rakyat dengan persoalan politik. Angka partisipasi politik dalam pemilu di atas sedikit banyaknya menunjukkan tren tersebut. Ditambah lagi dengan kecilnya angka partisipasi dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di tiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Azhary Ramadhan]]>;
<![CDATA[Kamarusdiana Kamarusdiana]]>;
<![CDATA[Soefyanto Soefyanto]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19581
<![CDATA[This study aims to determine the application of restorative justice in Indonesia in child criminal cases. This study aims to answer whether the principles of restorative justice can be applied in Indonesia with the prevailing legal system, as well as to answer whether the application of diversion against juvenile justice in Indonesia is in accordance with the principles of restorative justice. This research is a normative legal research using the statue approach or the law approach with primary data sources, namely the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012, with data processing based on data on the application of diversion in Indonesia, then analyzed in the form of statements and diagrams. This study uses the theory of Lawrence M. Friedman which is associated with Islamic law, as well as the theory of Restorative Justice and the theory of legal benefits. The results showed that the application of restorative justice in Indonesia found that law enforcers in implementing diversion were still quite low, because according to records there were still many law enforcers at the level of the police, prosecutors and courts who had not been effective in implementing diversion in juvenile justice.Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children Facing the Law]]>
<![CDATA[Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Silma Nurhaurima]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Koto]]>;
<![CDATA[Dyah Sulastri Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i4.21689
<![CDATA[The State may not discriminate between one person and another in the fulfillment of human rights because everyone is essentially the same subject in the eyes of the law. This is in accordance with Article 28d, paragraph 1 of the Republic of Indonesian Constitution of 1945. In principle, fair and equal treatment before the law applies not only to adults or people of sufficient age, but also to ensure the fulfillment of children's rights. One form of legal protection for victims of sexual violence is to get restitution. This study uses the approach and concept of the rule of law that applies in the legal system in Indonesia regarding restitution for Child Victims of sexual violence, namely PP Number 43 of 2017 juxtaposed with various cases of fulfilling the right of restitution for Child Victims of sexual violence at UPT P2TP2A DKI Jakarta. In an effort to fulfill the right of restitution for Child Victims of the crime of sexual violence, it is necessary to implement a legal rule that regulates this matter, both in resolving problems if there is a conflict in the fulfillment of the right to restitution.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum dalam Penetapan Arbitrease Internasional di Indonesia Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 ]]>
<![CDATA[Muhamad Guntar Hariyudi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i2.20301
<![CDATA[This research aims to understand the causes of the difficulty in implementing the execution of international arbitration awards in Indonesia. Meanwhile, the State of Indonesia has recognized foreign arbitration decisions through Supreme Court Regulation No.1 of 1990. The research method used is a normative juridical approach using two sources of law, namely primary and secondary sources of law. Primary sources of law refer to the Supreme Court Decision Number 67 PK / Pdt.Sus-Arbt/2016 and PERMA Number 1 of 1990. Secondary sources of law refer to Cut Memi's book entitled International Commercial Arbitration Application of Clauses in District Court Decisions. The research results show that the Supreme Court's decision has rejected the implementation of international arbitration decisions because it is considered to have intervened in the legal system in Indonesia and has violated public order.Keywords: International Arbitration, Public Order Principles, Execution]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Karina Putri]]>;
<![CDATA[Nahrowi Nahrowi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i2.14577
<![CDATA[This study aims to examine the legal protection of copyright creators of photographic works whose moral and economic rights are violated on the internet according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research method uses a normative juridical research approach, namely research that refers to the legal norms that exist in statutory regulations, literature, expert opinion and papers. The results in this study indicate that photographic copyright infringement is still rife, referring to one of Aryono's cases, where photos on his personal Instagram were taken by online media for commercial purposes. In this case there was a violation of moral rights and economic rights. In the Copyright Law, it is explained in article 5 that moral rights are attached to the creator to maintain the creator's right which is valid for life and if used for commercial purposes, it is explained in Article 9 that the creator has economic rights, that is, everyone is required to obtain the author's permission to carry out commercial use of this protection. valid for 50 years.Keywords: Photographic Copyright, Copyright Infringement]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Siti Aniza Rahmah]]>;
<![CDATA[Kamarusdiana Kamarusdiana]]>;
<![CDATA[Mara Sutan Rambe]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19705
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sepenuhnya dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat faktor penghambat yakni adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi. Kata Kunci : Penyidikan, Diversi, Tindak pidana Anak ]]>
<![CDATA[Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional ]]>
<![CDATA[Faiqah Nur Azizah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20935
<![CDATA[The purpose of this research is to identify and analyze the concept and legitimacy of reform in the Islamic inheritance distribution system in relation to men and women. The portion determined in QS al-Nisâ' verses 11-12 concerning the division of inheritance and the party entitled to receive the inheritance is regulated in detail, with implications for the ijtihad of scholars who position the verse as a qat'iyu al-Wurud verse (certainly the origin of the syar'i) and qat'iyu al-Dalâlah verse (definite designation on a certain meaning). The presence of the concept of renewal in the proportional inheritance distribution system answers the ulama's previous rigidity in conducting ijtihad. This study employs a qualitative research method in conjunction with a literature review. According to the study's findings, reforms in the Islamic inheritance distribution system that are proportional to men and women can be implemented. Given the very dynamic nature of law and Islam as a religion of mercy for the universe, it responds to this dynamic through the concept of ijtihad for religious leaders, judges, and the government in order to answer the problems faced by society based on the context of the times, conditions, time, and place.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 atas Penjualan Produk Kemasan (Share In Jar) ]]>
<![CDATA[Almira Mey Theda]]>;
<![CDATA[Yayan Sopyan]]>;
<![CDATA[Nisrina Mutiara Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v2i3.18650
<![CDATA[ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pengetahuan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. Skin 1004 Indonesia sebagai pemegang hak atas merek skin care Skin1004 asal negara Korea terhadap penjualan produk kemasan (share in jar) merek Skin1004 serta akibat hukum yang diterima penjual dari hasil penjualan produk kemasan (share in jar) terhadap merek Skin1004.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif dengan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan-peraturan tersebut dikaitkan atas permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Skin1004.Hasil penelitian ini menujukan bahwa penanganan kasus penjualan produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 terjadi kekosongan perangkat hukum. Hal tersebut menyebabkan tidak ada aturan hukum yang secara spesifik melanggar peredaran produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 di kalangan masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan kebingungan masyarakat terkait kualitas produk skin care merek Skin1004. Sedangkan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Laporan tahun 2018 bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menjadikan peredaran produk kemasan (share in jar) sebagai kajian kejahatan obat dan makanan. Sehingga apabila terdapat penggunaan terhadap merek Skin1004 pada produk kemasan (share in jar) tanpa adanya izin dari pemilik merek yang sah, maka pemilik merek Skin1004 tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk kemasan (share in jar) tersebut. Kata Kunci :Perlindungan Merek, Skin1004, Share In Jar]]>
